DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan,dan Sasaran, Wewenang dan Tanggung Jawab, Satuan Pendidikan Sebagai Penyelenggara, Materi dan Kurikulum, Hak dan Kewajiban Peserta Didik dan Orang Tua/ Wali, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Tata Tertib, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Penyusunan Program dan Indikator Keberhasilan, Penghargaan dan Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan karakter anak harus dimulai sejak dini, oleh karena itu Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, instansi terkait, dan segenap pemangku kepentingan diperlukan keterlibatan secara aktif untuk terlaksananya pendidikan diniyah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 12 ayat

(1)huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk melaksanakan pendidikan diniyah pada satuan pendidikanjenjang pendidikan dasar;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pendidikan Diniyah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4.Walikota ...ill
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4.Walikota ...|l
4.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota.
9.Kepala Sekolah adalah kepala sekolah dalam jenjang pendidikan dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota. 10.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang mengajarkan anak didik meliputi kemampuan :

a.membaca, menulis Al-Qur'an;
b.membaca, menulis, dan memahami kitab arab melayu; dan
c.menghafal Al-Qur'an. 11.Jenjang Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
1. 12.Peserta didik adalah anak didik yang beragama islam pada satuan pendidikan dasar formal. 13.Tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan staf kependidikan.
2. 14.Pendidik adalah tenaga pengajar yang direkrut secara khusus untuk kebutuhan pada program diniyah dan tahfidz Al-Qur'an.
3. 15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan diniyah.
4. 16.Komite sekolah adalah komite yang terdapat pada satuan pendidikan dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota.
5. 17.Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh.
6. 18.Majelis Adat Aceh yang selanjunya disebut MAA adalah Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.
7. 19.Majelis Pendidikan Daerah yang selanjunya disebut MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.
8. 20.Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
9. 21.Dinas
10. 21.Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.
11. 22.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia untuk wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh.
12. 23.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pendidikan Diniyah bermaksud untuk memperkuat keimanan dan akhlak mulia peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan Diniyah bertujuan:

a.memperkuat akidah dan akhlak peserta didik;
b.mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
c.mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berahklak mulia, sehat jasmani dan rohani
d.mewujudkan peserta didik yang mampu mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari; dan
e.mewujudkan peserta didik memiliki kemampuan untuk menghafal al-quran.

Pasal 4

(1)Sasaran Pendidikan Diniyah adalah peserta didik pada satuan pendidikan formal.
(2)Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dayah dikecualikan untuk penyeleggaraan pendidikan diniyah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemerintah Kota berwenang melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Dinyah.

Pasal 6

(1)Satuan Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Diniyah.
(2)Satuan Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab untuk terselenggaranya Pendidikan Diniyah. BAB ...

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI PENYELENGGARA

Pasal 7

(1)Satuan Pendidikan yang menjadi penyelenggara Pendidikan Diniyah adalah Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.
(2)Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
(3)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan milik Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan milik masyarakat.

BAB V

MATERI DAN KURIKULUM

Pasal 8

(1)Kurikulum pendidikan diniyah merupakan muatan lokal yang wajib menjadi bagian intrakurikuler pendidikan sekolah pada pendidikan dasar Kota.
(2)Pendidikan Diniyah pada Satuan Pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan Kurikulum Pendidikan Diniyah.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan.
(4)Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berpedoman pada kurikulum Pendidikan Nasional.
(5)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Ruang Lingkup materi kurikulum pendidikan Diniyah meliputi:

a.aqidah adalah kepercayaan yang harus diyakini peserta didik berdasarkan keimanan sesuai dengan agama Islam;
b.akhlak adalah tingkah laku peserta didik yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik yang didasarkan pada al-quran dan hadist;
c.fiqih;
d.tarikh;
e.tajwid; dan
f.tahfidz.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…