DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Pasal 2; Pasal 22; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55; Pasal 56; Pasal 57; dan Menambahkan Pasal 76 A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan saat ini dan peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kabupaten Aceh Timur dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kinerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);
15.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
16.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 angka 10 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

1.Inspektorat;
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
5.Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
6.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
7.Kantor Perpustakaan dan Arsip;
8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
9.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud; dan
10.dihapus.
2.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Kelembagaan, Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;
4. d.Bidang Pembinaan Validasi Keuangan dan Kekayaan Gampong;
5. e.Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
6. f.Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan;
7. g.Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
8. h.Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. i.Bidang Keluarga Sejahtera;
10. j.UPTB; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat terdiri dari:
1. a.Subbagian Umum;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3)Bidang Kelembagaan, Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong terdiri dari:
1. a.Subbidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Masyarakat Perdesaan; dan
2. b.Subbidang Penguatan Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perdesaan.
(4)Bidang Pembinaan Validasi Keuangan dan Kekayaan Gampong terdiri dari:
1. a.Subbidang Pembinaan Validasi Keuangan Gampong; dan
2. b.Subbidang Pemeliharaan dan Pelestarian Kekayaan Gampong.
(5)Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari:
1. a.Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
2. b.Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
(6)Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan terdiri dari:
1. a.Subbidang Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
2. b.Subbidang Bimbingan dan Penyuluhan.
(7)Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan terdiri dari:
1. a.Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
2. b.Subbidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.
(8)Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
1. a.Subbidang Pembinaan dan Pengasuhan anak; dan
2. b.Subbidang Advokasi dan Fasilitasi.
(9)Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
1. a.Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan
2. b.Subbidang Kesehatan Reproduksi.
(10)Bagan struktur organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

3.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha;
3. c.Bidang Pelayanan Medis;
4. d.Bidang Keperawatan;
5. e.Bidang Penunjang Medis; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Direktur membawahi:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pelayanan Medis;
3. c.Bidang Keperawatan;
4. d.Bidang Penunjang Medis; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Umum;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(4)Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
1. a.Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
2. b.Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
(5)Bidang Keperawatan, terdiri dari:
1. a.Seksi Asuhan Keperawatan; dan
2. b.Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
(6)Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
1. a.Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan
2. b.Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.
(7)Bagan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

4.Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud merupakan lembaga teknis daerah yang memberikan pelayanan kesehatan rehabilitasi medik terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam cakupan yang lebih spesifik yaitu terhadap kecacatan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

6.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b.penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c.penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
d.pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
e.penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
h.penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
i.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
1. 7.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai lahan praktek;
c.menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan;
d.memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e.melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.
1. 8.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

9.Ketentuan Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 75 dihapus.
11.Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

A Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. Pasal II Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diberikan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini sejak tanggal pengundangan. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H 16 Desember 2015 M BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 4 Rabiul Awal 1437 H 16 Desember 2015 M SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH, (12/2015) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ttd MB. HARVIRDAUS, SH Pembina (IV/a) Nip. 19620324 199203 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 22

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 76

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 22

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 76

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013