DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini terdiri atas 33 Pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemilihan Keuchik, BAB III Pembiayaan, BAB IV Ketentuan Peralihan, BAB V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh tidak mengatur pemilihan keuchik secara serentak;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur berkenaan pemilihan keuchik secara serentak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemilihan Keuchik Serentak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1409);
11.Qanun ... 11.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
12.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7.Kecamatan adalah suatu wilayah keija Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8.Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9.Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10.Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. 11.Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
12.Reusam Gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
13.Pemilihan ... $
13.Pemilihan Keuchik adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.
14.Serentak adalah pemilihan keuchik' yang dilaksanakan pada hari yang sama di semua gampong yang ada di wilayah Kota.
15.Bergelombang adalah pemilihan keuchik yang dilaksanakan secara serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di wilayah Kota dan ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat keuchik. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dam DPRK dan ditetapkan dengan Qanun. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Reusam Gampong.

BAB II

PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 2

(1)Pemilihan Keuchik di Kota dilakukan secara serentak.
(2)Dalam hal pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk semua gampong, dapat dilakukan secara bergelombang.

Pasal 3

O Pemilihan Keuchik serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di semua Gampong dalam wilayah Kota.

Pasal 4

(1)Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kota; dan/atau
2. b.ketersediaan PNS di lingkungan Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
(2)Pemilihan ... $
(2)Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalamjangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pemilihan keuchik serentak atau bergelombang dimulai pada tahun 2021.
(2)Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan keuchik secara serentak atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. c Pasal 6 W'
(1)Biaya penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak atau bergelombang bersumber dari APBK dan APBG.
(2)Biaya penyelenggaraan pemilihan Keuchik yang dibebankan pada APBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan pemilihan Keuchik, honorarium panitia pemilihan tingkat Kota, honorarium panitia pemilihan tingkat Kecamatan, dan biaya pelantikan.
(3)Biaya penyelenggaraan pemilihan Keuchik yang dibebankan pada APBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk honorarium panitia pemilihan tingkat Gampong dan biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik di tingkat Gampong. C BAB IV

BAB III

PEMBIAYAAAN .

Pasal 7

Keuchik yang belum habis masa jabatan, tetap menjalankan tugas sampai habis masajabatannya. BAB ...

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 1A ~3Uvn_ 2021 M U kc\V\ 1442 H WALIKQTA BANDA ACEHJ1 C (f AMINULLAH USMAN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 1A i 2021 M \\ \)?}JL\e\<<\&ciUl442H J? SEKRETARIS DAERAH KOT. BM©AnÿCJEH, IRUD0IN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR .A NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (4/66/2021) PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR ÿ TAHUN 2021 TENTANG PEMIUHAN KEUCHIK SERENTAK I. UMUM Pemilihan Keuchik di Aceh telah diatur dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Di Aceh, namun terkait hal teknis dalam pemilihan keuchik dapat diatur sendiri oleh Kabupaten/Kota. Dalam rangka Pemilihan Keuchik Serentak di Kota Banda Aceh, membutuhkan sebuah Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Qanun ini merupakan dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak di Kota Banda Aceh. II. PASAL DEMI PASAL 0

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) CZ Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukup jelas 3

Pasal 7

| Cukupjelas j. Pascal 8 Cukupjelas /

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…