DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur 34 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud,dan Tujuan; BAB III Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara; BAB IV Belanja Penunjang Kegiatan DPRK Aceh Utara; BAB V Pengelolaan Keuangan DPRK Aceh Utara; BAB VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2g peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2orr tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk menjalankan tugas dan fungsinya perlu mengatur l{ak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rat<yat Kabupaten Aceh Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utara. Bag.HUQanun I 2......r1 1 Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor LO92); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37l; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor a633); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2aal; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ILal; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OI7 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, dan Pelaksanaan serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1067); Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OO8 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 253); 2 Bag.Htr/Qanun U L Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA Dan BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetapKAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2.Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupana masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Aceh Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4.Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Ralqyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK Aceh Utara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Utara.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Anggota DPRK Aceh Utara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRK Aceh Utara.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Aceh Utara adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

g.Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Utara.
1. 10.Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRK dalam satu partai politik atau lebih. a J Bag.HUQanun 17.. L \, 1 1. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten. l2.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
2. 13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR Kabupaten.
3. 14.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK Aceh Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi dan alat kelengkapan lainnya.
4. 15.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten.
5. 16.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara yang dipergunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di daerah pemilihan.
6. 17.Rumah Negara adalah tempat tinggal atau hunian yang disedikan untuk menunjang pelaksanaan tugas pimpinan DPRK Aceh Utara.
7. 18.Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pimpinan DPRK Aceh Utara untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diembannya.
8. 19.Belanja Penunjang Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah belanja yang disediakan bagi Ketua d.an wakil Ketua DPR Kabupaten setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan wakil Ketua DPR Kabupaten sehari-hari.
9. 20.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pakaian dinas, pakaian olahraga dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten. Penyediaan rumah jabatan 4 Bag.Hl</Qanun,, .L Pimpinan DPR Kabupaten dan perlengkapannya, belanja rumah tangga, dan kendaraar: dinas jabatan Pimpinan DPR Kabupaten, serta rumah dinas dan perlengkapannya, tunjangan transportasi bagi Anggota DPR Kabupaten. 2I.TJangJasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 22.Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPR Kabupaten sehari-hari.
10. 23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan hukum terhadap hak keuangan dan administratif serta peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah:

1.Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten;
2.Meningkatkan peran dan tanggung jawab pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan ralryat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3.Mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
4.Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesej ahteraan masyarakat' 5 Bag.Hlr/Qanun,, .L

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESE.IAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH UTARA

Pasal 4

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara terdiri dari :

1.uang representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras;
4.uang paket;
5.tunjangan jabatan;
6.tunjangan alat kelengkaPan;
7.tunjangan alat kelengkapan lain;
8.tunjangan komunikasi intensif; dan
9.tunjangan reses.

(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan 7 pajak penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 dan 9 pajak penghasilannya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara.
(4)pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten setiap bulannya diberikan Uang Representasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 aYat (1) angka 1.
(2)Besarnya Uang Representasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRK Aceh Utara setara dengan Gaji Pokok BuPati Aceh Utara.
(3)Besarnya Uang Representasi bagi wakil Ketua DPRK Aceh Utara adalah 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK Aceh Utara.
(4)Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRK Aceh utara adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK Aceh Utara. 6 Bag.Hl</Qanun rr.. .1.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan T\rnjangan Keluarga dan T\rnjangan Beras sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2 dan angka 3.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunj angan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara setiap bulannya diberikan Uang Paket sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 4. (2\ Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan. Palagraf 4 Tfinjangan Jabatan

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara setiap bulannya diberikan T\rnjangan Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 5.
(2)Besarnya T\rnjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 7o (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi'

Pasal 9

T\rnjangan alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang duduk dalam panitia musyawarah, komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, dan badan kehormatan,sesuai dengan kedudukannya masing-masing yaitu:

a.Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen)
b.Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen)
c.Sekretaris sebesar 4 o/o (ernpal persen)
d.Anggota sebesar 3 o/o (tiga persen) Dari tunjangan jabatan ketua DPRK Aceh Utara' 7 Bag. Hly'Qanun 17. A

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…