DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banda Aceh

regulasi_utama

Ringkasan

Qanun ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan; Anggaran Belanja; Pembiayaan; dan Lampiran-Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Ganun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK Banda Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah “disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRK Banda Aceh pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu lima belas: |
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Oanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016: Mengingat. p 7 Mengingat Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang1 Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang2 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan: Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): | Undang-Undang Nomor 33 Tahun | 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
1. 8.Undang... £ 10. 11. 13. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), | | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679): Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah 'Kotamadya Daerah Tingkat TI Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 122 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247): Il 4 Peraturan.. £ 14. . Tambahan Lembaran Negara Republik 16. Peraturan Pemerintah Nomor, 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 15 — Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah . Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan -Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): | . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 7 Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Mengingat

18.Peraturan... P | 18. 19. 20. 22. 23. . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor, 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 21 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ya Nomor.. £ 24. 27. 28. 29. 30. Republik Indonesia Nomor 5539) Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 25 Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): | . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah26 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor '43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): Peraturan Presiden Nomor' 54 Tahun 2010 tentang ' Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: ' |
31.Peraturan p
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ' Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, |
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentnag Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540): -
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun.2016: Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2016. | Pasal -p

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 18.153.038.568,- 15.853.038.568,- 2.300.000.000,- 4.000.000.000,- 6.300.000.000.-

a.Pendapatan | Rp.1.3
b.Belanja Daerah | Rp.1.3 Surplus / (Defisit) NN Rp.
c.Pembiayaan Daerah:
a.penerimaan | | Rp.
b.pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. Berkenaan (SILPA)

Pasal 2

(2.300.000.000,-) O,-

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 « huruf a terdiri dari :
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp.21 1.687.663.719,-
2. b.dana perimbangan sejumlah Rp.884.833.680.000,-
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp.211.631.694.849-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah | Rp. 53.085.000.000,-
2. b.retribusi daerah sejumlah Rp. 26.592.979.646,-
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 800.000.000,-
4. d.Zakat sejumlah | Rp.18.504.500.000,- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah | Rp.112.705.184.073,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.dana bagi hasil pajak/ bagi pada ayat (1) b hasil bukan pajak sejumlah Rp. 37.826.566.000,-
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp. 602.292.108.000,-
3. c.dana alokasi khusus sejumlah Rp. 244.715.006.000,-
(4)Lain...
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: |
1. a.hibah sejumlah Rp. ' O,-
2. b.dana darurat sejumlah Rp. O,-
3. c.dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 27.867.990.849,-
4. d.dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 60.864.119.000,-
5. e.bantuan keuangan sejumlah: Rp.117.584.585.000,-
6. f.pendapatan yang sah lainnya Rp. 15.495.000.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf bterdiri dari: 'a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.713.144.496.193,- b. belanja langsung sejumlah Rp.602.708.542.375,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 587.266.820.753,-
2. b.belanja bunga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
3. c.belanja subsidi sejumlah Rp. O,-
4. d.belanja hibah -:| Rp. 20.460.000.000,-
5. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.510.000.000,- (£ belanja bagi hasil sejumlah Rp. | “ 0,-
6. g.belanja bantuan keuangan sejumlahRp. 97.707.675.440, - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.200.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)— huruf b terdiri dari jenis belanja : 2 a. belanja pegawai sejumlah Rp. 80.915.3816.000,-
1. b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp.252.558.773.9 18,- c. belanja modal sejumlah : Rp.269,233.952.457,- Pasal 4....

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : :
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. b.pengeluaran sejumlah | Rp. 6.300.600.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah: Rp. 4.000.000.000,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf? b terdiri dari jenis pembiayaan | . Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah 'Rp. 3.500.000.000,- Pembayaran pokok Utang | Sejumlah | Rp. 2.800.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBK,
2.LampiranlI Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
3.Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4.Lampiran... 10. 11. 12. 13 Sebagai Lampiran IV .: Lampiran V Lampiran VI Rekapitulasi “Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,organisasi, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi | Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan. Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 5 Jabatan: Lampiran VII Daftar Piutang Daerah, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah) : Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Lampiran X Lampiran XI Pengurangan Aset: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini, LampiranXII Daftar Dana Cadangan Daerah, landasan Operasional pelaksanaan . Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota" (APBK) lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota. Pasal T....

