DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur 52 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Gampong; BAB III Susunan Organisasi Pemerintah Gampong; BAB IV Pemerintah Gampong; BAB V Hak dan Kewajiban Gampong dan Masyarakat; BAB VI Peraturan Perundang-Undangan pada Tingkat Gampong; BAB VII Kerja Sama Gampong; BAB VIII Musyawarah Gampong; BAB IX Pembangunan Gampong dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; BAB X Keuangan Gampong dan Aset Gampong; BAB XI BUMG; BAB XII Pembinaan dan Pengawsan Gampong; BAB XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa maupun kewenangan lokal yang berskala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Nomor 20);
11.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
12.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10.Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13.Keujruen Blang adalah lembaga adat yang mempunyai tugas dan fungsi membina, mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat petani sawah.
14.Organisasi pemuda gampong adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat gampong.
15.Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
16.Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
17.Peradilan adat gampong adalah peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada tingkat gampong dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat gampong.
18.Pemberdayaan masyarakat gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
19.Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20.Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
21.Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
22.Aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pemerintah Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan RPJMG.

BAB II

KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 2

(1)Kewenangan gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai Syari’at Islam.
(2)Kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari:
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. b.kewenangan lokal berskala gampong;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten; dan
4. d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
(2)Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam;
2. b.penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam;
3. c.penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan Islami; dan
4. d.penyelenggaraan kewenangan asal usul lainnya sesuai dengan karakteristik gampong yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat.
(2)Kriteria kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat yang mempunyai dampak internal gampong;
3. c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat gampong;
4. d.kegiatan yang telah dijalankan oleh gampong atas dasar prakarsa gampong;
5. e.program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh gampong; dan
6. f.kewenangan lokal berskala gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 5

(1)Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong.
(2)Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Sekretariat Gampong;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.
(4)Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Gampong dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan.
(5)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, adalah Kepala Dusun.
(6)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kepala Seksi yang bertugas membantu Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 6

Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 7

Keuchik mempunyai wewenang:

a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
b.mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong;
c.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong;
d.menetapkan Qanun Gampong;
e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
f.membina kehidupan masyarakat gampong;
g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
h.membina dan meningkatkan perekonomian gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat gampong;
i.mengembangkan sumber pendapatan gampong;
j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara dan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;
k.memanfaatkan teknologi tepat guna;
l.mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
m.mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.menyelenggarakan pembinaan syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat;
o.mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam;
p.melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif; dan
q.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syari’at Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Keuchik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyelenggaraan pemerintahan gampong, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;
b.pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan dasar dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, dan ketenagakerjaan;
d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang penyelenggaraan syari’at Islam, pengembangan budaya dan adat yang bersendikan Islami, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan pemuda dan olahraga; dan
e.peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…