DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Bab II Asas, Maksud dan Tujuan, Bab V Penganggaran dan Pencatatan, Bab VII Pembagian Deviden

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks Terminal Lh.ksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh utara, maka perlu mengubah Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun 2a19 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk eanun Kabupaten Aceh utara tentang perubahan atas eanun Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun zarc tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; 1 ff^ Mengingat 1. 2. 3. 4. 5.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10921; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O20 tentang Kebljakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona V#us Dsease 2019 (Couid- 19) d,an lat:.u dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undarg-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana tel,ah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Palde mi Corona Virus Diseo.se 2019 (Couid-l9) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); tl A

6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9.Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaal Barang Milik Negara/Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); tr
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tal-tun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);
17.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
18.Qanun Aceh Nomor ll Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2O18 Nomor 10, Tambahan lembaran Aceh Nomor 69);
19.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (l,embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol9 Nomor 232); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAT}UPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH. Pasa] I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor S, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 232) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan BAB II dan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten berupa Tanah dan Bangunan kepada PT. Bank Aceh Syariah dilakukan berdasarkan asas:
1. a.maqasidsyariah;
2. b.kemanfaatan;
3. c.keadilan;
4. d.kepastian hukum;
5. e.keterbukaan; tto 2
6. f.akuntabilitas;
7. g.ekonomis;
8. h.efesiensi'
9. i.kemandilian; dan
10. j.berkelanjutan. {2} Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada pr. Bank Aceh Syariah dimaksud sebagai:
11. a.memperkuat struktur permodalan pT. Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah ;
12. b.investasi Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan modal inti danlatau menambah saham pada pT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten dengan melakukan kedasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
13. c.penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada pr. Bank Aceh Syariah bertujuan untuk:
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang perbankan;
2. b.meningkatkan kinerja dan pengembangan pT. Bank Aceh Syariah yang efeletil efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. c.meningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten Aceh Utara; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada pT. Bank Aceh Syariah datam bentuk uang yang disetor sampai dengan Tahun 2AZl sebesar Rp. 86.454.050.000,00 {delapan puluh enarn miliar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dan telah direalisasikan sampai dengan Tahun zozl sebesar Rp. 83.954.050.0OO,0O (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puruh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2006 sebesar Rp. 37.9S4.OSO.OOO,OO {tiea puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enapat juta lima puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;
2. b.tahun 2AAT sebesar Rp. 15.000.000.000,00 {lima belas miliar rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;
3. c.tahun 2OO8 sebesar Rp. 2S.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh lima miliar rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya; d- tahun 2019 sebesar Rp. g.soo.o0o.000,o0 {derapan miliar lima ratus juta rupiah) dan telah terealisasi sampai dengan tahun ZOZI sebesar 6.000.000.000,: (enam miliar rupiah). {2} sisa penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terpenuhi sebesar Rp. 2.500.000.000.- {dua miliar lima ratus juta rupiah} akan disetor pada tahun angga.ran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh syariah yang diinvestasikan a*** bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 24.592.AOO.OOO,OO (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah). {4} Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupateu kepada PT. Bank Acelr syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhitung sejak eanun ini ditetapkan.

3.Diantara Pasal 5 dan Pasat o ditambah 4 {empat) pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 58, Pasal 5c, dan pasal 5D yaitu sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Penambahan Penyerta,an Modat pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks terminal Lhoksukon yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong ceubrek, Kecamatam Lhoksukon, Kabupaten Aceh utara.-
(2)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh syariah datam bentuk barang berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan luas tanah 10.409 me {sepuluh ribu empat ratus sembilan meter persegr) sertifikat Hak pakai Nomor OOO05 Thhun 2O2I tanggal 3 November 2OZL.
(3)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} terdiri dari tanah, bangunan, dan sararla pelengkap lainnya. {4} Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT" Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pad"a ayat (U dikonversikan dalam bentuk saham.

