DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 4, BAB III Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, dan PasaL II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesekretariatan DPRK, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemmahan ralyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian, sehingga perlu dilakukan pen:bahan tipe dan penyesuaian nomenklatur;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tah.urr 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
d.bahwa untuk optima-lisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pelayalan Dewan Pengums Korpri, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara dan menghapus Sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Utara; ^4 _c e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (trmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2O16 tetang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1774);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 197); b4 1O. Peratura-n Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 19al; ll.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (kmbaran Kabupaten Aceh Utara 2O16 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 2tel; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA Menetapkan MEMUTUSKAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 20T6 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA, Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus dan angka 15 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2.Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah Peraturan Perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6.Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara dalam menyelenggarakan urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur staf. r b4
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK Aceh Utara. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
10.Dinas adalah Dinas Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Tipe A, Tipe B dan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan yang bersifat keistimewaan Aceh dan kekhususan.
11.Badan adalah Badan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Badan Tipe A yang menyelenggarakan urLls€ul penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
12.Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang bersifat Keistimewaan dan kekhususan adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan yaitu Dinas Syariat Islarn, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Pertanahan Kabupaten.
13.Dihapus.
14.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasiona-l dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah serta huruf e dihapus, ayat (2) huruf b diubah, ayat (3) huruf d dan huruf f diubah dan ditambah I (satu) huruf yakni huruf q, ayat (5) diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf yakni huruf al dan huruf b dihapus serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 4 1) Susunan perangkat Kabupaten dikelompokkan berdasarkan urusan terdiri dari :

a.penunjang urusan pemerintahan;
b.urusan pemerintahan; Aceh Utara pemerintahan r b"/ r
c.urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan;
d.badan lainnya; dan
e.dihapus.

(2)Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf a terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah dengan tipe A;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan tipe A;
3. c.Inspektorat dengan tipe A;
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A;
5. e.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe A;
6. f.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe A;
(3)Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan dengan tipe A;
3. c.Dinas Peke{aan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B;
5. e.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
6. f.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Keda dengan tipe A;
7. g.Dinas Kepemudaan, Otah Raga dan Pariwisata dengan Tipe B;
8. h.Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A;
9. i.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Tipe B;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
12. l.Dinas Perhubungan dengan Tipe C;
13. m.Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A;
14. n.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A;
15. o.Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tipe A;
16. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C; dan
17. q.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Tipe B.
(4)Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Dinas Syariat Islam;
2. b.Dinas Pendidikan Dayah;
3. c.Dinas Pertanahan Kabupaten;
4. d.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
5. e.Sekretariat Majelis Adat Aceh; bA -6
6. f.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
7. g.Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
8. h.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
(5)Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; al. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
2. b.dihapus.
(6)Dihapus.

3.Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunl sebagai berikut:

BAB III

Cukup Jelas Angka 4

Pasal 7

(1)Pada Perangkat Kabupaten yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD.
(2)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunl sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan non formal.
(2)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bersifat otonom dalam penyelengaraan rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuanga-n dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

6.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 1O berbunyi sebagai berikut: brZ r -7

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (21 dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk sebelum Qalun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan Qanun ini ditetapkan.
(2)Dihapus.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPID yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupa.ti tentang pembenh:kan UPTD yang baru.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah tetap melaksakan tugas sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
(2)Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
(3)Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD. 1 1. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

12.Ketentuan Pasal 19 dihapus. b?/
13.Ketentuan Pasal 2O ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2O berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(l) Tugas, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.

(2)Dihapus.

14.Ketentuan Pasal 2l diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasar 21 Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka :

a.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Iembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20O8 Nomor l, Tambahan Iembaran Daerah Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 20O8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (kmbaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 3);
b.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O08 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2O10 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Nomor 158);
c.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OO8 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2Ol0 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 20O8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 201O Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Nomor 15e);
d.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O08 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam lhbupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OO8 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja AA Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara (trmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 20lO Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16O);
e.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 20lO tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengums Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
f.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat kmbaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara ([embaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 201O Nomor 5, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 161);
g.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol2 Nomor l, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 181); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam l.embaran Kabupaten Aceh Utara. Ditetapkan di Lhoksukon pada ta,rr 22 Maret 2021 M 8 Syakban 1442H EH UTARA, D THAIB Diundangkan di Lhoksukon pada tanggal 22 Marct 2O2l M 8 Svakban 1442 H RTALA LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR...l. NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2O21, NOMOR:Q/a8/20211. r KAB + I Il c c rlC H 9- PENJEI"ASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR I TAHUN2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA I. UMUM Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahwn 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesekretariatan DPRK, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan ra}ryat dan kawasan permukiman, urllsan pemerintahan bidang penanam€rn modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian, sehingga perlu dilakukan perubahan tipe dan penyesuaian nomenklatur. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Pelalsana Teknis Daerah. Demi tercapainya optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dan efektivitas serta elisiensi pelaksanaan pelayanan Dewan Pengurus Korpri, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara dan menghapus Sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Utara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 4

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

(1)Cukup Jelas (2t Cukup Jelas
(3)Cukup Jelas
(4)Cukup Jelas
(5)Cukup Jelas
(6)Cukup Jelas h4 Angka 3

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…