DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Langsa No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Langsa

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pasal-pasal yang telah diubah.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 16. Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012- 2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 19),

17.Oanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA - MEMUTUSKAN : OANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS OANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG "RENCANA PEMBANGUNAN. JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017.

Pasal 1

1 Ketentuan dalam Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Ganun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : '

Pasal 3

(1)RPJM Kota Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BABI : PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN UMUM KOTA LANGSA - BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | SERTA KERANGKA PENDANAAN BABIV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN BAB XI : PENUTUP DAN KAIDAH
(2)Perincian sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan disesuaikan dengan perubahan materi yang berkaitan dengan target indikator kinerja daerah, kondisi keuangan daerah dengan. asumsi-asumsi keuangan terkini serta perubahan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam : merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Oanun ini. Pasal II “lampiran yang Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa. Ditetapkan di Langsa pada tanggal 15 Desember 2016M Ft . Diundangkan di Langsa pada tanggal 15 Desember 20161M IS Rabiul Awal 1438 H PELA AANA TUGAS ANGSA (1 IN ANDALAH pi awal 1438 H S DAEMENKOTA LANG SEKR SEK Gg LEMBARANESITAYANGSA TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG OANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (11/146/2016) , . A5 . DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM ADHB Atas Dasar Harga Berlaku: ADHK Atas Dasar Harga Konstan AKB Angka Kematian Bayi AKH Angka Harapan Hidup AKHB Angka Kelangsungan Hidup Bayi ALE Analisis Lingkungan Eksternal ALI Analisis Lingkungan Internal AMH Angka Melek Huruf APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ' APBK Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota APK Angka Partisipasi Kasar APM Angka Partisipasi Murni APS Angka Partisipasi Sekolah ASB Analisa Standar Biaya Balita Bawah Lima Tahun BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BBM Bahan Bakar Minyak BKKB & PP Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan BKPP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BLHKP Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan BLUD Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat BPR Bank Pembiayaan Rakyat BPS Badan Pusat Statistik BRR Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BUMN Badan Usaha Milik Negara BUP Batas Usia Pensiun c Celcius CBD Central Bisnis Distric CCTV Closed Circuit Television CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil CPO Crude Palm Oil D1 Diploma 1 D2 Diploma 2 D3 Diploma 3 D4 Diploma 4 DAK Dana Alokasi Khusus DAS Daerah Aliran Sungai DAU Dana Alokasi Umum DBD Demam Berdarah £ DI Daerah irigasi | DIPERINDAGKOP & UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DISHUBKOMINFO Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DISPORABUDPAR Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan | Pariwisata | DKPP Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian | DPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset : dpl Di Atas Permukaan Laut ' DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Kota DUK Daftar Urut Kepangkatan . Fisipol Fisiologi Politik ha Hektar |HAM Hak Asasi Manusia . HGB Hak Guna Bangunan - HGU Hak Guna Usaha HM Hak Milik . HP Hak Pakai HP Handphone | HPL Hak Pengelolaan Lahan ICT Information Communication Technologies ILO International Labour Organization IPM Indeks Pembangunan Manusia IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kl Kategori Satu K2 Kategori Dua K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan : KARIS Kartu Istri ! KARPEG Kartu Pegawai | KARSU Kartu Suami | KB Keluarga Berencana ' KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KDH Kepala Daerah KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kesbangpol Kesatuan Bangsa dan Politik KK Kepala Keluarga ' KKN Kolusi Korupsi dan Nepotisme "km Kilometer KN Kementerian Negara | KP2T Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KTP Kartu Tanda Penduduk KUA Kebijakan Umum Anggaran LKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LSM Lembaga Swadaya Masyarakat | 1 £ MA Madrasah Aliyah MCK Mandi Cuci Kakus . MDG's Millenium Development Goals |MI Madrasah Ibtidaiyah mm Milimiter MPU Majelis Permusyawaratan Ulama MTs Madrasah Tsanawiyah Nas Nasional NIK Nomor Induk Kependudukan NTP Nilai Tukar Petani OKP Organisasi Kepemudaan ' Ormas Organisasi Kemasyarakatan | ORSOSPOL Organisasi Sosial dan Politik . PAD Pendapatan Asli Daerah |PAUD Pendidikan Anak Usia Dini PBB Pajak Bumi dan Bangunan PDB Produk Domestik Bruto PDRB Produk Domestik Regional Bruto Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri PKB Penyuluh Keluarga Berencana “PKH Program Keluarga Harapan "PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga PLKB Petugas Lapangan Keluarga Berencana PLN Perusahaan Litrik Negara PMDN Penanaman Modal DaLam Negeri PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PNS Pegawai Negeri Sipil Pol WH Polisi Wilayatul Hisbah Polindes Pos Bersalin Desa Posyandu Pos Pelayanan Terpadu PP Peraturan Pemerintah . PPAS Prioritas Plafon Anggaran Sementara :PPh Pajak Penghasilan ' !PUS Pasangan Usia Subur .Puskesmas “Pusat Kesehatan Masyarakat :Pustu Puskesmas Pembantu RAPBK Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Renstra Rencana Strategis "RKA Rencana Kerja Anggaran RKA-PPKD Rencana Kerja Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah RKA-SKPD Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah “RKP Rencana Kerja Pemerintah RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPK Rencana Kerja Pembangunan Kota RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah kg - | RPJMK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota | RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional | RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang RSUD Rumah Sakit Umum Daerah “T RT Rumah Tangga 1 RTH Ruang Terbuka Hijau :RTR Rencana Tata Ruang RTRW: Rencana Tata Ruang Wilayah S1 Strata 1 s2. Strata 2 S3 Strata 3 | Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP & WH Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul iisbah SD Sekolah Dasar : SDA Sumber Daya Alam | SDM Sumber Daya Manusia | sK Surat Keputusan SKPK Satuan Kerja Perangkat Kota SLTA Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMA Sekolah Menengah Atas SMK Sekolah Menengah Kejuruan SOP Standar Operasional Prosedur SPAL Saluran Pembuangan Air Limbah SPM Standar Pelayanan Minimal SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threat TASPEN Tabungan Asuransi Pegawai Negeri : TBC Tuberculosis ' TPA Tempat Pembuangan Akhir “TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPD Total Penerimaan Daerah TPS Tempat Pembuangan Sampah TPT Tingkat Pengangguran Terbuka UCI Universal Child Immunization UGM Universitas Gajah Mada UKBM Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia UKM Usaha Kecil dan Menengah UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah UN Ujian Nasional UNDP United Nations Development Programme UU Undang-Undang | UUPA Undang-Undang Pemerintah Aceh WH Wilayatul Hisbah WTP “ Wajar Tanpa Pengecualian » iv DAFTAR ISI Halaman DAFTAR SINGKATAN : DAFTAR ISI , DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR GRAFIK viii DAFTAR TABEL |xi BAB I PENDAHULUAN I-1 1.1. Latar Belakang I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-2 1.3. Hubungan Antar Dokumen I-4 1.4. Sistematika Penulisan I-5 11.5. Maksud dan Tujuan I-7 BAB II GAMBARAN UMUM KOTA 1-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi I-1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 11-13 2.3. Aspek Pelayanan Umum 1-29 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 1-74 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ..-ieoooco.Wooomon masa HI-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....................nanananann T1I-2 ' 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu I1I-9 3.3. Kerangka Pendanaan I1I-16 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1 4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan IV-1 4.2. Isu-Isu Strategis IV-9 BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN | V-1 5.1. Visi V-1 ' 5.2. Misi ' V-2 5.3. Tujuan dan Sasaran V-3 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1 6.1. Strategi Pembangunan VI-1 6.2. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa V4 VIII-1 8.1. Indikasi Program Prioritas VIII-1 8.2. Pendanaan : Ta VIII-2 BAB IX” PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1 “—. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN .. X-1 » T 10.1. Pedoman Transisi X-1 10.2. Kaedah Pelaksanaan X-1 BAB XI PENUTUP I1 4 vi » Gambar 1.1 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 DAFTAR GAMBAR T Hubungan RPJM Kota Langsa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Peta Adminstrasi Kota Langsa Peta Ketinggian Kota Langsa Peta Kemiringan Kota Langsa Peta Klimatologi/ Curah Hujan/Iklim Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa Peta Rawan Bencana Kota Langsa vii Halaman Ia 1-1 I-4. 115 5 17 II-11 P Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 2.10 Grafik 2.11 Grafik 2.12 Grafik 2.13 Grafik 2.14 Grafik 2.15 DAFTAR GRAFIK Halaman Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2012- 2015 | 11-12 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014 Laju Implisit (Inflasi) Kota Langsa Tahun 2011- 2014 PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa Tahun 2010-2014 Perkembangan Angka Melek Huruf . Tahun 2012-2014 Kota Langsa 11-14 11-15 11-17 1-18 1-19 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010-2014 Kota Langsa Angka Partisipasi Kasar (APK) 11-20 Tingkat SD/SLTP/SLTA Tahun 2013-2015 Kota Langsa II-21 £ Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/SLTP/SLTA Tahun 2013-2015 Kota Langsa 1I-22 Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012- 2015 Kota Langsa 11-23 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2012-2015 Kota Langsa T1-24 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012-2014 Kota Langsa Perkembangan Angka Partisipasi 1-26 Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) Tahun 2012-2015 Kota Langsa Perkembangan Angka Partisipasi 11-30 Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) Tahun 2012-2015 Kota - Langsa 11-31 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2015 Kota Langsa viii 11-38 12 OA Ke ERA ian io Alma Grafik 2.16 Grafik 2.17 Grafik 2.18 Grafik 2.19 Grafik 2.20 Grafik 2.21 Grafik 2.22 Grafik 2.23 Grafik 2.24 Grafik 2.25 Grafik 2.26 Grafik 2.27 Grafik 2.28 Grafik 2.29 Grafik 2.30 Grafik.3.1 Grafik 3.2 — Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB “Banyaknya Jumlah Pelanggan Listrik PLN | Tahun 2014 Kota Langsa T Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2015 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan .Tahun 2012-2014 Kota Langsa Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa Tahun 2010-2014 Kota Langsa Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kota Langsa Jumlah Produksi Daging Ternak Tahun 2014 Kota Langsa Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa. Kontribusi. Sektor Pengadaan Listrik Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa “Sektor Kategori Penyediaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa Kontribusi Sektor Perdagangan Besar - dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ADHB Tahun 2012-2014 Kota Langsa Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Persen) Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen) 11-42 1I-51 11-54 11-60 1-61 11-64 11-67 1-68 11-69 11-70 11-70 11-71 11-72 11-73 1-74 TI-6 MI-14 Grafik 3.3 Realisasi, Proyeksi dan Komposisi Keuangan Daerah Tahun 2012-2017 11-18 “ ve Tabel 2.1 - Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 DAFTAR TABEL Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Desa/ Gampong Halaman 1-2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatar Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Langsz Tahun 2015 1-13 Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2013-2014 Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kota Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014 11-13 T1-16 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2015 Kota Langsa 1-25 Banyaknya Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Tahun 2014 Kota Langsa... 11-25 Jumlah Tindak Kriminal Tahun 2012-2015 Kota Langsa 11-27 Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Tahun 2012-2015 Kota Langsa Perkembangan Klub dan Gedung Olah Raga Tahun 2012-2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri Tahun 2012-2014 Kota Langsa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2012-2015 Kota Langsa Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu, dan Polindes Tahun 2013-2015 Kota Langsa 1-28 11-28 11-29 11-33 11-33 11-34 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2012-2015 Kota Langsa Jumlah Dokter Tahun 2013-2015 Kota Langsa Jumlah Tenaga Medis per Satuan PendudukTahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Luas Irigasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa xi 11-35 11-36 11-36 11-39 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabei 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Perkembangan Jumlah Masjid dan Meunasah Tahun 2014-2015 Kota Langsa Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2013-2015 Kota Langsa (km) Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2013- 2015 Kota Langsa Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Penanganan Sampah Tahun Langsa 2012-2014 Kota Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2012- 2014 Kota Langsa Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Partisipasi Perempuan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2013- 2015 Kota Langsa | Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2012-2015 Kota Langsa Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014-2015 Kota Langsa 1-39 1-40 1-41 | 11-42 I-43 1-43. 11-47 1-48 11-49 11-50 1-50 1-52 11-53 11-55 H-55 II-56 11-57 Y “ Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil Wilayatul Hisbah, Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator Pelaksanaan Syariat Islam Tahun 2013-2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator 2913-2015 Kota Langsa Kepegawaian Tahun Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014 Kota Langsa Perkembangan Indikator 2013-2015 Kota Langsa Kepustakaan Tahun Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2014 Provinsi Aceh Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Pola Ruang Eksisting Kota Langsa Jumlah Bank dan Kantor Tahun 2013 Bank Kota Langsa Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur pada Akomodasi Tahun 2015 Kota Langsa Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Rasio Lulusan S1/S2/S3. Tahun 2012-2014 Kota Langsa Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Derajat Desentralisasi Tahun 2012 - 2015 Kota Langsa Pengelompokan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Untuk Kabupaten dan Kota Perkembangan Tingkat Kemandirian Tahun 2012 — 2015 Kota Langsa 1-58 H-60 11-62 11-63 H-67 11-75 Ji 1-76 1-77 11-78 11-79 11-80 11-80 1-4 1-5 II-7 111-7 111-8 111-9 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 7.1 Tabel 8.1 Tabel 8.2 Tabel 8.3 Tabel 8.4 Tabel 8.5 Tabel 8.6 Tabel 9.1 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 MI-12 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012- 2015 IH-13 Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 MI-16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2012-2015 I-16 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017 1I-19 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017 11-20 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017 HI-21 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-3 Strategi dan Arah Kebijakan VI-5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Langsa VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kota Langsa Tahun 2013-2016 VIII-3 Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Urusan dan Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan : Daerah Tahun 2013-2016 VIII-22 Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2016 VII-29 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kota Langsa Tahun 2017 VIHI-40 Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Urusan dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 VII-67 Perkiraan Pagu Dana Indikatif Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 VIII-72 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan : Pemerintahan IX-3 xiv 4 BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan harus berdasarkan pada azas demokrasi yang di dalamnya terkandung kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, - partisipasi, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, pemerataan dan kesatuan nasional. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang disusun berlandaskan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa. RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, baik lintas perangkat daerah maupun kewilayahan, dengan berbagai sumber pendanaan. Berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terhadap RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Langsa Tahun 2012-2017, RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian substansi peraturan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan BABI -1 Yu Rencana Pembangunan Daerah dan terdapat perubahan materi peraturan daerah terkait dengan kebijakan nasional. Materi muatan perubahan Oanun Kcta Langsa Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 berdasarkan hasil evaluasi serta review didasarkan pada pertimbangan :

1.Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan:
2.Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini:
3.Memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah:
4.Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2017 pada setiap tahun dan juga pada setiap program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017:
5.Menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini. Hasil evaluasi dan review menggambarkan bahwa realisasi capaian target yang ingin dicapai masih jauh dari yang diharapkan dan untuk mengejar target yang sudah direncanakan perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam periode dua tahun mendatang. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Adapun: dasar hukum yang mendasari evaluasi dan penyesuaian RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagai berikut :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: 3. 4. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: BABI-2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, | Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019: Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah: Canun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang RPJMA Tahun 2012-2017: Ganun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027: Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017: Oanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032: Ganun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 7. 8. 9. dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa. BABI-3 y 1.3 Hubungan Antar Dokumen Sebagai dokumen perencanaan yang taktis dan komprehensif, RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, revisi RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010- 2014 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Sebagai bahagian dari Provinsi Aceh, maka RPJM Kota Langsa juga memperhatikan RPJM Aceh Tahun 2012-2017. Sementara dalam lingkup Pemerintah Kota Langsa, RPJM disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun 2007-2027 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa Tahun 2012-2032. Selanjutnya, RPJM Kota Langsa menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota (Renstra perangkat daerah). Renstra perangkat daerah ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif. Gambar 1.1 Hubungan RPJM Kota Langsa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 4 Diatu 1 Diperhatikan Pp " edoma : Dijabarkan Y Pedoman : RPJP dan RTRW RPJM Kota .RKPK Kota RAPBK —— APBK Kota lannga "0 Langsa ta na: : Langsa“ - 4 Langsa Dlacu. Pedoman Y. Pedoma sg Pe doma— bera Renja amennAPBK | | sea | Oa RKA » Kota ta Langsa |—— AiYP' UUSPPN - UU KN RPJM Kota Langsa juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan kota berupa Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK). RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi kota, prioritas pembangunan kota, rencana BABI - 4 RPJP , RPJM Naa/ .: NaslAceh | pegoman| RPJMAceh Dijabarkarl. ai & —i: 8 tepi "AKP NagiAceh RTR Nas |RTRW Aceh Pemerintah Pusat dan Aceh RKPK PemerintahKota Langsa 1 kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika. penulisan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 berpedoman pada Permendagri Nomor S4 Tahun 2010 tentang : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematika penulisan RPJM Kota Langsa sebagai berikut : Memuat visi, misi, tujuan pembangunan, dan sasaran pembangunan kota selama lima tahun ke depan. BABI- 5 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat arah kebijakan yang bersifat umum untuk semua sektor pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh perangkat daerah yang ada di kota. INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Menyajikan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan selama lima tahun ke depan. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja yang meliputi pencapaian hasil penyelenggaranaan pemerintahan dalam hubungannya dengan hasil pembangunan daerah pada setiap akhir periode perencanaan pembangunan. PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN BAB ini memuat kaidah pedornan transisi selama rentang waktu berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, dan kaedah pelaksanaan seluruh program/kegiatan perangkat daerah yang harus mengarah kepada pencapaian visi dan misi. PENUTUP BAB ini merupakan bab terakhir dari RPJM yang menguraikan beberapa hal penting sebagai penutup dan saran-saran untuk kesempurnaan pelaksanaan RPJM ini. BABI -6 1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.1. Maksud Review dan Perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud :
1.Menyediakan sebuah acuan resmi bagi pemerintah (eksekutif) dan DPRK (legislatif) di dalam menyusun Renstra perangkat daerah, RKPK, Renja perangkat daerah, serta APBK sekaligus menjadi acuan penentuan pilihan program pembangunan tahunan yang dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kota secara berjenjang: 2.RPJM Kota Langsa Tahun 2012 - 2017 telah disahkan melalui Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kota Langsa Nomor 19 | Tahun 2015 tentang Perubahan atas Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017, namun dalam pelaksanaannya terdapat pembentukan organisasi perangkat daerah Kota Langsa yang baru, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali. 1.5.2. Tujuan Tujuan review dan perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-20 17 adalah: || 1. Penyesuaian kembali dengan struktur organisasi perangkat daerah Kota Langsa yang baru sebagaimana telah disahkan melalui Oanun Kota Langsa Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah:
2.Hasil penyesuaian RPJM Kota Langsa ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Langsa, dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangungan Kota (RKPK), sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK). BABI-7 BAB IN GAMBARAN UMUM KOTA Aspek Geografi dan Demografi
1.Geografi .1.1. Luas dan Batas Wilayah AdministrasiNNNPa Letak geografis Kota Langsa berada pada koordinat 04”24”35.68” - 04”3347.03” Lintang Utara dan 97”53'14.59” - 98”04'42.16” Bujur Timur, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 66 gampong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, luas wilayah Kota Langsa adalah 262,41 km? dengan panjang garis pantai 16 km. Namun, dari hasil perhitungan citra satelit dan tapal batas Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang, serta berdasarkan peta Provinsi Aceh/BRR, luas Kota Langsa adalah 23.982,93 ha, dengan panjang garis pantai 26 km. Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Langsa Sumber . RTRW Kota Langsa Tahun 2012 2032 Adapun batas-batas administrasi Kota Langsa adalah sebagai berikut : « Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, BAB H-1 . Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang, o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, s Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Tabel 2.1 Administrasi Kota Langsa Dirinci per Kecamatan dan Desa/Gampong BABII - 2 No KECAMATAN IBU KOTA KECAMATAN DESA/ GAMPONG Langsa Timur Gampong Seuneubok Antara Gampong Simpang Wie Gampong Buket Pulo Gampong Matang Panyang Gampong Matang Seutui Gampong Buket Rata Gampong Alue Pineung Gampong Alue Pineung Timue Gampong Alue Merbau Gampong Buket Meutuah Gampong Matang Cengai Gampong Cinta Raja Gampong Sukarejo Gampong Sungai Lueng Gampong Kapa Gampong Seuneubok Antara Gampong Buket Medang Ara Langsa Barat Gampong Seuriget Gampong Seuriget Gampong Serambi Indah Gampong PB. Teungoh Gampong PB. Beuramo Gampong Simpang Lhee Gampong Lhok Banie Gampong Matang Seulimeng Gampang Sungai Pauh Gampang Sungai Pauh Pusaka Gampong Sungai Pauh Tanjong Gampong Sungai Pauh Firdaus Gampong Telaga Tujuh Gampong Kuala Langsa Langsa Kota Gampong Teungoh Gampong Blang Seunihong Gampong Blang Gampong Alue Beurawe Gampong Teungoh Gampong Tualang Teungoh Gampong Mutia Gampong Daulat Gampong Gampong Jawa Gampong BP. Blang Pase Gampong Peukan Langsa Langsa Lama Gampong Meurandeh Gampong Pondok Kemuning Gampong Seulalah Gampong Seulalah Baru Gampong Pondok Pabrik Gampong Sidodadi Gampong Sidorejo Gampong Baro Gampong Meurandeh IBU KOTA No KECAMATAN KECAMATAN DESA/GAMPONG Gampong Meurandeh Tengah Gampong Meurandeh Dayah Gampong Meurandeh Aceh Gampong Sukajadi Kebun Ireng Gampong Asam Peutik Gampong Baroh Langsa Lama Gampong Batee Puteh Langsa Baro Gampong Gampong Timbang Langsa Geudubang Gampong Alue Dua Aceh Gampong Alue Bakaran Batee Gampong Birem Puntong Gampong Paya Bujuk Seulemak Gampong Pondok Kelapa Gampong Karang Anyar Gampong Paya Buiuk Tunong Gampong Geudubang Jawa Gampong Geudubang Aceh Gampong Sukajadi Makmur Gampong Lengkong Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 (diolah) Letak Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh juga merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah hinterland di sekitarnya. Selain itu, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara, memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata. Karena itu, sebagai wujud upaya menjadikan Kota Langsa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kota transit di wilayah pantai timur Aceh, akan diupayakan penyediaan infrastruktur maupun fasilitas layanan pendukung sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan demikian, fungsi keberadaan Kota Langsa sebagai kota transit diharapkan memberikan manfaat ganda (multiplier effect) dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Posisi geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Peluang lainnya adalah menjalin aktivitas bisnis dan kegiatan perdagangan BABII-3 internasional (ekspor-impor) dengan berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai. Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Langsa Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 2.1.1.2. Topografi Kondisi topografi (ketinggian) Kota Langsa berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut (dpl). Bentuk permukaan lahan (fisiografi), memiliki relief permukaan bumi yang cukup datar dengan kemiringan lahan antara 0 - 30965. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara Kecamatan Langsa Barat atau pesisir pantai. BABII - 4 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Kota Langsa Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 2113 ' Klimatologi Kota Langsa memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim Muson sehingga menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan Mei sampai Fa bulan Desember dengan curah hujan maksimal bulan September dan Oktober. Sedangkan musim kemarau terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan April dengan kemarau maksimal pada bulan Maret dan April. Curah hujan rata-rata di Kota Langsa 2.000 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 4 hari, sedangkan temperatur rata-rata 28'C - 32'C dengan kelembaban udara rata- rata 80Yo0. Gambar 2.4 Peta Klimatologi/ Curah Hujan/Iklim DA AA ANMAN 2 Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 BAB II-5 2.1.1.4, Hidrologi Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah sedangkan sistem hidrologi buatan. yaitu drainase. Kota Langsa memiliki satu sungai yaitu Krueng Langsa dengan warna air kekuning-kuningan. Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007, Kota Langsa memiliki Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Lintas Kabupaten yaitu D.I. Paya Ketenggar/Alue Merbau. Sedangkan untuk Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kota, yaitu : 1, Daerah Irigasi Alue Jreng Daerah Irigasi Asam Peutek Daerah Irigasi Bukit Meutuah Daerah Irigasi Matang Seutui Daerah Irigasi Medang Ara Daerah Irigasi Merandeh Daerah Irigasi Simpang Wie Daerah Irigasi Suka Makmur 2.1.1.5. Penggunaan Lahan NG OB ON Secara umum Kota Langsa berbentuk konsentrik, hal ini disebabkan oleh aktivitas perkotaan yang berkembang dan terdistribusi oleh sistem jaringan jalan dan aktivitas perkotaan, seperti kegiatan perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan kegiatan perkotaan lainnya, seperti : s Sebelah utara, dibentuk oleh kegiatan industri dan jaringan jalan utama menuju ke kawasan pelabuhan: 1 Sebelah selatan, dibentuk oleh sistem jaringan jalan utama dan beberapa fasilitas perkotaan lainnya, seperti : pendidikan, pemerintahan, tempat pembuangan akhir sampah dan perkebunan: 3 Pusat kota, dibentuk oleh kegiatan Central Bisnis Distric (CBD), pemerintahan dan kesehatan: BAB 1-6 » Sebelah barat, dibentuk oleh jaringan jalan alternatif dan kegiatan pemerintahan disekitarnya, industri ringan, sedang dan pergudangan, » Sebelah timur, dibentuk oleh kegiatan pertanian. Landskap Kota Langsa dicirikan oleh kondisi topografi yang tergantung mulai dari daerah pantai pada bagian utara kota sampai pada perbukitan pada bagian barat dan selatan kota. Disamping itu, landskap kota dicirikan juga oleh alur Sungai/Krueng Langsa yang mengalir pada bagian selatan kota serta kombinasi vegetasi berupa tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman pekarangan. Kondisi topografi dan keragaman vegetasi merupakan unsur fisik alam yang paling potensial bagi pengembangan estetika lingkungan kota. Secara sederhana landskap Kota Langsa dapat dikelompokkan pada beberapa tipe spesifik. Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa Ed Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

a.Landskap Pedesaan Kondisi landskap pedesaan sebagian besar terdapat pada daerah-daerah pinggiran kota terutama sepanjang jalan utama Medan - Banda Aceh serta pada bagian barat kota. Landskap tipe ini ditandai oleh dominannya lahan persawahan dan daerah perkebunan kelapa sawit dan karet. Perumahan sepanjang jalan ' masih bergaya sederhana dengan pagar tanaman khas pedesaan. BABII - 7 aa A 2 bh. Landskap Pantai Pesisir Kondisi landskap pantai/pesisir terdapat pada kawasan sepanjang jalan menuju pelabuhan Kuala Langsa. Pada kawasan ini dicirikan oleh sederetan kawasan permukiman nelayan dengan kondisi kumuh, dengan latar belakang daerah rawa-rawa dan daerah tambak udang yang dilengkapi dengan komunitas literal hutan bakau yang mulai terancam punah akibat berkembangnya kawasan permukiman dan tambak udang. Vegetasi hutan bakau tersebut merupakan tanaman asli. dan hasil usaha penghijauan/rehabilitasi kawasan manggrove.