Pasal 7

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan bengundangan Oanun ini dengan penempatannya -dalam . | Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 29 Desember 2015M .| 17.R.Awwal 1437H : | warirora BANDA ACEH,/ ' £ ILLIZA SATA . Diundangkan di Banda Aceh “pada tanggal 29 Desember 2015M 17 R.Awwal 1437H IN DJAMAL - (bowenraras DAERAH KOTA BANDA ACEH, JAPAN 2 BAHAGIA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 3 | NOREG OANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH (8/2015) LAMPIRAN I LAMPIRAN I.a LAMPIRAN II LAMPIRAN ILa 1 Ol 1 02 1 02 1 02 1 03 1 03 1 06 1 06 1 07 1 07 1 08 “1 08 1 08 1 10 1 10 1 11 1 11 13 — LAMPIRAN III 1.01.01 1.02.01 1.02.02 1.03.01 1.06.01 1.07.01 1.08.01 1.08.02 1.10.01 1.11.01 1.13.01 113.02 DAFTAR ISI RINGKASAN APBK 1 RINGKASAN APBK 1 RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI | RINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DANPEMBIAYAAN URUSAN WAIIB PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN KOTA KESEHATAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA... LINGKUNGAN HIDUP KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA SOSIAL DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KEBUDAYAAN | 12 14. 19 19 25 29 ' 30 34 37 —” 40 45. 47 50 1 011 12 131 131 1 171 “ da KG ka ka wa “Ge ea ka ad kd ka ad ke hd 1 19 20 20 20 .20 20 20 20 “20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 26 26 05 05 07 07 09 09 09 09 09 09 N N N N N N N N N N 1.17.01 1.19.01 1.19.02 1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.06 1.20.07 1.20.08 1.20.09 1.20.10 1.20.11 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 122.01 - 1.26.01 2.05.01 2.07.01 01 02 | 03 04 05 LAMPIRAN IV LAMPIRAN V DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KESATUAN. BANGSA DAN POLTIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH OTONOMI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, -. DAN PERSANDIAN DPRK | KEPALA DAERAH & WAKIL KDH KOTA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEKRETARIAT DPRK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT : KECAMATAN KUTA ALAM KECAMATAN BAITURRAHMAN KECAMATAN MEURAXA KECAMATAN SYIAH KUALA KECAMATAN BANDA RAYA KECAMATAN KUTA RAJA KECAMATAN JAYA BARU KECAMATAN LUENG BATA KECAMATAN ULEE KARENG | KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA “ BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT... PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI - URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN INDUSTRI Tn DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN DAN KOPERASI... SYARIAT ISLAM DINAS SYARIAT ISLAM SEKRETARIAT MPU ' SEKRETARIAT MAA SEKRETARIAT MPD SEKRETARIAT BAITUL MAL RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN .. REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN. 53 17 19 E 1 “55 58 191 201 60 . 61. 62, 68 1 71 76 79 81 83: 85. 87” 89 91 98 95 97 99 21 101 1 1 104 1 106 . 109 112 115 117 119 121 . 123 2 N. LI DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH & FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN & PER JABATAN LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH LAMPIRAN, IX ASET TETAP DAERAH LAMPIRAN X”' DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINYA | LAMPIRAN XI '” DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN .LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN 161 163 164 165

0.166 167 168 169 170 |

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Ganun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK Banda Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah “disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRK Banda Aceh pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu lima belas: |
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Oanun Kota Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016: Mengingat. p 7 Mengingat Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang1 Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang2 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan: Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): | Undang-Undang Nomor 33 Tahun | 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
1. 8.Undang... £ 10. 11. 13. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), | | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679): Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah 'Kotamadya Daerah Tingkat TI Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 122 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247): Il 4 Peraturan.. £ 14. . Tambahan Lembaran Negara Republik 16. Peraturan Pemerintah Nomor, 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 15 — Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah . Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan -Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): | . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 7 Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Mengingat

