DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2 0 1 6 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap qanun dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong:

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Mengingat Menimbang + - ·- _- - ._ ·- E :Z-:~JEE.#¢ AJESREET:; ,. ' 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); .. I -3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1223);
13.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah., sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. I -4 E SJ . . a .i e e u. .±. i , atti ; 'i I
6.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7.Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9.Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Sekretaris Desa adalah unsur pimpinan sekretariat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan, yang dibantu oleh kepala urusan. 1 1 . Pelaksana Teknis adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas operasional, yang terdiri dari kepala seksi.
12.Pelaksana Wilayah adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas kewilayahan, yang terdiri dari kepala dusun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut gampong, dan ditetapkan dengan qanun gampong.
14.Hari adalah hari kerja.
15.Putusan pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 1 7. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2 . Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf e diubah, ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: ' - ±A L ia ± E e Mr s es s. a we. a • ,l z t

BAB II

PENGANGKATANPERANGKATGAMPONG

Pasal 2

( 1) Perangkat gampong diangkat oleh Keuchik dari warga gampong yang telah memenuhi persyaratan umum dankhusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dim.aksud pada ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.dihapus; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , sebagai berikut:
1. a.mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. b.berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
3. c.tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan huk:uman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/ rehabilitasi;
4. d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hulrum yang tetap;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhalwat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
6. f.memahami adat istiadat setempat;
7. g.bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi perangkat gampong dibuktikan dengan surat pernyataan bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
8. h.mampu melaksanakan tugas dan menjalin kerjasama dengan Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan. t I
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Allah SWT yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; dan
g.surat permohonan menjadi perangkat gampong yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat gampong yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. 4 . Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dihapus, ayat (3) huruf b, huruf d, avat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG Bagian Kesa.tu Pemberhentian

Pasal 5

( 1 ) Keuchik memberhentikan perangkat gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2)Perangkat gampong berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.dihapus; dan
4. d.diberhentikan.
(3)Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, diberhentikan karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; F I -7 4 it. .. ' . - - - Y 2-_ZE± ti. z-±mi4e-2 ? df I t
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus sebagai perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan / atau ayat (3); dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat gampong.
(4)Pemberhent:ian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada TPG dan Camat.
(5)Keuchik dapat memberhentikan perangkat gampong sewaktu-waktu, khusus terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada TPG dan Camat.
(6)Pemberhentian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(7)Dalam hal Camat menolak pemberhentian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3)dan ayat (5), Camat menerbitkan surat penolakan tertulis dengan disertai alasan.

5.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3) cliubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagi.an Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 6

(1)Perangkat gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana koru.psi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan/ atau
4. d.melanggar larangan dan ketentuan Syari'at Islam sebagai perangkat gampong yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula. l • •

6.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat gampong maka tugas perangkat gampong yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat gampong lain yang tersedia. 1[2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keuchik dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Pengisian jabatan perangkat gampong yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat gampong yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat gampong di lingkungan pemerintah gampong; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat gampong.
(5)Pengisian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat.

7.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 10

(1)Selain penghasilan tetap, perangkat gampong menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat gampong.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8.Diantara Pasal 10 dan Pasal 1 1 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal lOA, sehingga berbunyi sebagai berikut: i I • • Pasal lOA

(1)Pegawai Negeri Sipil yang menjadi sekretaris desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi sekretaris desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan menjadi Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Pemerintahan Gampong.
(3)Sekretaris Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil diwajibkan dapat menjalin kerjasama dengan Keuchik, apabila tidak dapat menjalin kerjasama dengan Keuchik, maka Keuchik berwenang untuk mengusulkan pergantian Sekretaris Desa dimaksud kepada Camat.
(4)Camat dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang diganti sebagaimana dimaksud ayat (3), diwajibkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Keuchik.
(5)Apabila tidak terdapat Sekretaris Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk pengisian jabatan, Keuchik dapat mengangkat Sekretaris Desa dari unsur Non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari masyarakat setempat.
(6)Apabila terjadi pengangkatan Sekretaris Desa dari unsur Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa tersebut dibebankan pada APBG sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

9.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana diatur dalam qanun ini mulai dilaksanakan terhitung 1 (satu) bulan setelah pengundangan qanun ini.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Perangkat gampong yang diangkat sebelum ditetapkannya qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal IL eeri 2022 M 9 \anahit Aki+ 1443 H +EH TIMUR, HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi. . pada tanggal I' ouar 2022 M jam«tu -ti1443 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/1/2022).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…