c.Landskap Pusat Kota Kondisi landskap pada kawasan pusat kota ditandai oleh dua unsur utama fisik buatan yaitu jalan dan bangunan. Jalan Ahmad Yani merupakan koridor pergerakan utama yang paling penting, sehingga menjadi “landmark” Kota Langsa. Penataan pola hijau di sepanjang jalan terus dilakukan hingga saat ini. Alun-alun dan taman kota di depan Pendopo Walikota merupakan daerah "open space” yang cukup menonjol di kawasan pusat kota. Salah satu bangunan yang cukup potensial menjadi “Jandmark” kota, seperti misalnya “Gedung Joeang” yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang cukup tinggi. Di Kota Langsa terdapat sejumlah monumen/relief dan bangunan artistik adat Aceh, yang umumnya diletakkan pada perapatan jalan sebagai monumen peringatan atau ornamen jalan. Menara Mesjid Raya Langsa merupakan landmark leinnya Kota Langsa. Hal ini disebabkan karena bangunan tersebut memiliki ketinggian yang sangat menonjol dibandingkan dengan bangunan lain, selain itu mesjid sangat sesuai dengan kultur masyarakat Kota Langsa yang mayoritas menganut agama Islam. Adapun tutupan lahan di Kota Langsa, adalah sebagai berikut : s Kecamatan Langsa Barat : mayoritas penggunaan lahan adalah rawa/tambak dan berada hampir di seluruh wilayah kecamatan. hutan manggrove terletak di sebelah utara kecamatan, dan permukiman berada di sebelah selatan kecamatan berbatasan dengan sebelah utara Kota Langsa, BABII - 8 th dan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama (jalan lintas Medan - Banda Aceh), Kecamatan Langsa Kota : mayoritas penggunaan lahan adalah untuk kawasan perdagangan dan jasa. Konsentrasi kegiatan perdagangan dan jasa terutama berlangsung di Kecamatan Langsa Kota yang merupakan pusat Kota Langsa. Selain itu penggunaan lahan lainnya adalah permukiman, perkantoran, pendidikan, yang hampir keseluruhannya terpusat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Langsa Timur : penggunaan di sebelah barat kecamatan berupa lahan rawa, sawah, dan perkebunan. Di sebelah selatan berupa sawah dan perkebunan, sedangkan permukiman dan kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang arteri primer (jalan Langsa - Medan). Untuk kawasan permukiman tersebar juga di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong sentra produksi pertanian dan perkebunan, Kecamatan Langsa Lama : dominasi penggunaan lahannya adalah perkebunan sawit dan karet. Hampir seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk tanaman karet dan sawit utamanya oleh BUMN PTP I Nusantara. Di sebelah selatan kecamatan terdapat hutan lindung darat, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di sebelah barat Gampong Pondok Pabrik sampai ke sebelah timur Gampong Pondok Kemuning. Di sebelah barat daya kecamatan tepatnya di Gampong Pondok Kemuning terdapat hutan produksi. Lokasi permukiman berada di sebelah utara kecamatan tepatnya di sepanjang jalan Ahmad Yani, Kecamatan Langsa Baro : dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan sawit dan karet, serta diantara perkebunan sawit dan karet terdapat hutan produksi, yang berada di Gampong Geudubang Aceh. Lokasi permukiman sebelah timur kecamatan yaitu disepanjang jalan Ahmad Yani. BAB I1-9 Ah 2.1.1.6. ' Kawasan Rawan Bencana Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membuang sampah sembarangan turut pula menjadi penyebab tersumbatnya saluran drainase sehingga air meluap ke jalan dan menggenangi kawasan permukiman warga kota. Bencana banjir harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk terhadap aktivitas sosial- ekonomi, disamping juga rusaknya infrastruktur kota. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas:
a.Kawasan rawan gelombang pasang meliputi :
1. 1.Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh, seluas 151,96 ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 ha di Kecamatan Langsa Barat, dan
2. 2.Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kacamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 ha di Kecamatan Langsa Timur, dan
3. 3.Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat. |
b.Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi : 1. Gampong Paya Bujok Seuleumak, seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro, BAB II! - 10 t
1. 2.Gampong Teungoh, seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota: dan 3. Gampong Pondok Kemuning, seluas 74,19 ha, Gampong Sculalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha, Gampong Baro seluas 16,51 ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama. Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana Kota Langsa Sumber RTRW Kota Langsa Tahun 2012 2032 2.1.2. Demografi Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pertumbuhan penduduk Kota Langsa secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sebagai kota yang berada di wilayah lintas utama Sumatera, Kota Langsa memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 154.722 jiwa, jumlah ini terus meningkat secara BAB H - 11 signifikan hingga mencapai sebanyak 165.890 jiwa pada tahun
2. 2015.Distribusi dan sebaran jumlah penduduk kota relatif belum merata di setiap wilayah kecamatan. Pada tahun 2015, tercatat hampir 28,09 persen atau sebanyak 46.599 jiwa penduduk kota tinggal di Kecamatan Langsa Baro. Selanjutnya diikuti penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 40.178 jiwa atau 24,21 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Langsa Barat berjumlah 34.230 jiwa atau sekitar 20,63 persen, selebihnya, jumlah penduduk Kota Langsa terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur, masing-masing sebanyak 29.702 jiwa (17,90 persen) dan 15.181 jiwa (9,15 persen). Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Jiwa) Sumper : BPS Kota Langsa, 2016 Dengan luas wilayah yang mencapai 262,41 km? kilometer persegi (km?) dan didiami oleh 165.890 jiwa, rata-rata tingkat kepadatah penduduk Kota Langsa tahun 2015 adalah sebanyak 692 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota, yaitu sebanyak 6.597 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, yakni sebanyak 194 jiwa per kilometer persegi. Tabel 2.3 Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Menurut Kecamatan Kota Langsa Tahun 2013-2014 £ No. Kecamatan 2013 2014 ' 1 Langsa Timur 2.893 3.304 2 Langsa Lama 7.022 6.462 3 Langsa Barat 6.817 7.448 4 | Langsa Baro 9.923 10.143 5 | Langsa Kota 8.372 8.745 Jumlah 35.027 36.102 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB harga konstan tahun 2010. Penggunaan harga tahun dasar 2010 bertujuan untuk menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (at constant price inflation factor) sehingga diperoleh gamharan peningkatan produksi secara makro. | Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2014 Kota Langsa (persen) 12,00 - 10,00 - 2,57 8,00 - 7,48 600 - -mtp— PDRB ADHK 443 fm PDRB ADHB a00 e $ 2,00 - 2011 2012 2013 2014 de Sumber : BPS Kota Langsa, 2015 Perekonomian Kota Langsa pada tahun 2011 dengan menggunakan penghitungan metode baru tahun dasar 2010 mencapai 4,34”. Pada tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Langsa di tahun 2012 terjadi lebih cepat mencapai 4,75x. Pada tahun tersebut pertumbuhan merata di segala kategori, mulai dari kategori pertanian hingga jasa-jasa. Perekonomian Kota Langsa mulai melambat di tahun 2013 dan tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 20 13 laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa melambat dengan Grafik 2.3 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Langsa Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah) 4.000.000 - 3.505.021 3.500.000 - 2.023.261 seni —. 2.804,387 ag. sa £ 3.000.000 - Dian asanaNNN LAM 3.114.271 2.500.000 -| 2.722.523 2.851.806 2982110 2.000.000 - 1.500.000 - 1.000.000 - 506.000 - — "TTrTmemang 1 2011 2012 2013 2014 mey PDRB ADHK fike PDRB ADHB5A1 Sumber : BPS Kota Langsa, 2015 Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh berbagai kategori. Salah satu kategori yang menurun laju pertumbuhannya yaitu kategori pertanian.: Pada tahun 2014 laju pertumbuhan kategori pertanian berada pada level negatif yang artinya produksi kategori pertanian yang dihasilkan pada tahun 2010 turn drastis menjadi -0,64Y5 dibandingkan dengan tahun
3. 2013.Banyak faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan di kategori pertanian menurun drastis, seperti turunnya harga jual komoditas tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya biaya perawatan tanaman seperti pupuk dan pestisida, serta cuaca yang tidak menentu, kemudian dengan adanya berbagai hama dan penyakit yang menimpa sebagian besar tanaman padi mengakibatkan kategori pertanian semakin menurun laju pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain kategori pertanian, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa pada tahun 2014 juga disebabkan oleh kategori-kategori lain, diantaranya kategori industri pengolahan yang melambat sebesar 2,83 dan 2,33XY pada tahun 2013 dan 2014, kategori pengadaan listrik dan gas yang juga melambat BAB II - 15 sebesar 5,176, kategcri jasa keuangan dan asuransi yang laju pertumbuhannya menurun menjadi -2,95/, dan kategori jasa lainnya yang melambat 2,13” pada tahun 2014. Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK Kota Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010-2014 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 Keterangan: # : angka sementara “# : angka sangat sementara 2.2.1.2. Laju Inflasi Dalam makro ekonomi, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yangAN No. Kategori 2012 2013 2014 Juta Yo Juta Ya Juta Ya Juta Yo Juta Yo 1 | Pertanian, 257.120 9,85 262.809 9,65 270.908 9,50 279.561 9,37 277.716 8,92 Kehutanan, dan Perikanan 2 | Pertambangan 15.956 0,61 16.131 0,59 16.597 0,58 16.972 0,57 17.357 0,56 dan Penggalian Hi 3 | Industri 255.903 9,81 268.078 9,85 279.224 5,79 287.126 9,63 297.805 9,56 Pengolahan 4 | Pengadaan 4.273 0,16 4.398 0,16 4.590 0,16 4,730 0,16 4843 0,16 Listrik dan Gas S | Pengadaan Air, 1.192 0,05 1258 0,os 1.339 0,05 1.399 0,05 1,456 0,05 Pengelolaan . Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 | Kontruksi 248.231 9,51 256.348 9,42 266.220 9,34 280.026 9,39 296,517 9,52 7 | Perdagangan 739,379 28,34 777.254 28,55 819.167 28,72 863.955 28,97 908.583 29,17 Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8 | Transportasi 237.899 9,12 247.573 9,09 261.768 5,18 277.281 9,30 293.976 9,44 dan Pergudangan 9 | Penyediaan 50.314 1,93 52.504 1,93 56.001 1,96 59.496 2,00 63.529 2,04 Akomodasi dan Makan Minum 10 | Informasi dan 150.484 S,77 157.331 5,78 169.697 5,95 178.199 5,98 190.281 6,11 Komunikasi 11 | Jasa Keuangan 76.950 2,95 85.803 3,15 865.951 3,05 88.871 2,98 86.250 277 dan Asuransi . 12 | Real Estate 115.748 4,44 120.100 4,41 124.832 4,38 129.975 4,36 136.773 4,39 13 | Jasa 23,497 0,90 24.629 0,90 25.582 0,90 26.695 0,90 28.241 0,91 . Perusahaan 14 | Administrasi 196.897 7,55 204.615 7,52 212.534 7,49 217.529 7,29 228.688 7,34 Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib . 15 | Jasa 46.262 1,77 47.996 1,76 49.201 1,73 51.322 1,72 53.662 1,72 Pendidikan . 16 | Jasa Kesehatan 127.916 4,90 192.304 4,86 140.097 491 148.839 4,99 156.908 5,04 dan Kegiatan Sosial 17 | Jasa Lainnya 61.165 2,34 63.392 2,33 66.999 2,35 70.134 2,35 71.628 2,30 PDRB ADHK 2.609.185 | 100,00 | 2.722.523 | 100,00 | 2.851.806 | 100,00 | 2.982.110 | 100,00 | 3.114.271 | 100,00 mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua. barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarannya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekenomian masyarakat. Perhitungan inflasi di Kota Langsa dilakukan dengan perhitungan indeks harga implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB riil dengan PDRB nominal. Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa (dari sisi produsen) dalam periode satu tahun. Selama kurun waktu 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Langsa menunjukkan tren yang meningkat. Inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 4,92 persen. Perkembangan angka inflasi Kota Langsa disajikan pada grafik berikut : Grafik 2.4 Laju Implisit (Inflasi) Tahun 2011-2014 Kota Langsa (persen) 5 - 4,92 3,5 3: La GG3,01 2011 2012 2013 2014 Sumber : BPS Kota Langsa, 2015 2.2.1.3, PDRB per Kapita PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang BAB II - 17 penduduk. PDRB per kapita Kota Langsa ADHB selama kurun waktu 2010-2014 cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kota Langsa sebesar 17,42 juta rupiah dan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Langsa menjadi 22 juta rupiah. Grafik 2.5 PDRB per Kapita ADHB Kota Langsa Tahun 2010-2014 (juta rupiah) 25 - 20 - 22 193 20,46 as 17,02 19,3 10 - 0 T i r 5 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 Peningkatan PDRB per kapita yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2014 tersebut merupakan cerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa. Perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berakibat kepada meningkatnya tambahan permintaan terhadap barang atau jasa yang selanjutnya akan meningkatkan siklus distribusi barang atau jasa. Kondisi akhir yang diharapkan dari dampak kenaikan pendapatan per kapita adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 2.2.2.1. Pendidikan Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas nanusia.yang mmempunyai-daya a1ng..dan: kemampuan Calam menyerap teknolosi yang akan dapat meningkatkan produktivitas suatu daerah. Pentingnya peran pendidikan menandakan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus 22211 Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk:
4. 1.mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah:
5. 2.menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media:
6. 3.menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi. Grafik 2.6 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) Sumber . BPS Aceh, Tahun 2016 Perkembangan Angka Melek Huruf periode 2012-2014 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 99,31 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,36, dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi 99,91 persen. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Di Kota Langsa, selama 2010-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 10,33 tahun di tahun 2010 menjadi 10,48 tahun di tahun 2014 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kota Langsa ini, dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Langsa sermakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Grafik 2.7 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekoiah Tahun 2010-2014 Kota Langsa (Tahun) Pt 3 Pngggan at gong 2 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 22213 Angka Partisipasi Kasar (APK) APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan BAB II - 20 SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar Kota Langsa pada tahun 2015 di tingkat SD mencapai 74,21 persen, tingkat SLTP sebesar 108,37 persen dan tingkat SLTA sebesar 49,52 persen. Grafik 2.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SLTP/SLTA Tahun 2013-2015 Kota Langsa (persen) ba xba ka Ka 2013 20614 2015 Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Langsa, Tahun 2016 22214 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. | Perkembangan APM pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2015 adalah sebesar 70,94 persen, pada jenjang SMP/MTs sebesar 100 persen dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 37,32 persen. 2.2.2.2. Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur- unsur fisik, mental dan sosial. Tujuan pembangunan kesehatan antara lain adalah : 1) peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan: 2) perbaikan mutu lingkungan hidup yang menjamin kesehatan, 3) peningkatan status gizi masyarakat: 4) pengurangan kesakitan BAB II - 22 4is (morbilitas! dan kematian (mortalitas) serta 5) pengembangan keluarga sehat sejahtera. Ta 22221 Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi - (lI-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo- natal dan kematian bayi yang lain. Perkembangan AKB di Kota Langsa cenderung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 4 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2014, naik menjadi 15 bayi per 1.000 kelahiran, dan turun menjadi 11 bayi pada tahun 2015. Angka ini masih di bawah target MDGs yakni 17 bayi per 1.000 kelahiran di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, perkembangan AKB dan AKHB Kota Langsa dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 2.10 Perkembangan AKB dan AKHB Tahun 2012-2015 Kota Langsa & $ 2 S » 2 S3 a Ka 2 Fa:F 91 N J dd Pa: n 989 BESEEN 929 1 49 2013 2014 « Jumlah Kematian Bayi m Jumlah Kelahiran Bayi Hidup Angka Kematian Bayi . MAngka Kelangsungan Hidup Bayi Sumber : Dinas Keseliatan Kota Langsa, 2016 22222 Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada BAB II - 23 & khususnya. Idealnya, angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Grafik 2.11 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2012-2015 Kota Langsa (Tahun) 2012 2013 2014 291 Sumber : BPS kota Langsa gan Dimas Kesehatan Kota Langsa, 2016 Tetapi, karena sistem registrasi penduduk belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan oleh BPS. Perkembangan angka harapan hidup masyarakat Kota Langsa tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 68,75 tahun pada tahun 2012 naik menjadi 69 tahun pada tahun 2015. 22223 Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi, dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Sedangkan di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar BAB 11 - 24 dikatakan gizi buruk. Pada tahun 2015, di Kota Langsa tidak terdapat Balita penderita gizi buruk. Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2015 Kota Langsa Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2016 2.2.2.3. Pertanahan Sertifikat adalah sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Bukti kepemilikan atau tanda bukti hak tanah tersebut antara lain, sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Di Kota Langsa, pada tahun . 2014 sertifikat hak atas tanah yang paling banyak diterbitkan adalah yang berasal dari hak tanggungan, yakni sebanyak 739 sertifikat dari jumlah keseluruhan 3.067 sertifikat. Tabel 2.6 Banyaknya Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Tahun 2014 Kota Langsa Jenis Kegiatan Jumlah Sertifikat Pelayan Yang diterbitkan Jual Beli 669 Hibah 63 Pemisahan Hak 253 Warisan 93 Hak Tanggungan 739 Pengakuan Hak 605 - Pemberian Hak 635 Jumlah 3.067 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 BAB II - 25 Keterangan 2012 2013 2014 2015 Jumlah Balita gizi buruk 6 9 3 0 Jumlah Balita . 18.879 1 20.713 | 17.271 1 17.894 Jumlah Balita gizi buruk yang 6 9 3 0 tertangani Persentase Balita Gizi Buruk (S6) 0,03 0,04 0,02 "0,00 2.2.2.4, Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah (1 - angka pengangguran). Grafik 2.12 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012-2014 Kota Langsa 6.1 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Angka rasio penduduk yang bekerja di Kota Langsa dari tahun 2012-2014 relatif tinggi yaitu rata-rata di atas 0,80. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kota Langsa telah memperoleh kesempatan kerja di atas 80 persen, sedangkan sisanya masih mencari kerja. 2.2.2.5. Angka Kriminalitas Perkembangan Kota Langsa yang pesat dengan kemajemukan masyarakat, akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan keterbatasan fasilitas infrastruktur daerah akan berdampak negatif, seperti semakin bertambahnya BAB II - 26 tingkat pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan angka kriminalitas. Tabel 2.7 Jumlah Tindak Kriminal Tahun 2012-2015 Kota Langsa Sumber : Polres Kota Langsa dan SIPD Kota Langsa, Tahun 2016 Angka kriminalitas berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka kriminalitas dapat ditekan jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam kurun waktu selama tiga tahun perkembangan angka kriminalitas di Kota Langsa sangat berfluktuasi, jumlah tindak kriminal yang terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 543 kasus dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 646 kasus. Diantara tujuh jenis tindak kriminal di Kota Langsa, jumlah kasus pencurian merupakan kasus yang paling tinggi, yaitu dengan rata-rata 400 kasus setiap tahunnya. 2.2.2.6. Seni Budaya dan Olah Raga Sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Berdasarkan data yang ada, jumlah grup kesenian di Kota Langsa hingga tahun 2015 adalah sebanyak 76 grup dengan jumlah gedung kesenian sebanyak 3 gedung. Terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam upaya pengembangan prestasi olahraga dimasa mendatang, antara Jain terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pembinaan dan upaya pembibitan atlit olahraga yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, dan rendahnya penghargaan bagi olahragawan berprestasi. Tabel 2.9 Perkembangan Klub dan Gedung Olah Raga Tahun 2012-2015 Kota Langsa , Uraian 2012 | 2013 2014 2015 Jumlah Klub Olah Raga 32 32 32 32 Jumlah Gedung Olah Raga 1 1 1 1 Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2016 2.2.2.7. Ketenagakerjaan Prioritas dalam pembangunan perekonomian adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau dengan kata lain berkurangnya tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (1S tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah BAB II - 28 Uraian 2012| 2013 2014 2015 Jumlah Grup Kesenian 71 84 84 76 Jumlah Gedung Kesenian 3 3 3 3 punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,796, tahun 2013 meningkat secara signifikan menjadi 11,74Y6, kemudian di tahun 2014 turun menjadi 9,89 persen. Tabel 2.10 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1. Pendidikan 23111 Pendidikan Dasar 231111 Angka Partisipasi Sekolah APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Perkembangan APS usia 7-12 tahun di Kota Langsa mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 100 persen dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 99,56 persen. Perkembangan APS usia 13-15 cenderung meningkat dibandingkan dengan APS usia 7-12 tahun 2014 yaitu menjadi 99,56 persen. BAB 11 - 29 Uraian 2012 | 2013 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (96) | 58,85 | 56,5i 57,94 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) (S0) 8,79 11,74 9,89 Grafik 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) Tahun 2012-2015 Kota Langsa (persen) F #LAPS7-12 WAPS 13-15 rg ta Pai 3 ora ks Le pt jas PN 1 $ na ir Pi He bca Lan 2012 2013 2014 2015 Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Aceh, Tahun 2016 (diolah) 2311 12 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk | Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Pada rentang usia 7-12 tahun hingga di tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah sebanyak 36 sekolah, hal ini berarti setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun tersedia 36 sekolah SD/MI, sedangkan pada usia 13- 15 tahun adalah sebanyak 26 sekolah, dimana setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia 27 sekolah SMP/MTs. 23111 Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Indikator pendidikan lainnya yang perlu diperhatikan adalah rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada tingkat pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid sekolah..Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap murid pendidikan usia 7-12 tahun adalah sebesar 73, ini berarti setiap 1.000 murid usia 7-12 tahun tersedia 73 orang guru SD/MI. Rasio guru terhadap murid BAB II - 30 9566 888: 3 ut pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 adalah sebesar 87, yang berarti bahwa setiap 1.000 murid usia 13-15 tahun adalah sebanyak 87 orang guru SMP/MTs. 23112 Pendidikan Menengah 231121 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah. Pada tingkat jenjang pendidikan menengah, APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Grafik 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) Tahun 2012-2015 Kota Langsa (persen) BAN” 2891, Sumber : Langsa Dalam Angka dan Statistik Pendidikan Aceh, Tahun 2016 APS usia 16-18 tahun di Kota Langsa selama periode 2012- 2015 mengalami pasang surut. Pada tahun 2012, APS mencapai 78,07 persen, turun pada tahun 2013 menjadi sebesar 75,51 persen, dan kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 82,48 persen, dan tahun 2015 terus naik menjadi 83,09 persen. 231122 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. 231123 Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Ketersediaan jumlah guru yang ideal akan ikut mempengaruhi kualitas pendidikan. Agar jumlah guru terhadap murid tetap teralokasi dengan baik, perlu dilakukan perhitungan antara lain dengan cara menghitung rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan jumlah guru sekolah menengah tahun 2015 adalah sebanyak sebanyak 1.094, sedangkan rasio guru terhadap murid pada tahun 2015 adalah sebanyak 113, artinya setiap 1.000 murid usia 16-18 tahun tersedia sebanyak 113 orang guru. 23114 Pendidikan Dayah Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing generasi Islam secara umum melalui pendidikannya untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami. Jumlah pesantren atau dayah di Kota Langsa meningkat dari 12 pesantren menjadi 14 pesantren, baik tradisional maupun modern. Jumlah guru pesantren di Kota Langsa cenderung mengalami penurunan di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 175 ustadz/guru. Berbanding terbalik BAB II - 32 dengan jumlah ustadz/guru, jumlah santri/murid di seluruh pesantren justru terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 3.244 santri, naik menjadi 3.994 santri/murid diakhir tahun 2014. Jumlah ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa khususnya para orang tua santri/murid semakin sadar akan pentingnya pendidikan keagamaan bagi putra dan putri mereka. Tabel 2.11 Jumlah Pesantren, Ustadz dan Santri Tahun 2012-2014 Kota Langsa Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 2.3.1.2. Kesehatan 23121 Rasio Posyandu Terhadap Satuan Balita | Posyandu adalah suatu wadah dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tabel 2.12 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2012-2015 Kota Langsa Uraian 2012 2013 2014 2015 Posyandu 108 118 120 120 Balita 18.879 20.713 17.271 17.894 Rasio 1.000 : 6 1.000 : 6 1.000 : 7 1.000 : 7 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2016 Jumlah Posyandu tahun 2012 sebanyak 108 unit, tahun 2013 naik menjadi 118 unit dan hingga akhir tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami peningkatan sebanyak dua unit menjadi 120 unit yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah Balita di Kota Langsa pada tahun 2012 sebanyak 18.879 orang, meningkat pada tahun 2013 menjadi 20.713 Balita, dan pada tahun 2014 BAB II - 33 Uraian 2012 2013 2014 Pesantren 12 14 14 Ustadz/ Guru 359 122 175 Santri/ Murid 3.244 3.777 3.994 mengalami penurunan menjadi 17.271 Balita, namun pada tahun 2015 kembali naik menjadi 17.894 Balita. Perkembangan rasio Posyandu per satuan Balita dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 rasio Posyandu terhadap 1.000 Balita adalah sebanyak enam Posyandu dan akhir tahun 2015 menjadi tujuh Posyandu terhadap 1.000 Balita. 23122 Rasio Puskemas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Penduduk Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Poliklinik, dan Polindes merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Tabel 2.13 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu, dan Polindes Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sarana dan Prasarana 2013 2014 2015 Kesehatan Jumlah Puskesmas 5 5 5 Jumlah Poliklinik Kesehatan 10 17 18 Jumlah Puskesmas Pembantu 8 8 7 Jumlah Poskesdes/Polindes 52 52 S2 Sub Jumlah 75 82 82 Jumlah Penduduk 157.011 | 162.814 | 165.890 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap 0,48 0,50 0,49 Satuan Penduduk Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2016 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes di Ko'a Langsa tahun 2014 sebanyak 82 unit dengan rasio sebesar 0,50, meningkat dari tahun 2013 yang sebesar 0,48. Hal.ini berarti, bahwa di tahun 2014 sebanyak 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 0,50 Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes.: 23123 Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan BAB II - 34 kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Jumlah rumah sakit di Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebanyak empat unit terdiri satu unit milik pemerintah daerah dan tiga unit milik swasta, dengan rasio rumah sakit terhadap satuan penduduk sebanyak 0,02 rumah sakit, artinya setiap 1.000 penduduk di Kota Langsa dapat dilayani oleh 0,02 rumah sakit. Tabel 2.14 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2012-2015 Kota Langsa Sarana dan Prasarana Kesehatan 2012 2013 2014 2015 Rumah Sakit 3 4 4 4 Pemerintah 1 1 1 1 Swasta 2 3 3 3 Jumlah Penduduk 154.722 | 157.011 | 162.814 | 165.890 Rasio Rumah Sakit Terhadap Jumlah 0,019 0,025 0,024 0,024 Penduduk Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kota Langsa, Tahun 2016 2312 4 Rasio Dokter Terhadap Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, distribusi dokter tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah dokter di Kota Langsa dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 jumlah dokter baik spesialis dan dokter umum berjumlah 70 orang, turun pada akhir tahun 2014 menjadi 59 orang dokter dengan rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk mencapai 0,35 orang dokter atau dengan kata lain di tahun 2015, setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh 0,35 dokter. Tabel 2.16 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.1.3. Pekerjaan Umum 23131 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi BAB II - 36 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Dokter 70 51 59 Dokter Spesialis 24 18 23 Dokter Umum 46 33 36 Jumlah Penduduk 157.011 | 162.814 | 165.890 Rasio Jumlah Dokter 0,445 0,355 Terhadap Jumlah Penduduk 0,313 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Tenaga Medis (Perawat 765 524 501 dan Bidan) Jumlah Penduduk 157.011 | 162.814 | 165.890 Rasio Jumlah Tenaga Medis (Perawat dan Bidan) Terhadap 4,87 3,21 3,56 Jumlah Penduduk ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:
a.Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan s 640), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kandisi jalan. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 Yo). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 Yo). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 Vo). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan » 20 Yo). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda—4, b. d. e. atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Grafik 2.15 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2013-2015 Kota Langsa 22 2012: # Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Tahun 2016 23132 Irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Perkembangan luas jaringan irigasi di Kota Langsa dari tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan meskipun relatif sedikit lambat, dimana pada tahun 2013 persentase luas irigasi dalam BAB II - 38 kondisi baik sebanyak 7 persen naik menjadi 10 persen di tahun 2015. Tabel 2.17 Perkembangan Luas Irigasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016 2 3133 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pembahasan mengenai rasio tempat ibadah per satuan penduduk dibatasi pada pemeluk Islam, hal ini dilakukan mengingat pemeluk Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kota Langsa. Tempat ibadah dalam hal ini Masjid dan Meunasah, selain merupakan tempat yang digunakan oleh umat Islam untuk beribadah, juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim serta kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, dan kajian keagamaan. Jumlah Masjid dan Meunasah di Kota Langsa pada tahun pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebanyak 337 unit. Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Masjid dan Meunasah Tahun 2014-2015 Kota Langsa Sumber : Dinas Syariat Islam dan BPS Kota Langsa, 2016 BAB II - 39 Uraian Satuan 2013 2014 2015 Luas irigasi dalam kondisi baik ha 130 158 177,4 Luas irigasi keseluruhan ha 1.774 1.774 1.774 Persentase luas irigasi dalam Yo 7 9 10 kondisi baik Kecamatan 2014 2015 Mesjid | Meunasah | Mesjid | Meunasah Langsa Lama 15 59 15 59 Langsa Baro 19 57 19 57 Langsa Kota 13 56 13 56 Langsa Timur 11 48 11 48 Langsa Barat 9 50 9 50 Sub Jumlah 67 270 67 270 Mesiide Memnasang 337 337 23134 Sempadan Sungai Garis sempadan sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kota Langsa mencapai 16 persen atau sepanjang 2 km dari 12,4 km panjang seluruh sempadan sungai. Tabel 2.19 Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016 23135 Turap Dinding penahan tanah/turap adalah suatu konstruksi yang bertujuan untuk menahan tanah agar tidak longsor dan meninggikan lereng alam suatu tanah. Di lapangan, dinding penahan tanah dapat ditemui pada saluran air di samping jalan, pada pinggir sungai agar tebing sungai tidak longsor, pada bendungan dan saluran irigasi dan dinding penahan bukit agar tidak longsor. || BAB I! - 40 Uraian Satuan | 2013 | 2014 | 2015 Panjang sempadan sungai yang km 2 2 2 dipakai bangunan liar Panjang seluruh sempadan sungai km 12.4 | 124 | 12.4 Sempadan sungai yang dipakai Yo 16 16 16 bangunan liar Tabel 2.20 Perkembangan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian Satuan | 2013 | 2014 | 2015 Jumlah lokasi pembangunan turap di km 0,21 | 0,21 1 0,21 wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Jumlah seluruh wilayah rawan longsor km 12,4 1 12,4 | 12,4 Pembangunan turap di wilayah jalan Yo 1,7 1,7 1,7 penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2015 Pembangunan turap di aliran sungai selama perode 2013- 2015 relatif tetap yaitu hanya 0,21 km atau sekitar 1,7 persen dari jumlah seluruh wilayah longsor yang mencapai 12,4 km. 2.3.1.4, Perumahan 23141 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Air Bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas (1) Air Hujan: (2) Air Sungai dan Danau, (3) Mata Air, (4) Air Sumur Dangkal: dan (5) Air Sumur Dalam. Pada tahun 2014, persentase penduduk berakses air minum layak di Kota Langsa mencapai 96,174 atau sekitar 31.750 RT dari 33.015 RT. 23142 Rumah Tangga Pengguna Listrik Pelanggan PLN di Kota Langsa dari tahun ke tahun terus meningkat. Perkembangan jumlah pelanggan listrik pada tahun 2014 didominasi oleh pelanggan yang berdomisili di kecamatan Langsa Kota yang mencapai 13.157 pelanggan, diikuti oleh pelanggan yang berada di kecamatan Langsa Barat sebanyak 10.308 pelanggan. Sedangkan di kecamatan Langsa Timur, memiliki pelanggan PLN yang paling sedikit yaitu hanya sebanyak BAB II - 41 4.290 pelanggan. Ini dapat dimaklumi mengingat dari sisi jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat kecamatan Langsa Timur yang relatif sedikit. Grafik 2.16 Banyaknya Jumlah Pelanggan Listrik PLN Tahun 2014 Kota Langsa # “Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016 23143 Rumah Tangga Bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:
a.Fasilitas Air bersih:
b.Pembuangan Tinja,
c.Pembuangan air limbah (air bekas): d. Pembuangan sampah. Perkembangan persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Langsa sepanjang tahun 2013-2015 cenderung mengalami stagnasi dari 48 persen RT menjadi 49 persen pada tahun 2014 dan 2015. Tabel 2.21 Perkembangan Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian Satuan | 2013 2014 2015 Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Unit | 13.443 | 15.443 | 17.743 Jumiah Rumah Tinggal Unit | 29.208 | 31.788 | 35.931 Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Yo 48 49 49 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016 BAB II - 42 23144 Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah tinggal. Secara umum rumah layak huni adalah rumah yang memiliki kecukupan minimal unsur ruang dan luas ruang serta kualitas bangunannya yang memenuhi standar teknis. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah Kota Langsa juga berusaha untuk terus menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu. Upaya ini, sedikit banyaknya telah membuahkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya persentase rumah layak huni pada tahun 2014 yaitu sebanyak 44 persen menjadi 45 persen di tahun 2014 dan 2015. Tabel 2.22 Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian Satuan 2013 2014 2015 Jumlah rumah layak huni unit 12.365 14.165 | 16.265 Jumlah rumah tinggal unit 28.208 31.788 | 35.931 Rasio rumah layak huni 0.44 0.45 0.45 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016 23145 Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami serta proses urbanisasi. . Tabel 2.23 Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian Satuan 2013 2014 2015 Luas pemukiman kawasan kumuh ha. 90,14 90,14 72,105 Luas Wilayah ha 26.241 | 26.241 26.241 Lingkungan pemukiman kumuh Yo 0,34 0,34 0,27 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, 2016 Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di Kota Langsa, telah menyebabkan sernakin berkembangnya rumah petak kecil yang diperjualbelikan dan disewakan kepada para pendatang. Perkembangan luas lingkungan pemukiman kumuh tahun 2013-2015 di Kota Langsa menunjukkan tren yang positif, dimana pada tahun 2014 persentase lingkungan pemukiman kumuh sebesar 0,34 persen, turun pada tahun 2015 menjadi 0,27 persen. 2.3.1.5. Penataan Ruang Penataan ruang di Kota Langsa sepenuhnya mengacu pada RTRW Kota Langsa yang tercantum dalam Oanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang di wilayah Kota Langsa berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:
1. 1.Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Langsa,
2. 2.Memberikan arahan bagi indikasi program utama dalam RTRW Kota Langsa,
3. 3.Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa. Selanjutnya mengenai penetapan kawasan strategis Kota Langsa yang diatur dalam RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu: a) Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
4. 1.Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa atau Central Bisnis Distric (CBD) seluas 253,91 Ha:
5. 2.Kawasan industri Alue Raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 Ha:
6. 3.Kawasan industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 Ha:
7. 4.Kawasan industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 Ha, 5.Kawasan industri eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 Ha, |
8. 6.Kawasan industri sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 56,92 Ha,
9. 7.Kawasan industri penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 Ha:
10. 8.Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 Ha. b) Kawasan strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi:
11. 1.Kawasan pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 223,41 Ha: dan 2.Kawasan kesehatan di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 Ha. 23151 Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber ' HPL/HGB Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 3095. Dari luas tersebut 205 diantaranya adalah RTH Publik dan sebesar 10Y6 adalah untuk RTH privat. Pada tahun 2014, persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kota Langsa adalah sebesar 74,41 persen. 2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Langsa dapat berjalan sesuai seperti yang BAB II - 45 direncanakan. Dokumen perencanaan daerah yang ada di Kota Langsa antara lain sebagai berikut:
12. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana tertuang dalam Oanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027,
13. 2.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan dalam Ganun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2013- 2032,
14. 3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana yang tertuang dalam Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Oanun Kota Langsa Nomor 19 tentang Perubahan Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012- 2017,
15. 4.Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2017. 2.3.1.7. Perhubungan Perkembangan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur daerah, peningkatan jumlah kendaraan serta perkembangan jumlah penduduk. Sebagai kota yang terletak di jalan lintas Sumatera, jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk dan keluar daerah terus meningkat dari 188.307 penumpang pada tahun 2013 menjadi 216.916 penumpang pada tahun 2015. Peningkatan arus penumpang ini juga ikut meningkatkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan, yakni dari 5 izin trayek menjadi 8 izin trayek. Jumlah terminal dan pelabuhan di Kota Langsa selama beberapa periode masih tetap sama yaitu masing-masing sebanyak satu buah. 2.3.1.8. Lingkungan Hidup 23181 Penanganan Sampah Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Perkembangan laju volume timbunan sampah di Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Volume timbunan persampahan tergantung pada volume jenis sampah yang dihasilkan, diantaranya sampah pemukiman atau perumahan, sampah pasar, sampah industri dan penyapuan jalan atau fasilitas umum. Tercatat selama periode 2012-2014, persentase penanganan sampah di Kota Langsa mengalami peningkatan, pada tahun 2012 persentase penanganan sampah sebesar 14 persen, BAB II - 47 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah arus penumpang angkutan umum 188.3071 206.586| 216.916 Jumlah izin trayek yang dikeluarkan 5 8 8 Jumlah uji KIR angkutan umum 890 909 954 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 30 menit | 30 menit | 30 menit Jumlah terminal 1 1 1 Jumlah pelabuhan 1 1 1 meningkat tahun 2013 menjadi 15 persen dan hingga tahun 2014 persentase penanganan sampah di kota kembali meningkat secara signifikan mencapai 28 persen. Tabel 2.25 Penanganan Sampah Tahun 2012-2014 Kota Langsa Sumber : BLHKP Kota Langsa, Tahun 2015 Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. 2.3.1.9, Pertanahan Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi masyarakat, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat yang makin beragam dan meningkat. Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan negara melalui aparatnya termasuk pemerintah daerah dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak. Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah. Khusus tanah negara, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Langsa telah berhasil menyelesaikan kasus negara sebesar 100 persen. Angka ini meningkat secara signifikan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 44,44 persen. Perkembangan luas lahan bersertifikat di Kota Langsa tahun 2013 dan 2014 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012. Tahun 2012, luas lahan bersertifikat sebesar 90,08 persen turun menjadi 43,38 persen pada tahun BAB II - 48 No. URAIAN 2012 2013 2014 1 | Volume Sampah yang Tertangani (m3) 27 29 56 2 | Volume Produksi Sampah (m3) 196 196 197 3 | Penanganan Sampah (20) 14 15 28 2013 namun kembali naik menjadi 67,36 persen pada tahun