Pasal 58

{1} Tanah dan bangunan yang dijadikan sssagai Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimat<sua dalam Pasal 5A, oleh pT. Bank Aceh Syariah diperuntukan untuk bangunan gedung pT. Bank Aceh syariah cabang Lhoksukon dan tidak dapat dijaminkan, digadaikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. fff A

(2)Bangunan gedung PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermotif Samudera Pasai atau Berciri Khas Aceh Utara.
(3)Dafam hal taaah dan bangunan yang dijadikan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Aceh Syariah dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pasa-l 5C Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dilaksanakan berdasarkan rencana bisnis yang telah dilakukan oleh PI. Bank Aceh Syariah dan analisa investasi oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5D

Pelaksanaan teknis Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, dibuat dalam perjanjian Penyertaan Modal.

4.Ketentuan BAB V dan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga BAB V dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: BAI} V PENGANGGARAN DAN PENCATATAN

Pasal 6

(1)Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebegn imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat l2l dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah yang diinvestasikan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 24.592.AOO.OO0,OO (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicatat seb"gai investasi perrnanen dalam Laporan Keuangal Pemerintah Kabupaten.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh deviden dari PT. Bank Aceh Syariah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tf^
(2)P". Bank Aceh $yariah berhar< mempenoreh dukungs,, berupa penambahan modat dari pemerintatr ttabupalen sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 6' Ketentunn BAB v[ dan pasal g diubah, sehingga BAB vII dan Pasal I berbunyi sebagai berikut: ru*"u8ffiuJL*o"*

Pasal 8

(1)Deviden dari hasir usaha penyertaan mdar yang dibayarkan oleh m. Bank ecen Syariah kepada Pemerintah i{abupaten menjadi pendapaLn edi Daera}, yang diperoleh eetiap tahun buku p*.,r**lr*"r, pr. Bank Aceh Syariah. {?} Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat {r} dieetor ke Kas umum Daerah dan diarokasikan a""r"* lpBK Aceh Utara sebagai pendapatan asli daerah. (3| Ketentuan lebih. Ianjut mengenai tata cara pembagian Deviden sebagaimana dimalisud pada ayat {rr diatur dalam RUPS. Pasal II Qanun ini mulai hrlaku pade tsnggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintshkan pengundangan Qanun ini dengan penempatann5,a dalasl lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara-. di Lhoksukon Daulhijjah 1443 H ,ro*u, p -f-g\.&"** Diundangkan di Lhoksukon IvTAD THAIB pada tanggal 4 uli 2022 M 5 Dzulhi[jah t44A H RIS DAERAH ACEH UTARA, LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2A22 NOMOR L SETD NOREG QANUN KAB UFATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH 12 /28/2a221 ,BAR 9- PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR e TAHUNzO22 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARI.AH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 416 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah berupa tanah dan bangunan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan investasi melalui penyertaaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syarihh berupa tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah pendapatan jangka panjang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa Tanah dan Bangunan kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "asas mo4a,sid sgariall, adalah segala transaksi dan akti\ritas yang dijalankan oleh pT. Bank Aceh Syariah harus bedandaskan pada maksud dan tujuan syariah yang bebas dari seeala unsur haram dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan* adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi yang dilaksanakan oleh pT. Bank Aceh Syariah harus dapat memberi marfaat yang sebesar-besarnya terhadap penambahan nilai tambah pendapatan asli Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya dapat bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara umumnya. Hurufc Yang dimaksud dengan 'asas keadilan* adalah segala bentuk usaha ysng dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi kepentingan pemilik modal baik dalam hal pembagian keuntungan maupun risiko dari hasil usaha PT. Bank Aceh Syariah yang bersangkutan. tl b Huruf d Yang dimaksud dengan oasas kepastian hukum" adalah jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh utara terhadap pr. Bank Aceh syariah dan aktivitas yang dilakukannya selama aktivitas yang diialankan tersebut tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan *asas keterbukaan" adalah ketersediaan informasi yang seruas-lua$rya terhadap peluang investasi bagi pr. Bank Aceh syariah yang dimodali oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Huruf f Yang dimaksud dengan *asa.s akuntabilitas" adalah pertanggungiawaban hasil kegiatan pr. Bank Aceh syariah oleh penyelenggara pr. Bank Aceh sy-ariah terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh utara selaku pemilik modal yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yans baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- undan gan . Huruf g Yang dimaksud denga.n 'asas ekonomis' adalah proses Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah harus dapat memberikan nilai tarnbah yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal usaha yang sewajarnya. Huruf h Yang dimaksud deagan nasas efesiensi' adatah proses Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah dilakukan berdasarkan ketepatan ca.ra, dan kema.mpuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah harus dikerola secara mandiri dan professional yang bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya roda bisnis kegiatan usaha PT. Bank Aceh syariah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf j Yang dimaksud dengan oasas berkelanjutan" adalah kegiatan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Aceh utara pada PT. Bank Aceh syariah harus dapat dilaksanakan $ecara terus meneru$ dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh utara selaku salah satu pemilik modal pr. Bank Aceh Syariah. ff^ Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Ayat (21 Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas 4 Cukup Jelas 5A Cukup Jelas 5B Cukup Jelas 5C Cukup Jelas 5D Cukup Jelas 6 Cukup Jelas 7 Cukup Jelas 8 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 242 t{-

