DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang lingkup, BAB III Destinasi, BAB IV Pemasaran dan Promosi Pariwisata Halal, BAB V Industri Pariwisata, BAB VI Kelembagaan, BAB VII Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, BAB VIII Sanksi Administratif, BAB IX Pembiayaan, BAB X Ketentuan Penutup,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL. BABI KETENTUAN. -UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh. .
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda aceh. i
4.Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
5.Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang . lpertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.'
6.Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Kota.
9.Destinasi pariwisata adalah kawÿsan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
10.Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi nilai-nilai keislaman. , 11.Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. 12.Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.
13.Sertifikat
13.Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel/Restoran/Biro Peijalanan Syariah.
14.Biro Perjalanan adalah usaha agen peijalanan wisata yang meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. 15.Akomodasi adalah penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang ! digunakan untuk tujuan pariwisata. 16.Pramuwisata adalah • tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 17.Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
18.Lembaga/Instansi yang berwenang adalah lembaga/instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal/sertifikat syariah. i:

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal dalam qanun ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dan penyelenggara kepariwisataan di Kota. t

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi:

a.wisatawan; dan *
b.penyelenggara pariwisata.

Pasal 4

j .1 . Penyelenggaraan Pariwisata Halal berasaskan:

a.ke-|slam-an;
b.transparansi; ;
c.akuntabilitas;
d.keadilanÿ
e.partisipatif; dan
f.adat, budaya, dan kearifan lokal Aceh. BAB ...J- ! i i G

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dalam Qanun ini meliputi:

a.destinasi;
b.pemasaran dan promosi;
c.industri Pariwisata;
d.kelembagaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pembiayaan.

(1)Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata edukasi.
(2)Pengelola destinasi pariwisatÿ.halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas untuk mendukung kenyamanan aktifitas kepariwisataan halal.
(3)Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan
2. b.fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

BAB III

DESTINASI

Pasal 7

(1)Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
1. a.penguatan kesadaran masyarakat;
2. b.peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
3. c.peningkatan pendapatan masyarakat.
(2)Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
(3)Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
2. b.meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan
3. c.melibatkan ...Jf r . *
4. c.melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
(4)Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
2. b.memberikan insentif.

Pasal 8

(1)Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
1. a.pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.peningkatan kemudahan investasi; dan
3. c.peningkatan promosi.
(2)Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ÿ ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata halal; dan
2. b.perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal di sektor,pariwisata halal.
(3)Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
2. b.mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
(4)Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pÿda ayat,(l) huruf c, meliputi:
1. a.menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata; (ÿ.
2. b.meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
3. c.meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

(1)Pemerintah Kota melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata halal.
(2)Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
1. a.pemetaan dan ahalisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
2. b.pengembangan dan pemantapan citra Kota sebagai destinasi pariwisata halal;
3. c.pengembangan - ÿ
4. c.pengembangan citra kepariwisataan Kota sebagai destinasi pariwisata halal dan berdaya saing;
5. d.peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
6. e.pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan ' pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan MPU, DSI, MAA dan pemangku kepentingan lainnya

BAB V

INDiUSTRI PARIWISATA

Pasal 11

Setiap industri pariwisata wajib menyediakan:

a.tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
b.sarana pendukung untuk melaksanakan sholat dengan arah kiblat yang tepat;
c.tempat berwudhu yang terpisah antara 'laki-laki dan perempuan;
d.keterangan tentang produk halal, aman, dan bermutu.
e.informasi masjid terdekat;
f.arah kiblat di kamar hotel;
g.tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci; dan
h.fasilitas untuk kelompok rentan. t :I

Pasal 12

(1)Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar,,syariah.
(2)Standar syjariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari lembaga/instansi yang berwenang.
(3)Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.produk;
2. b.pelayanan; dan
3. c.pengelolaan.
(4)akomodasi standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan :
1. a.tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
2. b.tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
3. c.tersedia df
4. c.tersedia makanan dan minuman halal;
5. d.fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
6. e.teijaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…