16. 2014.Terkait dengan perkembangan urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.26 Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2012-2014 Kota Langsa Sumber : LPPD Kota Langsa, Tahun 2015 2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil Salah satu tujuan utama dari administrasi kependudukan adalah tersedianya dokumen kependudukan, yaitu sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Permasalahan utama urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada tahun 2013 dan 2014, persentase kepemilikan KTP di Kota Langsa mencapai 100 persen. Angka ini turun menjadi 91 persen pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk wajib KTP dan juga jumlah penduduk yang telah memiliki KTP. Penerapan KTP berbasis NIK juga telah diwujudkan di Kota Langsa dengan tujuan agar data kependudukan seluruh penduduk terekam dengan baik dan tidak tumpang tindih. Perkembangan pemberdayaan perempuan antara lain dapat dilihat dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan maupun swasta. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Langsa mengalami penurunan dari tahun 2014-2015, yaitu 85 persen menjadi 80 persen dari jumlah pekerja perempuan. Tabel 2.28 Perkembangan Partisipasi Perempuan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan 2.883 3.929 2.984 Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta 647 711 725 Jumlah Pekerja Perempuan 3.530 4.640 3.709 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (S6) P ' " 82 85 80 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (S6) 18 15 20 Sumber : BKKBPP Kota Langsa, Tahun 2016 Berbanding terbalik, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta selama dua (2) tahun terakhir 2014-2015 BAB II - 50 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP (jiwa) 119.436 93.919 82.963 Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa) 119.436 93.919 91.657 Kepemilikan KTP (So) 100 100 91 Penerapan KTP berbasis NIK Sudah Sudah Sudah meningkat yaitu dari 15 persen naik menjadi 20 persen dari jumlah pekerja perempuan. Terkait dengan permasalahan gender lainnya, kekerasan rumah tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kota Langsa pada tahun 2013 sebanyak 21 kasus, turun di tahun 2014 menjadi 14 kasus, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 10 kasus. Diharapkan di masa yang akan datang, selain adanya campur tangan Pemerintah Kota Langsa, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam upaya menekan seminimal mungkin jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. 1 Grafik 2.17 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2015 Kota Langsa 2014 Sumber : BKKBPP Kota Langsa, Tahun 2016 BAB II - 51 2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Salah satu tujuan keluarga berencana adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera bahagia yaitu dengan keluarga kecil dan ketahanan keluarga dengan mengendalian kelahiran. Selain itu, tujuan lainnya dari program keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah untuk meningkatkan Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Rasio akseptor KB di Kota Langsa periode 2013-2015 cenderung mengalami sedikit penurunan dari 0,72 di tahun 2013 menjadi 0,71 di tahun 2015. Penurunan ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan jumlah pengguna akseptor KB dan jumlah pasangan usia subur. Tabel 2.29 Perkembangan Rasio Akseptor KB Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sumber : BKKBPP Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.1.13. Sosial Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu program prioritas pemerintah termasuk Kota Langsa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan: meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan BAB II - 52 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Pengguna Akseptor KB 16.543 | 17.278 | 17.280 Jumlah Pasangan Usia Subur 23.024) 242611 24.270 Rasio Akseptor KB 0.72 0.71 0.71 berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tabel 2.30 | Jumlah Panti Asuhan dan PMKS yang Tertangani Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sumber : Dinsosmobduknaker Kota Langsa, Tahun 2016 Beberapa penyebab maraknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar daerah yang ingin mencari peruntungan di Kota Langsa. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan akan membuahkan hasil yang maksimal. Jumlah panti asuhan dan panti rehabilitasi adalah sebanyak lima panti yang terdiri dari empat panti asuhan dan satu panti rehabilitasi. Persentase jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 86 persen pada tahun 2015, turun dari tahun 2014 yang mencapai 152 persen. Sedangkan persentase penanganan PMKS juga menurun pada tahun 2015 yang hanya sebesar 21 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 30 persen. 2.3.1.14, Ketenagakerjaan Indikator keberhasilan kinerja bidang ketenakerjaan dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi pada periode BAB II - 53 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Panti Asuhan baik swasta dan pemerintah dan Jumlah Panti 5 5 5 Rehabilitasi baik swasta dan pemerintah Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 270 6.796 3.851 Jumlah PMKS yang seharusnya 2.146 4.483 4.483 menerima bantuan Jumlah PMKS yang tertangani 270 6.796 3.851 Jumlah PMKS yang ada 2.146 | 22.413 | 18.562 PMKS yg memperoleh bantuan sosial (6) 13 152 86 Penanganan Penyandang Masalah 13 30 o1 Kesejahteraan Sosial (Se) | tertentu. TPAK Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebesar 57,94 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar 56,51 persen. TPT mengindikasikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kota Langsa pada tahun 2014 adalah sebesar 9,89 persen yang berarti dari 100 penduduk angkatan kerja, terdapat 9,89 orang pengangguran. Grafik 2.18 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2012-2014 Kota Langsa Sumber : Statistik Daerah Kota Langsa, 2015 2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan urang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah koperasi aktif di Kota Langsa periode 2013-2015 sangat berfluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebanyak 28 persen meningkat pada tahun 2014 menjadi 40 persen, dan kemudian turun di tahun 2015 menjadi 35 persen. Tabel 2.31 Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi | Tahun 2013-2015 Kota Langsa Sumber : Diskoperindagkop Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.1.16. Kebudayaan Melestarikan dan mempertahankan suatu kebudayaan bisa dilakukan dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. Mempertahankan nilai budaya, salah satunya dengan mengembangkan seni budaya tersebut disertai dengan keadaaan yang kita alami sekarang ini, yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya. Pelestarian budaya di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya, meskipun intensitasnya tidak begitu tinggi namun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Langsa. Selain penyelenggaraan seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan juga memiliki peran penting dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Di Kota Langsa, jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya adalah sebanyak 3 unit. Tabel 2.32 Perkembangan Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2012-2015 Kota Langsa No. Indikator 2012 2013 2014 2015 1 | Sarana penyelenggaraan 3 3 3 3 seni dan budaya (unit) Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2016 BAB II - 55 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Koperasi Aktif 91 136 117 Jumlah Seluruh Koperasi 323 339 333 Jumlah UKM Aktif Non BPR/LKM UKM 510 490 2.944 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 552 464 668 Jumlah Seluruh UKM 1.062 954 3.612 Persentase koperasi aktif (So) 28 40 35 Persentase Usaha Mikro dan Kecil (Se) 52 49 18 2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaah-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah perkembangan organisasi pemuda di Kota Langsa hingga akhir tahun 2015, telah teriadi penurunan menjadi lima organisasi dari tahun sebelumnya yang mencapai 17 organisasi kepemudaan. Penurunan jumlah ini berakibat kepada penurunan kegiatan kepemudaan dari tiga kegiatan pada tahun 2014 menjadi satu kegiatan pada tahun 2015. Untuk tetap menjaga prestasi dibidang kepemudaan dan olah raga, Pemerintah Kota Langsa melalui SKPK terkait berupaya tetap melakukan program peningkatan peran serta kepemudaan melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan di wilayah Kota Langsa. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk menjadikan pemuda-pemuda yang ada di Kota Langsa menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri. Terkait dengan olah raga, organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan- perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kota Langsa, organisasi olah raga selama periode 2013-2015 berjumlah 32 organisasi atau klub olah raga dari berbagai cabang. Tabel 2.33 Perkembangan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2013-2015 Kota Langsa : Uraian 2013 | 2014 2015 Jumlah Organisasi Pemuda 17 17 5 Jumlah Organisasi Olahraga 32 32 32 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 2 3 1 Jumlah Kegiatan Olahraga 7 2 6 Jumlah Lapangan Olahraga 303 300 285 Sumber : Disporabudpar Kota Langsa, Tahun 2016 BAB II - 56 2.3.1.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Upaya peningkatan kesatuan bangsa masih menjadi perhatian utama dari tingkat pusat hingga daerah tingkat Il, beberapa manfaat yang diperoleh dari upaya tersebut antara lain memperkuat jati diri NKRI, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara, memudahkan pencapaian nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, serta menciptakan suasana yang tenteram aman dan damai. Sebagai daerah konflik dimasa lalu, Kota Langsa tetap berupaya memberikan perhatian khusus terhadap urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri agar suasana damai seperti saat sekarang ini tetap dapat dipertahankan. Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kota Langsa diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal, meningkatkan wawasan kebangsaan dan persatuan kesatuan bangsa, meningkatkan upaya pemberantasan penyalahgunaan penyakit masyarakat (pekat), serta meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat. Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2014-2015 Kota Langsa Uraian 2014 2015 Jumlah kegiatan pembinaan 1 1 terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 1 1 Jumlah LSM 60 64 Jumlah Ormas 25 41 Jumlah OKP 17 17 Jumlah LSM aktif 32 32 Jumlah Ormas aktif 39 42 . Jumlah OKP aktif 5 5 |Jumlah partai nasional 12 12 Jumlah partai lokal 3 3 Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa, Tahun 2016 BAB II - 57 2.3.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.3.1.19.1. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa aman secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Di luar istilah keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketrentraman dan ketertiban. Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Tabel 2.35 Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil Wilayatul Hisbah, Berbagai Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban Tahun 2013-2015 Kota Langsa No. Uraian 2013 2014 | 2015 1 | Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja 319 319 324 2 1 Jumlah Personil Wilayatul Hisbah 83 83 83 3 | Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat 66 66 66 4 | Jumlah Pos Kamling 212 212 212 Jumlah Perkara Penegakan Ganun (Pajak dan .5 Retribusi Daerah) 100 162 257 Jumlah Penyelesaian Perkara Oanun (Pajak dan 6 | Retribusi Daerah) 100 | 105 | 164 7 Jumlah Pelanggaran Ganun (Pajak dan Retribusi 45 162 169 Daerah) | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantaun dan 8 | Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, 432 720 1.008 Ketentraman dan Keindahan) 9 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, 17 os 68Ketentraman dan Keindahan) 1 Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman 10 dan Keindahan) 17 100 181 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 11 penduduk 20 20 20 12 | Rasio jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 4 4 4 13 | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 1:3 1:3 1:3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,14 | ketentraman, keindahan) (80) 100 9S 93 Sumber : Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa, Tahun 2016 BAB II - 58 Kapasitas Pemerintah Kota Langsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diperlihatkan dengan jumlah polisi Pamong Praja dan personil Wilayatul Hisbah, serta jumlah Poskamling dalam memberdayakan masyarakat disetiap gampong untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Perkembangan rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk cenderung tidak berubah selama periode 2013-2015, yaitu 20 personil Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk Kota Langsa. Sedangkan rasio jumlah Poskamling untuk setiap gampong adalah tetap tidak berubah, | dimana setiap gampong di Kota Langsa telah memiliki #3 Poskamling. Terkait penyelesaian pelanggaran K3 selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 yaitu sebanyak 100 persen, turun pada tahun 2014 menjadi 95 persen, dan pada tahun 2015 kembali turun menjadi 93 persen. 2.3.1.19.2. Pelaksanaan Syariat Islam Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh termasuk di Kota Langsa meliputi bidang agidah, syar'iyah, dan akhlak. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh termasuk Pemerintah Kota Langsa menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam hal penegakan syariat Islam, jumlah penyelesaian perkara penegakan ganun. syariat Islam mengalami peningkatan dari 596 kasus di tahun 2014 naik menjadi 1.439 kasus pada tahun 2015, jumlah ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi SKPK pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya agar jumlah kasus perkara penegakan syariat Islam turun secara BAB II - 59 signifikan dari tahun ke tahun. Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Pelaksanaan Syariat Islam Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian 2013 2014 2015 Jumlah perkara penegakan 617 Kasus | 596 Kasus | 1.430 Kasus ganun syariat Islam Jumlah penyelesaian perkara 617 Kasus | 596 Kasus | 1.439 Kasus penegakan ganun syariat Islam Jumlah Hafiz 32 Orang 26 Orang 26 Orang Jumlah Ulama 30 Orang 30 Orang 30 Orang Jumlah Imam (Imam Gampong, Imam Masjid dan Imam 328 Orang | 352 Orang 352 Orang Meunasah) Jumlah Dai 82 Orang 85 Orang 90 Orang Jumlah Jema'ah Haji 132 Orang | 159 Orang 122 Orang Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.1.19.3. Angka Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah penting yang harus terus diperhatikan dan ditekan pertumbuhannya. Tingkat kemiskinan mencerminkan buruk tidaknya upaya peningkatan kesejahteraan di suatu daerah. Persentase penduduk miskin di Kota Langsa pada tahun 2010 sebesar 15,01 persen turun menjadi 14,66 persen pada tahun 2011. Penurunan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2014 menjadi 12,08 persen dari jumlah penduduk Kota Langsa. Persentase Penduduk Miskin Kota Langsa 20.98 | 20 Down 15.01 15 mn Grafik 2.19 Tahun 2010-2014 (persen) 19.57 19.46 14.66 2012 2013 "itb Kota Langsa —niuw Provinsi Aceh Sumber : BPS Aceh, Tahun 2016 BAB II - 60 Indikator kemiskinan lain yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kemiskinan adalah angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Hingga tahun 2014 angka garis kemiskinan Kota Langsa berada pada level Rp.301.089. Grafik 2.20 Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 Kota Langsa (rupiah) za 38 1120 Sumber : LPPKD, Tahun 2016 Berbagai program kegiatan dari berbagai sumber pendanaan masih tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dalam rangka menekan angka kemiskinan. Antara lain adalah dengan menyediakan rumah sehat sederhana bagi penduduk miskin yang berada di setiap desa baik berupa bangun baru ataupun rehab. Selain beberapa kegiatan yang bersifat fisik, Pemerintah Kota Langsa juga masih tetap melaksanakan kegiatan non fisik seperti memberikan dukungan penuh (sharing) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. 2.3.1.19.4. Aparatur Pemerintahan Secara umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan: menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, pengelola pemerintahan, manager/corporate leader, dan administrator (pengelola asset dan keuangan negara/ daerah). Dengan demikian, BAB II - 61 tuntutan reformasi birokrasi secara langsung akan membawa konsekuensi bagi arah perbaikan sistem kepegawaian negara yang harus diikuti, khususnya masalah kinerja aparatur birokrasi PNS yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai harapan. Upaya-upaya peningkatan kinerja aparatur selama ini masih terus dilakukan, misalnya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pemberian kesempatan tugas dan izin belajar. Selain itu, pemberian penghargaan terhadap aparatur yang berprestasi masih terus dilakukan. Lebih rinci terkait perkembangan indicator kepegawaian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Kepegawaian Tahun 2013-2015 Kota Langsa Uraian 2013 2014 2015 Kepemilikan Karpeg (So) 85 85 85 Kepemilikan Taspen (S6) 100 96 100 Kepemilikan Karis dan Karsu (20) 90 80 100 Kepemilikan Sertifikat Sumpah (“0) 0 100 0 Penerbitan SK Tugas Belajar (jumlah SK) 8 20 10 Penerbitan Surat Izin Belajar (jumlah SK) 137 50 30 Pelaksanaan Diklat CPNS (96) 0 100 100 Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur (orang) 45 53 15 Proses Perceraian Aparatur (orang) 20 26 20 Kepemilikan Karpeg Elektronik (So) 0 100 95 Ketersediaan Daftar Urut Kepegawaian (DUK) (96) 0 95 95 Pemberian Penghargaan Aparatur yang Berprestasi (orang) 268 137 100 Jumlah Aparatur yang Mencapai BUP (orang) 59 45 36 Jumlah Pensiun Janda/Duda/Yatim (orang) 18 17 15 Jumlah Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) 1 2 1 (orang) Jumlah SK Kenaikan Pangkat Periode April dan 9z0 1.098 1.100 Oktober (orang) Jumlah SK Impasing Jabatan (orang) 175 143 1,100 Jumlah Tenaga Honorer yang Diangkat Menjadi CPNS (melalui formasi K1 dan K2 atau yang 213 58 0 sejenisnya) (orang) Sumber : BKPP Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.1.20. Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka BAB II - 62 mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Tabel 2.38 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2014 Kota Langsa Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Ketahanan pangan di bidang tanaman pada tahun 2014 untuk komoditi padi mencapai nilai produksi sebesar 13.579 ton yang ditanam di area seluas 3.199 ha. Selanjutnya komoditi jagung dan ubi kayu mencapai tujuh ton yang ditanam di area seluas tiga hektar untuk jagung dan tujuh hektar untuk ubi kayu. Terkait dengan ketahanan pangan yang berasal dari ternak, jumlah produksi daging ternak masih didominasi oleh ayam ras pedaging yaitu sebesar 1.329 ton, selanjutnya diikuti oleh produksi daging sapi yang mencapai 412 ton. Sedangkan jumlah produksi daging yang paling rendah, dihasilkan oleh daging domba yang hanya sebesar satu ton. Terkait dengan nilai produksi daging ternak tahun 2014 di Kota Langsa dapat dilihat dalam grafik berikut. PEN » Sapi » Kerbau « Kambing ! “ Domba « Ayam Buras " Ayam Ras Pedaging & Itik Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam pasal dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material. Jumlah PKK di Kota Langsa periode tahun 2013-2015 adalah sebanyak 71 PKK dengan status seluruhnya adalah aktif. 2.3.1.22, Statistik Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan BAB II - 64 antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Statistik penting artinya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan. Hal tersebut mendasari perlu diselenggarakannya kegiatan statistik daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir. Data statistik yang selama ini tersedia di Kota Langsa adalah

(1)Langsa Dalam Angka dengan jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan:
(2)PDRB Kota Langsa yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Langsa: (3) IPM Kota Langsa yang memberikan informasi dengan derajat pendapatan per kapita masyarakat, usia harapan hidup penduduk, serta angka melek huruf masyarakat Kota Langsa: dan
(4)Statistik Daerah yang memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kota Langsa yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan /kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan. 2.3.1.23. Kearsipan Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, arsip adalah : (1) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah, (2) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan dalam bentuk tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Mengelola arsip diperlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Sebagai tindak lanjut dari pentingnya pengelolaan arsip, Pemerintah Kota Langsa selama ini selalu n/ melaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. BABII - 65 Dengan kegiatan ini diharapkan agar pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Langsa agar dapat lebih baik lagi sehingga seluruh dokumen arsip akan menjadi informasi penting bagi generasi masa yang akan datang. 2.3.1.24, Komunikasi dan Informatika Salah satu media penerapan teknologi informasi adalah website. Selama ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat iuas. Saat ini, Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan website resmi, yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui http://www.langsakota.go.id, ragam informasi terkait Kota Langsa dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga. Selain website, di Kota Langsa juga terdapat 59 tower BTS (base transceiver station) yang berlokasi di lima kecamatan. Namun pemberian izin oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja terkait terhadap pembangunan tower tersebut oleh pihak swasta perlu kembali dikaji dan harus mengikuti prosedur yang berlaku. 2.3.1.25. Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, sebagai penunjang kelangsungan pendidikan, serta sebagai sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Semakin banyaknya jumlah sarana dan prasarana kepustakaan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Di Kota Langsa hingga saat ini terdapat satu unit perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi judul buku mencapai 7.266 judul buku dan 43.849 jumlah koleksi buku pada tahun 2015, dengan jumlah pengunjung mencapai 13.011 orang. Selain itu juga terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling yang siap melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok kota. Grafik 2.22 Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) 2014 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Alih fungsi lahan tersebut lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi. Berdasarkan PDRB ADHB, kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian menurun dari 5,5 persen tahun 2012 menjadi 5,18 persen pada tahun 2014. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bamboo, dan hasil hutan lainnya termasuk juga jasa yang menunjang kegatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk kegiata reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Perkembangan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Langsa mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2012-2014, dimana kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu mengalami penurunan dari 0,26 persen menjadi 0,24 persen terhadap PDRB ADHB. Grafik 2.23 Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) » 3 s | nmr mewatan naa Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan dan penggalian dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Secara umum, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya BAB II - 68 pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Grafik 2.24 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) “ ba s & bt! Ss 2012 2013 2014 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ADHB periode 2012-2014 cenderung mengalami penurunan dari 0,55 persen menjadi 0,54 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ketersediaan lahan penambangan khususnya galian di Kota Langsa sangat terbatas. Selain sektor pertambangan dan penggalian, sub sektor kelistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT PLN maupun perusahaan swasta, seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik pemerintah daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri. Kontribusi sektor pengadaan listrik di Kota Langsa cenderung mengalami stagnasi yaitu sebesar 0,16 persen pada periode 2012-2014. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, “ekonomi dan politik. Grafik 2.26 Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) J1 Ka “ Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 BAB II- 70 Dalam rangka usaha memperbesar pendapatan asli daerah, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu digalakkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata di Kota Langsa dapat ditinjau dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor ini terus mengalami peningkatan selama periode 2012-2014, dimana kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB ADHB pada tahun 2012 adalah sebesar 1,97 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,05 persen. 2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan Salah satu sektor perekonomian yaitu sektor kelautan dan perikanan berperan sangat besar bagi pembangunan di wilayah Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam. Demikian juga wilayah Kota Langsa memiliki potensi. perikanan khususnya perikanan laut dan tambak yang sangat melimpah, karena sebagian besar wilayahnya berada tepat bersebelahan dengan Selat Malaka. Grafik 2.27 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Meskipun sebagai salah satu sektor unggulan, namun kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya produktivitas lahan tambak dimana sebagian besar lahan pertambakan beralih fungsi menjadi lahan pemukiman BAB II - 71 penduduk. Penurunan produktivitas sektor perikanan dapat dilihat dari penurunan sektor perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Langsa tahun 2012-2014, dimana dari 3,62 persen pada tahun 2012 turun menjadi 3,42 persen di tahun 2014. 2.3.2.6. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu daerah atau wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah baik secara internal dan eksternal. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Langsa yang terus menunjukkan tren perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Langsa, dimana pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor terhadap PDRB ADHB adalah sebesar 28,98 persen, naik menjadi 29,62 persen pada. tahun 2014. Grafik 2.28 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (persen) 2013 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 2.3.2.7. Perindustrian Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk BAB II - 72 penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi. Di Kota Langsa, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota. Meskipun memberikan kontribusi yang besar, namun perkembangan kontribusi sektor perindustrian khususnya industri pengolahan terhadap PDRB ADHB selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2012 kontribusi sektor industri sebesar 10,24 kemudian terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 menjadi 9,75 persen. Grafik 2.29 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2012-2014 Kota Langsa T an s “ 0.18 — N Pi Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Dengan dukungan sumber daya manusia dan keberagaman budaya lokal, ke depan industri pengolahan ini diprediksi akan. kembali berkembang mengingat posisi strategis Kota Langsa di jalur utama sumatera dan pintu gerbang provinsi Aceh dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota kreatif. BAB 11-73 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 24111 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga: kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel serta lainnya. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Grafik 2.30 Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ADHB Tahun 2012-2014 Kota Langsa (juta rupiah) 2 Ni “ za Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 (diolah) Selama periode 2012-2014, nilai konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita Kota Langsa cenderung rnengalami kenaikan. Nilai konsumsi RT per kapita Kota Langsa tahun 2012 sebesar 13,91 juta rupiah meningkat menjadi 15,5 juta rupiah tahun 2014. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP - 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP « 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Dikarenakan sektor pertanian bukan sektor unggulan Kota Langsa, maka analisi NTP ditinjau dari NTP Provinsi Aceh. Tabel 2.40 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2014 Provinsi Aceh No. Uraian 2012 2013 2014 1 | Indeks Yang Diterima Petani (LT) 137,16 141,46 110,81 2 | Indeks Yang Dibayar Petani (LB) 131,71 137,13 115,87 3 (NTP 101,14 103,16 95,64 Sumber : BPS Aceh, Tahun 2015 Nilai tukar petani di Provinsi Aceh sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang mencapai 103,16 persen dari tahun 101,14 persen pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 NTP di Provinsi Aceh kembali turun pada angka 95,64 persen. | 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan favailability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah. Kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas BAB II - 75 wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian, pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Langsa. | 2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah, telah ikut menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan selama periode 2013-2015 mengalami penurunan dari 0,0095 pada tahun 2013 turun menjadi 0,0087 pada akhir tahun 2015, penurunan ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan peningkatan panjang jalan. Tabel 2.41 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013-2015 Kota Langsa : Uraian 2013 2014 2015 Panjang Jalan (km) 313,37 315,62 | 316,61 Jumlah Kendaraan (unit) 32.896 34.541 | 36.268 Rasio 0.0095 0.0091 | 0.0087 Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2015 (diolah) 2.4.3. Penataan Ruang Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai: pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah BAB II - 76 distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Tabel 2.42 Pola Ruang Eksisting Kota Langsa No. Pola Ruang Luas (Ha) Persentase (“o) 1 Hutan 5.346,380 22,34 2 1 Industri 57,27 0,24 3 | Pelabuhan 30,26 0,13 4 | Pemukiman 2.546,83 10,64 5 | Perkebunan 9.017,64 37,67 6 | Pusat Perdagangan 215,58 0,90 7 | Rumah Sakit 4,97 0,02 3 | Sawah 1.243,08 5,19 9 | Sungai 2.162,24 9,03 10 | Tambak 3.278,72 13,70 11 | TPA 16,18 0,07 12 | Pemakaman 15,90 0,07 13 | Waduk 2,70 0,01 14 | Pertahanan dan Keamanan 3,87 0,02 15 | Fasilitas Olah Raga 40,92 0,17 Total 23.982,94 100 Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 Berdasarkan pola ruang eksisting, diketahui bahwa pola ruang di Kota Langsa paling dominan peruntukannya untuk kawasan perkebunan (37,67 persen), disusul kemudian untuk kawasan hutan (22,34 persen), tambak (13,70 persen), dan pemukiman (10,64 persen). 2.4.4. Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan ialah suatu badan ataupun lembaga yang kegiatannya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Jumlah bank umum di Kota Langsa 11 unit, terdiri dari 7 unit bank umum konvensional dengan 19 kantor bank dan 4 unit bank umum syariah dengan 7 unit kantor bank. 2.4.5. Ketersediaan Penginapan/ Hotel Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah, maka akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah maka perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani BAB Il - 78 jumlah kunjungan dari luar daerah. Hingga tahun 2015, di Kota Langsa terdapat 15 hotel/penginapan. . Tabel 2.44 Jumlah Hotel, Kamar dan Temat Tidur pada Akomodasi " Tahun 2015 Kota Langsa Sumber : BPS Kota Langsa, Tahun 2016 Tingkat hunian kamar di hotel berbintang lebih tinggi dari jenis akomodasi lainnya yaitu sebesar 60 persen dengan tingkat pemakaian tempat tidur sebesar 51 persen, sedangkan akomodasi lainnya dengan tingkat hunian sebesar 36 persen dan tingkat pemakaian tempat tidur sebesar 28 persen. Baik hotel berbintang maupun jenis akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu sebanyak 1,8 hari. 2.4.6. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki pada jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan BAB il - 79 Nama Akomodasi Jumlah Tempat Kamar Tidur Hotel Kartika 62 115 Hotel Harmoni 90 148 Losmen Pase 20 40 Ferla Inn 24 45 Losmen Diah 17 32 Losmen Haiva 11 20 Hotel Rahmat Thalita 14 28 Hotel Training Kartini 12 27 Wisma Anggrek 15 30 Losmen Pillar 21 46 Losmen Ramille 15 30 Hotel Ridho 14 28 Wisma Nabila 10 12 Wisma Mutiara 15 30 Grace Hotel 20 46 perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Dalam rangka mempermudah investasi, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk mempercepat proses perizinan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata lama proses perizinan di Kota Langsa selama periode 2013-2015 adalah selama 7 hari. Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Pelayanan Perizinan Tahun 2013-2015 Kota Langsa Indikator 2013 2014 2615 Rata-rata Lama Proses Perizinan 7 7 7: Ketersediaan SOP Pelayanan ada ada ada Sumber : KP2T Kota Langsa, Tahun 2016 2.4.7. Fokus Sumber Daya Manusia Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Kualitas SDM pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan Sl, S2 dan S3. Perkembangan rasio lulusan S1/82/83 per 10.000 penduduk di Kota Langsa periode 2013- 2014 mengalami penurunan dari 673 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk menjadi 667 lulusan di tahun 2014. Tabel 2.46 Rasio Lulusan $1/$2/S3 Tahun 2012-2014 Kota Langsa Indikator 2012 2013 2014 Lulusan S1/S2/5S3 10.172 10.563 10.868 Penduduk 154.722 157.011 162.814 Rasio Lulusan S1/S2/S3 657 673 667 Sumber : BPS & Disdukcapil, Tahun 2016 (diolah) BAB II - 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ayat (1), Pasal 17 menyebutkan bahwa APBD (APBK) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian, dalam penyusunannya, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan arahan undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan suatu kebijakan yang tepat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBK, sehingga alokasi anggaran untuk setiap kegiatan lebih terarah, efektif dan efisien. Adapun kebijakan yang dimaksudkan adalah sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip tertentu untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang harus dibuat, disusun dan dilaksanakan secara benar dan konsisten dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Langsa, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPK disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (kinerja) yang dicapai. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak tahun 2001, pemerintah telah menetapkan kebijakan anggaran dengan menganut sistim anggaran: berbasis kinerja (performance budget) yang memuat prinsip anggaran surplus/defisit. Sistim anggaran ini menggunakan model vertikal dengan struktur yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK Kebijakan pendapatan daerah sejak lima tahun yang lalu, mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan: 3) Dana Otonomi Khusus, dan 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasal 180 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006, menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas : 1) Pajak Daerah: 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Milik dan Hasil Penyertaan Modal, 4) Zakat, dan 5) Lain-lain PAD yang Sah. Selain itu, dana perimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 181, bersumber dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak, 2) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Hidrokarbon dan Sumberdaya Alam Lain, 3) Dana Alokasi Umum (DAU): dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan 3) Pajak Penghasilan (PPh). Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : 1) Kehutanan, 2) BAB III - 2 Pertambangan: 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangan Gas Bumi: dan 6) Pertambangan Panas Bumi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara rinci tentang kinerja pendapatan daerah Kota Langsa tahun 2012-2015 adalah seperti digambarkan dalam tabel 3-1. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan daerah terus meningkat setiap tahunnya, kendatipun ada beberapa jenis sumber pendapatan yang tumbuh meningkat, menurun dan ada yang meningkat tajam. BABI! - 3Il Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah) NO “URAIAN 2012” 2013 2014" 2015 PENDAPATAN DAERAH 470.985.346.660,08 568.604.4109.633,37 751.849.914.120,00 318.157.958.122,00 64.236.271.011,87 105.021.202.237,00 114.529.994.341,00 1.1. |PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.464.721.911,08 1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah 5.222.137.932,00 5.729.914.000,00 7.494.319.000,00 9.550.000.000,00 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah ' 29.119.647.916,00 8.600.083.229,00 13.718.522.158,00 5.405.424.740,00 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan yang 300.000.000,00 413.617.460,00 391.835.870,00 518.845.242,00 Dipisahkan 1.1.4. | Penerimaan Zakat, Infag dan Sadagah - - 1.400.000.000,00 2.191.549.393,00 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 822.936.063,03 49.492.656.322,87 82.016.525.259,00 96.864.174.966,00 1.2. | DANA PERIMBANGAN 394.244.876.058,00 | 443.922.034.379,00 | 477.056.552.547,00 | 515.1 18.393.509,00 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33.302.917.058,00 32.760.222.879,00 24.934.217.547,00 25.295.675.509,00 1.2.2. | Dana Alokasi Umum 337.337.339.000,00 | 381.240.982.000,00 | 419.767.005.000,00 425.446.753.000,00 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus 23.604.620.000,00 29.920.830.000,00 32.355.330.000,00 64.375.965.000,00 1.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 41.275.748.621,00 60.416.103.748,00 | 169.772.159.286,00 188.509.570.272,00 1.3.1. | Pendapatan Hibah - - - - 1.3.2. | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan 6.603.058.459,00 12.885.625.748,00 17.135.561.925,00 17.135.561.925,00 Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.3. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.738.477.000,00 47.560.478.000,00 70.820.311.000,00 89.447.393.000,00 1.3.4. | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 934.213.232,00 - 81.816.286.361,00 81.926.615.347,00 Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : APBK Langsa (diolah) ") setelah perubahan BAB III - 4 ae Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah selama empat tahun yang lalu, rata-rata masih didominasi oleh dana perimbangan, teristimewa dari jenis Dana Alokasi Umum (DAU). Ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah masih sangat tergantung pada peranan pusat melalui dana perimbangan. Tabel 2.2 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Persen) NO . URAIAN 2012” | 20134 | 2014x 2015