18.Peraturan... P | 18. 19. 20. 22. 23. . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor, 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 21 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Ya Nomor.. £ 24. 27. 28. 29. 30. Republik Indonesia Nomor 5539) Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 25 Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor S9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): | . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah26 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor '43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): Peraturan Presiden Nomor' 54 Tahun 2010 tentang ' Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: ' |
31.Peraturan p
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ' Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, |
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentnag Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540): -
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun.2016: Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : OANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2016. | Pasal -p

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 18.153.038.568,- 15.853.038.568,- 2.300.000.000,- 4.000.000.000,- 6.300.000.000.-

a.Pendapatan | Rp.1.3
b.Belanja Daerah | Rp.1.3 Surplus / (Defisit) NN Rp.
c.Pembiayaan Daerah:
a.penerimaan | | Rp.
b.pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. Berkenaan (SILPA)

Pasal 2

(2.300.000.000,-) O,-

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 « huruf a terdiri dari :
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp.21 1.687.663.719,-
2. b.dana perimbangan sejumlah Rp.884.833.680.000,-
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp.211.631.694.849-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah | Rp. 53.085.000.000,-
2. b.retribusi daerah sejumlah Rp. 26.592.979.646,-
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 800.000.000,-
4. d.Zakat sejumlah | Rp.18.504.500.000,- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah | Rp.112.705.184.073,-
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.dana bagi hasil pajak/ bagi pada ayat (1) b hasil bukan pajak sejumlah Rp. 37.826.566.000,-
2. b.dana alokasi umum sejumlah Rp. 602.292.108.000,-
3. c.dana alokasi khusus sejumlah Rp. 244.715.006.000,-
(4)Lain...
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: |
1. a.hibah sejumlah Rp. ' O,-
2. b.dana darurat sejumlah Rp. O,-
3. c.dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 27.867.990.849,-
4. d.dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 60.864.119.000,-
5. e.bantuan keuangan sejumlah: Rp.117.584.585.000,-
6. f.pendapatan yang sah lainnya Rp. 15.495.000.000,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf bterdiri dari: 'a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.713.144.496.193,- b. belanja langsung sejumlah Rp.602.708.542.375,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 587.266.820.753,-
2. b.belanja bunga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
3. c.belanja subsidi sejumlah Rp. O,-
4. d.belanja hibah -:| Rp. 20.460.000.000,-
5. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.510.000.000,- (£ belanja bagi hasil sejumlah Rp. | “ 0,-
6. g.belanja bantuan keuangan sejumlahRp. 97.707.675.440, - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.200.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)— huruf b terdiri dari jenis belanja : 2 a. belanja pegawai sejumlah Rp. 80.915.3816.000,-
1. b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp.252.558.773.9 18,- c. belanja modal sejumlah : Rp.269,233.952.457,- Pasal 4....

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : :
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. b.pengeluaran sejumlah | Rp. 6.300.600.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah: Rp. 4.000.000.000,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf? b terdiri dari jenis pembiayaan | . Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah 'Rp. 3.500.000.000,- Pembayaran pokok Utang | Sejumlah | Rp. 2.800.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBK,
2.LampiranlI Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
3.Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4.Lampiran... 10. 11. 12. 13 Sebagai Lampiran IV .: Lampiran V Lampiran VI Rekapitulasi “Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,organisasi, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi | Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan. Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 5 Jabatan: Lampiran VII Daftar Piutang Daerah, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah) : Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Lampiran X Lampiran XI Pengurangan Aset: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini, LampiranXII Daftar Dana Cadangan Daerah, landasan Operasional pelaksanaan . Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota" (APBK) lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota. Pasal T....

Pasal 7

0.166 167 168 169 170 |

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2017