DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Maksud,Tujuan dan Strategi, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Kelembagaan KLA, Infrastruktur Ramah Anak, Larangan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

Mengingat

Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota Layak Anak;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun tentang Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang.j|
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); J
16.Undang ...fl
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 65);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); i
27.Peraturan ..yi
27.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
28.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
29.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 31.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
32.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
33.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
34.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
35.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
36.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 14) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DAN WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7.Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
8.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan tolok ukur dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11.Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi terteiitu. untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan pemenuhan hak Anak.
13.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan menjalankan fungsi orang tua. 14.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 1
16.Masyarakat ...|\ 16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh.
17.Gampong Layak Anak adalah pembangunan Gampong yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah gampong yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penaganan kasus disatuan pendidikan
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, ibu dan anak meliputi puskesmas pembantu (pustu), pusat pelayanan masyarakat, klinik, rumah sakit, laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung. 2 1.Sarana Publik adalah segala sarana yang tersedia atau disediakan oleh Pemerintah atau Swasta untuk kepentingan publik
22.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
23.Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disingkat GT KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk perwujudan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. BAB ...1

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN STRATEGI

Pasal 2

KLA diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.nondiskriminasi;
c.kesetaraan dan inklusif;
d.kepentingan terbaik untuk anak;
e.hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan; dan
f.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi acuan perlindungan anak atau pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA.

Pasal 4

Pengaturan KLA dalam Qanun ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b.mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media dalam memenuhi hak-hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan dimaksudkan untuk;
1. 1.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. 2.menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan inklusi;
3. 3.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. 4.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
5. 5.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
6. 6.membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 5

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

a.setiap tahapan penyusunan kebijakan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
c.meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol anak dalam setiap perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan terutama yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

(1)Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa.
(2)Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.

Pasal 7

(1)Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.hak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasiyang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(2)Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.
(3)Hak .J
(3)Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikanjaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dan pengasuh alternatif.
(4)Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
(5)Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan,
(6)Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
(7)Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, ata.u diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
(8)Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
(9)Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan dan perlakuan diskriminasi, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

(1)Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua;
2. b.hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
3. c.hak reunifikasi;
4. d.hak tidak dipindahkan secara ilegal;
5. e.hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
6. f.hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
(2)Hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan pola asuh yang baik, santun, penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. ji
(3)Hak ...V
(3)Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
(4)Hak reunifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.
(5)Hak tidak dipindahkan secara ilegal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari Kotanya ke luar wilayah hukum Kota atau ke luar negeri.
(6)Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dirnaksudpada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
(7)Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
(8)Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsianak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
(9)Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
(10)Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hurufidimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 9

(1)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
2. b.gizi yang baik sejak dalam kandungan;
3. c.air susu ibu sampai usia dua tahun;
4. d.imunisasi dasar lengkap;
5. e.pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
6. f.lingkungan tanpa asap rokok;
7. g.ketersedian air bersih;
8. h.aksesjaminan sosial; dan
9. i.perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
(2)Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. I Pasal ... u

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…