1.| PENDAPATAN DAERAH 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 1.1. |PENDAPATAN ASLI DAERAH 7,53 11,30 13,27 14,00 1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah 1,11 1,01 1,00 1,17 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah 6,18 1,51 1,82 0,66 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,06 0,07 0,05 0,06 "| yang Dipisahkan 1.1.4. | Penerimaan Zakat, Infag dan - - 0,19 0,27 Sadagah 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli 0,17 8,70 10,91 11,84 Daerah yang Sah 1.2, | DANA PERIMBANGAN ' | 83,71 | “78,07 63,45 62,96 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 7,07 5,76 3,32 3,09 Bukan Pajak 1.2.2. | Dana Alokasi Umum 71,62 67,05 55,83 52,00 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus 5,01 5,26 4,30 7,87 1.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 8,76 10,63 22,58 23,04 YANG SAH 1.3.1. | Pendapatan Hibah 1.3.2. | Dana Bagi Hasil Pajak Dari 1,40 2,27 2,28 2,09 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1.3.3. | Dana Penyesuaian dan 7,16 8,36 9,42 10,93 Otonomi Khusus 1.3.4, | Bantuan Keuangan dari 2,20 - 10,28 10,01 Provinsi atau Pemerintah. Daerah Lainnya Sumber : Tabel 3-1 (diolah) “) setelah perubahan Besarnya ketergantungan ini, salah satunya dikarenakan oleh belum maksimalnya perolehan PAD selama ini. Ini terlihat dari PAD selama tahun 2012 hingga tahun 2015, tidak sampai dari 15 persen setiap tahunnya. Sementara dana perimbangan berperan di atas 60 hingga 80 persen lebih setiap tahun anggaran, dengan jumlah terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tercatat bahwa PAD berkontribusi meningkat sejak tahun 2012 hingga 2015. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah relatif Grafik 3.1 Perkembangan Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2012-2015 (Persen) 80 - same S1O7 70 - : Ba 63,45 | 9 60 - ewutngaa » 62,96 50 - 40 - 30 - 22,58 20 - na mn 23,04 8,76 10,63 14 10 - “13 13,97 | 1,53 " 0 t x T T 1 2012 2013 2014 2015 —— Pendapatan Asli Daerah “ea Dana Perimbangan —erm Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 90 83,71 Sumber : APBK Langsa (diolah). 3.1.2 Derajat Kemandirian Daerah Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana sejumlah dana yang tersedia dapat dibagi di berbagai tingkat pemerintahan, dan bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sektor publik. Pada dasarnya, realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh dominannya peranan bantuan dan sumbangan. Kondisi ini muncul karena terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD. Hal ini mempunyai implikasi langsung terhadap kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang bermaksud untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam hal keuangan daerah terjadi pergeseran, bahwa Derajat desentralisasi sebagaimana hasil penemuan Munir, dkk dari Tim Fisipol pada UGM (2004) khususnya komponen PAD dibandingkan dengan. Total Penerimaan derajat desentralisasi fiskal, Daerah (TPD), menggunakan skala interval sebagai berikut : Tabel 3.3 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 00.00 — 10.00 Sangat Kurang 10.01 - 20.00 : Kurang 20.01 -—30.00 Cukup 30.01 -—40.00 Sedang 40.01 — 50.00 Baik 2 50.00 Sangat Baik Sumber : Munir, Tim Peneliti UGM Berikut ini dapat dilihat berdasarkan tabel di atas tentang derajat desentralisasi pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan. Tabel 3.4 Derajat Desentralisasi Tahun 2012 — 2015 Kota Langsa Dana Derajat Tahun PAD (Rp) Perimbangan Desentralisasi Keterangan (Rp) (20) 2012 35.464.721.911 | 394.244.876.058 9,00 Sangat Kurang 2013 64.236.271.012 | 443.922.034.879 14,47 Kurang 2014 105.021.202.287 | 477.056.552.547 22,01 Cukup 2015 114.529.994.341 | 515.118.393.509 22,23 Cukup Sumber : APBK Langsa Berdasarkan tabel di atas, derajat desentralisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan. Dimulai pada tahun 2012 dan 2013 derajat desentralisasi yang terjadi sebesar 9,00 persendan 14.47 persen. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi peningkatan terhadap derajat desentralisasi menjadi sebesar 22,01 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 22,23 persen. Sesuai dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal kota masih di kategorikan dalam skala cukup. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah dengan cara memperbesar penerimaannya dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan menyebabkan skala derajat desentralisasinya akan berubah menjadi baik atau minimal pada tingkat sedang. Tingkat kemandirian ini dapat dilihat berdasarkan selisih antara total penerimaan umum daerah tahun 2012 sampai dengan 2015. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Sementara itu, belanja pegawai negeri sipil daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 seperti terdapat pada tabel berikut. Tabel 3.5 Pengelompokan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 Untuk Kabupaten dan Kota No Besarnya Kemampuan Daerah (Rp) Pengelompokan
1.|? 490.000.600.000,00 Tinggi 2. | 200.000.000.000.s.d 400.000.000.000,00 Sedang 3. | « 200.000.090.000,00 Rendah Sumber : : Permendagri No. 21 Tahun 2007 Secara umum tingkat kemandirian kota memperlihatkan kecenderungan membaik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 untuk Kota Langsa selama kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat bahwa kemampuan keuangan kota mengalami peningkatan yang sangat baik. Peningkatan ini telah meningkatkan level tingkat kemandirian kota dari sedang meningkat pada level tinggi. Tercatat bahwa pada tahun 2012, tingkat kemandirian daerah dari Rp.206,5 miliar menjadi Rp.267,5 miliar lebih di tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing menjadi Rp.402,4 miliar dan Rp.442,4 miliar. Ke depan diharapkan agar Pemerintah Kota untuk dapat mempertahankan kondisi ini dengan cara meningkatkan potensi dan menggali pajak sekaligus retribusi yang baru. Sementara pengeluaran BAB III - 8 ip & untuk belanja pegawai perlu dilakukan efisiensi dan pengkajian menyeluruh menyangkut penerimaan pegawai baru di lingkungan Pemerintahan Kota. Disamping perlunya optimalisasi penerimaan kota secara seimbang dengan tidak memberatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk tujuan peningkatan pendapatan kota. Tabel 3.6 Perkembangan Tingkat Kemandirian Tahun 2012 -—2015 Kota Langsa i t Tahun Banaran Belanja (Re) Daerah Kemanditan Keterangan 2012 470.985.346.660 264.431.736.769 206.553.609.891 Sedang 2013 568.604.409.639 301.045.712.131 267.558.697.508 Sedang 2014 751.849.914.120 349.445.512.825 402.404.401.295 Tinggi 2015 818.157.958.122 375.701.745.555 442.456.212.568 Tinggi Sumber : APBK Langsa 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan belanja daerah masa lalu mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai salah satu komponen dalam struktur APBD (APBK), diarahkan dalam Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 31) untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan. Dalam hal ini, termasuk urusan-urusan yang penanganannya dalam bidang atau bagian tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menyangkut dengan penyusunan anggaran atau belanja penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah Kota tetap mempedomani BAB III - 9 ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut. Belanja yang dialokasikan, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diutamakan pada peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, di samping mengembangkan jaminan sosial kemasyarakatan lainnya. Pasal 36 ayat (1) Permendagri yang sama menetapkan kelompok belanja yang terdiri atas: a) Belanja Tidak Langsung, dan b) Belanja Langsung. Seterusnya, ayat (2) menyatakan bahwa kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan, sama sekali tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut ayat (3) menerangkan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan. oleh Pemerintah Kota di masa lalu, baik berkenaan dengan belanja tidak langsung maupun belanja langsung, mengacu pada Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa kelompok belanja tidak langsung meliputi: a) Belanja Pegawai, b) Pembayaran Bunga: Cc) Subsidi: d) Hibah, e) Bantuan Sosial: f) Belanja Bagi Hasil: g) Bantuan Keuangan: dan h) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan belanja langsung, terdiri dari: .a) Belanja Pegawai, b) Belanja Barang dan Jasa, dan c) Belanja Modal. Upaya Pemerintah Kota dalam mempercepat peningkatan kesejahtaraan masyarakat, maka besaran alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung senantiasa diusahakan dan diarahkan untuk tidak melebihi alokasi belanja langsung. Berdasarkan pada upaya dan arahan tersebut, maka untuk mencapai kinerja penyusunan anggaran yang baik, Pemerintah Kota masa lalu telah menempuh hal-hal sebagai berikut: 1) Memprioritaskan alokasi belanja kota pada program dan kegiatan pembangunan yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat banyak. 2) Mengacu pada prinsip dasar anggaran yaitu value for money (setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki nilai yang berarti), efektif dan efisien sesuai dengan program/kegiatan yang telah diprioritaskan. 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPK dalam setiap implementasi program/kegiatan pembangunan sehingga BAB III - 10 a tercapainya manfaat yang optimal serta terhindarnya tumpang- tindih program/kegiatan. 4) Meningkatkan pengawasan, di samping melakukan evaluasi berkala terhadap capaian hasil/manfaat dari setiap alokasi belanja kota yang telah digunakan untuk masing-masing program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan. Pemerintah Kota Langsa tetap berupaya mengelola anggaran secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun, pada tahun 2012-2013 kebutuhan aparatur semakin meningkat, namun belanja tidak langsung tetap saja relatif lebih tinggi dibanding dengan belanja langsung. Pada tahun 2014-2015, Pemerintah Kota berhasil meningkatkan efisiensi anggaran, hal ini terlihat pada porsi belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, perkembangan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut: APBK Langsa 2008-2011 (diolah) BAB III - 12 Struktur belanja dalam APBK mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja Daerah terdiri dari:
1.Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2.Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja Modal. Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen) NO. URAIAN 2012 2013 2014 2015 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 61,30 56,06 18,09 47,56 1.1 | Belanja Pegawai 58,32 52,22 44,93 43,17 1.2 | Belanja Bunga 0,08 0,18 - - 1.3 | Belanja Hibah 2,32 | LSI | 082 | o2i 1.4 | Belanja Bantuan Sosial 0,74 - 0,97 0,33 1.5 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada 0,28 2,02 1,49 3,81 Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1.6 | Belanja Tidak Terduga 0,06 0,13 0,19 0,05 2 BELANJA LANGSUNG 38,20 | 43,94 | 51,91 52,44 2.1 | Belanja Pegawai 17,13 14,26 13,63 8,03 2.2 | Belanja Barang dan Jasa 10,35 18,16 18,24 21,63 2.3 | Belanja Modal 10,72 11,53 20,03 22,78 BELANJA 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 Sumber: APBK Langsa (diolah) Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparatur, Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan kemampuan anggaran belanja yang tersedia setiap tahun, telah mengalokasikan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan aparatur. Pengalokasian tersebut, disamping diupayakan untuk tidak melebihi BAB III - 13 belanja pelayanan publik (belanja langsung) diupayakan pula penghematan pada pos-pos pengeluaran yang dianggap layak/pantas untuk efisiensinya belanja aparatur. Grafik 3.2 Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2012-2015 (Persen) 2015 Pegat 2014" 2013" 2012” 29 - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 W BELANJA TIDAK LANGSUNG ##BELANJA LANGSUNG Sumber: APBK Langsa (diolah) 4) setelahperubahan Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan bahwa alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BAB III - 14 Dalam Negeri Nomor li Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus pengganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan ' Bangunan Gedung Negara. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai seluruh transaksi-transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat bersumber dari : a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Lalu, b) Penerimaan Pinjaman Daerah, c) Dana Cadangan Daerah, dan dj) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sehubungan dengan pembiayaan dacrah ini, Pemerintah Kota selama lima tahun yang lalu, telah menempuh kebijakan-kebijakan dalam rangka: 1) Menjaga agar tidak terjadi defisit anggaran daerah pada setiap tahun anggaran, melalui upaya peningkatan pendapatan daerah, 2) Menjaga agar pendapatan daerah dapat lebih besar dari belanja daerah: 3) Mengingatkan agar setiap SKPK tetap komit dalam pemanfaatan plafon anggaran yang tersedia tetap sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati dan selalu menekankan pada efisiensi anggaran, dan 4) Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMK dan tetap menjaga keadilan dalam pelaksanaan pembangunan kota. | Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaan pembangunan kota, dijumpai kendala-kendala seperti kenaikan harga, dan faktor lainnya yang tidak terduga sehingga rencana anggaran yang ditetapkan dapat saja BAB III - 15 berubah, walau tanpa mengurangi maksud dan tujuan program. Kendala dan faktor-faktor yang tidak terduga lainnya, maka defisit anggaran belanja kota dimasa lalu tidak dapat dihindari. Berdasarkan uraian di atas, dapat disajikan analisis pembiayaan daerah berkenaan dengan menutup defisit riil anggaran Kota Langsa untuk tahun 2012 dan 2015 disajikan di tabel berikut. Tabel 3.9 Kondisi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah) No. URAIAN 2012 2013 2014 2015 1 | PENERImAaAN 21.282.073.882,92 | 9.359.948.922,13 | 27.187.767.950,54 | 52.683.535.086,69 | PEMBIAYAAN DAERAH 11 | Sisa Lebih Perhitungan 7.619.315.818,92 | 8.307.343.477,13 | 26.766.105.950,54 | 52.683.535.086,69 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.2 | Penerimaan Pinjaman 13.662.758.064,00 962.605.445,00 421.662.000,00 - Daerah 2 | PENGELUARAN 38.881.750.466,00 | 1.423.201.564,00 | 1.241.940.000,00 500.020.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH 2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) 80.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 Pemerintah Daerah 2.2 | Pembayaran Pokok Utang 38.801.750.466,00 923.201.564,00 241.940.000,00 - PEMBIAYAAN NETTO | -17.599.676.583,08 | 7.936.747.358,13 | 25.945.827.050,54 | 52.183.585.086,69 SISA LEBIH PEMBIAYAAN - - - - ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Sumber: APBK Langsa (diolah) 3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Selanjutnya mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 20 10, maka Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Langsa Tahun 2012-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2012-2015 (Rupiah) NO. URAIAN 2012 2013 2014 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 11 | Belanja 264.431.736.769,00 | 301.045.712.131,00 349.445.512.824,54 | 375.701.745.554,36 Pegawai 2 BELANJA LANGSUNG 2.1 | Belanja 77.685.094.840,00 | 82.191.049.158,00 106.044.975.518,00 | 69.885.650.189,00 Pegawai . 2.2 | Belanja 48.593.745.283,00 | 66.446.604.817,00 155.787.676.581,00 198.249.581.118,00 Modal Sumber : APBK Langsa (diolah). 3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pada bagian ini akan dimuat suatu analisis pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun ke depan, yaitu tahun 2012-2017. Analisis tersebut dilakukan melalui suatu proyeksi terhadap pendapatan daerah, BAB III - 16 belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang akan dikelola Pemerintah Kota di masa yang akan datang. Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan data keuangan masa lalu (lima tahun sebelumnya), dengan menggunakan asumsi-asumsi serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mungkin atau terpaksa ditempuh. Kebijaksanaan tersebut mengingat perkembangan data keuangan kota masa lalu relatif fluktuatif, baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang berakibat kepada relatif kurang rasionalnya tingkat pertumbuhan yang terjadi di ketiga unsur keuangan tersebut. Untuk menghindari besarnya bias dalam perkembangan keuangan daerah masa depan, maka ditempuh kebijaksanaan untuk menetapkan angka pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dianggap layak dan wajar tanpa mengurangi tujuan dan sasaran anggaran itu sendiri. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota yang diperkirakan meningkat setiap tahun merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan yang direncanakan selama lima tahun ke depan, yaitu:
1.Rencana pembiayaan untuk program-program yang menjadi prioritas utama seperti program-program unggulan dari walikota dan wakil walikota, serta kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh kota. Kebijakan tersebut, meliputi biaya pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen. Berikutnya program prioritas utama merupakan program yang langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat, dengan memiliki dampak positif dan manfaat yang besar bagi masyarakat.
2.Pembiayaan program pembangunan prioritas kedua adalah berkaitan dengan tupoksi SKPK berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPK
3.Pembiayaan program-program pada prioritas ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya-biaya tidak langsung, misalnya tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan sebagainya. Prioritas-prioritas pembiayaan tersebut di atas, sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa alokasi pembiayaan harus mengutamakan urusan prioritas terhadap program- program pembangunan yang direncanakan. 0 9 Ind TIT Tr T 7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 serkgem LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH sie DANA PERIMBANGAN —i PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000 800 0 601 - z , Prana - Ta 400 . 3 A ', ts La ya Hang 3 52 200321 Naa 03 | | j 2012 2013 2014 2015 2016 2017 H3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH #8 DANA PERIMBANGAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH BAB III - 18 188 169 515 477 mg sn 477 STS 1483 4 Fa » Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah) No URAIAN 2012 2013 20141 2015 2016 2017
1.| pevpaparan parran 470.985.346.660,08 | 568.604.409.638,87 | 751.849.914.120,00 818.157.958.122,00 | 846.976.334.142,00 | 885.101.437.043,00 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.464.721.911,08 | 64.236.271.011,87 | 105.021.202.287,00 114.529.994.341,00 | 120.337.863.917,00 | 122.744.621.195,00 Li.1. | Pendapatan Pajak Dacrah 5.222.137.932,00 5.729.914.000,00 7.494.319.000,00 9.550.000.000,00 9.615.000.000,00 9.807.300.000,00 1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah 29.119.647.916,00 8.600.083.229,00 12.718.522.158,00 5.405.424.740,00 5.624.026.709,90 5.736.507.243,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan 113. | Yang Dipisahkan 300.000.000,00 413.617.460,00 391.835.870,00 518.845.242,00 518.845.242,00 529.222.147,00 Penerimaan Zakat, Infag 114. | gan Sadagah - - 1.400.006.000,00 2.191.549.393,00 2.100.000.000,00 2.142.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli : L1S | paerah yang Sah 822.936.063,08 49.492.656.322,87 82.016.525.259,00 96.864.174.966,00 | 102.479.991.966,00 | 104.529.591.805,00 1.2. | ANA PERIMBANGAN 394.244.876.058,00 | 443.922.034.879,00 | 477.056.552.547,00 515.118.393.509,0C | 518.694.190.000,00 | 552.333.092.820,00 12.1. Da Han Padak/ Bagi Hasil 33.302.917.058,00 32.760.222.879,00 24.934.217.547,00 25.295.675.509,00 22.488.672.000,00 23.163.332.160,00 1.2.2. | Dana Alokasi Umum 337.337.339.000,00 | 381.240.982.000,00 | 419.767.005.000,00 425.446.753.000,00 | 451.951.928.000,00 | 483.588.562.960,00 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus 23.604.620.000,00 29.920.830.000,00 32.355.330.000,00 64.375.965.000,00 44.253.590.000,00 45.581.197.700,00 1.3. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH | 1275.748.601,00| 60.446.108.748,00 | 169.772.159.286,00 188.509.570.272,00 | 207.944.280.225,00 | 210.023.723.028,00 13.1. | Pendapatan Hibah - - - - - - Dana Bagi Hasil Pajak Dari 1.3.2. | Provinsi dan Pemerintah 6.603.058.459,00 12.885.625.748,00 17.135.561.925,00 17.135.561.925,00 14.308.829.166,00 14.451.917.458,00 Daerah Lainnya : Dana Penyesuaian dan 13.3. | Otonomi Khusus” 33.738.477.000,00 47.560.478.000,00 70.820.311.000,00 89.447.393.000,00 | 112.955.110.000,00 | 114.084.661.100,00 Bantuan Keuangan dari 1.3.4. | Provinsi atau Pemerintah 934.213.232,00 - 81.816.286.361,00 81.926.615.347,00 80.680.341.059,00 81.487.144.470,00 Daerah Lainnya . 4 Sumber: APBK Langsa (diolah). 1) setelahperubahan BAB III - 19 Sumber: APBK Langsa (diolah). 4) setelahperubahan Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah) BAB III - 20 NO URAIAN 20127 2013” 2014 2015 2016 2017 BELANJA DAERAH 453.385.670.077,00 576.541.156.997,00 TTT.795.742..070,54 870.341.493.208,69 863.376.334.142,00 903.101.437.043,00 2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 280.129.702.897,00 323.183.543.131,00 374.065.485.824,54 413.969.587.554,36 462.439.740.465,00 386.839.116.024,00 2.1.1. Belanja Pegawai 264.431.736.769,00 301.045.712.131,00 349.445.512.824,54 375.701.745.554,36 : 382.704.324.657,00 320.139.014.221,00 2.1.2. Belanja Bunga 379.000.600,00 1.051.767.000,00 2.1.3. Belanja Hibah 10.523.635. 128,00 8.710.464.000,00 4.010.000.000,00 1.825.000.000,00 10.655.275.000,00 8.913.328.162,00 2.1.4. Belanja Bantuan Sosial 3.353.331.000,00 7.519.773.000,00 2.913.557.000,00 2.500.000.000,00 2.091.294.725,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1.262.000.000,00 11.636.600.000,00 11.627.600.000,00 33.127.645.000,00 66.080.140.808,00 55.277.219.971,00 2.1.6. Belanja Tidak Terduga 250.000.000,00 739.000.000,00 1.462.600.000,00 401.640.000,00 500.000.000,00 418.258.945,00 2.2. BELANJA LANGSUNG 173.185.967.180,00 253.357.613.866,00 403.730.256.246,00 456.371.905.654,33 400.936.593.677,00 516.262.321.019,00 22.1. Belanja Pegawai 77.685.C94.840,00 82.191.049.158,00 106.044.975.518,00 69.885.650.189,00 67.703.541.657,00 87.177.843.350,00 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.907.127.057,00 104.7 19.959.891,00 141.897.604. 147,00 188.236.674.347,33 189.074.031.119,00 243.459.438.947,00 2.2.3. Belanja Modal 48.593.745.283,00 66.446.604.8 17,00 155.787.676.581,0C 198.249.581.118,00 144.159.020.901,00 185.625.038.722,00 SURPLUS / (DEFISIT) 17.599.676.583,08 (7.936.747.358,13) (25.945.827.950,54) (52.183.535.086,69) (16.400.000.000,00) (18.000.000.000,00) & Tabel 3.13 . Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017 (Rupiah) Sumber: APBK Langsa (diolah) 4) setelah perubahan BAB III - 21 NO URAIAN 2012” 2013" 20144 2015 2016 2017 52.683.535.086,69 18.400.000.000,00 20.000.000.000,00 3.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 21.282.073.382,92 | 9.359.948.922,13 | 27.187.767.950,54 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 7.619.315.818,92 | 8.397.343.a77,13 | 26.766.105.950,54 | 52.683.535.086,69 | 18.400.000.000,00 | 20.000.000.000,00 Tahun Anggaran Sebelumnya. .... . Mean 3.1.2. | Penerimaan Pinjaman Daerah 13.662.758.064,00 962.605.445,00 421.662.000,00 - - - 3.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 38.881.750.466,00 | 1.423.201.564,00 | 1.241.940.000,00 500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 3.2.1. | Penyertaan Modal (Investasi) 80.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 Pemerintah Daerah 3.2.2. | pembayaran Pokok Utang 38.801.750.466,00 923.201.564,00 241.940.000,00 - - - PEMBIAYAAN NETTO (17.599.676.583,08) | 7.936.747.358,13 | 25.945.327.950,54 | 52.183.535.086,69 | 16.400.000.000,00 | 18.000.000.000,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Permasalahan tersebut akan diatasi secara terpadu, komprehensif, dan tepat, mengingat dampaknya berpotensi besar menghambat kemajuan pembangunan kota. Umumnya, inti permasalahan tersebut terjadi akibat terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Adapun permasalahan pembangunan kota yang harus diatasi dalam jangka menengah ke depan dirangkum sebagai berikut. 4.1.1 Implementasi Syariat Islam Belum Maksimal Provinsi Aceh diberi kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat melalui penyelenggaraan keistimewaan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Lebih lanjut, lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat legitimasi dan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertagwa sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai Islami yang selama ini kurang maksimal diamalkan masyarakat, harus dibangkitkan kembali dan diaktualisasikan secara terus menerus dalam setiap kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Syariat Islam secara kaffah harus ditingkatkan di seluruh aspek kehidupan, baik perorangan, keluarga, di kalangan pemerintahan, maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan. Belum sempurnanya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islami di kalangan masyarakat kota merupakan permasalahan BABIV - 1 serius yang menyebabkan Syariat Islam belum terlaksana secara kaffah. Kehidupan modernisasi yang didorong perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) turut pula menggeser nilai-nilai syariat Islam. Kondisi tersebut telah mewabah pada generasi muda dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, masih lemahnya pengawasan dari instansi terkait juga menyebabkan masih terjadinya pelanggaran syariat Islam di kota ini. Jumlah pelanggaran berikut penyelesaian penegakan ganun syari'at Islam di Kota Langsa relatif masih tinggi meskipun tren perkembangannya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 624 pelanggaran dan pada tahun 2014 menjadi 596 pelanggaran. Untuk mewujudkan masyarakat kota yang Islami, pemantapan akidah dan pemahaman ajaran Islam mutlak diproritaskan. Selain itu, program-program dan kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan unsur keagamaan juga harus ditingkatkan, termasuk mengoptimalkan peran ulama dalam mendorong pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di kota untuk lima tahun mendatang. 4.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Maksimal Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dalam kaitan itu, birokrasi dan struktur organisasi pemerintah yang dibentuk harus efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan publik berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Jika ini dapat direalisasikan, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam jangka waktu menengah (periode 2012-2017). Karena itu, upaya strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kota dalam jangka menengah ke depan, mulai dari penataan birokrasi, memodernisasi birokrasi, penataan kembali struktur organisasi, perbaikan sistem kerja, pembuatan indikator kinerja organisasi dan kinerja pegawai, pembuatan prosedur operasi standar (SOP), dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM). Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin pula dari pengelolaan keuangan daerah yang menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Meskipun Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun untuk penilaian akuntabilitas kinerja dalam hal ini Laporan BABIV - 2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kota Langsa, angka penilaiannya masih rendah dengan kategori penilaian C. 4.1.3 Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi kota hingga akhir tahun 2011 masih cenderung melambat dari pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun terus bergerak naik dalam dua tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi kota juga menunjukkan fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan pondasi ekonomi Kota Langsa masih rawan dari berbagai gejolak dan goncangan ekonomi, baik dipicu secara internal maupun eksternal. Akhir tahun 2014, tercatat pertumbuhan ekonomi kota sebesar 4,43 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen namun lebih tinggi dari provinsi Aceh yang sebesar 4,13 persen. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi kota berkait erat dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Seperti, masih terbatasnya investasi swasta, minimnya anggaran yang diimplementasikan untuk sektor-sektor produktif, belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya ekonomi lokal, dan belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat dan terarah guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam jangka menengah ke depan. Kebijakan yang dapat mendorong minat para calon investor untuk menanamkan modalnya adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk dilaksanakan, disamping pula upaya keras mendorong meningkatkan kapasitas UMKM dan optimalisasi pendayagunaan pelabuhan Kuala Langsa dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perluasan penyerapan tenaga kerja. 4.1.4 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Kurun waktu 2012-2013, tingkat kemiskinan kota cenderung lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional, meskipun terlihat lebih rendah dari provinsi. Tahun 2013, angka persentase kemiskinan di kota mencapai 12,62 persen, sementara kemiskinan nasional sebesar 11,47 persen dan provinsi sebesar 17,60 persen. Masih rendahnya capaian BABIV - 3 4 pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir ikut menyebabkan terhambatnya pengurangan angka kemiskinan. Dalam jangka menengah ke depan, kebijakan dan implementasi pembangunan yang pro growth, pro job dan pro-poor akan sangat bermanfaat dan memberikan efek pengganda bagi kesinambungan pendapatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan komprehensif yang melibatkan antarSKPK. Dukungan anggaran dan implementasi program pembangunan pro growth, pro job dan pro-poor dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dinilai pula sangat strategis serta diharapkan intensitasnya terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Antara lain, mencakup penguatan program PNPM. mandiri perdesaan dan perkotaan, peningkatan alokasi dana gampong, bantuan kredit usaha kerja bagi pelaku UMKM, bantuan raskin, dan pemberdayaan sosial-ekonomi lainnya yang diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin secara bertahap dan berkelanjutan. 4.1.5 Rendahnya Produktivitas Koperasi dan UMKM Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan dan menempati posisi strategis dalam upaya mendorong perekonomian kota, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga kota. Berbagai program pembangunan yang digulirkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir diakui bahwa berdampak positif dalam upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sisi lain, koperasi dan UMKM masih pula dihadapkan berbagai permasalahan klasik yang belum teratasi secara tuntas sehingga memerlukan penanganan cepat dan berkelanjutan. Berbagai masalah tersebut telah menyebabkan rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM di kota. Permasalahan spesifik yang dihadapi koperasi dan UMKM mencakup terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, kurang kondusifnya iklim usaha, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, dan terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Kurang kondusifnya iklim usaha diantaranya terkait dengan lemahnya koordinasi lintas SKPK dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, persaingan usaha yang tidak sehat, dan pungutan sebagai BABIV - 4 sumber PAD yang memberatkan UMKM. Kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang lemah akibat manajemen pengelolaan koperasi kurang profesional, koperasi terbentuk tanpa didasari kepentingan ekonomi bersama, dan masih adanya pertentangan kepentingan dalam koperasi. Dampak dari beberapa hal tersebut, jumlah koperasi aktif di Kota Langsa pada tahun 2014 masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 9,88 persen. Pemberdayaan koperasi dan UMKM harus menjadi perhatian sungguh-sungguh mengingat kota termasuk pusat perdagangan barang dan jasa di wilayah timur provinsi. Bahkan, dalam jangka menengah ke depan kota harus menjadi sentral perdagangan barang dan jasa terbesar di wilayah utara-timur Aceh yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Kuala Langsa. Karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam periode 2012-2017 diharapkan memberikan kontribusi positif "dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas, dan memeratakan peningkatan pendapatan. 4.1.6 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pembangunan kota. Manusia sebagai human capital pembangunan tidak akan berfungsi optimal bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Kota telah mengalami kemajuan penting dalam peningkatan kualitas SDM yang diukur dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data BPS menunjukkan IPM kota sebesar 72,75 pada tahun 2012 (perhitungan metode baru). Angka IPM tersebut meningkat signifikan hingga mencapai 73,90 pada tahun 2014 dan termasuk dalam kategori menengah atas. Namun demikian, peningkatan IPM tersebut belum sepenuhnya berimplikasi signifikan dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Angka persentase kemiskinan kota mencapai 12,62 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 11,74 persen (kondisi tahun 2013). Dalam pengukuran IPM, pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama, selain pendapatan. Membaiknya kinerja pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas SDM yang BABIV - 5 tercermin dari IPM. Meskipun angka IPM kota terus meningkat, namun variabel pembentuk IPM belum mencapai angka maksimum. Tingkat taraf pendidikan penduduk masih rendah. Data BPS mengungkapkan angka rata-rata lama sekolah kota baru tercapai 10,47 tahun (kondisi tahun 2013), sementara angka maksimum 15 tahun (standar UNDP). Hal tersebut bermakna bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Langsa telah menamatkan pendidikan setingkat SMP dan belum menamatkan pendidikan SMA. Kondisi tersebut belum memadai dalam mengantisipasi persaingan global. Demikian pula dengan angka harapan hidup yang sebesar 68,79 tahun, sedangkan angka maksimum adalah 85 tahun (standar UNDP). Sejalan dengan perkembangan IPTEK, peningkatan kualitas SDM B merupakan prioritas yang harus dilaksanakan kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM, beberapa masalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang harus diatasi dalam lima tahun ke depan, mencakup : a) masih ditemui anak didik yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah dalam mengecap pendidikan: b) masih kurangnya tenaga pendidik (guru) pada mata pelajaran tertentu, c) distribusi tenaga pendidik yang berkualitas yang belum merata, d) belum meratanya distribusi sumberdaya kesehatan yang berkualitas, e) pelayanan kesehatan yang belum optimal, f) masih ditemuinya angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil, dan gj masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. 4.1.7 Belum Optimalnya Pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa. Kedudukan kota yang berada di wilayah pesisir timur provinsi dan dikelilingi Selat Malaka di bagian utara, memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong percepatan aktivitas perdagangan ekspor-impor dengan manca negara. Lebih lanjut, terbukanya peluang untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik antarwilayah pantai timur maupun dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sangat memungkinkan diwujudkan mengingat Kota Langsa memiliki pelabuhan Kuala Langsa. Selat Malaka yang mengelilingi kota di bagian utara merupakan peluang untuk pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan kekayaan laut. Potensi perikanan darat dan laut akan didayagunakan dan dikelola secara berkelanjutan (sustainable Pelabuhan Kuala Langsa termasuk pelabuhan regional yang dipersiapkan mmenjadi salah satu pintu masuk untuk pantai wilayah timur Aceh. Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan berfungsi sebagai feeder (pengumpan) bagi pelabuhan besar lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian provinsi pada umumnya dan mendorong percepatan pembangunan kota pada khususnya dengan memanfaatkan semua potensi SDM dan Sumber Daya Alam (SDA) di seluruh kawasan dan daerah hinterland. Untuk mendukung Pelabuhan Kuala Langsa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (engine growth) kota dibutuhkan sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai. Masih banyak fasilitas penunjang yang perlu dibenahi dan siapkan seperti pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tangki timbun CPO. Selain itu, tumpang tindihnya kebijakan pengelolaan pelabuhan yang belum sesuai amanat UUPA, turut pula menghambat lalulintas perdagangan ekspor-impor. Regulasi dan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan Kuala Langsa merupakan syarat utama. Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diharapkan dapat berimplikasi signifikan dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di pelabuhan Kuala Langsa yang sekaligus berdampak positif terhadap percepatan pembangunan kota. | 4.1.8 Terbatasnya Investasi dan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus mencapai visi jangka menengah kota dibutuhkan penanaman modal (investasi) yang cukup. Investasi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan, baik bersumber dari dana masyarakat dan dunia usaha, maupun investor asing dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal tersebut merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan kebijakan investasi di kota dan pengaturan pajak. BABIV - 7 Kondisi keuangan daerah masih didominasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan non pajak) dalam mendorong kinerja pembangunan kota. Implikasinya, tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan cukup besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan berperan penting dalam pendanaan pembangunan masih belum optimal. Salah satunya, adalah belum lengkapnya data tentang objek pajak dan retribusi daerah yang akurat. Data potensi PAD sangat berperan penting dalam penentuan target setiap tahun. Data potensi PAD juga sangat diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD serta pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel. Selama ini, dampak dari masih rendahnya PAD terhadap belanja adalah rendahnya tingkat kemandirian daerah. Selain itu, belum memadainya sarana pendukung bagi instansi pengelola PAD dan terbatasnya aparatur yang turut mengelola pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak optimal. Dengan demikian, hasil penerimaan yang dicapai pun masih relatif rendah atau tidak mencapai target yang telah direncanakan. Lemahnya penegakan hukum atau sanksi bagi wajib pajak juga mempengaruhi kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Meskipun Pemerintah Kota telah menetapkan ganun-ganun yang mengatur PAD termasuk sanksinya, namun akibat lemahnya penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi tersebut berdampak terhadap wajib pajak semakin leluasa untuk tidak membayar pajak. Perkembangan aktivitas ekonomi di sisi lain, masih sangat bergantung dari pengeluaran (belanja) Pemerintah Kota. Sementara peran dunia usaha/swasta masih relatif kecil dalam mendorong percepatan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah bersumber dari PAD merupakan keharusan dan dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan berbagai sumber PAD dapat dilakukan pada tingkatan kebijakan dan administrasi. Upaya peningkatan PAD dengan kebijakan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi jenis pungutan retribusi daerah serta memperbaiki administrasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur koleksi melalui perbaikan basis BABIV -8 data, penghitungan potensi penerimaan, mekanisme penagihan, dan lain sebagainya' yang ditujukan untuk intensifikasi pungutan pajak dan retribusi. Selanjutnya, strategi intensifikasi diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pemungutan penerimaan potensi objek-objek PAD yang sudah berjalan fon-going) yang didukung dengan penyempurnaan atau ganun-ganun yang telah ada, pemantapan sumberdaya pemungut, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan objek-objek PAD yang sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku disertai dengan ganun, dan optimalisasi potensi-potensi sumberdaya ekonomi berbasis sektor unggulan. Penyempurnaan administrasi perpajakan perlu dilakukan melalui e-pajak daerah. 4.2 Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan kota. Berdasarkan permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika secara nasional dan regional, dengan menggunakan analisis SWOT maka dirangkum isu-isu strategis selama periode 2012-2017. 4.2.1 Analisis SWOT A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). I. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a.Kekuatan
1. 1.Penduduk mayoritas beragama Islam:
2. 2.Keinginan reformasi birokrasi pemerintahan tergolong tinggi, BABIV 4 i
3. 3.Letak strategis kota, . Adanya pelabuhan Kuala Langsa untuk jalur penyebarangan dan ' perdagangan, Kemudahan akses media komunikasi dan informasi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong tinggi: Banyaknya lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial: 0 NO Adanya jaringan kerjasama antar daerah, LSM, dan perguruan tinggi:
4. 9.Tingginya potensi perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata)
5. 10.Daya beli masyarakat terus meningkat:
6. 11.Tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan,
7. 12.Memiliki Keanekaragaman sosial dan budaya:
8. 13.Aparatur gampong berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong dan tugas sosial kemasyarakatan:
9. 14.Tingginya keinginan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban serta keberlanjutan perdamaian.
b.Kelemahan ' Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal:
1. 2.Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal,
2. 3.Tata ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan belum tertata dengan baik: Sarana dan prasarana pelabuhan masih belum memadai:
3. 5.Ketersediaan dan validitas data indikator pembangunan masih rendah, Pelayanan pendidikan berkualitas belum merata, Pelayanan dasar publik belum optimal:
4. 9.Kemampuan sumber pendanaan/finansial Pemerintah Kota masih sangat terbatas,
5. 10.Penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari belum tertata dengan baik:
6. 11.Kualitas sumber daya manusia masih rendah,
7. 12.Tingkat pengangguran masih tinggi:
8. 13.Pemasaran produk lokal masih lemah: 7. 8.
