DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 11 Bab dan 124 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pajak Kabupaten, BAB III tentang Retribusi Kabupaten, BAB IV tentang Peninjauan Tarif dan Pemungutan Pajak dan Retribusi, BAB V tentang Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan Atas Pokok Pajak atau Retribusi, BAB VI tentang Penetapan Target dan Insentif Kabupaten, BAB VII tentang Kerahasiaan Data Wajib Pajak, BAB VIII tentang Penyidikan, BAB IX tentang Ketentuan Pidana, BAB X tentang Ketentuan Peralihan dan BAB XI tentang Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena Pqiak sebagei pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

(5)Besarnya nilai perolehan objek pqiak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 8O.OOO.OOO,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dafam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam pasal lO ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu dera.iat ke atas atau setu derqjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suamiTistri, nilai perolehan objek Pqjak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 3OO.OOO.O00,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

(1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BpHTB sebagaimana dimaksud {ala1n Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sfagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) arau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
(2)BPHTB yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten.

Pasal 15

(1)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya peq'anjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; ba
4. d.pada tanggal putusan p€ngadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanegal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari petepasan hak;
6. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau C. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2)Dalam hal juat beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, maka saat terhutang BpHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatangaainya akta jual beli.

Pasal 16

(1)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib P4iak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunaa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib pajak, sebelum menandatangaai akta pemindahan Hal< atas tanah dan/atau Bangunan; dan
2. b.melaporkan pembuatan pedanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tangrsal lO (sepuluh) bulan berikubrya.
(2)Setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1O.OOO.0OO,- (sepuluh juta rupiah).
(3)Setiap Pejabat Pembuat Alcta Tanah atau Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.OO0.OOO,- (satu juta rupiah).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan ba
2. b.melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

a.makanan dan /atau minuman;
b.tenaga listrik;
c.jasa perhotelan;
d.jasa parkir; dan
e.jasa kescnian dan hiburan. dan/atau Pasal 2l

(1)Penjualan dan /atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
1. a.restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
3. l.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  1. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  2. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari objek PBJT sebag3im.ana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 500.000,- per bulan (lima ratus ribu rupiah per butan); ba
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan / atau minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (l"unq{ pada bandar udara.

Pasal 22

(1)Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
(2)Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi:
1. a.koneumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten dan penyelen gg ra rregarr- Lainnya;
2. b.konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan aJing - berdasarkan asas timbal ba.lik;
3. c.konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
4. d.konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi telaris terkait.

Pasal 23

(1)Jala Perhotelan sebagaioana dimaksud dalam pagal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan facilitas penunjangnya, serta penyewa€rn ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
1. a.hotel;
2. b.hostel;
3. c.vila;
4. d.pondok wisata;
5. e.motel;
6. f.loemen;
7. g.wisma pariwisata;
8. h.pesanggrahan;
9. i.rumah psngrnapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
10. j.tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
11. k.glamping. (21 Yang dikecualikan dari Jaea perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
12. a.jasa Gmpat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
13. b.jasa tempat tingrgal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
14. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
15. d.jasa biro perjalanan atau pe{alanan wisata; dan
16. e.jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. a6

Pasal 24

(1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d meliputi: a, penyediaan atau penyelerrggaraau tempat parkir; dan/atau
1. b.pelayanan memarkirkan kendaraan {pafl<tr uoleQ.
(2)Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
2. b.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.jaaa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan per.wakilan negara asing dengan asas timbal ba-lik; dan
4. d.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…