Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2021
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal.
Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal.
menetapkan eanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor toe2); Undang-Undang Nomor 2A Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat : I 2 3 Bag. Hk/ Qarun 8... 2
1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbaftan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s679),; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
.J W. Hk/ Qanun 8.. Nomor 150, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;
4
27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Tekhnis Pengeloalan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAT}UPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAEIUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.
uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
6
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b untuk periode yang berakhir 31 Desember 2O2O sebagai berikut:
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2o2o sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O2O sebagai berikut:
Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf e per 31 Desember 2O2O sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O2O sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2o2o memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :
Rincian I"aporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan dan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerj aan ; Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. Bqg. Hk/Qanun 8. I Pasal i1 L,ampiran Iaporan Keuangan sebagaimana tersebut dalam pasal I ayat (2) yaitu : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalarn l,ampiran vI eanun ini.
Penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 202A sebagai rincian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…