Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2.Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupana masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Aceh Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Ralqyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Utara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Utara.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Anggota DPRK Aceh Utara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRK Aceh Utara.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Aceh Utara adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
g.Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utara.
10.Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRK dalam satu partai politik atau lebih.
a J Bag.HUQanun 17.. L \, 1 1. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten. l2.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR Kabupaten.
14.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi dan alat kelengkapan lainnya.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten.
16.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara yang dipergunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan.
17.Rumah Negara adalah tempat tinggal atau hunian yang disedikan untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan DPRK Aceh Utara.
18.Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diembannya.
19.Belanja Penunjang Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah belanja yang disediakan bagi Ketua d.an wakil Ketua DPR Kabupaten setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan wakil Ketua DPR Kabupaten sehari-hari.
20.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pakaian dinas, pakaian olahraga dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten. Penyediaan rumah jabatan 4 Bag.Hl</Qanun,, .L Pimpinan DPR Kabupaten dan perlengkapannya, belanja rumah tangga, dan kendaraar: dinas jabatan Pimpinan DPR Kabupaten, serta rumah dinas dan perlengkapannya, tunjangan transportasi bagi Anggota DPR Kabupaten.
2I.TJangJasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 22.Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPR Kabupaten sehari-hari.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN