Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2018
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.213.749.597.835,- bertambah sejumlah Rp. 71.589.625.977,- sehingga menjadi Rp. 1.285.339.223.812,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan an
NI Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.217.868.908.236,-
1) Semula Rp. 15.000.000.000,- 2) Bertambah ....«.. Rp. 66.706.315.576,- . Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 81.706.315.576,- Cc
1) Semula Rp. 11.800.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.436.000.000,- Jumlah Pengeluaran | Setelah Perubahan Rp. 14.236.000.000,- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 67.470.315.576,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan Rp O,-
1) Semula Rp. 294.413.666.761,- 2) Berkurang . Rp. 22.942.893.311,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 271.470.773.450,-
4
1) Semula Rp. 771.483.628.000,- 2) Bertambah Rp. 262.310.000,- Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 771.745.938.000,-
1) Semula Rp. 144.652.303.074,- 2) Bertambah Rp. 29.999.893.712,- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 174.652.196.786,-
1) Semula — Rp. 70.409.835.927,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 70.409.835.927,-
1) Semula Rp. 29.331.430.000,- 2) Bertambah . Rp. O,- Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 29.331.430.000,-
1) Semula Rp. 1.100.000.000,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 'Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.100.000.000,-
1) Semula Rp. 174.967.900.834,- 2) Berkurang Rp 22.942.893.311,- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan — Rp. 152.025.007.523,- e. Zakat. “|
1) Semula Rp. 18.604.500.000,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Zakat Setelah Perubahan Rp. 18.604.500.000,-
1) Semula Rp. 49.810.056.000,- 2) Bertambah Rp. 263.078.000,- Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 50.073.134.000,-
1) Semula Rp. 591.711.772.000,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 591.711.772.000,-
1) Semula Rp. 129.961.800.000,- 2) Berkurang Rp. 7168.000,- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Setelah Perubahan Rp. 129.961.032.000,-P 1
1) Semula Rp. : 0,- 2) Bertambah Rp. 28.007.600.000,- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 28.007.600.000,-
1) Semula | Rp. O,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. O,- Dana
1) Semula Rp. 29.192.637.074,- 2) Bertambah Rp. 1.992.293.712,- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 31.184.930.786,-
1) Semula Rp. 99.964.666.000,- 2) Berkurang Rp. 0,- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 99.964.666.000,-
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. O,- C
1) Semula Rp. 15.495.000.000,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya setelah Perubahan Rp. 15.495.000.000,-
1) Semula Rp. 619.335.677.156,- 2) Bertambah Rp. 13.324.880.345,- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 632.660.557.501,-
1) Semula Rp. 594.413.920.679,- 2) Bertambah Rp. 58.264.745.632,- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 652.678.666.311,-
Rp. 466.062.996.703,- 2) Bertambah Rp... 12.678.810.419,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 478.741.807.122,-
1) Semula Rp. 3.400.000.000,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Belanja.Runga setelah Perubahan Rp. 3.400.000.000,-
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah Rp. O,- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. O,-
1) Semula Rp. 10.440.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.211.000.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 12.651.000.000,-
1) Semula Rp. 2.618.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 4.618.000.000,-
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah Rp. 38.189.500,- Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 38.189,500,-
1) Semula Rp. 131.814.680.453,- 2) Bertambah Rp. 496.880.426, - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp. 132.311.560.879,-
1) Semula Rp. 5.000.000.000, - 2) Berkurang Rp. 4.100.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. —900.000.000,- 3 Cc
1) Semula Rp. 98.721.144.825,- 2) Bertambah Rp. 7.602.474.317 ,- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahah “Rp. 106.323.619.142,-
1) Semula Rp. 412.378.345.285,- 2) Bertambah Rp. 27.558.833.733 ,- . Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 439.937.179.018,-
1) Semula | Rp. 83.314.430.569,- 2) Bertambah Rp. 23.103.437.582,- . Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 106.417.868.151,-
a. Penerimaan..l
1) Semula Rp. 15.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 66.706.315.576.- Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 81.706.315.576,- Pengeluaran 1) Semula Rp. 11.800.000.000,- 2) Bertambah Rp. 2.436.000.000,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 14.236.000.000,-
1) Semula Rp. 15.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 64.270.315.576,- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 79.270.315.576,- Penerimaan Kembali Investasi Dana bergulir 1) Semula — Rp. 0,- 2) Bertambah | Rp. 2.436.000.000,- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 2.436.000.000,-
1) Semula Rp. 9.000.000.000,- 2) Berkurang Rp. 2.436.000.000,- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 11.436.000.000,- Pembayaran Pokok Hutang 1) Semula — Rp. 2.800.000.000,- 2) Bertambah Rp. O.- Jumlah... Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Perubahan... Rp. 2.800.00.000,-
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ganun ini yang terdiri dari: 1. 2. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VII Lampiran IX Ringkasan Perubahan APBK: Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD: Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan: Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah: C VIIn Pasal :..I O
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan
Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh | C Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal #9 Oktober 2018M 20 Satar 1440H | |war TA BANDA ACEH, yr Her. amora USMAN Diundangkan di Banda Aceh |pada tanggal 29 Oktober 2018 M 20 Safar 1440H | SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ama —aA bro L BAHAGIA xiW LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG OANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (4/100/2018)
Membuka PDF…