9. 14.Tingkat kemiskinan masih tinggi:
10. 15.Kapasitas Pemerintah Gampong masih rendah:
11. 16.Kerentanan keberlanjutan perdamaian.
12. 1.Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
a.Peluang
1. 1.Terdapat ganun tentang pelaksanaan Syariat Islam:
2. 2.Reformasi di bidang politik dan birokrasi pemerintah:
3. 3.Adanya sumber dana pembangunan yang bersumber dari TDBH Migas dan Otsus:
4. 4.Perdagangan dan investasi dengan pihak dalam dan luar negeri:
5. 5.Pengembangan dan pemanfaatan Iptek:
6. 6.Kemudahan akses pasar internasional,
7. 7.Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan dasar publik:
8. 9.Adanya kerjasama antar daerah: :
9. 9.Pengembangan ekonomi kecil dan menengah berbasis syariah,
10. 10.Tingginya tuntutan masyarakat terhadap stabilitas keamanan.
b.Ancaman 1. ND OPD » Maraknya penyakit masyarakat: Migrasi penduduk sulit dikendalikan: Inkonsistensi kebijakan pembangunan, Globalisasi ekonomi dan informasi: Dampak globalisasi terhadap sosial dan budaya, Persaingan pelayanan masyarakat antar daerah: Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat hukum/ birokrasi masih rendah:
1. 8.Wilayah rawan bencana:
2. 9.Instabilitas keamanan 4.2.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012-2017 Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis pembangunan kota selama lima tahun ke depan (2012-2017) adalah sebagai berikut: 1. 2. Penegakan dan implementasi Syariat Islam belum optimal: Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum maksimal, BAB IV-1i 10. Belum tertatanya ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib, bersih, indah, menarik, dan nyaman: | Pelayanan pendidikan berkualitas belum inerata, Belum optimalnya pelayanan publik: Rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur kota dan wilayah: Rendahnya produktivitas UKM dan belum berkembangnya sentra- sentra ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, serta masih tingginya tingkat kemiskinan: Belum optimalnya penataan permukiman masyarakat dan lingkungan hidup yang serasi dan lestari, Masih rendahnya kapasitas Pemerintah Gampong dan pembinaan masyarakat: dan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kerentanan keberlanjutan perdamaian. Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi dan misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih melalui Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan menjadi dasar visi dan misi pembangunan kota periode 2012-
3. 2017.Atas dasar tersebut, dengan mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Kota menetapkan visi pembangunan kota tahun 2012-2017 sebagai berikut : “ Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berperadaban dan Islami? . Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut : Kota Berperadaban bermakna sebagai sebuah kota yang memiliki jati diri, harga diri, berbudaya, dan mandiri dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Kota Langsa, berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ekonomi lokal yang tangguh, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sementara itu, Kota yang islami memiliki arti sebuah kota yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertagwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antarummat beragama. 1) Terciptanya keberlanjutan perdamaian di Aceh secara keseluruhan termasuk di Kota Langsa, selama terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, 2) Kestabilan makro ekonomi serta kondusifnya kondisi sosial dan politik secara nasional: 3) Tersedianya anggaran pembangunan daerah yang memadai setiap tahun serta difokuskan pada program pembangunan prioritas: dan 4) Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat Kota Langsa, termasuk jajaran eksekutif dan legislatif, maupun kalangan dunia usaha (swasta). 5.2 Misi Misi adalah kondisi ideal yang harus diciptakan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terealisir menjadi kenyataan dalam lima tahun ke depan. Misi juga berupa panggilan tugas sesuai fungsi masing- masing untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi sampai waktu yang telah disepakati bersama. Sejalan dengan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilukada kota tahun 2012, ditetapkan beberapa misi pembangunan dalam jangka menengah ke depan sebagai berikut :
4. 1.Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaftah:
5. 2.Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel:
6. 3.Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman): |
7. 4.Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah:
8. 5.Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas:
9. 6.Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan pengembangan kota dan wilayah: 7. Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan:
10. 98.Mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan menata lingkungan hidup yang serasi dan lestari:
11. 9.Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat: dan
12. 10.Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 5.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan Kota Langsa selama 2012-2017 ditetapkan berdasarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan yang telah diuraikan . sebelumnya. Selanjutnya, sasaran pembangunan Kota Langsa ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara rinci diuraikan pada tabel berikut. Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB V -3 Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berheradaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Misi 1: Menegakkan dan menjalankan Melaksanakan Syariat Islam Berkurangnya kegiatan-kegiatan Syariat Islam secara kaffah secara kaffah dalam setiap asusila dan amoral lainnya yang aspek kehidupan tidak sesuai dengan ajaran Islam bermasyarakat Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalara pemberdayaan ummat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang Mewujudkan penyelenggaraan | Meningkatnya penyelenggaraan bersih dan berwibawa, amanah, pemerintahan yang pemerintahan yang berkualitas, demokratis, berkeadilan, berkualitas, bersih dan amanah, bersih, dan berwibawa transparan, dan akuntabel berwibawa (good governance) (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta indeks kepuasan masyarakat) Meningkatnya aparatur yang beretos kerja tinggi, profesional, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan keuangan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional (perolehan WTP) y Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD): Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi) Misi 3: : Mewujudkan penataan ruang kota serta pusat-pusat pasar dan perdagangan yang tertib dan BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman): Menciptakan tata ruang kota serta pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman): Meningkatnya pembangunan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) Misi 4: Mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan serta ketahanan budaya daerah, Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kota Langsa yang berkualitas dan berdaya saing serta menguatkan Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi ketahanan budaya daerah 11,07 tahun) guna mendorong percepatan pembangunan, Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV dari 71,16 S5 menjadi 90,79Y6) Berkembangnya budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah Misi 5: Mewujudkan pelayanan publik Meningkatkan kualitas Meningkatnya pelayanan yang berkualitas pelayanan publik untuk kesehatan berkualitas dan mewujudkan Kota Langsa terjangkau (angka harapan hidup yang berperadaban, 68,75 tahun menjadi 68,38 tahun) Meningkatnya pelayanan administrasi publik yang baik dan cepat (pengurusan izin 7 hari) Misi 6: Mewujudkan pembangunan Meningkatkan kualitas Meningkatnya pembangunan infrastruktur berkualitas guna pembangunan infrastruktur infrastruktur pelayanan publik mendorong percepatan guna mendorong percepatan | perkotaan dan wilayah yang pengembangan kota dan wilayah, pengembangan Kota dan berkualitas, wilayah, Meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa yang memadai dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor dan impor, BAB V-4 y BAB V-5 Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Meningkatnya distribusi air bersih yang memadai dalam upaya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat Meningkatnya pelayanan jasa transportasi yang efisien, ekonomis, dan aman. Misi 7 : Mendorong peningkatan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, Menguatkan kapasitas UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal, Meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota, Meningkatnya kapasitas produksi perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan berbasis sumberdaya lokal dan mendukung pengembangan perdagangan ekspor, Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,75 persen menjadi 4,87 persen) Menurunnya tingkat kemiskinan (13,93 persen menjadi 10,62 persen) Misi 8: Mewujudkan permukiman Menciptakan permukiman Meningkatnya lingkungan masyarakat yang layak huni dan masyarakat layak huni dan permukiman yang berkualitas menata lingkungan hidup yang penataan lingkungan yang dalam upaya menciptakan kota serasi dan lestari, serasi dan harmonis tanpa permukiman kumuh Meningkatnya kualitas kinerja cakupan pelayanan limbah, dan persampahan (penanganan sampah 14 persen menjadi 75 persen) Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Misi 9 : Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguman dan pembinaan masyarakat Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 63,38 persen) Misi 10: Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keberlanjutan perdamaian sesuai Undang- uridang Pemerintahan Aceh (UUPA) Menciptakan keamanan dan ketertiban serta keterlibatan masyarakat dalam rangka keberlanjutan perdamaian sesuai dengan Undang- undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Meningkatnya kondisi daerah yang aman dan kondusif serta keberlanjutan perdamaian Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat BAB V - 6 AL Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya “untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah kota. 6.1.1 Kekuatan - Peluang (S-O)
13. 1.Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan bermasyarakat:
14. 2.Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan sistem kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance),
15. 3.Peningkatan kualitas infrastruktur, meliputi jalan, jembatan, drainase, tanggul, listrik, transportasi, ICT, internet dalam mendukung percepatan pengembangan kota dan wilayah:
16. 4.Penataan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, efektif, integratif, produktif, dan berkelanjutan sesuai RTRW Kota Langsa, BAB VI-1B 10. 11. 12. 13. 10. . Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan Kuala Langsa dalam5. rangka mendorong aktivitas perdagangan ekspor-impor, . Penyediaan pusat data dan informasi secara terpadu, integratif, dan6. berbasis e-planning (e-klik): Pemerataan layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan SPM7. Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, . Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan8. menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan: . Peningkatanperan aktif kelompok masyarakat/dunia usaha9. (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan, Penguatan kerjasama dan kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi UMKM, serta percepatan perdagangan ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa: Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing: Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan aman, Peningkatan iklim usaha yang kondusif, pemberian kemudahan prosedur investasi dan perizinan bagi investor lokal, luar daerah dan Tuar negeri guna mendorong peningkatan investasi dan aktivitas bisnis, Pelestarian budaya daerah dan kearifan lokal. 6.1.2 Kekuatan - Ancaman (S-T)
17. 1.Peningkatan sosialisasi dan penguatan pelaksanaan ganun-ganun Syariat Islam, . Penguatan kapasitas wilayatul hisbah dan lembaga sosial 2. keagamaan dalam mengawasi dan menyahuti dinamika dalam kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami: . Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana, 3. peningkatan kualitas data, dan penerapan teknologi komunikasi dan guna menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas: 11. . Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang 4, berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi: Perluasan layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan5. berkualitas, . Peningkatan sosialisasi dan peran aktif kelompok 6. masyarakat/dunia usaha (swasta) untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan: . Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan (RSU, 7. Puskesmas, dan jaringannya): Pemberantasan praktik KKN dan penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan dan perundangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mendorong 8. penumbuhan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah: . Peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya 9. produktif guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah: Pembangunan kawasan perkotaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana: Penguatan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kerjasama yang intensif aparat penegak hukum dengan seluruh komponen masyarakat guna menangkal setiap ancaman keamanan dan ketertiban. 6.1.3 Kelemahan — Peluang (W-O)
18. 1.Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan Kuala Langsa, . Pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga validitas data 2. indikator pembangunan, . Pemerataan pendidikan melalui perluasan akses pendidikan bagi 3. masyarakat: . Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis/sumber daya 4. manusia (SDM) bidang kesehatan: . Peningkatan kerjasama pembangunan dengan berbagai elemen 5. masyarakat: Pembangunan permukiman masyarakat berdasarkan rencana tata ruang wilayah: | 6.
19. 7.Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran:
20. 8.Penguatan peran Mukim dan aparatur Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan. 6.2 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perabangunan Kota Langsa Rumusan strategi pembangunan Kota Langsa diperoleh dari analisa SWOT dan diselaraskan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil. Walikota terpilih. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Langsa 2012-2017 dijabarkan sebagai berikut: BABVI - 4 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menegakkan dan menjalankan Syariat Islam secara kaffah Melaksanakan Syariat Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat Berkurangnya kegiatan- kegiatan asusila dan amoral lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Peningkatan syiar Islam dan kegiatan keagamaan dalam upaya penguatan akidah dan pemberantasan pelanggaran Syariat Islam Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap kehidupan, baik di rumah tangga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pemerintahan Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan ummat dan pengayom dalam Penguatan fungsi dan peran ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang Melibatkan ulama dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan yang kehidupan keagamaan berkenaan dengan berkenaan dengan keagamaan dan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan Misi 2: Mewujudkan Mewujudkan penyelenggaraan | Meningkatnya Peningkatan Mengoptimalkan pemerintahan yang bersih | pemerintahan yang penyelenggaraan profesionalisme, profesionalisme, dan berwibawa, amanah, berkualitas, bersih dan pemerintahan yang akuntabilitas, dan sistem akuntabilitas, dan demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel berwibawa (good governance) berkualitas, amanah, bersih, dan berwibawa (LKIP Pemerintah Kota Langsa dari C menjadi B, serta indeks kepuasan masyarakat) kerja instansi dan aparat pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) sistem kerja instansi dan aparatur pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa Meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah (kemampuan keuangan daerah dari rendah menjadi tinggi) Peningkatan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan dengan memperhatikan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk melakukan intensifikasi PAD sesuai ganun dan perundangan Misi 3: 3 £ bencana sesuai RTRW Kota Langsa Meningkatnya pengembangan pusat pasar dan perdagangan yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) Penataan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) Mengembangkan pusat pasar dan perdagangan di Kota Langsa yang BERIMAN (bersih, indah, menarik, dan nyaman) guna mendorong aktivitas perdagangan dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Misi 4: Mewujudkan kualitas dan | Meningkatkan sumber daya Meningkatnya kualitas Peningkatan kualitas Meningkatkan kualitas pemerataan pelayanan manusia (SDM) Kota Langsa dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pendidikan serta yang berkualitas dan berdaya j pelayanan pendidikan pendidikan sesuai SPM menengah sesuai ketahanan budaya daerah: saing serta menguaikan ketahanan budaya daerah guna mendorong percepatan pembangunan: (rata-rata lama sekolah dari 10,43 tahun menjadi 11,51 tahun) pendidikan dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan & BABVI ata Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualifikasi dan kompotensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas (persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV dari 71,16 Yo menjadi 90,79Y4) Berkembangnya budaya Pelestarian budaya daerah Menumbuhkembangkan daerah dan kearifan lokal | dan kearifan lokal dalam nilai-nilai budaya yang mendukung mendorong penguatan daerah termasuk pembangunan daerah ketahanan budaya daerah pengembangan sikap dan mendukung kritis terhadap nilai- pencapaian Kota Langsa nilai budaya dan pola berperadaban perilaku yang tidak sesuai dengan norma, adat-istiadat, dan budaya leluhur daerah gimna menyju kemajuan, kemandirian dan ketahanan budaya daerah yang mendukung pembangunan daerah dan Syariat Islam Misi 5: Mewujudkan Meningkatkan kualitas Meningkatnya Percepatan revitalisasi dan | Melakukan percepatan pembangunan pembangunan infrastruktur pembangunan relokasi BLUD RSUD revitalisasi dan relokasi infrastruktur berkualitas guna mendorong percepatan | infrastruktur pelayanan Langsa dalam upaya BLUD RSUD Langsa guna mendorong pengembangan Kota dan publik perkotaan dan meningkatkan pelayanan sebagai salah satu percepatan pengembangan | wilayah, wilayah yang berkualitas: | kesehatan berkualitas rumah sakit regional kota dan wilayah, wilayah timur Aceh Meningkatnya sarana Pengembangan Pelabuhan Meningkatkan kualitas dan prasarana pelabuhan | Kuala Langsa infrastruktur Peiabuhan Kuala Langsa yang Kuala Langsa dalam memadai dalam rangka mendorong mendukung aktivitas aktivitas perdagangan perdagangan ekspor dan ekspor-impor impor, & Mendorong peningkatan Menguatkan kapasitas UMKM | Meningkatnya kapasitas Peningkatan akses koperasi | Mendorong dan UMKM dan membangun sentra-sentra ekonomi yang berbasis ekoncmi kerakyatan, dan membangun ekonomi kerakyatan berlandaskan potensi sumber daya ekonomi lokal, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi kota: dan UMKM terhadap sumber daya produktif (permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran) guna mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM ar BAB VI - 11 Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kapasitas Pembinaan dan Memberdayakan, produksi perikanan pendampingan nelayan membina, dan dalam upaya guna meningkatkan melakukan meningkatkan kesinambungan pendampingan nelayan - kesejahteraan pendapatan secara berkelanjutan masyarakat nelayan, guna meningkatkan kesinambungan pendapatan (income generating) masyarakat nelayan Meningkatnya Pengembangan sentra- Mempercepat produktivitas komoditas sentra industri potensial pembangunan sentra- unggulan perkebunan sesuai potensi sumberdaya | sentra industri berbasis sumberdaya ekonomi lokal (pertanian, potensial sesuai potensi lokal dan mendukung perikanan dan perkebunan) | sumberdaya ekonomi pengembangan lokal (pertanian, perdagangan ekspor, perikanan dan perkebunan) termasuk Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan Meningkatnya kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung kebutuhan pangan B BAB VI - 12 4 Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Peningkatan pertumbuhan | Mendorong pertumbuhan ekonomi ekonomi Kota Langsa dan berkembangnya (4,75 persen menjadi pendapatan perkapita investasi swasta serta 4,87 persen) masyarakat menyelesaikan infrastruktur pendukung ekonomi sesuai dengan potensi Menurunny a tingkat sumber daya ekonomikemiskinan (13,93 persen lokal menjadi 10,62 persen) Misi 8: . Mewujudkan permukiman | Menciptakan permukiman Meningkatnya Penyediaan sarana dan Meningkatkan masyarakat yang layak masyarakat layak huni dan lingkungan permukiman | prasarana permukiman ketersediaan sarana huni dan menata penataan lingkungan yang yang berkualitas dalam masyarakat yang dan prasarana lingkungan hidup yang serasi dan harmonis upaya menciptakan kota | berkualitas permukiman serasi dan lestari, tanpa permukiman masyarakat yang kumuh berkualitas Meningkatnya kualitas Peningkatan lingkungan Melaksanakan gerakan kinerja cakupan permukiman yang sehat hidup bersih dan sehat pelayanan limbah, dan dan nyaman dengan melibatkan persampahan masyarakat secara aktif (penanganan sampah 14 persen menjadi 75 persen) Misi 9: Menguatkan kapasitas pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintah gampong yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Menguatnya kapasitas dan tata kelola kepemerintahan gampong yang baik dalam pelaksanaan pembangunan Penguatan peran pemerintahan gampong, pemuda dan perempuan dalam tugas-tugas sosial kemasyarakatan Mengoptimalkan peran Mukim dan aparat Gampong (termasuk tuha peuet, tuha lapan), pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong BAB VI - 13 Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan dan tugas-tugas sosial kemasyarakatan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 67,51 persen menjadi 69,78 persen) Misi 10: Mewujudkan keamanan Menciptakan keamanan dan Meningkatnya kondisi Penguatan sistem Membangun dan ketertiban serta ketertiban serta keterlibatan daerah yang aman dan keamanan dan ketertiban kepercayaan (trust keberlanjutan perdamaian | masyarakat dalam rangka kondusif serta lingkungan serta building) seluruh sesuai Undang-undang keberlanjutan perdamaian keberlanjutan keberlanjutan perdamaian | komponen masyarakat Pemerintahan Aceh sesuai dengan Undang- perdamaian melalui kerjasama yang dan stakeholders guna (UUPA) undang Pemerintahan Aceh intensif aparat penegak mendorong (UUPA) hukum dengan seluruh keberlanjutan komponen masyarakat perdamaian dan guna menangkal setiap percepatan ancaman keamanan dan pembangunan daerah ketertiban di daerah 3 Y BAB VI - 14 Visi : Mewujudkan Langsa Menjadi Kota Berberadaban dan Islami Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya kualitas Peningkatan peran aktif Meningkatkan kualitas demokrasi dan politik politik masyarakat melalui | pendidikan politik menuju masyarakat yang | partai lokal/orsospol/ LSM masyarakat dan berkeadilan, tertib, aman | secara demokratis, mendorong tumbuhnya dan bermartabat menghormati keberagaman aspirasi, dan menjurjung tinggi supremasi hukum serta bermanfaat dalam menunjang pembangunan daerah demokrasi serta .. — menghargai hak azasi manusia (HAM) Kebijakan juga merupakan bentuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan pembangunan kota dalam jangka menengah ke depan tentunya tidak terlepas dari penilaian keterkaitan antara visi dan misi pembangunan kota dengan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan yang disusun juga menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan dan sasaran maupun visi dan misi pembangunan kota, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing kota melalui pemerintahan yang bersih dan berwibawa, guna Mewujudkan Langsa Merjadi Kota yang Berperadaban dan Islami. Kebijakan umum Pemerintah Kota dalam pembangunan jangka menengah ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi segenap perangkat daerah dalam merumuskan program sektoral maupun program lintas sektoral, sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi keberadaannya. Dengan" memperhatikan visi dan misi pembangunan kota serta mencermati gambaran umum potensi kota, maka Pemerintah Kota memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan umum dan program pembangunan. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Langsa tahun 2012 — 2017 adalah sebagai berikut: Media Massa Parlementaria Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengkajian dan Perumusan Aplikasi - 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Penelitian Bidang Informasi | Perangkat Lunak dan Komunikasi Program fasilitasi Meningkatnya Kapasitas - 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Peningkatan SDM bidang SDM Aparatur komunikasi dan informasi Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi Berita, Iklan - 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Irformatika Informasi Dengan Mas dan Parlementaria Media Program Pengembangan Pengelolaan dan - 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Infermatika Data/Informasi/Statisik Pengembangan Data dan Daerah Informasi Statistik Daerah Program Penyelenggaraan Dukungan - 12 Bulan Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi Persandian Penyelenggaraan Komunikasi Persandian Program Kerjasama Verifikasi Realisasi Fisik, 1 Dokumen 1 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Keuangan terhadap Program dan Kegiatan Daerah Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penyelesaian Masalah Perbatasan Daeran 3 Desa/Gampong, - 26 Desa/Gampong, 1 Dokumen Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah B BAB VII - 4 Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan » Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Perencanaan Persentase Rumah 31,16Y6 33,9Y0 Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Kota-Kota Tangga Yang Memiliki Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Menengah dan Besar Akses Air Minum Perumahan Rakyat Program Perencanaan Ketersediaan Dokumen Ada Ada Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Perencanaan Daerah: Sekretariat Daerah Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Oanun/Perwal Program Perencanaan Dokumen Koordinasi 1 Dokumen, 12 6 Dokumen, 36 Bulan | Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Bulan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat Ekonomi, Dukungan Operasional Pelaksanaan PNPM/P2KP Program Perencanaan Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 5 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Perencanaan Daerah Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Kajian Penelitian Fasilitasi Penelitian, - 1 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah | Pengembangan, Inovasi Daerah dan Teknclogi Program Peningkatan Fasilitasi Penelitian, - 1 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Analisis Penelitian Dan Pengembangan, Inovasi Daerah Pengembangan Daerah dan Teknologi Program Perbaikan Sistem Pengelolaan Arsip Secara 2,56Y0 2,56Y0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Administrasi Kearsipan Baku Program Penyelamatan dan | Pengelolaan Arsip Secara 2,56Y6 2,5606 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pelestarian Dokumen/Arsip | Baku Daerah Pengelolaan Arsip Secara 2,56Y9 2,56Y0 Dinas Perpustakaan dan KearsipanProgram Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Baku Program PembangunanPrioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Peningkatan Meningkatnya Sistem 10076, € 10096, B Sekretariat Daerah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian Kinerja | Kinerja dan Keuangan, dan Keuangan Meningkatnya Penilaian LKIP Pemerintah Kota Langsa Program Peningkatan Ran-Oanun yang dibahas 12 Ran-Oanun 55 Ran-Oanun Sekretariat DPRK Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Meningkatnya Pelayanan 452 Kali 2.260 Kali Sekretariat DPRK Pelayanan Kedinasan Kedinasan Kepala Kepala Daerah/Wakil Daerah/Wakil Kepala Kepala Daerah Daerah Program Peningkatan dan Meningkatnya Penilaian WTP, 12 Bulan WTP, 48 Bulan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Daerah: Evaluasi Percepatan Realisasi Sekretariat Daerah Anggaran Program Peningkatan Evaluasi Permasalahan 2 Dokumen, 12 8 Dokumen, 60 Bulan, | Sekretariat Daerah, Inspektorat Sistem Pengawasan Pembangunan dan Bulan, 0: WTP 12 Bulan: WTP Internal dan Pengendalian Penggunaan dana Pelaksanaan Kebijakan Tanggap Darurat, Aksi KDH Pengawasan Penyaluran dan Monitroing Kebijakan Subsidi Pemerintah, Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan, Meningkatnya Penilaian Keuangan Daerah Program Peningkatan Meningkatnya 8 Kali 40 Kali Inspektorat Profesionalisme Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa dan Pengawasan Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan 12 Bulan, 100 48 Bulan, 300 Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Penyempurnaan Kebijakan | Kebijakan Sistem dan . Proposal, - Proposal, XII Triwulan | Perencanaan Pembangunan Daerah: Sistem dan Prosedur Pengawasan Prosedur Pengawasan, Evaluasi Proposal Usulan Masyarakat, Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat BAB VII - 5 tx BAB VII - 6 Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan : Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pelaksanaan Koordinasi - 12 Bulan Seluruh Kecamatan Unsur Kewilayahan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Pemerintahan Kecamatan - Updating IUJK dan 12 Bulan 60 Bulan Sekretariat DaerahProgram Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Sekretariat