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks Terminal Lh.ksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh utara, maka perlu mengubah Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun 2a19 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk eanun Kabupaten Aceh utara tentang perubahan atas eanun Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun zarc tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; 1 ff^ Mengingat 1. 2. 3. 4. 5.

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9.Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6s73);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaal Barang Milik Negara/Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); tr
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tal-tun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);
17.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 69);
18.Qanun Aceh Nomor ll Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2O18 Nomor 10, Tambahan lembaran Aceh Nomor 69);
19.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (l,embaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol9 Nomor 232); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAT}UPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan

1.Ketentuan BAB II dan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten berupa Tanah dan Bangunan kepada PT. Bank Aceh Syariah dilakukan berdasarkan asas:
1. a.maqasidsyariah;
2. b.kemanfaatan;
3. c.keadilan;
4. d.kepastian hukum;
5. e.keterbukaan; tto 2
6. f.akuntabilitas;
7. g.ekonomis;
8. h.efesiensi'
9. i.kemandilian; dan
10. j.berkelanjutan. {2} Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada pr. Bank Aceh Syariah dimaksud sebagai:
11. a.memperkuat struktur permodalan pT. Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah ;
12. b.investasi Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan modal inti danlatau menambah saham pada pT. Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten dengan melakukan kedasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
13. c.penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada pr. Bank Aceh Syariah bertujuan untuk:
1. a.menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang perbankan;
2. b.meningkatkan kinerja dan pengembangan pT. Bank Aceh Syariah yang efeletil efisien dan mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. c.meningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Kabupaten Aceh Utara; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada pT. Bank Aceh Syariah datam bentuk uang yang disetor sampai dengan Tahun 2AZl sebesar Rp. 86.454.050.000,00 {delapan puluh enarn miliar empat ratus lima puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dan telah direalisasikan sampai dengan Tahun zozl sebesar Rp. 83.954.050.0OO,0O (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puruh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2006 sebesar Rp. 37.9S4.OSO.OOO,OO {tiea puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enapat juta lima puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;
2. b.tahun 2AAT sebesar Rp. 15.000.000.000,00 {lima belas miliar rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya;
3. c.tahun 2OO8 sebesar Rp. 2S.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh lima miliar rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya; d- tahun 2019 sebesar Rp. g.soo.o0o.000,o0 {derapan miliar lima ratus juta rupiah) dan telah terealisasi sampai dengan tahun ZOZI sebesar 6.000.000.000,: (enam miliar rupiah). {2} sisa penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terpenuhi sebesar Rp. 2.500.000.000.- {dua miliar lima ratus juta rupiah} akan disetor pada tahun angga.ran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh syariah yang diinvestasikan a*** bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 24.592.AOO.OOO,OO (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah). {4} Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupateu kepada PT. Bank Acelr syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhitung sejak eanun ini ditetapkan.

