DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 86 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perubahan Nama, BAB III Nama, Lambang, Dan Tempat Kedudukan, BAB IV Maksud, Tujuan, Dan Lapangan Usaha, BAB V Modal, BAB VI Organ Perumda Air .Minum Tirta Daroy, BAB VII KPM, Dewan Pengawas, Direksi, Dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Daro, BAB VIII Rencana Bisnis Perumda Air Milium Tirta Daroy, BAB IX Penggunaan Laba Dan Laba Bersih, BAB X Anak Perusahaan, BAB XI Evaluasi, BAB XII Pembinaan dan Pengawasan, BAB XIII Dana Pensiun, BAB XIV Asosiasi, BAB XV Pembubaran, BAB XVI Ketentuan peralihan, BAB XVII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perusahaan Umurri Daerah Air Minum Tirta Daroy; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembarap flegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa' kali diubah tera}chir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 teritang Hubungan Keuangan antara Pemerintah ... Jalan. Tgk. Abu Lam U Nomor 7 BandaAceh Telepon (0651) 21855 Faximile (0651) 31980 E-mail:- Website :bandaacehkota.go.id / G Pemerintah Pusat dan Pemerihtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun '2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ! Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY.

Pasal 1

Dalam qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangam yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan ... ÿ ÿ
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Daroy yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Daroy yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II

PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Dengan Qanun ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II Banda Aceh diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.

BAB III

NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Nama Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tirta Daroy.
(2)Lambang Perumda Air Minpm Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Daroy berkedudukan di Kota.
(2)Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan/gampong dan/atau wilayah lainnya. BAB .../ Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah:
1. a.menyelenggarakan penyediaan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus; f
2. b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum; »
3. c.melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. ÿ

BAB IV

* MAKSUD, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah:
1. a.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratuf sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. b.jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM. c BAB V , MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar , Perumda Air Minum Tirta Darqy ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
(2)Modal setpr Perumda Air Minum Tirta Daroy ditetapkan sebesar Rp. 124.621.211,351,- (seratus dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
(3)Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Daroy terdiri dari:
1. a.penyertapn modal Kota;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(4)Ketentuan ...ÿ
(4)Ketentuan modal Perumda « Air Minum Tirta Paroy disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan KPM.
(6)Modal Perumda Air Minum Tirta Daroy merupakan kekayaan Kota yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Penyertaan modal Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a besarannya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
(2)Penyertaan modal dapat' berup'a uang dan . barang milik Kota.
(3)Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun.

BAB VI

ORGAN PERUMDA AIR .MINUM TIRTA DAROY '

Pasal 9

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Daroy.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan. Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda tAir Minum Tirta Daroy dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. BAB yn KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY Bagian Ke.satu , KPM ' ,

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945