Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:
1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7.Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-Undang sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
8.Kecamatan adalah suatu wilayah keija Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
9.Mukim ..
9.Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10.Reusam Mukimadalah peraturan mukimyang ditetapkan oleh Imuem Mukim setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Mukim.
11.Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukimyang ada pada gabungan beberapa Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
12.Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
13.Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat; 14.Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
15.Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratandalam proses penyelesaian berbagaiperkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam mukim yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim;
16.Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim; 17.Imeum Chiek adalah Imam Mesjid ditingkat Mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama dan pelaksanaan syariat Islam; 18.Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga hukum yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
19.Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
20.Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB II KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN FUNGSI