3.Diantara Pasal 5 dan Pasat o ditambah 4 {empat) pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 58, Pasal 5c, dan pasal 5D yaitu sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Penambahan Penyerta,an Modat pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks terminal Lhoksukon yang berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong ceubrek, Kecamatam Lhoksukon, Kabupaten Aceh utara.-
(2)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh syariah datam bentuk barang berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan luas tanah 10.409 me {sepuluh ribu empat ratus sembilan meter persegr) sertifikat Hak pakai Nomor OOO05 Thhun 2O2I tanggal 3 November 2OZL.
(3)Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} terdiri dari tanah, bangunan, dan sararla pelengkap lainnya. {4} Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten kepada PT" Bank Aceh Syariah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pad"a ayat (U dikonversikan dalam bentuk saham.

Pasal 58

(2)Bangunan gedung PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksukon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermotif Samudera Pasai atau Berciri Khas Aceh Utara.
(3)Dafam hal taaah dan bangunan yang dijadikan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Aceh Syariah dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pasa-l 5C Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dilaksanakan berdasarkan rencana bisnis yang telah dilakukan oleh PI. Bank Aceh Syariah dan analisa investasi oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5D

Pelaksanaan teknis Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, dibuat dalam perjanjian Penyertaan Modal.

4.Ketentuan BAB V dan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga BAB V dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: BAI} V PENGANGGARAN DAN PENCATATAN

Pasal 6

(1)Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebegn imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat l2l dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh Syariah yang diinvestasikan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 24.592.AOO.OO0,OO (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dicatat seb"gai investasi perrnanen dalam Laporan Keuangal Pemerintah Kabupaten.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh deviden dari PT. Bank Aceh Syariah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tf^
(2)P". Bank Aceh $yariah berhar< mempenoreh dukungs,, berupa penambahan modat dari pemerintatr ttabupalen sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 6' Ketentunn BAB v[ dan pasal g diubah, sehingga BAB vII dan Pasal I berbunyi sebagai berikut: ru*"u8ffiuJL*o"*

Pasal 8

(1)Deviden dari hasir usaha penyertaan mdar yang dibayarkan oleh m. Bank ecen Syariah kepada Pemerintah i{abupaten menjadi pendapaLn edi Daera}, yang diperoleh eetiap tahun buku p*.,r**lr*"r, pr. Bank Aceh Syariah. {?} Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat {r} dieetor ke Kas umum Daerah dan diarokasikan a""r"* lpBK Aceh Utara sebagai pendapatan asli daerah. (3| Ketentuan lebih. Ianjut mengenai tata cara pembagian Deviden sebagaimana dimalisud pada ayat {rr diatur dalam RUPS. Pasal II Qanun ini mulai hrlaku pade tsnggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintshkan pengundangan Qanun ini dengan penempatann5,a dalasl lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara-. di Lhoksukon Daulhijjah 1443 H ,ro*u, p -f-g\.&"** Diundangkan di Lhoksukon IvTAD THAIB pada tanggal 4 uli 2022 M 5 Dzulhi[jah t44A H RIS DAERAH ACEH UTARA, LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2A22 NOMOR L SETD NOREG QANUN KAB UFATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH 12 /28/2a221 ,BAR 9- PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR e TAHUNzO22 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARI.AH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 416 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah berupa tanah dan bangunan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan investasi melalui penyertaaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syarihh berupa tanah dan bangunan yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah pendapatan jangka panjang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa Tanah dan Bangunan kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; II. PASAL DEMI PASAL