Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2022
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Bab II Asas, Maksud dan Tujuan, Bab V Penganggaran dan Pencatatan, Bab VII Pembagian Deviden
Bab II Asas, Maksud dan Tujuan, Bab V Penganggaran dan Pencatatan, Bab VII Pembagian Deviden
d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk eanun Kabupaten Aceh utara tentang perubahan atas eanun Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun zarc tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; 1 ff^ Mengingat 1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10921; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O20 tentang Kebljakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona V#us Dsease 2019 (Couid- 19) d,an lat:.u dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undarg-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana tel,ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Palde mi Corona Virus Diseo.se 2019 (Couid-l9) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); tl A
I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaal Barang Milik Negara/Daerah;
tr
1781);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAT}UPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH. Pasa] I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor S, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 232) diubah sebagai berikut :
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
tto 2
{2} Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada pr. Bank Aceh Syariah dimaksud sebagai:
Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah ;
Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten dengan melakukan kedasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
Bank Aceh Syariah bertujuan untuk:
Bank Aceh Syariah yang efeletil efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Bank Aceh Syariah datam bentuk uang yang disetor sampai dengan Tahun 2AZl sebesar Rp. 86.454.050.000,00 {delapan puluh enarn miliar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dan telah direalisasikan sampai dengan Tahun zozl sebesar Rp. 83.954.050.0OO,0O (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puruh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
d- tahun 2019 sebesar Rp. g.soo.o0o.000,o0 {derapan miliar lima ratus juta rupiah) dan telah terealisasi sampai dengan tahun ZOZI sebesar 6.000.000.000,: (enam miliar rupiah). {2} sisa penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terpenuhi sebesar Rp. 2.500.000.000.- {dua miliar lima ratus juta rupiah} akan disetor pada tahun angga.ran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
{4} Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupateu kepada PT. Bank Acelr syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhitung sejak eanun ini ditetapkan.
{4} Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT" Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pad"a ayat (U dikonversikan dalam bentuk saham.
{1} Tanah dan bangunan yang dijadikan sssagai Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimat<sua dalam Pasal 5A, oleh pT. Bank Aceh Syariah diperuntukan untuk bangunan gedung pT. Bank Aceh syariah cabang Lhoksukon dan tidak dapat dijaminkan, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. fff A
Pasa-l 5C Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dilaksanakan berdasarkan rencana bisnis yang telah dilakukan oleh PI. Bank Aceh Syariah dan analisa investasi oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Bupati.
Pelaksanaan teknis Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, dibuat dalam perjanjian Penyertaan Modal.
BAI} V PENGANGGARAN DAN PENCATATAN
24.592.AOO.OO0,OO (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicatat seb"gai investasi perrnanen dalam Laporan Keuangal Pemerintah Kabupaten.
tf^
6' Ketentunn BAB v[ dan pasal g diubah, sehingga BAB vII dan Pasal I berbunyi sebagai berikut: ru*"u8ffiuJL*o"*
Bank Aceh Syariah. {?} Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat {r} dieetor ke Kas umum Daerah dan diarokasikan a""r"* lpBK Aceh Utara sebagai pendapatan asli daerah. (3| Ketentuan lebih. Ianjut mengenai tata cara pembagian Deviden sebagaimana dimalisud pada ayat {rr diatur dalam RUPS. Pasal II Qanun ini mulai hrlaku pade tsnggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintshkan pengundangan Qanun ini dengan penempatann5,a dalasl lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara-. di Lhoksukon Daulhijjah 1443 H ,ro*u, p -f-g\.&"** Diundangkan di Lhoksukon IvTAD THAIB pada tanggal 4 uli 2022 M 5 Dzulhi[jah t44A H RIS DAERAH ACEH UTARA, LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2A22 NOMOR L SETD NOREG QANUN KAB UFATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH 12 /28/2a221 ,BAR 9- PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR e TAHUNzO22 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARI.AH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 416 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah berupa tanah dan bangunan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan investasi melalui penyertaaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syarihh berupa tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah pendapatan jangka panjang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa Tanah dan Bangunan kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; II. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "asas mo4a,sid sgariall, adalah segala transaksi dan akti\ritas yang dijalankan oleh pT. Bank Aceh Syariah harus bedandaskan pada maksud dan tujuan syariah yang bebas dari seeala unsur haram dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan* adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi yang dilaksanakan oleh pT. Bank Aceh Syariah harus dapat memberi marfaat yang sebesar-besarnya terhadap penambahan nilai tambah pendapatan asli Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya dapat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara umumnya. Hurufc Yang dimaksud dengan 'asas keadilan* adalah segala bentuk usaha ysng dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan pemilik modal baik dalam hal pembagian keuntungan maupun risiko dari hasil usaha PT. Bank Aceh Syariah yang bersangkutan. tl b Huruf d Yang dimaksud dengan oasas kepastian hukum" adalah jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh utara terhadap pr. Bank Aceh syariah dan aktivitas yang dilakukannya selama aktivitas yang diialankan tersebut tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan *asas keterbukaan" adalah ketersediaan informasi yang seruas-lua$rya terhadap peluang investasi bagi pr. Bank Aceh syariah yang dimodali oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Huruf f Yang dimaksud dengan *asa.s akuntabilitas" adalah pertanggungiawaban hasil kegiatan pr. Bank Aceh syariah oleh penyelenggara pr. Bank Aceh sy-ariah terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh utara selaku pemilik modal yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yans baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- undan gan . Huruf g Yang dimaksud denga.n 'asas ekonomis' adalah proses Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah harus dapat memberikan nilai tarnbah yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal usaha yang sewajarnya. Huruf h Yang dimaksud deagan nasas efesiensi' adatah proses Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah dilakukan berdasarkan ketepatan ca.ra, dan kema.mpuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah harus dikerola secara mandiri dan professional yang bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya roda bisnis kegiatan usaha PT. Bank Aceh syariah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf j Yang dimaksud dengan oasas berkelanjutan" adalah kegiatan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah harus dapat dilaksanakan $ecara terus meneru$ dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh utara selaku salah satu pemilik modal pr. Bank Aceh Syariah. ff^ Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (21 Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas 4 Cukup Jelas 5A Cukup Jelas 5B Cukup Jelas 5C Cukup Jelas 5D Cukup Jelas 6 Cukup Jelas 7 Cukup Jelas 8 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 242 t{-
Membuka PDF…