DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 266

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 130 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, BAB III Maksud dan Tujuan, BAB IV Produk Hukum Daerah, BAB V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, BAB VI Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, BAB VII Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi, BAB VIII Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, BAB IX Penyebarluasan, BAB X Peraturan Pelaksanaan, BAB XI Partisipasi Masyarakat, BAB XII Pembiayaan, BAB XIII Ketentuan Lain-lain, BAB XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya yang pengaturannya masih bersifat umum, dipandang belum cukup dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga diperlukan pengaturan bersifat muatan lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6197);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10.Qanun Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
11.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Timur.
12.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
13.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
14.Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
17.Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Program Pembentukan Qanun yang selanjutnya disebut Propemqanun adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
19.Badan Pembentukan Qanun yang selanjutnya disebut Bapemqanun adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
20.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
22.Pembentukan Qanun adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23.Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Qanun, Perbup, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
24.Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur, atau Berita Kabupaten Aceh Timur.
26.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan qanun yang diatur sesuai undang-undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
30.Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan qanun yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31.Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Qanun, Peraturan Bupati, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
32.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
33.Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
34.Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
35.Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
36.Hari adalah hari kerja.

BAB II

...

Pasal 2

Pembentukan produk hukum daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kapastian hukum;
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
11. k.konsisten baik secara vertikal maupun horizontal;
12. l.kelestarian alam;
13. m.kearifan lokal; dan
14. n.norma/etika.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang produk hukum daerah yang akan dibentuk.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah agar terwujud produk hukum daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
(2)Pengaturan pembentukan produk hukum daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk:

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.Qanun;
b.Perbup; dan
c.Peraturan DPRK.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRK;
c.Keputusan Pimpinan DPRK; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 8

(1)Materi muatan qanun berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus kabupaten dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Qanun memuat materi muatan untuk mengatur:
1. a.kewenangan kabupaten;
2. b.kewenangan yang lokasinya dalam kabupaten;
3. c.kewenangan yang penggunanya dalam kabupaten;
4. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam kabupaten; dan/atau
5. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten.

Pasal 9

(1)Materi muatan qanun dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan qanun seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), Qanun dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks266PDFHirarki

Memuat teks peraturan…