DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Penganggaran, Hak dan Kewajiban, Bagi Hasil Keuntungan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara yang dapat memberikan penyertaan dan/atau penambahan modal pemerintah daerah sebagai investasi daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutfcan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hururf c perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Ralqyat Aceh Utara;

1.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tar::^bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756\;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -J 2008 Nomor 14, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarnbaltan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2l Tahun 2011 dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 754);
12.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O08 Nomor 253);
13.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 20O8 Nomor 154); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA MEMUTUSKAN: :QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENAMBAHAN PEI.IYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA. Menetapkan -4

BAB II

TUJUAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara bertujuan untuk:

a.Memperkuat struktur permodalan PT. BPR Aceh Utara dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
b.Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
c.Meningkatkan kinerja dan pengembangan PT. BPR Aceh Utara yang efektif, efisien dal mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh Utara terutama usaha mikro, kecildan menengah;
d.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan Kabupaten Aceh Utara;
e.Dalam rangka peralihan kegiatan usaha (konversi) dari bank konvensional menjadi bank syariah.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Modal Dasar PT. BPR Aceh Utara ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara yang telah disetor sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
(3)Sisa Modal Dasar yang belum disetor Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
(4)Besaran sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)paling lama 5 (lima) tahun anggaran dan dianggarkan mulai tahun ar:ggaxar, 2O2O.
(5)Sisa Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBK Aceh Utara.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversikan dalam be4tuk saham dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya analisis Investasi oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.
(4)Besaran Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai ta+.a cara pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan keda-lam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BENTUK PEI{YERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara berbentuk uang dan/ atau barang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. -7

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BPR Aceh Utara yang besarnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2)PT. BPR Aceh Utara berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal seb"gaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VII

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1)Bagi Hasil keuntungan dari penyertaan moda-l daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. BPR Aceh Utara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian bagi hasil keuntungan diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(3)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah pada F/I. BPR Aceh Utara menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. ( ) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK Aceh Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 10

Pl. BPR Aceh Utara setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggunglawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuanganperusahaankepada Bupati.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 8-

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati menunjuk pejabat dari pihak Inspektorat Kabupaten yang mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk meiakukan pengawasan atas penyertaan modal.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. SANKSI

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…