Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal
Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal
2 Mengingat: c 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Juni 2O2O.Hal ini berdampak pada keterlambatan penyerahan kepada DPRK sebagai bentuk petanggungiawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2019; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasa-l 18 ayat (6); Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092\; Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentartg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4633) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PEak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Bag- Ik/ Qanun 9-..-..-.. a Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Bag. Hk/ Qqnun 9 4
2l.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2077 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2}ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Al1 tentng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Bag. Hk/Qanun 9 5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA Dan BUPATI ACEH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.
6
- Sisa I€bih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. Rp. (30.779.O89.848,921 48.832.253.345,00 18.253. 163.496,56 Surplus/De{isit
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Selisih lebih/kurang Rp. pembiayaan o,oo 0,O0 o,o0
7 Rp. 2.004.893.762.279,60 Rp. 2.024.232.387 .265,59 Rp. (t9.3s8.624.98s,99]r Rp. (108.866.246.r22,61) Rp. (10.800.003,00) Rp. (108.877.046.125,61) Rp. 4.636.443.684.525,32 Rp. (108.877.046.L25,61) Rp. 79.680.162.O24,09 Rp. 4.607 .246.800.423,80 Rp. 4.67 4.629.568.665,75 Rp. 67.382.768.241,9s Rp. 4.6O7 .246.800.423,80 umlah Aset umlah Kewajiban umlah Ekuitas Dana
Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebogai berikut :
Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e per 31 Desember 2019 sebagai berikut : a.J b.J c.J
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut : Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 40.177 .472.580,48
8
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g Tahun Angg aran 2Ol9 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan dan; Lampiran i.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
e" Lampiran V : Neraca;
Bag. M/ Qarrun 9.. 9
Membuka PDF…