DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian, Tempat, Kedudukan, Maksud, Tujuan, Bidang, Jenis Usaha dan Mitra Kerja, Modal dan Saham, Pemegang Saham, Pengurus BUMD, Rapat Umum Pemegang Saham, Tahun Buku, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Perubahan, Pembubaran, Penggabungan dan Pemisahan, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Anggaran Dasar dan administrasi Pembentukan BUMD, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi energi terbarukan berupa gas dan energi, tidak terbarukan berupa tenaga air yang besar, baik yang telah diproduksi maupun yang telah disurvey dan dieksplorasi;
c.bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri serta untuk lebih menggali potensi daerah dan memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai fungsi profit oriented dan public service;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ENERGI PERSEROAN TERBATAS ACEH TIMUR POWER PLANT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Timur.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Perseroan Terbatas Aceh Timur Energi yang selanjutnya disebut PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yang usahanya bergerak dibidang pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
10.Saham adalah bukti pemilikan modal dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
11.Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
12.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BUMD PT. Aceh Timur Power Plant yaitu organ BUMD Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dan digunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
14.Direksi adalah organ BUMD Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
15.Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
16.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari APBK yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
17.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan/atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMD Lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
18.Pegawai BUMD adalah pegawai yang bekerja pada BUMD PT. Aceh Timur Power Plant.
19.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

BAB II

PENDIRIAN, TEMPAT, KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN, BIDANG, JENIS USAHA DAN MITRA KERJA

Pasal 2

Dengan Qanun ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas Aceh Timur Power Plant.

Pasal 3

(1)BUMD PT. Aceh Timur Power Plant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkantor pusat di ibu kota Kabupaten.
(2)Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Pasal 4

Maksud pendirian BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten, yang pada gilirannya akan memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten, yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 6

BUMD PT. Aceh Timur Power Plant adalah BUMD yang usahanya bergerak dibidang pengendalian dan pengelolaan potensi sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan dalam bentuk usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.

Pasal 7

Jenis usaha BUMD PT. Aceh Timur Power Plant mencakup:

a.pengadaan dan pengelolaan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
b.pengadaan barang dan suplay energi terbarukan dan tidak terbarukan;
c.pelayanan jasa konsultasi energi terbarukan dan tidak terbarukan; dan/atau
d.usaha-usaha yang terkait dengan bidang energi terbarukan dan tidak terbarukan.

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. Aceh Timur Power Plant dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB III

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)BUMD PT. Aceh Timur Power Plant merupakan perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
(2)Modal BUMD PT. Aceh Timur Power Plant ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
1. a.modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. b.modal ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar; dan
3. c.modal disetor sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal ditempatkan.
(2)Modal dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…