DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Kota, BAB III Pengelolaan Perpustakaan, BAB IV Sarana dan Prasarana, BAB V Pelayanan Perpustakaan, BAB VI Tenaga Perpustakaan, BAB VII Pembudayaan Kegemaran Membaca, BAB VIII Pelestarian Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis, BAB IX Kelembagaan, BAB X Kerjasama dan Kemitraan, BAB XI Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, BAB XII Keadaan Darurat, BAB XIII Pembinaan,Pengawasab,dan Pengendalian, BAB XIV Penghargaan, BAB XV Pendanaan Perpustakaan, BAB XVI Perpustakaan Madrasah, BAB XVII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. a, huruf b, dan huruf:c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Menggangegu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533); Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1 4. Undang gf Jalan. Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh Telepon (0651) 21855 Faximile (0651) 31980 E-mail : - Website : bandaacehkota.go.idVv a Rm 10. 11 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 11‘ Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia _Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43. Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); .Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018: tentang Serah Simpan Serah Karya Cetak dam Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6667); . Keputusan Menteri ‘Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang ‘ Standar Nasional ~ Perpustakaan Desa/Kelurahan; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional PerpustakaanKabupaten/ Kota; Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11); ir Dengan ... ff , B Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM _ Pasal.1 Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Pasal 3° Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan _
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan __serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas: pembelajaran sepanjang hayat; demokrasi; keadilan; keprofesionalan; keterbukaan; keterukuran; kemitraan;dan aksesibilitas. i TROP Bo op CG

Pasal 5

Kuang. lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi: kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota; pengelolaan perpustakaan; Sarana dan prasarana perpustakaan; pelayanan perpustakaan; . pembudayaan kegemaran membaca; pelestarian naskah kuno; kelembagaan; kerjasama dan kemitraan; peran serta masyarakat dan dunia usaha; keadaan darurat; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; penghargaan; dan ..

m.pendanaan perpustakaan. em mono Oop BAB ... 4 or BAB I] | KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA . Kewenangan

Pasal 6

tai ‘fe.

(1)Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Kota meliputi : :
1. a.Pembir.aan perpustakaan, terdiri atas : 1. pengelolaan perpustakaan tingkat Kota; dan 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Kota.
2. b.Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, terdiri atas: 1, pelestarian naskah kuno milik Kota; dan 2. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Kota.
(2)Kewenangan sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. /

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota mempunyai kewajiban dalam : a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan; b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; | c. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; d. menggalakkan gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; €. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kota; dan | f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan C) umum Kota berdasarkan kekhasan Kota, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dilaksanakan.oleh Dinas. |

BAB III

_PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota menyusun rencana perngelolaan dan pengembangan perpustakaandi Kota.
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan ‘perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota: dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota. . Paragraf ... Lf a _ Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 9

(1)Perpustakaan mienerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan. |
(2)Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang berbasis mutu. Pararaf 3 Pengawasan Pasal 10:
(1)Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, supervisi, dan pelaporan. |
(2)Pelaporan dibuat secara berkala dengan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan. 7

Pasal 11

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari : a. Perpustakaan umum; b. Perpustakaan sekolah; dan . c. Perpustakaan khusus.

Pasal 12

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat.
(2)Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
(4)Pemerintah Kota melaksanakan pelayanan Perpustakaan Keliling secara_terjadwal untuk membantu pelayanan perpustakaan Kecamatan dan Gampong. Cc

Pasal 13

(1)Setiap Sekolah. menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
(3)Perpustakaan ... A + a a
(3)Perpustakaan Sekolah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 14

(1)Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah milik Kota harus menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
(2)Setiap Organisasi Masyarakat Sipil, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, badan usaha atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurufc.
(3)Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
(4)Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
(5)Perpustakaan Khusus mempunyai_ koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
(6)Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan U dipimpin _— oleh seorang Pustakawan/Pengelola Perpustakaan. 7 Paragraf 2 | Kepemilikan Perpustakaan Pasal 15 Penyelenggaraan perpustakaan di Kota berdasarkan kepemilikan, meliputi: | | perpustakaan kota; perpustakaan kecamatan; perpustakaan gampong; dan - perpustakaan organisasi masyarakat. Pp

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…