Daerah, Sekretariat MajelisProgram Peningkatan Meningkatnya Kerjasama 12 Bulan, 0 Orang 60 Bulan, 100 Orang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Permusyawaratan Ulama Pemerintah Daerah Publik, Pelaksanaan MUSDA MPU Program Penataan Penyusunan produk 536 Produk 4.278 Produk Hukum, | Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK Peraturan Perundang- hukum daerah, Jumlah Hukum, 10 Judul 60 Judul Undangan Pengesahan Judul Ran- Oanun Program Pendidikan Dukungan Tugas Belajar, | 35 Orang, 65 Orang 190 Orang, 65 Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kedinasan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sekretariat SDM Aparatur Daerah Program Pembinaan dan Meningkatnya Karir 1.000 Orang, 2 1.100 Orang, 24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Pengerabangan Aparatur Aparatur, Evaluasi Dokumen Dokumen Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jabatan dan Organisasi Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Korps - 12 Bulan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Pengembangan Korps Profesi Aparatur Sipil Profesi Aparatur Sipil Negara Negara PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG KOTA Mengembangkan ruang Program Pembangunan Panjang Jalan Kota 80Yo 89Yo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan kota dan wilayah yang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Rakyat aman, nyaman, efektif, Program Pembangunan Panjang Seluruh 55Y6 75Y6 Dinas Pekerjaan Umum, Dinas integratif, produktif, dan | Saluran Drainase/Gorong- | Drainase Primer Lingkungan Hidup berkelanjutan sesuai Gorong: RIRW Kota Langsa Program Pembangunan Pelaksanaan 7 Unit 8 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Rakyat Talud/Turap/Bronjong : Program Persentase Panjang Jalan 8044 89Ya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rehabilitasi /Pemeliharaan Kota Dalam Kondisi Baik Rakyat Jalan dan Jembatan - BAB VII - 7 Program PembangunanPrioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Rehabilitasi Persentase - 90Yo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemeliharaan Talud/ Talud/Bronjong Dalam Rakyat Bronjong Kondisi Baik Program Pembangunan Informasi Data Base 1 Dokumen 1 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sistem Informasi/Data Jalan dan Jembatan Rakyat Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 1 Unit 11 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sarana dan Prasarana Prasarana Rakyat Kebinamargaan Kebinamargaan Program Pengendalian Meningkatnya Kualitas 3 Kegiatan 6 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Banjir DAS Rakyat Program Pembangunan Meningkatnya 750 meter 5.865 meter Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Infrastruktur Perdesaan Infrastruktur Jalan Rakyat Perdesaan Program Perencanaan Tata | Ketersediaan RDTRK, 1 Dokumen 9 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang RTRK dan RTBL, Rakyat, Badan Perencanaan Ketersediaan Dokumen Pembangunan Daerah Perencanaan Minapolitan Program Pemanfaatan Meningkatnya Kepatuhan 5 Kecamatan 5 Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang Pemanfaatan Ruang Rakyat Program Pengendalian Kesesuaian Pemanfaatan 5 Kecamatan, 1 5 Kecamatan: 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemanfaatan Ruang Ruang Terhadap RTRW, Dokumen Dokumen Rakyat, Badan Perencanaan Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Daerah Program Pembangunan Beban amuanguman/ Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Penataan Sertifikasi Tanah 8 Sertifikat 28 Sertifikat Dinas Pertanahan, Sekretariat Daerah: Penguasaan, Pemilikan, Kepemilikan Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Penggunaan dan Daerah Dinas Kesehatan: Rumah Sakit Umum Pemanfaatan Tanah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika: Dinas Lingkungan Hidup: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pembangunan Proses Dokumentasi - 12 Bulan Dinas Pertanahan Sistem Pendaftaran Tanah Kepemilikan Tanah Program Pengembangan Jumlah dokumen - 1 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan pengembangan wilayah Daerah Cepat Tumbuh strategis . Membangunjaringan air | Program Pengembangan Banyaknya Pelanggan Air 10.506 Pelanggan 12.796 Pelanggan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan bersih yang integral dan dan Pengelolaan Jaringan Bersih Rakyat terpadu dalam upaya Irigasi, Rawa dan Jaringan meningkatkan Pengairan Lainnya pemerataan distribusi air bersih bagi masyarakat Program Pengembangan, Meningkatnya - 5040 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan mendukung Pengelolaan, dan Ketersediaan Cadangan Rakyat percepatan pencapaian Konservasi Sungai, danau Air Bagi Petani tujuan pembangunan dan Sumber Daya Air milenium (Millenium Lainnya Develorment : Goals/MDGs) Program Perencanaan Persentase Rumah 31,16Y6 33,90Y4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pengembangan Kota-Kota - | Tangga yang Memiliki Rakyat Menengah dan Besar Akses Air Minum BAB VII -8 BAB VII -9 Ae Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan . Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pengembangan Ketersedian Pengelolaan - 1 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kinerja Pengelolaan Air Air Limbah Rakyat Minum dan Air Limbah Meningkatkan kualitas Program Pembangunan Cakupan Pelaksanaan 1 Pelabuhan Laut, 1 1 Pelabuhan Laut, 1 Dinas Perhubungan pelayanan transportasi Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan Terminal Bis Terminal Bis yang efektif dan efisien Perhubungan Laut/Udara/Terminal Bis yang menghubungkan antargampong dan Prograra Rehabilitasi dan Menurunnya Angka 77 LAKA 48 LAKA Dinas Perhubungan antarwilayah Pemeliharaan Prasarana Kecelakaan Lalu Lintas dan Fasilitas LLAJ Pogram Peningkatan Jumlah Kenderaan yang 890 Unit 1.080 Unit Dinas Perhubungan Pelayanan Angkutan Telah Diuji Program Pengendalian dan | Menurunnya Angka 77 LAKA 48 LAKA Dinas Perhubungan Pengamanan Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas Program Peningkatan Jumlah Kenderaan Yang 890 Unit 1.080 Unit Dinas Perhubungan Kelayakan pengoperasian Telah Diuji kendaraan Bermotor Meningkatkan kualitas Program pembangunan Jumlah Pelabuhan 1 Pelabuhan Laut, 1 1 Pelabuhan Laut, 1 Dinas Perhubungan infrastruktur Pelabuhan sarana dan prasarana Laut/Udara/Terminal Bis Terminal Bis Terminal Bis Kuala Langsa dalam perhubungan rangka mendorong aktivitas perdagangan exspor-impor PENDIDIKAN Cakupan Pelaksanaan 41,41Y6 57,95Yo Dinas Pendidikan dan KebudayaanMeningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional, melalui pemerataan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Angka Kelulusan (AL) 99,0976: 86,17Y6 10026, 100Y6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Dasar Sembilan | SD/MI, Angka Kelulusan Tahun (AL) SMP/MTs Program Pendidikan Angka Kelulusan (AL) 98,40Yo 99,75Yo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menengah SMA/MA/SMK Program Pendidikan Non Angka Melek Huruf 99,31Y6 99,56Yo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Formal Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama BAB VII - 10 Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pendidikan Luar Meningkatnya Pelayanan 85Yo 86Yo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biasa Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu | Jumlah Pendidik yang 71,16Yo 90,79Y6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pendidik dan Tenaga Memenuhi Kualifikasi Kependidikan S1/D4 Program Pengembangan Jumlah pengunjung 7.728 Kunjungan 16.721 Kunjungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Budaya Baca dan perpustakaan per tahun Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan Bidang T5Yo -: 75Yo 95Yos 95Ya, 80Ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat DaerahPendidikan Program Peningkatan Peran | Kemitraan Majelis - 12 Bulan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Serta Majelis Pendidikan Pendidikan Daerah Daerah PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS Meningkatkan cakupan Program Obat dan Ketersediaan Bujfer Stock 20Yo, 30Yo 30Yo, 30Ya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum layanan kesehatan Perbekalan Kesehatan Obat: Penyediaan Obat Daerah berkualitas yang merata dan Perbekalan sesuai SPM Kesehatan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perbaikan Gizi BALITA 477 Orang 1.761 Orang Dinas Kesehatan Masyarakat dan BUMIL KEK Program Pengawasan Obat | Pengawasan Jajanan - 5 Kecamatan Dinas Kesehatan dan Makanan Sekolah Program Promosi Meningkatnya - 5 Kecamatan Dinas Kesehatan Kesehatan dan Pengetahuan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat | Tentang Pola Hidup Sehat Program Perbaikan Gizi Pembinaan Gizi - 5 Kecamatan Dinas Kesehatan Masyarakat Masyarakat Program Pengembangan Sadar Hidup Sehat - 5 Kecamatan Dinas Kesehatan Lingkungan Sehat Cakupan Pelaksanaan 5 Puskesmas 5 Puskesmas Dinas KesehatanProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 4 r- : Rumah Sakit/Rumah Sakit | Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Meningkatnya Kualitas 5 Kecamatan 5 Kecarnatan Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Kesehatan Program Peningkatan Menurunnya Angka 4 Bayi 5 Bayi Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Anak | Kematian Bayi Balita Program Peningkatan Meningkatnya Angka 68,75 Tahun 68,88 Tahun Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Harapan Hidup Lansia Program Peningkatan Cakupan Pertolongan 89,34Y6 97,68Y0 Dinas Kesehatan Keselamatan Ibu Persalinan Oleh Tenaga Melahirkan dan Anak Kesehatan vang Memiliki Kompetensi Kebidanan Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas 5 Puskemas, 1 5 Puskemas, 1 RSUD | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kualitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan RSUD | Daerah Kesehatan Rujukan Rujukan Program Peningkatan Menurunnya Angka 2 Orang 1 Orang Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita Kematian Ibu Melahirkan B BAB VII - 12 Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Melakukan percepatan Program Pengadaan, Meningkatnya Sarana 1 RSUD 1 RSUD Rumah Sakit Umum Daerah revitalisasi dan relokasi Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Rumah BLUD RSUD Langsa Prasarana Rumah Sakit sebagai salah satu rumah | Sakit/Rumah Sakit sakit regional wilayah Jiwa/Rumah Sakit Paru- timur Aceh Paru/Rumah Sakit Mata Mempercepat proses Program Penataan dan Lamanya Proses 7 hari 7 hari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan pelayanan administrasi Penyempurnaan Kebijakan | Perizinan Terpadu Satu Pintu perizinan dan non Sistem dan Prosedur perizinan secara cepat Perizinan dan berkualitas Program Penataan Kepemilikan KTP 74,40Yo 95,23Y Dinas Kependudukan dan Pencatatan Administrasi Sipil Kependudukan PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Mendorong dan Program Penciptaan Iklim Dukungan 25 Kelompok 55 Kelompok Dinas Perindustrian, Perdagangan, membangun kemitraan strategis antara BUMN, pelaku usaha, Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif Pengembangan Usaha Kecil Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perbankan, dan pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rekomendasi Dukungan Usaha/Industri Kecil Menengah 4.000 Rekomendasi 8.000 Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dukungan Industri Kecil Menengah 5 Kecamatan 5 Kecamatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Persentase Koperasi Aktif 9,88Y0 65,5499 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kualitas Kelembagaan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Mendorong Program Peningkatan Meningkatnya Penerbitan 490 izin 710 Izin Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman berkembangnya investasi | Promosi dan Kerjasama SIUP dan TDUP Modai dan Pelayanan Terpadu Satu swasta serta Investasi Pintu menyelesaikan - — infrastruktur pendukung | Program Peningkatan Iklim | Meningkatnya Sistem - 12 Bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuekonomi sesuai dengan Investasi dan Realisasi Investasi Informasi Investasi Daerah « BAB VII - 13 Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan y Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab potensi sumber daya Program Penyiapan Potensi | Data dan Informasi - 1 Dok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ekonomi lokal Sumber Daya, Sarana Dan | Potensi Sumber Daya Terpadu Satu Pintu Prasarana Daerah Daerah " Program Penataan dan Dukungan Pelaksanaan - 12 Bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penyempurnaan Kebijakan | Kebijakan Sistem dan Terpadu Satu Pintu Sistem dan Prosedur Prosedur Perizinan Perizinan Daerah Mempercepat Program Peningkatan Nilai Tukar Petani 101,14 poin 104 poin Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan pembangunan sentra- Kesejahteraan Petani Perikanan sentra industri potensial eeai IP onomi Program Peningkatan Produktivitas Padi/Bahan - 0,367 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan danya Ketahananan Pangan Pangan Utama Lokal Perikananlokal (pertanian, Lainnya Per Hektar perikanan dan ya ter perkebunan) termasuk Program Peningkatan Promosi Hasil Pengolahan 1 Kali 5 Kali Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Pembangunan Pabrik Pemasaran Hasil Produksi | Pertanian dan Perikanan Minyak Goreng Pertanian /Perkebunan Perkebunan Program Peningkatan Meningkatnya Penerapan 8 Unit 30 Unit Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Penerapan Teknologi Teknologi Perikanan Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kontribusi sektor 5,506 5,216 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Produksi pertanian/perkebunan Perikanan Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (ADHB) Program Pemberdayaan Temu Tekhnis Tenaga 24 Kali 120 Kali Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Penyuluh Penyuluh . Perikanan Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pencegahan dan Penyediaan Sarana Medis - 12 Bulan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Penanggulangan Penyakit Kesehatan Ternak Perikanan Ternak Program Peningkatan Kontribusi sektor 5,504 5,21Y6 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Produksi Hasil Peternakan | pertanian/perkebunan Perikanan terhadap PDRB (ADHB) Program Peningkatan Kontribusi sektor 5,504 5,216 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Pemasaran Hasii Produksi pertanian/perkebunan Perikanan Peternakan terhadap PDRB (ADHB) Kontribusi sektor 5,506 5,21Y6 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan danProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan pertanian /perkebunan terhadap PDRB (ADHB) Perikanan « BAB VII - 14 Bean Uas unan/ Progr am Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Rehabilitasi Hutan | Meningkatnya 12 Bulan 48 Bulan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan dan Lahan Rehabilitasi Kawasan Perikanan Hutan dan Lahan Perlindungan dan Meningkatnya 12 Bulan 48 Bulan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Konservasi Sumber Daya Pengawasan Hutan dan Perikanan Hutan Lahan Program Perencanaan dan Kontribusi sektor 0,26Y0 0,2140 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Pengembangan Hutan kehutanan terhadap Perikanan PDRB (ADHB) Memberdayakan, Program Pengembangan Kontribusi sektor 3,62Y9 4,02Yo Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan membina, dan Budidaya Perikanan perikanan terhadap Perikanan melakukan PDRB (ADHB) pendampingan nelayan —— secara berkelanjutan Program Pengembangan Kontribusi sektor 3,62Yo 4,02Y6 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan guna meningkatkan Perikanan Tangkap perikanan terhadap Perikanan kesinambungan PDRB (ADHB) pendapatan (income Program Optimalisasi Kontribusi sektor 3,62Yo 4,02Y9 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan generating) masyarakat Pengelolaan dan perikanan terhadap Perikanan nelayan Pemasaran Produksi PDRB (ADHB) Perikanan Program Pemberdayaan Kontribusi sektor 3,62Y0 4,02Y0 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Ekonomi Masyarakat perikanan terhadap Perikanan Pesisir PDRB (ADHB) Program Peningkatan Ketahanan Budaya - 12 Bulan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Kegiatan Budaya Kelautan | Kelautan Perikanan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Mengoptimalkan sumber- | Program Pengembangan Kontribusi Sektor 2Ya 6,76Y6 Dinas Pemuda, Olah Raga dan sumber penerimaan Pemasaran Pariwisata Akomodasi dan Makan Pariwisata daerah, termasuk Minum Terhadap PDRB melakukan intensifikasi (ADHB) Pengaman ganun dan Program Pengembangan Kontribusi Sektor 23 6, 7636 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Destinasi Pariwisata Akomodasi dan Makan Pariwisata Minum Terhadap PDRB (ADHB) Program pengembangan Kontribusi Sektor 2,00Y6 6,76Yo Dinas Pemuda, Olah Raga dan ekowisata dan jasa Akomodasi dan Makan Pariwisata . lingkungan di kawasan- Minum Terhadap PDRB kawasan konservasi laut (ADHB) dan hutan BERIMAN (bersih, indah, - - menarik, dan nyaman) | Program Peningkatan Penyelenggaraan 2 Kali 10 Kali Dinas Perindustrian, Perdagangan, guna mendorong aktivitas | Efisiensi Perdagangan Pameran Hasil UKM dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perdagangan dan Dalam Negeri IKM berdampak signifikan Program Pembinaan Jumlah Kelompok 590 Pedagang 680 Pedagang Dinas Perindustrian, Perdagangan, terhadap pertumbuhan Pedagang Kakilima dan Pedagang/Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ekonomi daerah Asongan Informal Program Pengembangan Jumlah Industri Kecil 301 IKM 1.071 IKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Industri Kecil dan dan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menengah Program Pengembangan Pertumbuhan Industri 23,47Y0 50,9640 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Sentra-Sentra Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Potensial . Program Penataan Struktur | Pertumbuhan Industri 23,47Yo 50,9696 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Peran | Kemitraan Baitul Mal - 12 Bulan Sekretariat Baitul Mal Serta Baitul Mal PENATAAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatkan Program Pengembangan Penyediaan Rumah Layak |5 Unit 466 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ketersediaan sarana dan Perumahan Huni Bagi Masyarakat Rakyat prasarana permukiman Kurang Mampu masyarakat yang berkualitas Program Lingkungan Sehat | Meningkatnya - 5 Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan Lingkungan Permukiman Rakyat Sehat Program Pemberdayaan Pemberdayaan - 1 Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Komunitas Perumahan pemukiman berbasis Rakyat masyarakat Program Peningkatan Cakupan Pelayanan 0,003896, 12 Kali 0,003796, 12 Kali Badan Penanggulangan Bencana Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam Bencana Kebakaran, Monitoring Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam Daerah Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Cakupan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 7046 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengawasan RTH - Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pembinaan dan Kontribusi sektor 0,55Y6 0,52Y6 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pengawasan Bidang pertambangan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pertambangan PDRB (ADHB) - Program Pembinaan dan Kontribusi Sektor Listrik 0,16Yo 0,1646 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pengembangan Bidang dan Gas Terhadap PDRB Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ketenagalistrikan Program Pengembangan Mobilisasi Penduduk - 150 KK Dinas Sosial Wilayah Trasmigrasi Lokal Program Transmigrasi Pemberdayaan - 100 Orang Dinas Sosial Lokal Transmigran Lokal Melaksanakan gerakan Program Pengembangan Meningkatnya 5 Kecamatan 5 Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup hidup bersih dan sehat Kinerja Pengelolaan Penanganan dengan melibatkan Persampahan Persampahan masyarakat secara Program Pengendalian Menirgkatnya Kualitas 5 Kecamatan 5 Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Pencemaran dan Lingkungan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Meningkatnya 12 Bulan 60 Bulan Dinas Lingkungan Hidup Ruang Terbuka Hjjau (RTH) | Pengendalian Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan SOSIAL KEMASYARAKATAN Mengoptimalkan peran Program Keserasian Sosiajisasi dan Pelatihan 66 Desa/Gampong 66 Desa/Gampong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Mukim dan aparat Kebijakan Peningkatan Terhadap Anak Putus Perlindungan Anak, Pengerdalian Gampong (termasuk tuha | Kualitas Anak dan Sekolah Penduduk dan Keluarga Berencana peuet, tuha lapan), Perempuan pemuda dan perempuan dalam penyelenggaraan Program Penguatan Pelaksanaan Forum Anak 23 Orang 197 Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, pemerintahan gampong Kelembagaan Perlindungan Anak, Pengendalian dan tugas-tugas sosial Pengarusutamaan Gender Penduduk dan Keluarga Berencana kemasyarakatan dan Anak Jumlah Kasus KDRT 21 KDRT 5 KDRT Dinas Peraberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Perduduk dan Keluarga Berencana Trauma Program Pembinaan Panti Meningkatnya Kualitas 12 Bulan 60 Bulan Dinas Sosial Asuhan /Panti Jompo Pelayanan Panti Asuhan Program Pembinaan Eks Meningkatnya Kualitas 12 Bulan 48 Bulan Dinas Sosial Penyandang Penyakit Hidup Eks Penyandang Sosial (Eks Narapidana, Penyakit Sosial PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Menurunnya Angka 13,93796 10,626 Dinas Sosial, Sekreteriat Daerah: Kelembagaan Kemiskinan Sekretariat Baitul Mal Kesejahteraan Sosial Program Perbaikan Menurunnya Angka 13,936 10,62Yo Dinas Sosial Perumahan Akibat Dampak | Kemiskinan Sosial Program Perlindungan dan | Meningkatnya 12 Bulan 60 Bulan Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Fengembangan Lembaga Penyelesaian dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketenagakerjaan Perselisihan Hubungan Industrial Program Peningkatan Meningkatnya 40 Orang 90 Orang Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Kualitas dan Produktivitas | Produktivitas Tenaga dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kerja Program Peningkatan Jumlah Pergangguran 6.720 Orang 5.135 Orang Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal Kesempatan Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengembangan Koordinasi Perabangunan - 12 Bulan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Gan Keserasian Kebijakan Kepemudaan Pariwisata Pemuda Program Peningkatan Peran | Diklat dan Pemberdayaan 42 Orang 542 Orang Dinas Pemuda, Olah Raga dan Serta Kepemudaan Pemuda Pariwisata BAB VII - 18 BAB VII - 19 Prioritas Pembangunan/ Program Pembangunan Kebijakan Umum Daerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Peningkatan Upaya Peningkatan - 66 Desa Dinas Pemuda, Olah Raga dan Upaya Penumbuhan Pendapatan Pemuda Pariwisata Kewirausahaan dan : Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pembinaan 31 Cabang Olah 32 Cabang Olah Raga | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pemasyarakatan Olah Raga | Cabang Olah Raga Raga Pariwisata Program Peningkatan Penyediaan Sarana dan 13 Cabang Olah 13 Cabang Olah Raga | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Sarana dan Prasarana Olah | Prasarana Olahraga Raga Pariwisata Raga Program Pengembangan Peningkatan Kualitas - 12 Bulan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebijakan dan Manajemen | Manajemen Keolahragaan Pariwisata Olah Raga Program Peningkatan Meningkatnya 5 Kecamatan 5 Kecamatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat Kemandirian Masyarakat Gampong, Dinas Syariat Islam dan Perdesaan Perdesaan Pendidikan Dayah, Sekretariat Daerah Program Pengembangan Pembinaan Lembaga 66 Desa/ Gampong 66 Desa/Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Pedesaan Gampong Pedesaan Program Peningkatan Meningkatnya Partisipasi 66 Desa/ Gampong 66 Desa/ Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat Dalam Gampong Dalam Membangun Desa Membangun Desa | Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas 66 Desa/Gampcng 66 Desa/ Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Aparatur SDM Aparatur Gampong, Sekretariat Daerah Pemerintah Desa Pemerintah Desa Menumbuhkembangkan Program Pengelolaan Pengembangan Seni dan 2 Kali, 6 Kali, 6 4 Kali, 18 Kali, 6 Kali, | Linas Pendidikan dan Kebudayaan, nilai-nilai budaya daerah | Kekayaan Budaya Budaya dalam Bidang Kali, 12 Kali, 6 Kali 36 Kali, 12 Kali Dinas Pemuda, Olah Raga dan termasuk pengembangan Pendidikan, Pariwisata, Sekretariat Majelis Adat sikap kritis terhadap Penyelenggaraan Festival Aceh: Sekretariat Daerah, Sekretariat nilai-nilai budaya dan Seni dan Budaya, Majelis Permusyawaratan Ulama pola perilaku yang tidak Pengkaderan Ulama, sesuai dengan norma, Dukungan Pengelolaan adat-istiadat, dan budaya Kebudayaan Daerah leluhur daerah guna menuju kemajuan, kemandirian dan Penyelenggaraan Festival 6 Katis - 24 Kali, 1 Kah Dinas Pemuda, Olah Raga dan ketahanan budaya daerah yang mendukung Program Pengelolaan Keragaman Budaya Seni dan Budaya Pariwisata: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BAB VII - 20 » Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum pembangunan daerah dan Syariat Islam Program Pembangun an Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pengembangan Pelestarian Budaya - 12 Bulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nilai Budaya Daerah Kemitraan Majelis Adat - 12 Bulan Sekretariat Majelis Adat AcehProgram Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh Aceh KEAMANAN DAN PERDAMAIAN Membangun kepercayaan (trust building) seluruh komponen masyarakat dan stakeholders guna mendorong keberlanjutan perdamaian dan percepatan pembangunan daerah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindanan): Jumlah Pelanggaran Oanun (Syariat Islam), Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) 100 Pelanggaran: 617 Pelanggaran 195 Pelanggaran, 500 Pelanggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Dewan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengamanan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Oanun 36 Kali Satuan Polisi Pamong Praja dan Wijayatul Hisbah Program Pengembangan Forum Kerukunan Umat 12 Bulan Tahun: 12 60 Tahun: 11 Kali, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya demokrasi serta menghargai hak azasi manusia (HAM) Wawasan Kebangsaan Beragama, Peringatan Kali, 60 Orang 120 Orang Linmas, Sekretariat Daerah, Dinas Hari Besar Islam, Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Sosialisasi Toleransi Dalam Kehidupan Beragama Program Kemitraan Penyelenggaraan - 12 Bulan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengembangan Wawasan Kemitraan Linmas Kebangsaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Sosialisasi, Penyelenggaraan 3 12 Bulan, 25 Orang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penyuluhan dan Verifikasi Pengawasan Pemilihan Linmas, Sekretariat DPRK Pemilu Pemerintah Daerah Umum, Seleksi Anggota KIP dan Panwas PEMILU Program Pendidikan Politik | Perbinaan Terhadap 12 Bulan 60 Bulan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat LSM, Ormas, dan OKP Linmas BAB VII - 21 Prioritas Pembangunan/ Kebijakan Umum Program Pembangunan Paerah Indikator Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Ketersediaar Masyarakat Peduli Ketertiban dan Keamanan Lingkungan 5 Kecamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Seiring dengan itu, suatu urusan pemerintahan atau program- program/ kegiatan dalam urusan itu dinilai strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan, intensitasnya menjadi lebih tinggi, dibanding dengan yang bersifat operasional. Ini dimaksudkan karena program/kegiatannya memiliki dampak luas terhadap manfaat bagi masyarakat di samping memiliki pengaruh positif bagi penyelesaian permasalahan lain yang timbul bila program/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Program-program prioritas, baik program strategis maupun program-program operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab kepala perangkat daerah berkenaan. Akan tetapi, bagi suatu program yang termasuk dalam kategori strategik menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, terutama pada level penetapan kebijakan. Sementara, pada penyelenggaraan aspek strategis, program- program prioritas bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, dilaksanakan agar setiap urusan yang tergolong dalam urusan wajib dapat dilaksanakan setiap tahun, tanpa dipengaruhi oleh visi-misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan tersebut BAB VIII - 1 yang secara tidak langsung mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, bukan berarti bahwa urusan lain diabaikan dan dikesampingkan. Semuanya harus bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Semua ketentuan-ketentuan ini pada prinsipnya telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota, meski tidak tertuang jelas dalam dokumen perencanaan-perencanaan sebelumnya. Identifikasi program-program prioritas, baik menyangkut urusan wajib maupun pilihan yang akan diimplementasikan perangkat daerah berpedoman pada program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih, disamping juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan pembangunan, serta berbagai isu strategis yang mengemuka pada saat ini. Program pembangunan kota periode 2012-2017 diarahkan untuk melaksanakan program-program yang termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Program prioritas pembangunan adalah program pembangunan yang harus segera diselesaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Program prioritas pembangunan didasarkan karena (l) adanya keterbatasan dana yang tersedia, (2) adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan, (3) adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan, serta (4) adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan. 8.2 Pendanaan Pagu indikatif program adalah jumlah dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk mendanai program prioritas tahunan, yang perhitungannya didasarkan pada satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah perhitungan pengalokasian pagu pendanaan secara indikatif, terlebih dahulu disusun pagu indikatif, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan memperhatikan visi dan misi kota periode 2012-2017, maka program beserta pendanaannya berdasarkan prioritas pembangunan kota dapat dilihat pada tabel 8.1 : Pendidikan O1 01 22 Program jemen Pel: Meningkatnya Kerjasama - - - - - 85,00 Yo 46.167.535 90,00 Yo 28.071.000 90,00 Ya 74.238.535 |Sekretariat Majelis Pendidikan Kelembagaan Bidang Pendidikan Daerah Pendidikan J « CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KINERJA TAHUN 2013-2016 BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KoDE | DAN PROGRAM PRIORITAS PADIKATOR KIKERIA PADA AWAL 2013: 2014” 20154 . . . 