DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan,Kewenangan,dan Fungsi, Pemerintahan Mukim, Pemerintah Mukim, Tuha Peut Mukim, Lembaga Adat, Wilayah Mukim dan Ibukota Mukim, Pembentukan,Pemekaran dan Penggabungan Mukim, Reusam Mukim, Kerjasama Antar Mukim, Harta Kekayaan dan Pendapatan Mukim, Anggaran Mukim, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Mukim di Kota Banda Aceh; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang..
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIBanda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 20);
9.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7.Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-Undang sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
8.Kecamatan adalah suatu wilayah keija Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
9.Mukim ..
9.Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10.Reusam Mukimadalah peraturan mukimyang ditetapkan oleh Imuem Mukim setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Mukim. 11.Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukimyang ada pada gabungan beberapa Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
12.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri; 13.Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat; 14.Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
15.Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratandalam proses penyelesaian berbagaiperkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam mukim yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim; 16.Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim; 17.Imeum Chiek adalah Imam Mesjid ditingkat Mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama dan pelaksanaan syariat Islam; 18.Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga hukum yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
19.Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
20.Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Mukimberkedudukan sebagai unsur wilayah di bawahkecamatan yang membawahkan gabungan dari beberapa gampong. Pasal ..

Pasal 3

Mukim mempunyai wewenang mengoordinasikan penyelengaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mukim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4

(1)Kewenangan mukim mencakup:
1. a.kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim, ketentuan adat dan adat istiadat;
2. b.kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada mukim;
3. c.kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota; dan
4. d.kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim.
(2)Kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal usulmukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Reusam Mukim.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dan huruf d ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

( 1) Tugas pembantuandari PemerintahAceh dan PemerintahKota kepada mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan/atau sumber daya manusia.

(2)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Mukim mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam mukim;
b.penyelenggaraan bidang pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukiman serta kehidupan adat dan adat istiadat;
c.pelaksanaan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim namun belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong;
d.pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender;
e.pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam mukim;
f.pelaksanaan J
f.pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat yang belum dan/atau tidak dapat diselesaikan oleh gampong; dan
g.pengawasan fungsi lingkunganhidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim.

BAB III

PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 7

Pemerintahan Mukim terdiri dari Pemerintah Mukim dan Tuha Peut Mukim.

BAB IV

PEMERINTAH MUKIM

Pasal 8

(1)Pemerintah Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim.
(2)Imeum Mukim dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Perangkat mukim yang terdiri dari:
1. a.Sekretaris Mukim; dan
2. b.Imeum Chiek;
(3)Sekretaris Mukim dapat dibantu oleh unsur staf.

Pasal 9

(1)Imeum Mukim mempunyai masajabatan 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal masa jabatan Imeum Mukim telah berakhir, maka dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

(1)Imeum Mukim mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, memelihara kehidupan adat dan adat istiadat dengan berlandaskan syariat Islam.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Imeum Mukim mempunyai wewenang:
1. a.membantu Camat dalam mengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.mengawasi .J
3. b.mengawasi pelaksanaan pemilihan keuchik;
4. c.mengajukan rancangan reusam mukim;
5. d.menetapkan Reusam Mukim yang telah mendapat persetujuan Tuha Peut Mukim;
6. e.memimpin penyelesaian persengketaan adat;
7. f.mewakili mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan; dan
8. g.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf Kedua Hak dan Kewajiban

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…