DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tujuan Penetapan, Sistematika, Isi dan Uraian, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 12. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Oanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: @ANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017- 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5 Kota adalah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas walikota dan perangkat Kota. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh 6. 7. masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan / keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

9.Perencanaan || 8 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. 5

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a.dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK, dan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah 5 b. dengan mempertimbangkan RPJPK.

BAB III

TUJUAN PENETAPAN

Pasal 3

Penetapan RPJMD bertujuan untuk : a. b. menyusun Renstra-OPD, RKPK, Renja-OPD dan perencanaan penganggaran: mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota, mencapai visi dan misi Kota melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah: menyediakan dokumen perencanaan pembangunanS5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, yang memuat kerangka makro Kota dan pilihan program prioritas: dan menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan OPD. Ss d. e.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu- isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagai berikut :

a.BABI PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan. b. BAB 111 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan. d. e.
f.BAB A fi BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra OPD Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
1. 1.BAB IX PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD berikut matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan Kota: dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB |

BAB VII

PERUBAHAN

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan: dan/atau Cc. terjadi perubahan yang mendasar. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPK dan Perubahan Renstra OPD. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Oanun Kota. Dalam hal terjadi perubahan RPJMD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(6)

Pasal 8

Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Ganun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Oanun ini. Pada saat Ganun ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Kota sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2023-2028. BAB N|

Pasal 9

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal & Maret 2018 M 18 Jumadil Akhir 1439 H ) Ip OTA BANDA ACEH 2 ) AMINUL USMAN Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal G6 Maret 2018 M 19 Jumadil Akhir 1439 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, | Il —Ir an IL BAHAGIA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR .|. NOMOR REGISTER @ANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH (1/24/2018) PENJELASAN ATAS @ANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2022 Il UMUM RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam Strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Oanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh: 9 RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan Kota, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam : Ss RKPK Tahun 2018 RKPK Tahun 2019 RKPK Tahun 2020 RKPK Tahun 2021 RKPK Tahun 2022 3. 4 s. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota yang dituangkan dalam RKPK. Dalam penjabaran visi, misi dan program Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan kota turut mempertimbangkan RPJPK.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…