DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Fungsi, Tugas dan Wewenang TPG; BAB IV Hak, Kewajiban dan Larangan TPG; BAB V Keanggotaan TPG; BAB VI Kelembagaan TPG; BAB VII Masa Jabatan Anggota TPG; BAB VIII Pemberhentian Anggota TPG; BAB IXI Peraturan Tata Tertib TPG; BAB X Pembinaan dan Pengawasan; BAB XI Pendanaan; BAB XII Ketentuan Lain-lain; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TUHA PEUT GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8.Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Anggota TPG adalah wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
10.Musyawarah gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11.Keuchik adalah Pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
12.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13.Pengawasan kinerja Keuchik adalah proses monitoring dan evaluasi TPG terhadap pelaksanaan tugas Keuchik.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat LKPPG adalah laporan Keuchik kepada TPG atas capaian pelaksanaan tugas Keuchik dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Pengaturan TPG dalam Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap TPG sebagai lembaga di gampong yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TPG dalam Qanun ini untuk:

a.mempertegas peran TPG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b.mendorong TPG agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
c.mendorong TPG dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di gampong.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TPG meliputi:

a.fungsi, tugas dan wewenang;
b.hak, kewajiban dan larangan;
c.keanggotaan TPG;
d.kelembagaan TPG;
e.masa jabatan anggota TPG;
f.pemberhentian anggota TPG;
g.peraturan tata tertib TPG;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG TPG

Pasal 5

TPG mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama keuchik;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
c.melakukan pengawasan kinerja keuchik.

Pasal 6

TPG mempunyai tugas:

a.menggali aspirasi masyarakat;
b.menampung aspirasi masyarakat;
c.mengelola aspirasi masyarakat;
d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.menyelenggarakan musyawarah TPG;
f.menyelenggarakan musyawarah gampong;
g.membentuk panitia pemilihan keuchik;
h.menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan keuchik antarwaktu;
i.membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama keuchik;
j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik;
k.melakukan evaluasi LKPPG;
l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya;
m.menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
n.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat gampong termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
(2)Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah TPG yang dituangkan dalam agenda kerja TPG dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
(3)Hasil penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam musyawarah TPG.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat TPG, balai gampong atau pos gampong.
(2)Kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan melalui:
1. a.duek pakat gampong (musyawarah);
2. b.ceramah; dan
3. c.diskusi.
(3)Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah TPG.

Pasal 9

(1)TPG mengelola aspirasi masyarakat gampong melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
(2)Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
(3)Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat gampong untuk disampaikan kepada keuchik dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat gampong.

Pasal 10

(1)TPG menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
(2)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian dalam musyawarah TPG yang dihadiri keuchik.
(3)Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian melalui surat dalam rangka memberi masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, permintaan keterangan kepada keuchik atau penyampaian rancangan qanun gampong yang berasal dari usulan TPG.

Pasal 11

(1)Musyawarah TPG dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan TPG terhadap hal yang bersifat strategis.
(2)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan qanun gampong, evaluasi LKPPG, menetapkan peraturan tata tertib TPG, dan usulan pemberhentian anggota TPG.
(3)TPG menyelenggarakan musyawarah TPG dengan mekanisme, sebagai berikut:
1. a.musyawarah TPG dipimpin oleh pimpinan TPG;
2. b.musyawarah TPG dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 /3 (dua pertiga) dari jumlah anggota TPG;
3. c.pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
5. e.pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota TPG yang hadir; dan
6. f.hasil musyawarah TPG ditetapkan dengan keputusan TPG dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris TPG.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…