2016 SKPD PENANGGUNG" PEMBANGUNAN silakan DImeombipongj pl - REALISASI (Rp4 REALISASI Rp. REALISASI (Rp) REALISASI (Rp) TARGET Rp4 1 2 3 4 s 6 7 8 2 10 1 12 18 5 54749111 14 5 618410#12 15 Oi OI 22|Prorrem Manaji ya Kerjasama TS,00 56 75,00 Yo 605.226.000 0,00 9 217.156.416 - - - - 80,00 Y 922.382.216 |Sekretariat Daerah Pendidikan Kelembagaan Bidang Pendidikan 01 02 |BIDANG KESEHATAN 73.229.287.360 113.360.107.083 120.228.355.120 125.229.508.932 1432.047.258.295 O1 02 Oi |Frogram Pelayanan Administrasi | Kebutuhan Dan 100,00 4 100,00 4 2.431.124.000 100,00 76 2.215.223.999 100,00 Y5 1.184.031.010 160,00 76 1.798.629.000 100,00 Y5 7.633.008.009 |Dinas Kesehatan Perkantoran Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah O1 02 Ol | Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,00 96 100,00 46 31.7£1.267.780 100,00 Ye 4.829.203.800 100,00 96 2.161.704.000 109,00 V2 6.457.222.000 100,00 75 5.199.397.580 |Rumah Sakit Umura Perkantoran Operasional Unit Kerja Daerah Satuan Perangkat Daerah O1 O2 02 |Frogrem Peningkatan Sarana dan| Kebutuhan Sarana Dan 109,00 9 100,00 Ye 1.137.450.000 100,00 96 3.568.074.000 100,00 4 1.019.690.000 100,00 86 948.500.000 102,00 96 6.573.713.000 |Dinas Keschatan PP, Yang Representatif Di 02 O2|Program Peni Sarana dan (Ke Sarana Dan 100,00 72 100,00 Fe 1.857.835.052 100,00 Fa 457.000.000 - - 100,00 95 1.000.000.000 100,00 2 3.314.835.052 (Rumah Sakit Umum Prasarana Aparatur Prasarana Yang Daerah Representatif O1 02 03|Program Peningkatan Disiplin |Stimulan Bagi 100,00 Ya 100,00 96 256.753.125 - - - - 100,00 ye 41.600.000 100,00 # 298.353.125 |Dinas Keschatan Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur 01 02 03 Er Disiplin tan Bagi 100,00 Sh 100,00 4 291.393.750 100,00 56 15.000.000 - - - - 100,00 K 306.393.750 |Rumah Sakit Umum Aparatur Peningkatan Kinerja Dacrah Aparatur O1 02 OS|Program F Kapnsii P ya Kapasil 68,75 75 68,78 X 450.050.182 - - - - - - 68,88 3 450.030.182 (Rumah Sakit Umum Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur Daerah OI 02 15jProgram Obat den Perbekalan (Ketersediaan Buller 20,00 76 - - - - 20,006 927.751.000 25,00 Yo 106.500.000 25,00 Ye 1.034.651.000 |Dinas Kesehatan Kesehatan Stock Obat O1 02 15|Program Obat dan Perbekalan |Penyediaan Obat Dan 30,00 26 30,00 56 16.073.136.147 - - - - - - 30,00 72 16.073.136.147 |Rumah Sakit Umum Kesehatan Perbekalan Keschatan Dacrah Ol 02 16/Frogram Upaya Kerchatan Perbajkan Gizi Balita ATI Orang 477 Orang 1.605.895.500 349 Orang 2.245.985.000 285 Orang 51.805.697 300 Orang 2.046.151.914 1411 Orang 5849.238.111 |Dinas Kesehatan Masyarakat Dan Bumil KEK O1 O2 22 Program dan Caku sP 5 230.550.000 5 Puskesmas 389.382.000 5 Puakesmas 6.200.000 S Puskesmas 35.540.000 5 Puskesmas 661.682.090 | Dinas Kesehatan Pe 1Nyali F dan Menular Penanggulangan Penyakit Menular O1 02 23 |Program isasiP Cake 5F - - - - - - 5 Puskesmas 234.478.150 5 Pushesmas 234.478.150 |Dinas Keschatan Kesehatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan OI 02 23 Program i P - - - - - - - Terakreditasi 160.000.000 Terakreditasi 100.600.000 |Rumah Sakit Umum Keschatan Standarisasi Pelayanan Daerah K OI 02 24| Program K Nya P 5 s 3.350.250.777 5 Puskesmas 8.988.447.949 5 Puskesmas 13.210.562.826 - - 5 Puskesmas 25.549.261.552 |Dinas Kesehatan Penduduk Miskin Kesehatan Penduduk Miskin OI 02 25|Program 3 Menis ya Sarana 15 Puskesmas, 8 5 Puskesmas, 8 2.347.593.000 |5 Puskesmas, 8 Pustu, 850.000.000 |S Puskesmas, 8 Pustu: 7.093.244.085 (5 Puskesmas: 8 5.433.690.000 15 Puskesmas: 8 Pustuj 1S.724.527.085 |Dinas Kesehatan dan Perbaikan Sarana dan dan Prasarana Pustu: 52 Polindes IPustu 52 Polindes 52 Polindes 52 Polindes Pustuj 52 Polindea 52 Polindeo Prasarann /P P 1! Pembantu dan Jaringannya Pembantu Dan Jaringannya OI 02 26)Program P Peni Meni: ya Sarana I RSUD I RSUD 8.076.843.155 I RSUD 12.706.190.000 I RSUD 6.542.059.000 1RSUD 3.104.081.700 I RSUD 30.429.213.895 |Rumah Sakit Umum Sarana dan Prasarana Rumah —|dan Prasarana Rumah Daeran Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Ruroah |Sakit Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit - Mata 01 02 27 Program Pemeliharaan Sarana |Optimalisasi Pemanfaatn I RSUD 1 RSUD 1.427.970.800 I RSUD 1.658.500.000 - - - - IRsuD 3.086.470.200 |Rumah Sakit Umum dan Prasarana Rumah —Isarana Dan Prasarana Daerah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah |Rumah Sakit Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata O1 02 28|Program K i Meni Kualitas 5 Kecamatan 5 Kecamatan 25.100.000 - - - - 5 Kecematan 13.814.668.168 S5 Kecamatan 13.839.768.168 |Dinas Kesehatan K Kesehatan BAB VIII -4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAR KONDISI KINERJA KINERJA TAHUN 2013-2016 kops | DAN PROGRAM PRIORITAS | Naat enuomas| PADA AWAL 20136 2014" . 2015 2016 SKPD PENANGGUNG PEMBANGUNAN PROCRAN (OUPOON RPJMD (2012) REALISASI (Rp3) REALISASI Rp4 REALISASI (Rp3) REALISASI (Rp) TARGET B3 1 2 3 a s 6 7 8 9 10 1 12 130 Se7a9s1l 4- 618x10112 15 OT 02 25 Program Kemiiraan Peningkatan | Frogram Yang Tidak r : : : : : 7 : : Mamah Salat Umum Pelayanan Kesehatan Dilaksanakan Daerah OT 02 29 Eregram Peningkatan Pelayanan (Menurunnya Angka SBayi TT Bayi 253.560.000 : : : : : : TrBai 255.560.600 IDiinas Kesehatan Kesehatan Anak Balita Kematian Bayi OT 02 SolFrogram P P Angka CE7S Tahun 68,78 Tahun 20000500 : : : : : : 873 Tahun 10.000.000 |Dings Kesehatan Kesehatan Lansia Usia Harapan Hidup OT G2 32 |Progr i (ee Basa BA,ES 90 TE22074052 Sean 125:636-560 : 7 2768 TS ToS-048.000 733 Te53.788017 Dinas Kesehatan Keselamaten Ibu Melahirkan dan |(PertolonganPersalinan " Anak Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan OT 02 38 (Program Peni Kuat Kualitas TRSUD : : TRsUD 7S-034184775 TRsUD 28031.267:502 TRsuD 50-000.000.000 TRSUD 253.065.52277 (Rumah Sakit Umum K Rujukan K »—Ibaerah Rujukan Oi 02 57 |frogram Peningkatan Pelayanan (Menurunnya Angka Torang : : Torang 275.879.000 : : : : 7 Orang 275.879.000 (Dinas Kesehatan Ibu dan Balita Kemetian Ibu Di OZ 37|Program Peningkatan Pelayanan |“Program Yang Tidak : : : 7 7 : : : : Ramah Sidt Umum Ibu dan Balita Di 1 Daerah D1 0S EIDANG PEKERJAAN UMUM 27051422425 Siss7 masi B3-510.609.587 B0.011-606.635 Fasa diaDa2 DI 03 Di IErogram Pelayanan Administrasi | Kebutuhan Dan 100,007 Tdo,oo se T083:447.000 Too,oo te T.593:385.000 Tono & 110.320.001 ico00 36 1.731535.000 ioo,cose 3.829.085.001 |Dinas Pekerjaan Perkantoran Operasional Unit Kerja Umum Satuan Perangkat Daerah DT 88 02 Program Peningkatan Sarana dan Kebutuhan Sarana Dan 1OO,00 72 100,006 2.386.085.000 Ton.00 Te Trs1as1o.o00 10000 F6 12452513.000 Toocone TO.739500.000 1010022 391092.705.000 (Dinas Pekerjaan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Umum OI 03 Oa |ropram Peningkatan Disiplin —|Stimulan Bagi Too.b0 2 Ioo0o se 70540525 7 7 : : : : Tono 40610625 (Dinas Pekerjaan Aparatur Peningkatan Kinerja umum atur OT 03 TE (Progr Jalan jang Jalan Kota Panai Karna 5.348.483.000 B200te 20.383:799.500 250036 F2 SESI Boo 1956-60.720 B500T H611.762051 (Dinas Pekerjaan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Umum DT 63 16 Program Pembangunan Saluran |Fanjang Seluruh 55001 BE 1.656.755.820 C0,00T TiSoLiogati G500 5 €-501.265-600 Tarore 6.623.000.000 KAA 293211874831 (Dinas Pekeraan Drainase/Gorong-Gorong Drainase Primer umum OT G3 IG (Propram Pembangunan Saluran | Panjang Seluruh 35,00 96 5s,002e 138.000.000 : : : 7 : | 2500 135:020.005 (Badan Lingkungan Drainase/Corong-Gorong Drainase Primer Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan Oi G3 Tr Bogram Pe Tuai Tuai €20-520.000 7 : : - : : 7 Uni 620.570.000 (Dinas Pekerjaan Turap/Telud/Bronjong Pembangunan Umum Talud/Turap/Bronjong D1 03 18) Program Persentase Panjang Jalan 200075 750036 2:653-702.000 Dare 6.548.140.000 350056 H:038-256.000 Hoo 278.600.000 Broo 1:575:338.000 |Dinas Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalen | Kota Dalam Kondisi Baik Umum dan Jerabatan D1 03 221 Program Perabangunan Sistem” Jinformasi Dara Base TDok T Dok E7i00.000 : : 7 7 TDek BE-1O0.000 2 Dak 122.200.000 | Dinas Pekerjaan Informasi/Data Base Jalan dan (Jalan Dan Jembatan Umum Jembatan OT 03 23 Erorram Sarana Ketersediaan Sarana Dan isuni : 7 7 : Tua 2270.000.000 : 7 Tua FO.O00.000 (Dinas Pekerjaan Dan Prasarana Kebinemargaan (Prasarana Umum . Kebinamargaan Oi 03 Sal Propem Pengembangan dah (Banyaknya Pelanggan Air) 10.806 Pelanggan | 10:505 Pelanggan 3:999596.000) 11248 Pelanggan 77338200 | T1.T3S Pelanggan 55176365151 12201 Pelanggan S2150400001 12.201 Feianggan 26255.504.575 |Dinas Pekerjaan Pengelolaan Jaringan Irigasi, (Bersih Umum Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya . OT 03 25 Program Pengembang Ingkatnya 2 Uni : 7 Zumi IEsbodo.ooo 7 7 7 : 2 Tar T1650.00C.000 |Dinas Pekerjaan Pengeiolaan, dan Konservasi (Ketersediaan Cadangan Umum Sungai, danau dan Sumber Daya |air Bagi Petani Air Laianya OT 03 27 Progam Pengembangan Kinerja |“Program Yang Tidak 7 : : : : 7 : 7 : “biss Pekerjaan Pengelolaan Air minum dan Air |Diaksanekan Umum Limbah Oi “03 Bel Program Pengendalian Banjir” Ihya Kuat: 3 Kep : : 3Kas $85-500.000 Ska 58.360.000 : : aan TOET.860.000 (Dinas Pekerjaan DAS Umum BAB VIII - 5 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KINERJA TAHUN 2013-2016BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KODE | DAN PROGRAM PRIORITAS Pee BAAaN Kur onaan |PADA AWAL 2013" 2014 . 2015 2016 SKPD PENANGGUNGPEMDANGUNAN " adala —— RPJMP (2012) heat REALISASI (Rp3) REALISASI (Rp. REALISASI (Rp) REALISASI Rp3 TARGET Rp.) 1 2 3 4 5s 6 7 8 9 10 11 12 135 54719411 14 - 628110412 15 01 03 30)Program Pembi ji ya 750 Meter 750 Meter 30.000.000 1.000 Meter 29,809,090 1.915 Meter 5.000.000.000 1.000 Meter 5.405.170.899 4.665 Meter 10.464.970.899 |Dinas Pekerjaan Infrastruktur Perdesaan Infrastruktur Jalan Umum Perdesaan ” - G1 03 “0 JProgram Pengaasan Jasa “Program Yang Tidak : : : : : : : : : Dinas Pekerjaan Konstruksi Dil Umum OI 03 0 IProgram Pengaturan Jasa « Program Yang Tidak : 7 7 : : : : : : “sekretariat Dacrah Kontruksi Di 01 04 BIDANG PERUMAHAN 5.156.038.375 13.621.747.680 18.175.089.008 15.056.403.288 52.009.283.351 01 04 O1 i i IKe Dan 100,00 Yo 100,00 26 3.952.251.590 100,00 Yo 4.013.417.925 100,00 YK .131.087.000 100,60 20 3.195.575.256: 100,60 Y 15.241.370.713 (Badan Perkantoran Operasional Unit Kerja Penanggulangan Satuan Perangkat Bencana Daerah Daerah O1 04 O02|Progr F Sarana dan| Sarana Dan 100,00 100,60 96 325.100.000 100,00 K 489.150.000 100,00 Ye 401.629.998 100,00 96 853.630.000 100,00 Ya 2.069.509.598 IBadan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Penanggulangan Representatif Bencana Daerah 01 04 03|Program Peningkatan Disiplin Stimulan Bagi 100,00 Yo 169,600 96 M8.095.875 - - 100,00 Yo 120.000.010 - - 100,00 26 238.096.885 |Badan Aparatur Peningkatan Kinerja Penanggulangan Aparatur Bencana Daerah OI 04 15j ProgramPe bangan Rumah S Uni 5 Uni 459.550.000 128 Unit 8.420.000.600 710 Unit 1S:287.272.000 Tiouni 10.545.804.000 351 Unit 33344.126.000 (Dinas Pekerjaan Perumahan Layak Huni Bagi Umum Masyarakat Kurang Mampu OT & 1S (Program Kasi C P 0003236 0,0038 To 272.000.000 000366 699.175755 O.003E Ye 3Edoo.oo0 0,0036 36 10.000.000 Too3e re T11G-179755 (Badan dan Pencegahan Bahaya Bencana Kebakaran Penanggulangan Kebakaran Bencana Daerah OT 03 O (Program pencegahan dinidan — |"Program Yang Tidak : : : : : 7 : 7 7 "badan korban Di Penanggulangan alam Bencana Daerah O1 04 O (Program Penguatan Kelembagaan“ Program Yang Tidak - - - : 7 : - : : 7 (Badan Lingkungan dan regulasi kebencanaan Dilaksanakan Hidup, Keberaihan Dan Pertamanan Ol 05 BIDANG PENATAAN RUANG 332.050.000 783.395.009 352.730.000 2.226.290.000 3.694.465.000 O1 0S 15 Br Per Tata K di: RDTRK, - - - 1 Dok $21.000.000 3 Dok 235.000.000 2 Dok 1.172.205.000 6 Dok 1.928.205.000 | Dinas Pekerjaan Ruang RTRK dan RTBL umum O1 05 15 Program Perencanaan Tata Ketersedipan Dokumen - - " " - - - 1 Dok 1.000.000.000 1 Dok 1.000.000.090 (Badan Perencanaan Ruang Perencanaan Misapolitan Perobangunan Daerah 01 0S 16 | Program Pe tr: Ruang it 5 Kecamatan $ Kecamatan 198.050.000 - - - - - - 5 Kecamatan 198.050.000 |Dinas Pekerjaan Kepatuban Pemanfantan Umum Ruang O1 05 17 (Program K janPe 5K - - 5 Kecamatan 262.395.000 5 Kecamatan 117.730.060 5 Kecamatan 54.085.000 5 Keczmatan 434.210.000 |Dinas Pekerjaan Pemanfaatan Ruang Ruang Terhadep RTRW Umum O1 05 17 (Program Pengendalian Laporan Pengawasan 1 Dok 1 Dok 134.000.000 - - - - - - 1 Dok 134.000.000 |Badan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pembangunan Daerah Ol 06 BIDANG PERENCANAAN 3.324.436.181 5.333.901.400 4.871.995.000 4.442.850.000 17.973.182.581 PEMBANGUNAN In Nan O1 06 Ol1j Program Pelayanan Administrasi (Kebutuhan Dan 100,00 Yo 100,60 1.082.376.301 109,00 Ya 2.273.114.000 100,00 Yo 1.363.385.000 100,00 4 1.470.000.000 100,09 & 6.188.875.301 Dadan Perencaraan Perkantoran Operasional Unit Kerja Pembangunan Daerah Satuan Perangkar Daerah OI 06 02j Program Peningkatan Sarana dan |Kebutuhan Sarana Dan 190,00 & 100,00 Fe 52.200.000 100,00 Ya 244.680.000 100,00 Yo 63.800.000 100,00 84 433.200.000 100,00 Yo 793.880.000 |Badan Perencanaan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Perabangunan Daerah Representatif O1 06 03| Program Peningkatan Disiplin Stimulan Bagi 100,00 Ya 100,00 Yo 19.125.000 " - - " - - 100,00 Y4 19.125.000 |Badan Perencanaan Aparatur Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah Aparatur BAB VIII - 6 BAB VIII - 7 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KODE DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PADA AWAL 2013” 2014 015? 2016 SKPD PENANGGUNG . || PEOSRAM (0UTCOME, Tt. kasa SATA: : PEMBANGUNAN “ " RPJMD (2012) REALISASI (Rp. REALISASI Rp3 REALISASI (Rp. REALISASI (Rp3 TARGET Rp» 1 2 3 4 s 5 7 8 9 10 P3 12 135 5474911 14 — 618410x12 15 01 06 15/Program Pengembangan Pemenuhan Data Dan 2 Dok 2 Dok 235.000.000 1 Dok 47.840.000 2 Dok 323.760.000 1 Dok 74.075.000 6 Dok 680.675.000 (Badan Perencanaan Data/Informasi Informasi Kebutuhan Pernbangunan Dzerah Perencanaan Pembangunan Daerah 01 06 16 Program Kerjasama Verifikasi Realisasi Fisik, 1 Dok 1 Dek 72.323.000 1 Dok 132.750.000 - - - - 2 Dok 205.073.000 |Badan Pereacanunn Pembangunan Keuangan terhadap Pembangunan Daerah Program Dan Kegiatan OI 06 16 (Program Kerjasama ? Program Yang Tidak - - - - - - - - - - ISekretariat Dacrah Pe bi - 01 06 17 Ya layah ian N 3 Desa - - 8 Desa 155.500.000 8 Desa 95.800.000 10 Desa 208.800.000 26 Nesa 460,100.000 (Sekretariat Daerah Perbatasan Perbatasan Dacrah O1 06 17 (Program Pengembangan Wilayah |"Program Yang Tidak - pi : : - 7 : : - “Badan Perencanaan Perbatasan Dilaksanakan Pembangunan Daerah OI 06 18|Program Pengembangan Wilayah '“ Program Yang Tidak - - - N- - : : - : - IBadan Perencanaan Strategis dan Cepat Tumbuh Diluksanukan " Pembangunen Dasrah O1 05 19 | Program Perencanaan Persentase Rumah 3116 K - - 31,16 X6 45.950.000 3204 0 $2.500.000 32,80 Yo 93.655.000 32,80 Yo 192.105.000 | Dinas Pekerjaan Pengembangan Kota-Kota Tangga Yang Memiliki Umum dan Besar Akses Air Minum 01 06 19 |Program Perepcanaan Persentase Rumah 29,99 22 29,99 Ye 131.000.000 21,16 X6 338.600.000 32,04 1.017.500.000 32,80 46 281.320.000 32,80 & 1.767.820.000 |Badan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Tangga Yang Memiliki Perahangunan Dacrah Menengah dan Besar Akses Air Minum 01 05 21/Program Per Ke di: Dok Ada Ada 759.112.799 Ada 964.957.400 Ada 1.058.300.000 Ada 1.176.938.000 Ada 3.959.308.199 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Dacrah Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Ganun/Perwal 01 06 21) Program K fi Dok Ada Ada 465.699.081 Ada 478.260.000 Ada 424.750.000 Ada 100.460.000 Ada 1.469.109.081 (Sekretariat Dacrah Pembangunan Darrah Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Ganun/Perwal 01 06 22 gi Peri D Op ional 12 Bulan 12 Bulan 175.000.000 12 Bwan 192.000.006 12 Bulan 91.000.000 - - 36 Bulan 458.000.000 Dinas Pekerjaan pe Ek PNPM/F2KP)| Umum O1 06 22 Yg D Koordinasi 1 Dok 1 Dok 98.100.000 1 Dok 195,350.000 1 Dok 175.400.000 2 Dok 300.732.000 5 Dok 769.582.000 |Badan Perencanaan Pemb Ek Per Pembangunan Daerah Pembangunan Bidang Ekonomi O1 06 23) Program Perencanaan Sosial dan |Dokumen Koordinasi 1 Dok 1 Dok 234.500.000 1 Dok 265.500.000 1 Dok 205.800.000 1 Dok 303.730.000 4 Dok 1.009.530.000 |Badan Perencanaan Budaya Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Bidang sosial dan budaya O1 0s 25| Perencanaan Pembangunan “Program Yang Tidak - - : - : 7 - T 7 “IBadan Per Daerah Rawan Bencana Dilaksanakan Pembangunan Daerah 01 07 BIDANG PERHUBUNGAN 4.524.538.859 5.010.029.628 €.443.725.114 3.503,498.587 19.581.791.588 01 07 O1| Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,00 96 100,00 40 2.528.202.379 100,00 Ya 2.096.376.000 100,00 2.298.312.096 100,00 Yo 2.196.960.000 100,00 v6 "9.119.850.475 |Dinas Perhubungan Perkantoran Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah O1 07 02) Program Peningkatan Sarana dan | Kebutuhan Sarana Dan 100,00 96 100,00 H 1.106.660.000 100,00 45 300.420.000 100,60 Y6 465.640.000 Too,o0 & 337.800.000 100,00 56 2.210.520.000 | Dinas Perhubungan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Repr O1 07 03) Program Peningkatan Disiplin Stimulan Bagi 100,00 Y5 100,00 Yo 129.993.750 - - - - - - 100,00 Yo 129.993.750 |Dinas Per Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur BAB VIII - 8 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KODE | DAN PROGRAM PRIORITAS Aa KA Mes PADA AWAL 2013” 2014” Ia 2015" 2616 SKPD PENANGGUNGUT BEMBANGUNAN " INTTCOMEI Rpymp (2012) ba REALISASI Rp REALISASI Rp) REALISASI Rp43 REALISASI Rp3 TARGET Rp. 1 2 s & 5 (3 7 8 9 10 11 12 13» Se7e9411 14 618410412 1s OI W 1S Program Pembangunan Cakupan Pelaksanaan 1 Pelabuhan Laut, 1 Ii Pelabuhan Laut 1 350.000.009 | 1 Pelabuhan Laut, 1 1464.711.518 |1 Pelabuhan Laut, 1 36.285.000 |1 Pelabuhan Laut, 1 1.843.996.513 (Divas Perhubungan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan | Terminal Bis Terminal Bis Terminal Bis Terminal Bis Terminal Bis Perhubungan Laut/Udara/Terminel Bis DI 67 TeiProgram Rehabilitasi dan Menurunnya Angka 77 LAKA 77 LAKA 150.000.000 66 LAKA 361.000.000 SOTAKA T.S11.59000 BELAKA 95:000.000 SF LAKA 2.117:504.000 (Dinas Perhubungan Pemeliharaan Prasarana dan |Kecelakaan Lalu Lintas Fasilitas LLAJ OT 07 17|Fegram Peningkatan Pelayanan (Jumlah Kenderaan Yang 250 Unit 890 Unit 255:492.000 : 1 : : 1.002 Unit 3128601000 1002 Unit 572.322.000 |Dinas Perhubungan Angkutan Telah Diuji OI O7 15|Frogram Pengendalian dan Menurunnya Angka 77 LAKA TT LAKA 450.190.739 66 LAKA 1:902:255.025 29 LAKA 703.467.505 53 LAKA 526.593.587 S3 LAKA 3582482280 (Dinas Perhubungan Pengaraanan Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas Oi 08 IDIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12:558.265.125 1S-270.025.500 Tosa1.o1onoo 18-196.006.558 66.366.012.353 Di 68 DI (Program PelayInistrasi IX. Dan 100,00 F6 100,007 ArAYA45B.000 100,00 Fe 5:008.518.000 100,00 5 6.556.324.000 100,00 99 T1.602.410.579 100,00 26 27582.110.579 (Badan Lingkungan Perkantoran Operasionel Unit Kerja Hidup, Kebersihan Satuan Perangkat . Dan Pertamanan Daerah G1 08 02 |Progrom Peni Sarana dan | Kebutuhan Sarane Dan TOO,00 36 100,002 1.126.483.000 100,00 Ho 522.200.000 100,00 2 652.582.000 TOG.00 F0 750.320.000 160,00 Yo 3A61-585.000 (Badan Lingkungan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Hidup, Kebersihan Representatif Dan Pertamanan Di 08 03 (Program Peningkatan Disiplin —|Stimulan Bagi TOO,00 35 100,00 86 13.865.625 : : 7 : : : 100,00 36 13.865.625 | Badan Lingkungan Aparatur Peningkatan Kinerja Hidup, Kebersihan Aparanar Dan Pertamanan DI 08 15 (Program Pengemb Kinerja |MenilS Kecamatan 5 Kecamatan 6153162500) 5 Kecamatan 7070516.5001” 5 Kecamatan 78133520001 —5 Kecamatan 2.401.180.000 5 Kecamatan 25.438.613.000 (Badan Lingkungan1 Hidup, Kebersihan Persampahan Dan Pertamanan O1 08 16 Program Pengendalan “Program Yang Tidak : : : T 7 I : : “Rumah Sakit Umum Pencemaran dan Perusakan Ipiaksanakan Daerah Li Hidup Oi 08 16 (Program 5 Heni Kusit 5x 5K 145.000.000 5 Kecametan IBOE0OD0O1 —& Kecamatan 1264540000) — & Kecamatan 35.342.500 $ Kecamatan 2:535:682.500 (Badan Lingkungan Pencemaran dan Perusakan —|Lingkungen Hidup, Kebersihan Li Hidup Dan Pertamanan O1 08 17 Program Perlindungan dar "Frogram Yang Tidak 7 : 7 r - : : : “badan Lingkangaa» (konservasi Daya Alam (Di Hidup, Kebersihan Dan Pertemanan OI 68 18 Program Rehabilitasi dan “Frogram Yang Tidak : : : : T 7 : 7 "Badan Lingkungan Pemulihan C SDA Di Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan O1 08 19 Program Peningiatan Kualitas |"Program Yang Tidak 7 1 7 : 7 7 7 : padan Lingkungan dan Akses Informasi Sumber (Dilaxsanekan Hidup, Kebersihan Daya Alam dan Lingkungan Dan Pertamanan Hidup OI 08 20| Program Peningkatan “Program Yang Tidak : 7 : 7 7 7 : : “Badan Lingkungan Pengendalian Polusi Dilaksanakan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan OT 08 22| Program Pengendalian kebakaran |Program Yang Tidak. : 7 : 7 7 : 7 : TfBadan Lingkungan hutan Dilaksanakan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan O1 08 25|Progam Fengdiclaan dan “ Frogram Yang Tidak : : : 7 7 7 : : padan Lingkungan rehabilitasi ekosistem pesisir Jan |DDaksanakan Hidup, Kebersihan laut Dan Pertamanan Oi 08 2) Program Pe Ruang — (Meningkatny 12 Bulan 12 Bulan Iieziodo.oco 12 Bulan 1978:391000 12 Bulan 21944210.500 12 Bulun 2606:553:475 48 Bulan B.631.155279 1Badan Lingkungan Terbuka Hijau (RTH) Pengendalian Hidup, Kebersihan Pengawasan RTH Dan Pertarranan Oi 08“ (EIDANG PERTARAHAN 1.821.580.000 1.675,800,000 6.655.140.050 646.414.251 10-299.704.211 O1 09 16|Program Penataan Penguasaan, |“ Program Yang Tidak 7 : : 7 : 7 : 7 T |binas Pengelola Pemilikan, P dan Dilak Keuangan Dan Asset Pemanfaatan Tanah Oi 09 15|Progrem Penatazn Penguasaan, (Sertifikasi Tanah 8 Sertiaka 8 Serikat 1-E21-850.000 7 Serifikat 1673800000 7 Seruikat 6.858.140.080 TSeriika Basaia2gi 25 Beruihkat TOSO9.704511 (Sekretariat Daerah Pemilikan, Penggunaan dan Kepemilikan Pemerintah Pemanfaatan Tanah Daerah KONDISI KINERJA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 SPD PENANGGUNG BIDANG URUSAN PEMERINTAH KODE | DAN PROGRAM PRIORITAS PADIKATOR KINERJA PADA AWAL 20130 2014” kanan ca. 20158 2016 ANC PERBANGUWAN : "|RPvmD (zv12) 2“AB REALISASI (Rp) REALISASI Rp.) REALISASI Rp3 REALISASI (Rp) TARGET Rp.) 1 2 3 4 s 6 7 8 9 - 10 11 12 13 2 52749611 14 - 618410412 15 O1 10 —|BIDANG KEPENDUDUKAN DAN 1.478.731.750 1.293.879.250 999.617.000 767.708.200 4.539.936.200 CATATAN SIPIL — ———— O1 10 OI (Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,09 Ye 100,00 86 1.243.938.000 100,00 Yo 1.154.479.250 100,60 Yo 819.725.000 700,00 628.539.250 100,00 Yo 3.326.681.500 (Dinas Kependudukan Perkantoran Operasional Unit Kerja Dan Catatan Sipil Satuan Perangkat Dacrah O1 10 O2|Program Peningkatan Sarana dan | Kebutuhan Sarana Dan 100,00 6 100,00 S4 66.400.000 100,90 & 89.400.000 100,00 Yo 88.400.000 100,00 45 32.900.000 109,00 26 277.100.000 (Dinas Kependudukan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Dan Catatan Sipil Representatif O1 1G 03 Program Peni Disiplin ? Bagi 100,60 Yo 100,00 14.343.780 - TS : - : 7 - 100,00 20 "14.343.750 |Dinas Kependudukan Aparatur Peningkatan Kinerja Dan Catrtan Sipil Aparatur O1 10 1S Program Penataan Administrasi (Kepemilikan KTP 7810 06 37,73 Fa 154.050.000 67,70 75 50.000.060 75,98 Ye 91.492.000 85,25 Ye 106.268.950 85,25 X 401.810.950 |Dinas Kependudukan Kependudukan Dan Catatan Sipil O1 11” |BIDANG PEMBERDAYAAN 1.833.587.490 2.114.141.790 7.981.076.434 1.559.525.285 7.448.330.599 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK O1 11 OI Program Pelayanan Administrasi |Kehutukan Dan 100,00 2 100,00 26 513.515.390 100,00 Yo 578.011.790 100,00 Ya 288.869.702 100,00 Yo 750.994.000 100,00 2 2.731.390.972 |Badan Kependudukan, Perkantoran Operasional Unit Kerja Keluarga Berencana Satuan Perangkat Dan Pemberdayaan Daerah Perempuan OI 11 02 |Program Peningzatan Sarana dan|K, Sarana Dan 100,00 Sc 100,00 X 131.950.000 100,00 46 115.150.000 100,00 96 117.350.000 100,00 0 138.100.000 100,00 2 498.550.000 (Badan Kependudukan, Yang Keluarga Berencana Representatif Dan Pemberdayaan Perempuan O1 11 O3|Program Peningkatan Disipin |Stimulan Bagi 100,00 96 100,00 72 21.037.500 - - 100,00 Yo 18.000.000 - - 100,00 2 39.097.500 |Badan Krpendudukan, Aparatur Peningkatan Kinerja Keluarga Berencana Aparatur Dan Pemberdayaan Perempuan DI II 15|Program Keserasian Kebiji Jalisasidan Pi 55 Desa 66 Dean 734.000.000 65 Desa 817.570.000 66 Desa 546.665.811 66 Desa 185.346.285 66 Desa 2.283.585.095 |Badan Kependudukan,F Kualitas Anak dan |Terhadap Anak Putus Keluarga Berencana Perempuan Sekolah Dan Pemberdayaan Perempuan OI 11 16 Program K Forum 23 Orang 23 Orang 83.084.600 20 Orang 70.000.600 28 Orang 103.000.000 53 Orang 113.333.000 144 Orang 369.417.660 (Badan Kependudukan, Pengarusutamaan Gender dan Anak Keluarga Berencana Anak Dan Pemberdayaan Perempuan O1 11 17 |Erogram Peningkatan Kualitas |Jumlah Kasus KDRT 21 KDRT 21 KDRT 150.090.000 14 KDRT 339.210.000 1O KDRT 97.000.000 8 KDRT 67.557.000 E KDRT 653.867.000 (Badan Kependudukan, Hidup dan Perlindungan Keluarga Berencana Perempuan Dan Pemberdayaan Perempuan O1 11 18 Program Peningkatan Peran Partisipasi Perempuzn 64,11 2 64,53 200.000.000 63,38 Ye 194.200.000 63,38 90 170.187.831 63,38 6 308.095.000 63,38 Yo 872.482.831 (Padan Kependudukan, Serta dan Kesetaraan Jender (Didalam Lembaga Keluarga Berencana Dalam Pemb: 5 Dan Pemberdayann Perempuan O1 12 | BIDANG KELUARGA 879.850.600 983.406.000 1.313.088.000 1.129.593.500 4.310.957.500 BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BAB VIII - 9 BIDANG URUSAN PEMERINTAH CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA 2016 KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 SKPD PENANGGUNG KODE | DAN PROGRAM PRIORITAS Papan ra PADA AWAL 20130 2014“ . | 2015 PENA PEMBANGUNAN udaRPJMD (2012) : REALISASI (Rp3) REALISASI (Rp3) REALISASI (Rp) REALISASI Rp3 TARGET (Rp-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 54749111 14 618410112 1s 01 12 15|Program Keluarga Berencann |Cakupan Peserta KB 79,00 25 TS,00 Ta 854.850.000 TS,DO 96 967.551 000 80,00 56 1.250.088.000 810076 1.103.668.500 81,004 4.226.557.500 |Badan Kependudukan, Aktif Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan OI 12 18|Program Pembinaan Peran Serta |Cakupan Peserta KB 79,00 6 79,00 96 15.000.000 79,00 Fo 20.455.000 80,004 23.000.000 31,00 9 25.925.000 81,00 96 84.280.000 (Badan Kependudukan, Masyarakat Dalam Pelayanan |aktir Keluarga Berencana KB/KR yang Mandiri Dan Pemberdoyaan Perempuan OI 13 —IBIDANG SOSIAL 3210.8 7.891.283.941 9.109.043.315 7.249.995.790 OTar.Se1.220.503 O1 13 Ol |FrogrInistrasi (Kd Dan 100,00 96 100,00 36 913.619.287 100,00 26 1.077.011.541 100,00 25 1.256.717.000 100,00 56 958.200.000 100,00 Yo 4.205.548.238 (Dinas Sosial, Tenaga Perkantoran Operasional Unit Kerja Kerja Dan Mobilitas Satuan Perangkat Penduduk Daerah O1 13 02/Program Peningkatan Sarana dan |Kebutuhan Sarana Dan 100,00 4 100,00 716.285.000 100,00 96 455.290.000 100,00 Y 256.750.000 TO0,00 Ye 162:725.000 100,00 26 1.131.630.000 |Dinas Sosial, Tenega P, As P Yang Kerja Dan Mobilitas Representatif Penduduk Oi 13 03|Frogram Peningkatan Disipin |Simulan Bagi 106,00 4 100.00 36 23.506.250 - - : - - 100,00 Fa 23.906.250 (Dinas Sosial, Tenaga Aparatur Peningkatan Kinerja Kerja Dan Mobilitas Aparatur Penduduk Di 13 06 |Progrem Peningkatan “Program Yang Tidak - - - - - - - - “Dinas Sosial, Tenaga Pengembangan Sistem Peleporan (Dilaksanakan Kerja Dan Mobilitas Capaian Kinerja dan Keuangan Penduduk 01 13 15|Program d Fakir |F jaanSarang 5 Kecamatan 5 Kecamatan 152.150.000 - - - : - 5 Kecamatan 152.150.000 IDinas Sosial, Tenega Miskin, K Adat P. P Kerja Dan Mobilitas Terpencil (KAT) dan Penyandang |Begi Keluarga Kurang Penduduk Masalah Keerjahteraan Sosial (Mampu (PMKS) Lainnya Oi 13 16|Program Pelayanan dan PMKS Yang memperoleh 8,67 Fo B,67 Ho 446.032.000 61,27 Y 2.179.482.500 53,65 99 1.500.720.000 47,32 Yo 2.025.525.000 7,32 72 6.151.819.500 |Dinas Sosial, Tenaga Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Bantuan Sosial Kerja Dan Mobilitas Penduduk O1 13 17 |Program Pembinaan Anak Penyediaan Sarann 4 Unit - z 2 Unit 139.815.000 - - - 4 Uni 139.815.000 |Dinas Sosial, Tenaga Terlantar Sosial Seperti Panti Kerja Dan Mobilitas Amuhan, Panti Jompo Penduduk Dan Panti Rehabilitasi O1 13 18 | Program Pembinann Para Jumlah Penyandang 221 Orang - - 221 Orang 508.587.500 - : - 221 Orang 508.587.500 |Dinas Sosial, Tenaga Penyandang Cacat dan Trauma |Cacat Kerja Dan Mobilitas Penduduk O1 13 19 | Program Pembinaan Panti Meningkatnya Kualitas 12 Bulan 12 Bulan 1.281.550.000 12 Bulan 1.940.125.000 T2 Bulan 2.645.730.000 12 Bulan 1.500.759.790 48 Bulan 7.368.164.790 |Dinas Sosial, Tenaga Asuhan /Panti Jompo Pelayanan Panti Asuhan Kerja Dan Mobilitas Penduduk 01 13 20 Program inaanEks 5 y 12 Bulan 12 Bulan 62.570.000 - - 12 Bulan 343.720.000 12 Bulan 34.520.000 36 Bulan 240.610.000 |Dinas Sosial, Tenaga Penyandang Penyakit Sonia! (Eks (Hidup Eks Penyandang Kerja Dan Mobilitar Narapidana, PSK, Nerkobadan IPenyakit Sosial Penduduk Penyakit Sosial Lainnya) 01 13 21 |Program Pemberdayaan Menurunnya Angka - - - - - 10,97 Yo 35.000.000 - 10,83 Yo 35.000.000 |Dinas Sosial, Tenaga Kelembagaan Kesejahteraan Kemiskinan Kerja Dan Mobilitas Sosial Penduduk O1 13 21 | Program Pemberdayaan Menurunnya Angka 13,93 20 13,9396 114.400.000 1,439 103.900.000 10,97 Ye 99.F00.000 10583 9 70.320.000 10,83 1. 