DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pejebat Pengelola BMD; Perencanaan Kebutuhan BMD; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan ; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pengawasan dan Pengendalian; Pengelolaan BMD oleh BLUD; BMD Berupa Rumah Negara; Ganti Rugi dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : DAN WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : O@ANUN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ganun ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 10. 11. 12 Kota adalah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Walikota adalah Walikota Kota Banda Aceh selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertangungjawab menetapkan pengelolaan Barang Milik Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota selaku Pengelola Barang. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. .Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

13.Pejabat.... 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25 26. 27. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas untuk mengurus barang. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. .Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah rencana kebutuhan BMD untuk satu tahun yang akan datang. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28.Penatausahaan.... 1 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 39. 36. 37. 38. 39. 40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, BSG dan KSPI dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota. Kerja Sama pemanfaatan selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun guna serah selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Walikota atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar BMD/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain... | 41. 42. 43. 44. 49. 46. 47. 48. 49. 50. S1. 52. 53. 54 95. lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yar.g dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD. Daftar BMD selanjutnya disingkat DBMD &dalah daftar yang memuat data seluruh BMD. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yarg digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa Pengguna Barang. Daftar Kebutuhan BMD uang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar yang memuat data kebutuhan BMD yang digunakan sebagai dasar pengadaan dan pendistribusian untuk 1 (satu) periode terten-u. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah Kota. 1 .Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
56.Anggaran 1 56. 57. 58. 59. 60.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh. Neraca Daerah adalah Neraca Pemerintah Kota. Rencana kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari rencana strategis dalam satu tahun anggaran. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Dokumen yang menerangkan kronologis peralihan BMD. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kota.

Pasal 2

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Maksud pengelolaan BMD adalah untuk :

a.guna pelaksanaan tugas dan fungsi: b. mengamankan BMD: Cc. menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan BMD:
d.memberikan jaminan/kepastian hukum dalam pengelolaan BMD: dan e. mengoptimalkan pemanfaatan BMDyang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan BMD bertujuan untuk: a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah: b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD: dan C. terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Pasal 3

BMD meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK dan/atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Kota. BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4)BMD Ka |
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilengkapi dokumen pengadaan. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen perolehan. BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat berwujud maupun tidak berwujud. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan: a. hibah/sumbangan atau sejenisnya:
1. b.hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak:
2. c.Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau ketentuan perundang- undangan yang berlaku:dan
3. d.hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Kota. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b antara lain berasal dari: kontrak karya, kontrak bagi hasil: kontrak kerja sama: perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional: dan
4. e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur AO Tp

Pasal 4

Pengelolaan BMD meliputi: 53 perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengadaan penggunaan: pemanfaatan: pengamanan dan pemeliharaan: penilaian: pemindahtanganan: pemusnahan: penghapusan: penatausahaan: pengawasan dan pengendalian: pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: a. f. g . BMD berupa rumah negara, dan ganti rugi dan sanksi. BAB |

(1)
(2)
(4)(S)
(6)
(7)

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHG

Pasal 5

Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD:

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan bangunan: Cc. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD:
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD: ce. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRK:
f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya:
g.menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan: dan h. menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh : Pengelola Barang: Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang: Kuasa Pengguna Barang: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang: Pengurus Barang Pengelola: Pengurus Barang Pengguna: dan . Pengurus Barang Pembantu: Pejabat/ pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Penetapan Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. Penetapan Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dan g berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. Penetapan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf h berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(3)FA MP AND Bagian |

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui RKBMD,
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan BMD,
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtangan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota,
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan, BMD,
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui Walikota dan/atau DPRK,
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD:dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 7

(1)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang,
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang, Cc. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota,
3. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD:
4. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRK,
5. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD:
6. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang:
7. h.mengamankan ... 1
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g:
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD: dan
10. j.menyusun laporan BMD.

Pasal 8

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab : a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola Barang:
1. b.mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui Pengelola Barang:
2. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya: d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya: €. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya: i. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Pengelola:
3. g.menyerahkan barang milik daeran berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola: h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD kepada Walikota melalui Pengelola Barang:
4. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya: dan
5. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 9

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang. (1

(2)
(3)Penetapan MN
(3)
(4)Penetapan kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang,
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya: Cc. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya:
3. d.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya:
4. e.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya, dan
5. f.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 10

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang:

b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah: Cc. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu: d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan: €. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain: (1

(2)
(3)f. menyiapkan.... 1
(1)menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD, meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu, memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan, meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun: melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD, dan meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. f. 8.

Pasal 11

Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

(2)
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang: membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Barang: menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota, meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD: menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang: menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD: menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang: melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD): dan f. 8.
2. i.merekapitulasi... |
(3)
(4)(S)
1. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBK.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHG

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022