388.120.000 |Sekretariat Daerah Kek bi Ke it K isl: Sosial O1 13 21) Program Pemberdayaan Menurunnya Angka : : - 11,43 0 1.487.072.000 10,97 So 2.930.851.315 10,83 5e 2.597.546.000 10,83 06 7.015.869.315 (Sekretariat Bairul Mal Kelembagaan Kesej Kemiski Sosial Di 14 —BIDANG KETENAGAKERJAAN 279.823.549 5€.370.000 65.811.600 111.855.c0o0 653.361.140 BAB VIII - 10 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KODE | DAN PROGRAM PRIORITAS PADIKATOR KINERJA PADA AWAL 20x» 2014. 2015” 2016 SKPD PENANGGUNG" YEMBANGUNAN | IIeumb bi 2 BNN noniat 2nd Bat HAN REALISASI (p. REAISASI (Rp.) REALISASI (Rp3 REALISASI (Rp3 TARGET IRp.) 1 2 3 4 s (3 7 8 9 10 1 12 132 54759611 14 658210112 1s OI 14 15 Program PeniKuatt i y 46 Orang 20 Orang 191.013 100 : : : : 7 : 10 Orang 191.013.100 |Dinas Sosial, Tenaga dan Produktivitas Tenaga Kerja |Produktivitus Tenaga Kerja Dan Mobilitas Kerja . Penduduk 01 14 16 Program Peningk Jumlah Pe 8.720 Orang : : 5.720 Orang 1S-870.000 S522 Orang 16.050.600 - 5.779 Oraag 41.080.000 8.775 Orang 70.970.600 Ibinas Sosisl, Tennga Kesempatan Kerja Kerja Dan Mobilitas Penduduk O1 18 17 Program P dan : y 12 Bulan 12 Bulan 188:810.820 12 Bulan 82.500.000 12 Bulan 25.761.000 17 Bulan 70.305.600 48 Bulan 391.377.420 (Dinas Sosial, Tenaga L yelesai! Kerja Dan Mobilitas Ketenagakerjaan Perselisihan Hubungan Penduduk Industrial O1 1S” DIDANG KOPERASI DAN 251.855.000 : S05.033.009 Barson.ooa 323.448.000 USAHA KECIL MENENGAH OI 1S 1S|Program Pendptaan Iklim Usaha |Dukungan : " - : 7 25 Kelompok S03-093-000 : : 25 Kdlempok 509.093.000 (Dinas Perindustrian,Usaha Kecil M bh Yarg Usaha . Perdagangan, Koperasi Konduksif Kecil Menengah Dan Usaha Keca Menengah OI 18 16 Program Pengembangan Rekomendasi Dukungan | 40 Rekomend 4.000 Rekomendasi 26.505.000 : T : : : TT 20 Rekomendasi 26.505.000 |Dinas Perindustrian, Kewirausahaan dan Keunggulan |Usaha/Industri Kecil Perdagangan, Koperasi Kompetitif Usaha Kecil Dan Usaha Kecil Menengah O1 15 17|Program Pengembangan Sistem (D #Kea S Kecamatan 5 Kecematan 214.950.000 : 7 : : : : 5 Kecamatan 214.950.000 |Dinas Perindustrian, Pendukung Usahe Bagi Usaha |Menengah Perdagangan, Koperasi Mikro Kecil Menengah Pan Usaha Kecil Menengah O1 IS 18|Progam P Kuat P K 5 Akar 9,889 5,832 S0-000.000 : : - 7 55,34 96 22.500.000 BEA 72-500.000 |Dinas Perindustrian, Kelembagaan Koperasi Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah O1 16” (BIDANG PENANAMAN MODAL 120.200.000 151.940.000 203.554.000 B1-202509 583.576.500 O1 16 1S (Program PeningkatanPromosi P ya Penerbi A50 Tan a90Tzn Y40.200.000 S201zin 1S19a0000 BodTein 209.534.600 555 rin 81.902.500 655 Izin 583.576.500 (Sekretariat Daerah dan Kerjasama Investasi SIUP Dan TDUP OI 17 BIDANG KEBUDAYAAN 3263200000 3.890.442.700 Bo17isoiss 2-185-255.500 12.319.025.255 UI 17 Di|Frogram Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan : : TOO,00 Ie T2e.119.000 TOO,00 36 362.114.155 100,00 26 270-026.000 100,00 36 897.250.155 1Sekretariat Majelis Perkantoran Operasional Unit Kerja /Adat Aceh Satuan Perangkat Daerah OI 17 02|Frogram Peningkatan Sarana dan| Kebutuhan Sarana Dan : : : 100,00 26 20.000.000 Too,oo 3e Ti-a00.000 TO0:00 Se Te1.O00.000 Tono ae 537-400.000 | Sekretariat Majelis Prasarana Aparatur Prasarana Yang (Adat Aceh Representatif Di 17 03|Frogram Peningkatan Diapin —(Stimulan Bagi 7 : : : : 100,00 38.750.000 N N 18,00 52 38750.000 |Sekretariat Majelis Aparatur Peningkatan Kinerja Mat Aceh Aparatur O1 17 16|Propram Pengelolaan Kekayaan |Pengembangan Seni Dan 2 Kali : : 2 Kali S4143.750 1 Kai 7.260.600 N : Sket B1.4037S6 | Dinas Pendidikan Budaya Budaya Dalam Bidang Pendidikan O1 17 tejProgram 1 y Feny Fesivai 7 : 7 7 : : : E Kan 229.537.500 6 Kali 229.537.500 |Sckretariat Majelis Budaya Seni Dan Budaya Adat Aceh Oi 17 ielPropem f 1 Peny aan Festival 6 Kai : 6 Kali 1.119.500.000 6 Kali STE.775.600 @ Kati 112.328.500 18 Kali 1.910-606'500 (Dinas Pemuda, Olah Budaya Seni Dar Budaya . Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata BAB VIII - 11 | 4 BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERA CPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 SKPD PENANGGUNGKODE DAN PROGRAM PRIORITAS JADIKATOB KIKERJA PADA AWAL 2013 2014” . 2015" 2016 PPA E MBANGUNAN damai RPJMD (2012) "6 REALISASI (Rp) REALISASI Rp3) REALISASI (Rp4 REALISASI (Rp) TARGET (Rp3) 1 2 3 4 Ss 6 7 8 9 10 11 12 13 5 St71911 14 c 618410412 15 O1 17 15 Program K Pen Festival 12 Kali 12 Kali 1.766.600.000 12 Kali 1.974.244.950 $ Kali 1.372.288.000 6 Kali 914.805.000 36 Kali 6.027.937.950 (Sekretariat Daerah Budaya 'Seni Dan Budaya 91 17 16 Program Ke Jumleh kad - - - - - $6 Kali 98.790.000 & Kali 93.990.500 12 Kali 192.780.500 |Sekretariat Majelis Budaya Ulama Permusyawaratan Ulama O1 17 17 (Program Pi 1 Keras y Festival 6 Kali 6 Kali 1.357.100.000 6 Kali 545.437.000 6 Kali 357.750.000 6 Kali 228.566.000 24 Kali 2.488.853.000 iDinas Pemuda, Olah Budaya Seni Dan Budaya Raga, Kebudaycan Dan Parjoisata 01 17 17 gr X P Festival 6 Kali $ Kali 139.500.000 - - - - - - 6 Kali 139.500.000 |Dinas Perindustrian, Budaya Seni Dar. Budaya Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah O1 18 BIDANG KEPEMUDAAN DAN 4.493.967.875 4.231.092.800 3.436.740.128 5.012.801.046 17.174.601.849 OLAHRAGA O1 18 O1|Pregram P i IK Dan 100,00 Y 100,00 35 567.361.000 100,00 4 941.542.800 100,00 4 1.038.839.128 100,00 36 938.803.000 100,00 92 3.486.545.928 |Dinas Pemuda, Olah Perkantoran Operasional Unit Kerja Raga, Kebudayaan Satuan Perengkat Dan Pariwisata Lacrah 01 18 02 Program Peningkatan Sarana dan| Kebutuhan Sarana Dan 100,00 Yo 100,00 26 973.700.000 100,00 Yo 131.300.000 100,00 & 214.051.000 100,00 Yo 345.770.000 100,00 X6 1.664.821.000 |Dinas Pemuda, Olah Pr P Yang Raga, Kebudayaan Rzpresentatif Dan Pariwisata 01 18 03|Program Peningkatan Disiplin Stimulan Bagi 100,90 Ya 100,00 96 18.646.875 - - - - - - 100,00 4 18.646.875 |Dinas Pemuda, Olah Aparatur Peningkatan Kinerja Raga, Kebudayaan Aparatur Dan Pariwisata Ol 18 16 |Program Peningkatan Peran Diklat Dan 42 Orang 42 Orang 248.800.000 140 Orang 353.250.000 " 80 Orang 199.590.009 80 Orang 273.320.000 342 Orang 1.074.870.000 |Dinas Pemuda, Olah Serta Kepemudaan Pemberdayaan Pemuda Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Ol 18 20/Progr F 1 dan si 31 Cabor 31 Cabor 2.685.460.000 32 Cabor 1.630.000.009 10 Cabor 714.040.000 11 Cabor 2.731.935.561 32 Cabor 7.761.435.651 (Dinas Pemuda, Olah Pemasyarakatan Olah Raga Cabang Olah Raga Raga, Kebudeyaen Dan Pariwisata O1 18 21 | Progrem Peningkatan Sarana dan| Penyediaan Sarana dan 13 Cabor - - 13 Cabor 1.175.000.000 12 Cabor 1.270.310.000 10 Cabor 722.972.385 10 Cabor 3.168.282.325 |Dinas Pemuda, Olah Prasarana Olah Raga Prasarana Olahraga Raga, Kebudayana Pan Pariwisata 01 19 BIDANG KESATUAN BANGSA 10.050.274.986 11.146.959.842 12.596.7: 1 10.694.198.919 44.488.183.748 O1 19 O1 Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,00 Yo 100,00 Fs 518.005.000 100,09 && 704.916.340 100,00 95 580.834.182 100,00 Yo 423.023.937 100,00 Ho 2.226.779.459 |Badan Kesatuan Perkantoran Operasional Unit Kerja Bangsa, Politik Dan Satuan Perangkat Linmas Daerah O1 19 Ol Program Pelayanan Adminiswasi |Kebutuhan Dan 100,00 22 100,00 45 5.518.553.000 100,00 Yo 5.656.549.861 100,00 Yo 6.856.200.794 100,00 Ya 6.193.317.581 100,00 Yo 28.224,621.236 |Kantor Satuan Polisi Perkantoran Operasional Unit Kerja Pamong Praja Dan Satuan Perangkat Wilayatul Hisbah Daerah 01 19 02| Program Peningkaten Sarana dan| Kebutuhan Sarana Dan 100,00 “6 100,00 Ye 31.800.000 100,00 81.400.000 100,09 9a 203.800.009 160,00 Y6 59.825.000 100,00 95 376.895.009 |Badan Kesatuan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Bangsa, Politik Dan Representatif Linmas Ol 19 O2| Program Peningkatan Sarana dan |Kebutuhan Sarana Dan 100,00 Ya 100,00 20 110.950.009 100,09 Ya 237.800.000 100,00 && 759.800.000 100,00 46 326.152.000 100,00 4 1.434.702.000 | Kantor Satuan Polisi Prasarana Aparatur Prasarana Yang Pamong Praja Dan Representatif Wilayatul Hisbah Ol 19 03|Program Peningkatan Disiplin Stimulan Bagi 100,00 2 100,00 95 15.300.000 - - - - - - 100,00 Yo 15.300.000 (Badan Kesatuan Aparatur Peningkatan Kinerja Bangsa, Politik Dan Aparatur Linmes 01 19 03) Program Peningkatan Disiplin Stimulan Bagi 100,00 Ya 100,00 96 183.121.875 100,00 &e 100.090.000 100,00 Ya 90.000.600 - - 100,09 Ke 373.121.875 |Kantor Saruan Polisi Aparatur Peningkatan Kinerja Pamong Praja Dan Aparatur Wilayatul Hisbah BAB VIII - 12 5 Tapa CAPAIAN? &RJA PROGRAM DAK KERANGKA PNDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 KODE DAN PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR RJA PADA AWAL 2013” 2014” . 20158 2016 SKPD PENANGGUNG PEMBANGUNAN RPJMD (2012) : CA betidasad REALISASI Rp) REALISASI Rp3) REALISASI Rp) REALISASI (Rp3 TARGET IRp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 12 13 «54719411 14 « 64810112 15 O1 19 OS Program Peni: Kapasit ingkatnya Kapasit 100,00 Ye 100,00 96 67.550.000 100,00 4 134.920.000 100,00 #4 27.026.000 - - 100,00 Yo 229.496.000 (Badan Kesatuan Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur : Bangsa, Politik Dan . Linmas 01 19 15 (Program PeniK Jumlah Pel K8 | 100 an 100 Pel 39.445.000 | 162 Pelanggaran 351482000) 174 Pelanggaran 284.844.756 | 187 Pelanggaran 278.572.395 187 Pelanggaran 1.154.344.151 |Badan Kesatuan dan K hi (Ketertiban, K Bangsa, Politik Dan dan Keindahan) Linmas Ol 19 15 Program PeniK Jumlah 617 an 617 Pelanggaran 269.454.000 | 595 Pelanggaran 258.500.000 | 603 Pelanggaran 619.380.000 | 592 Pelanggaran 529.920.000| 592 Pelanggaran 1.677.264.000 | Kantor Satuan Polisi dan Kenyamasan Lingkungan |Ganun (Syariat Islam) Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah O1 19 17 |Program Pengembangan Foruta Kerukunan Umat 12 Bulan 12 Bulan 43.265.000 12 Bulan 145.988.145 12 Bulan 98.367.369 12 Bulan 112.277.865 48 Bulan 399.290.379 |Badan Kesatuan K Bangsa, Politik Dan Linmas O1 19 17 fProgram Pengembangan ? Program Yang Tidak - - - - - - - - - IKantor Satuan Pelisi K Di Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah O1 19 17 (Program Pengembangan Peringatan Hari Besar 12 Kali 22 Kali 2.606.656.911 22 Kali 2.595.726.276 23 Kali 2.714.970.000 22 Kali 2.623.265.000 59 Kali 10.540.618.187 |Sekretariat Daerah K Islam 01 19 17 (Program P dalisasi Te i 60 Orang 60 Orang 100.000.000 - 5 pa - - - 60 Orang 100.000.000 (Dinas Syariat Islam Wawasan Kebangsean Dalam Kehidupan Beragama O1 19 20|Frorram Peningkatan “ Program Yang Tidak - - - - - : - - - IKantor Satuan Polisi b y Di Pamong Praja Dan Masyarakat (Pekat) Wilayatul Hisbah 01 19 21 |Program Pendidikan Politik Pembinaan Terhada 12 Bulan 12 Bulan 546.164.200 12 Bulan 679.677.220 12 Bulan 361.526.900 12 Bulan 147.775.141 48 Bulan 1.735.143.461 |Badan Kesatuan Masyarakat LSM, Ormas, Dan OKP : Bangsa, Politik Dan Linmas O1 20 |RIDANG OTONOMI DAERAH, 57.764.797.809 63.459.535.134 61.328.325.702 53.425.B03.775 227.011.802.426 PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT (DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01 20 O1 | Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 109,00 96 100,00 Ye 15.818.917.000 100,00 Ya 20.310.877.400 100,00 76 17.590.696.590 100,00 Ye 9.503.585.000 100,00 26 63.224.075.990 |Selxetariat Daerah Perkantoran Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah O1 20 Oi |Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,00 96 100,00 76 5.496.332.220 100,00 Ye 5.056.192.450 100,00 26 7.679.088.080 100,00 96 5.859.757.850 100,00 Yo 24.091.430.600 |Sekretariat Dewan Perkantoran Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah O1 20 Oi | Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,00 100,00 96 4.800.382.375 100,00 3 5.689.041.000 100,20 2 4.201.930.000 100,00 9a 2.301.468.000 100,00 Yo 16.892.821.375 |Dinas Pengciol: Perkantoran Operasional Unit Kerja Keuangan Dan Asset Satuan Perangkat Daerah 01 20 01 | Program Pelayanan Ariministrasi |Kebutuhan Dan 100,00 20 100,00 96 789.396.259 100,00 Y6 1.022.339.900 100,00 72 955.835.757 100,00 3 773.280.000 120,00 26 3.541.451.956 |inspektorat Perkantoran Operasional Unit Kerja : Satuan Perangkat Daerah OI 20 OI | Program Pelayanan Administrasi |Kebutuhan Dan 100,00 26 100,00 Fe 1.432.686.200 100,00 Ya 1.297.839.655 TGO,00 96 1.519.865.220 100,00 95 1.338.235.000 100,00 46 5.588.626.075 |Dinas Syariat Islam Perkantoran Operasional Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah OI 20 O1/ Program pK Dan 100,00 X 100,00 Ye 232.078.785 - - - - - - 100,00 2e 232.078.785 (Komisi Independen Perkantoran Operasional Unit Kerja Pemilu Satuan Perangkat Daerah 01 20 O1 | Program Pelayanan Administrasi | Kebutuhan Dan 100,00 Y6 100,00 96 371.435.000 100,00 Ya 562.983.220 100,00 96 426.425.707 100,00 Ye 558.490.000 100,00 Fo 1.919.933.927 |Kecamatan Langsa Perkantoran Operasional Unit Kerja Barat Satuan Perangkat Daerah BAB VIII - 13 , " 4 CAPAIAN :INERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN , BIDANG URUSAN PEMERINTAR KONDISI KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 KODE DAN PROGRAM PRIoritas | JEDIKATOR KINERJA PADA AWAL 2013” 2014" 2015: 2016 SKPD PENANGGUNGn. PROGRAM (OUTCOME) aa PEMBANGUNAN RPJMP (2012) REALISASI (Rp3 REALISASI Rp3 REALISASI (Rp3 REALISASI Rp3 TARGET Rp3 1 2 3 4“ s s 7 8 5 10 11 12 13» Sr7s9111 14 - 618410512 15 O1 20 Oi (Program Pel resi (Ke Dan 100,00 86 100,00 Ye 391.712.150 100,05 Yo 240.697.000 TOG,00 26 470.974.407 100,00 84 613.715.500 100,00 Ye 1916603-057 |Kecamatan Langsa Perkantoran Operasional Unit Kerja Timur Satwan Perangkat Daerah G1 20 Oi Frog iaistrasi IK Dan 100,00 56 100,00 76 425.210.000 100,00 Ye 447:939.000 100,00 36 474.808.707 TOO,00 Ye 553.132.000 100,00 86 1.896.087.707 |Kecamatan Langsa Perkantoran Operasional Unit Kerja Baro Satuan Perangkat Daerah O1 20 OI (Program Pelay Administrasi (K6 Dan TGO,00 20 TOS,00 B6 357385.000 Too,00 22 454.268.000 100,00 Fe 513.508.707 100,00 75 550.982.000 160,00 Ye 1.513.591.707 (kecamatan Langsa Perkantoran Operasional Unit Kerja Lama Satuan Perangkat Daerah O1 20 OI (Program Felayinisrrasi | Kebutuhan Dan 100,00 9e 100,00 56 441.010.000 100,00 76 251.047.625 100,00 16 408.706.446 1O0,00 72 672.525.000 100,00 26 1.951.269.071 (Kecamatan Langsa Perkantoran Operasional Unit Kerja Kota Satuan Perangkat Daerah DI 20 OijProg y inistrasi IK Dan 100,00 86 Too,00 $ 867.892.000 100,00 Fe 512.019.000 100,00 96 265.885.000 Too,oo ee 586.129.000 TOO,00 36 2.23 1:919.000 (Kantor Pelayanan Perkantoran Operasional Unit Kerja Perijinan TerpaduSatuan Perangkat Daerah O1 20 Oi (Program Peliniswasi|Keb Dan - - - 100,00 36 589.677.000 100,00 3 479.576.240 TO0,00 26 643.853.000 100,00 26 1.713.506.240 |Sekretariat Baitul Mal Perkantoran Operasionel Unit Kerja Satuan Perangkat Dacrah O1 20 DI (Program Pelayaran Administrasi |Kebutuhan Dan : : 5 100,00 7 854.352.000 100,005 347.943.000 TO0,00 36 214.535.000 TOO,00 26 1.616.870.003 |Sekretariat Majelis Perkantoran Operasional Unit Kerja PermusyawaratanSatuan Perangkat Ulama Daerah OI 20 OI |Program F IR Dan To0,00 3 TOo,00 Ye T.033:624.205 100,00 58 1.085:481.890 TO0,00 96 976.445.120 Too,o0 96 770.222.788 100,00 3365:753.999 |Badan Kepegawaian, Perkantoran Operasional Unit Kerja Pendidikan Dan Satuan Perangkat Pelatihan Dasrah G1 20 02|Progr PSarara dan |K Sarana Dan Ton,ot 100,00 5 4219.604.000 100,00 3.089.680.000 100,00 96 2:934.106.000 100,00 96 4.762.600.000 100,00 26 15.045.990.000 |Sekretariat Dasrah Prasarana Aparatur Prasarana Yang Representatir O1 20 02 (Program Peningkatan Sarana dan|Ke Serang Dan 100,00 Ye 100,00 4 802.532380 100,00 76 316.372.450 100,00 7 545.600.000 100,20 56 998.500.600 TCo,00 2602.805.330 (Sekretariat Dewan Prasarana Aparatur Prasarana Yang Representatir O1 20 OZ Program Peningkatan Sarana dan Kebutuhan Sarana Dan ToG,00 Ye 100,00 Fe 3.429.808.000 100,70 56 2:259.700.000 100.00 2.135.200.000 100,00 36 2igo.a0n.7a0 100,00 12:013.616.740 |Dinas PengelolaPrasarana Aparatur Prasarana Yang Keuangan Dan Asset Representatif O1 20 02 |Frogam P Sarana dan |K. Sarana Dan 100,005. 100,00 55 70.300.000 100,00 96 137.500.000 1OO,00 36 65.200.000 100,007 65.250.000 100,00 46 341.250.000 |inspektoratPrasarana Aparatur Prasarana Yang Representatif OT 20 02 Program PF Sarana dan |(K Sarane Dan 100,00 36 100,00 322-400.006 100,00 56 153.400.000 TOO,00 96 150.500.000 100,00 36 116.400.000 TOO,00 26 742.800.000 |Dinas Syariat Islam Prasarana Aparatur Prasarana Yang Representatif . GI 20 02 Program F Sarana dan (K. Sarana Dan 100,00 56 100,00 46 25.300.000 - : : : : : 100,00 56 251300.000 |Komisi IndependenPrasarana Aparatur Prasarana Yang Pemilu Representatif O1 20 02 |Erogram Peningkatan Sarana dan |Kc Sarana Dan 1n0,00 26 100,00 35 123.700.000 100100 9. 170.800.000 100,00 56 208.300.000 Tbo,o0 86 61.800.000 100,00 26 362.600.000 | Kecamatan LangsaPrasarana Aparatur Prasarana Yang Barat Representatif O1 20 02) Erogram Peningkatan Sarana dan Kebutuhan Sarana Dan 105,00 F2 700,00 16 59:600.000 100,00 56 64.800.000 Tco,00 TOS:800.000 100,00 75 63.200.000 106,005 294.400.000 | Kecamatan LangsaPrasarana Aparatur Prasarana Yang Timur Representatif O1 20 02) Program Peningkatna Sarana dan | K. Saranu Dan 100,00 96 1020056 55-600.005 TN ES-EDO.d00 ino,o0 36 98.600.000 TOO,65 3 59.600.000 100,0076 267.400.000 | Kecamatan LangsaPrasarana Aparatur Prasarana Yang Baro Representatif O1 20 02 Program P Sarana dan |K. Sarana Dan 100,00 36 100,004 26.400.000 100,00 36 63.200.000 100,00 108.200.000 TOO,00 76 64.200.000 100,00 96 252.000.000 |Kecamatan LangsaPrasarana Aparatur Prasarana Yang Lama Representatif Oi 20 02|Program Peningkatan Sarana dan |Kebutuhan Sarana Dan 100,00 36 100,00 96 Fe.700.000 1oG.00 ge 53.200.000 IOO,00 40 56.200.000 100,00 46 B2-200.000 ICo,o0 ge 278.300.000 (Kecamatan LangsaPrasarana Aparatur Prasarana Yang Kota Representatif Oi 20 02|Frogram Sarana dan (Kc Sarana Dan 100,60 36 100,60 S6 Teie2e7is TOO,00 Ge 26.600.600 100,006 170.600.006 100,00 26 108.685.953 100,00 96 467.512.668 |Kanter PelayananPrasarana Aparatur Prasarana Yang Perijinan Terpadu Representatif BAB VIII - 14 - BAB VIII - 15 £ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 Kopz | pawpRoGRampRiorrras | INDIKATOR KINERJA | pap AWAL 2013” 2014” 2015” 2016 SKPD PENANGGUNG : PROGFAM OUTOOMT) - kat JAWAS PEMBANGUNAN : MEI) RP3MD (2012) REALISASI (Rp.) REALISASI (Rp) REALISASI (Rp3 REALISASI R4 TAROET Rp) 1 2 3 3 s 6 7 8 9 10 u 12 182 54749411 14 - 618116412 1s OT 20 O2|Frogram Peningkatan Sarana dan (Kebutuhan Sarana Dan : 7 : 100,00 & 8.200.000 TOG,00 96 14.400.000 100,006 16.800.003 100,00 5 39.600.000 (Sekretariat Baitul Mal Prasarana Aparatur Prasarana Yang . Representatif . Di 20 02 (Program Peningkatan Sarana dan (Kebutuhan Sarana Dan : : : 100,00 5 22.200.000 100,00 4 63.400.000 100,00 36 29.200.000 160,00 56 135.000.009 |Sekretariat Majelis Prasarane Aparatur Prasarana Yeng Permusyawaratan Representatif Uama OI 20 02 Program Peningkatan Sarana dan |Kebutuhan Sarana Dan 100,00 56 100,00 34 172.600.000 TOO,00 96 B1.600-000 100,00 F0 240.400.000 100,00 Fo 234.200.000 100,00 56 TOS.800.000 (Badan Kepegawaian, Prasarana Aparatur Prasarana Yang Pendidikan Dan Representatif Pelatihan OT 20 O3|Frogram Peningkatan Disiplin —|Stmulan Bagi 100,08 F6 100,00 76 163.590.625 100,00 36 91.300.000 100,00 Fe 29.620.000 TOD,00 Ye 72.620.000 TOO,00 Fe 417.530.625 |Sekretariat Daerah Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Di 20 03 (Program Feni Disiplin Bagi 100,005 Ton,oo 214.015.625 TOO,00 94 361.000.000 1G0,00 98 157.840.000 100100 56 Tos.S00.000 TOO,00 ee 1.730.755.625 (Sekretariat Dewan Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur OI 20 03|Frogam Peningkatan Dimpin —|Stimulan Bagi 1OO,00 Te 100,00 To 78:890.625 7 : 7 : : : 100,00 Fe 78.890.625 |Dinas Pengelola Aparatur Peningkatan Kinerja Keuangan Dan Asset Aparatur Di 20 Os (Progr Ingkatan Ditiplin i Bagi 1O0,00 Fe TOO,0 Fo 22950.000 TOO,D0 Ye 31.078.125 : : : : Too,00 55 54.020.125 |inopektorat Aparatur Peningkatan Kinerja OI 20 03Program Peningkatan Disiplin —|Stimulan Bagi 109.00 Ga 100,00 90 25.000.000 : : : : : 7 TOo,fo9e 89.000.002 (Dinas Syariat Islam Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Oi 20 03 Program Peningkatan Disipin —|Stimulan Bagi 100,00 36 100,00 86 8.128.125 7 : : : : : 100,00 36 8.128.125 (Komisi Independen Aparatur Peningkatan Kinerja Pemilu Aparatur Vi 20 03) Progr 5 Disiplin i 100,00 36 100,006 14871.875 : z n - s : IGoro te 14.821.875 |Kecamatan Langsa Aparatur Peningkatan Kinerja Barat Aparatur OI 20 03|Program Peningkatan Diuplin —|Stimulan Bagi 100,00 96 TOO,00 Te 15.778.125 - : pi : : : TO0,00 26 15.778.125 |Kecamatan Langsa Aparatur Peningkatan Kinerja . Timur Aparatur Oi 20 03|Program Peningkatan Displin —|Stimulan Dagi 100,00 IG TOO,00 2 11.953.125 : : 7 : : : 100,00 5e 11-953:125 |Kecamatan Langsa Aparatur Peningkatan Kinerja Baro Aparatar DT 20 OS ProgramFeni Disipis 3 Bagi 100,005 TOO,00 F6 13.387.500 7 : - : : ni 100,00 6 13-387.500 (Kecamatan Langsa Aparatur Peningkatan Kinerja Lama Aparatur OT 20 631 Frogr Disiplin ir Bagi TOO,00 26 100,00 6 16.733.875 : 7 : : : 7 Too,o0 06 16-734375 |Kecarantan Langsa Aparatur Peningkatan Kinerja Kota Aparatur OI 20 03! Program Peni Disipin : Bagi 100,00 96 100,00 Fe 8128125 : 7 7 : 1 : 100,005 2.128.125 | Kantor Pelayanan Aparatur Peningkatan Kinerja Perijinan Terpadu Aparatur O1 20 03|Program Peningkatan Disipin —(Stimulan Bagi 7 : : 100,00 96 7.590.000 : : : : Ton, 00 7290.000 | Sekretariat Baital Mal Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Oi 20 03 Program Peningkatan Disiplin —|Stimulan Bagi : 7 : 100,00 96 21-500.000 100,00 35 32:200.000 100,003 21100016000 100,00 22 TA-TOO.000 | Sekretariat Majelis Aparatur Peningkatan Kinerja Permusyawaratan Aparatur Ulama OT 20 03|Program Peningkatan Disiplin —|Stimulan Bagi 100,062 100,00 55 20.620.625 : : : : : : Toc.o0 36 7 20620.625 (Badan Kepegawaian, Aparatur Peningkatan Kinerja Pendidikan Dan Aparatur Pelatihan OT 20 05| Program Peningkatan Kapasitas 'Meningkatnya Kapasitas 100,00 58 100,60 30 158.195.000 : : 100,00 90 22.270.000 : : 100,00 22 220.465.000 | Sekretariat Daerah Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur OI 20 OS | Brogram PeniKapasi : ya Ki 160,00 H6 100,00 Se 327.475.000 100,00 3 275.057.000 100,00 36 TS6-352.000 TOG.00 96 69.482.500 Indo te 225:346.500 | Inspektorat Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur Oi 20 05 Program PeniKapasi 5 yaK : : : 1000090 165.547.400 100.00 2 188.155.000 100,00 6 126.543.000 100,60 96 7A0:495:400 (Dinas Syorim Islam Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur G1 20 05 Program Peni Kapasi : ya Kapasi 100,00 96 Too, 3 411600.000 100,00 74 Ti.O00.000 100160 96 24.000.000 Too,od F6 73:600.006 100.002 203-600.000 |Kecamatan Langaa Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur Barat , £ : « “ CAPAIAN HINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH: KONDISI KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 INDIKATOR KINERJA SKPD PENANGGUNG KODE DAN PROGRAM PRIORITAS PROGRAM MUTCOKE) PADA AWAL 2013” 2014” aa mma 2015” 2016 aan PEMBANGUNAN haguhd " RPJMD (2012) — REALISASI (Rp3 REALISASI (Rp3 REALISASI (Rp) REALISASI (Rp) TARGET tRp.) 1 2 3 4 s 6 7 8 2 10 1 12 1355174911 14 c 618110412 15 O1 20 OS (Program Ii K Menis ya Kap: 100,60 Ye 100,00 Yo 41.000.000 100,00 96 71.000.600 100,00 Yo 26.000.000 100,00 Yo 73.600.600 100,00 “5 211.600.000 |Kecamatan Langsa Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur Timur 01 20 OS Program H Kap Ki 100,00 Yo 100,00 Ya 41.000.000 100,900 Yo 71.000.000 190,00 Yo 24.000.000 100,00 Ya 73.600.000 100,00 Ya 209.660.000 |Kecamatan Langsa Sumber Daya Aparatur 'SDM Aparatur Baro 01 20 OS|Psogram P'v 3 K: ya Ki 100,00 Yo 100,00 Ya 41.000.000 100,00 Yo 71.000.000 100,00 Yo 24.000.000 100,00 0 73.600.000 100,00 Yo 209.600.000 'Kecamatan Langsa Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur Lama O1 20 05|Program da Ki Menis Ki it 100,00 96 100,00 Ya 41.000.000 100,00 Yo 71.000.006 100,00 Ya 24.000.000 100,00 Ye 73.600.000 100,00 Yo 209.600.000 |Kecamatan Langsa Surober Daya Aparatur SDM Aparatur Tr "Kota O1 20 O5|Program Pe Xx: 31 ii Ks - - - 100,00 Yo 18.000.000 - - 100,00 Yo 37.812.000 100,00 Ya 55.812.000 |Sekretariat Majelis Sumber Daya Aparatur 'SDM Aparatur Permusyawaratan Ulama 01 20 05|Program P K si Meni Ki :1 100,00 26 - - 100,00 26 999.710.700 100,00 Yo 284.209.100 - - 100,00 Y6 1.283.919.800 )Badan Kepegawaian, Sumber Daya Aparatur SDM Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Ol 20 OG| Progam ing di ya Sistem 100,00 && 100,00 96 65.266.500 100,00 96 66.150.009 100,00 Yo 92.060.000 100,00 Yo 69.760.000 100,00 H4 294.236.500 |Sekretariat Daerah bangan Sistem Pe Pelaporan Capai: Capaian Kinerja dan K Kinerja dan Ki Meningkatnya Penilaian c c 115.170.600 Cc 117.124.319 ct 114.256.300 Cet 79.305.000 CH 425.855.619 |Sekretariat Dacsah LAKIP Pemerintah Kota Langsa O1 20 15Program Peningkatan Kapasitas |Ran-Ganun yang dibahas 12 Ran-Ganun 12 Ran-Ganun 2.570.665.53) 9 Ran-Gamun 2.197.850.910 14 Ran-Ganun 1.789.592.700 10 Ran-Ganun 2.454.360.200 4S Ran-Ganun 9.012.469.341 | Sekretariat Dewan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 20 1G)Program Peningk Peiay i ya P 452 Kali 452 Kali 1.161.250.060 452 Kali 1.722.200.000 452 Kali 1.794.320.000 452 Kali 3.131.585.000 1.808 Kali 7.809.355.000 (Sekretariat Daerah Kedinasan Kepala Daerah/Wakil |Kedinasan Kepala Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala : Daerah . 01 20 17 (Program ingk daa i F 12 Bulan 12 Bulan “ 100.120.000 12 Bulan 84.770.000 12 Bulan 58.504.000 12 Bulan 30.425.000 48 Bulan 273.819.000 |Sekretariat Daerah b. ligasi Anggaran Keuangan Daerah O1 20 17 |Progr Peni: dan da yz P" WTP WTP 4.656.595.350 WTP 5.960.873.986 WTP 5.125.159.460 WTP 5.413.888.000 WTP 21.156.516.758 |Dinas Pengelola bi Ke Pacrah Kevangan Dan Asset Keuangan Dacrah 01 20 20|Program k Sistem 2 Dok - - 2 Dek 50.605.400 2 Dok 45.800.000 2 Dok 35,675.000 6 Dok 133.080.400 | Sekretariat Daerah p dan Pemb P ianPela P Kebijakan KDH Tanggap Darurat Aksi Pengawasan 12 Bulan 12 Bulan 213.450.000 12 Bulan 159.270.000 12 Bulan 145.594.800 12 Bulan 70.380.000 48 Bulan 588.694.300 (Sekretariat Dacrah Penyaluran dan Monitroing Kebijakan Subsidi Pemerintah 01 20 20 | Program da Sistem i yaPe di WTP WTP 1.308.780.000 WTP 1.482.900.000 WTP 1.397.461.000 WTP $37.720.000 WTP 4.726.861.000 |Inspektorar dan K Daerah Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01 20 2! | Program Ik fa ya B Kali 8 Kati 120.000.009 8 Kali 151.000.000 8 Kali 80.000.C90 8 Kali 95.000.000 32 Kali 446.000.000 |Inspektorat Profesionalisme Tenaga Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa Dan |. Pengawasan Pengawasan Or 21 (Program Peningkatan “ Program Yang Tidak 7 7 - pi : 7 r T : Sekretariat Daerah Profesionalisme Tenaga Dilaksanakan Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01 20 22/Program Penataan dan Laporan Aksi - - - IP Trimwulen 67.150.000 IV Triwulan 52.680.000 IV Triwulan 63.098.000 XII Triwulan 182.928.000 |Badan Perencanaan Penyempurnaan Kebijakan Pencegahan dan Pembangunan Daerah Sistem dan Prosedur Pengawasan Pemberantasan Korupsi O1 20 22| Program Penstaan dan Evaluasi Proposal Usulan 100 Praposal 100 Proposal 44.310.000 - - - - 100 Proposal 45.725.000 200 Proposal 90.035.000 |Sekretariat Dacrah Penyempurnaan Kebijakan Masyarakat Sistem dan Prosedur Pengawasan - BAB VIII - 16 4?F 1 Ki -g CAPAJAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 KODE DAN PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR KINERJA PADA AWAL 20134 2014” 2016 SKPD PENANGGUNG Aa Aa PROGRAM (O1TOOMTI ana - SAE. : PEMBANGUNAN " "|RPJMD (2012) REALISASI (Rp. REALISASI (Rp. REALISASI Rp3) REALISASI IRp-) TARGET (Rp.) 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 5 54711 14 618#10r12 15 01 20 22Program P dan Penyempi 12 Bulan - - 12 Bulan 123.000.000 - - 12 Bulan 12.000.600 24 Bulan 135.000.000 (Inspektorat Penyempurnaan Kebijakan Kebijakan Sistem dan Sistem dan Prosedur P Pr Bi Oi 26 23|Program Optimali 1ingIUJK dan 12 Bulan 12 Bulan 146.925.000 12 Bulan 757.800.0C0 12 Bulan 673.878.500 12 Bulan 537.210.000 48 Bulan 2.115.813.500 |Sekretariat Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi |Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Ol 20 24|Program mengintensifkan “Program Yang Tidak - - - - - - - - - - - |Kantor Pelayanan penanganan Dilaksanakan Perijinan Terpadu pengaduan masyarakat 01 20 25 Program Peningk Kerjasama a Kerjasama 12 Bulan 12 Bulan 186.771.673 12 Bulan 493.994.925 12 Bulan 251.750.000 12 Bulan 401.079.500 48 Bulan 1.333.596.098 |Sekretariat Daerah Antar Pemerintah Dacrah Daerah Dalam Pelayanan Publik Di 20 25|Program Kerjasama (P MUSDA - - - 100 Orang 35.794.006 - - - - 100 Orang 35.794.000 |Sekretarist Majelis (Antar Pemerintah Daerah MPU Permusyawaratan Ulama 01 20 26 Program Pp produk 538 Produk Hukum 1.070 Produk Hukum 897.025.000 | 1.066 Produk Hukum 1.000.219.447 | 856 Produk Hukum 959.715.500 | 428 Produk Hukum 557.521.000 | 3.420 Produk Hukum 3.414.481.947 Sekretariat Dacrah Perundang-Undangan hukum daerah D1 20 26|Progr Jumlah Pe 10 Judul 10 Judul 38.038.031 10 Judul 32.300.000 15 Judul 127.106.100 15 Judul 49.245.300 50 Judul 246.689.431 |Sekretariat Dewan Perundang-Undangan Judul Ran-Oanun O1 20 26|Frogram Penataan Peraturan — |"Program Yang Tidak - - - - : 7 - - - 7 - |Dibas Syariat Islam er Undi Di O1 20 28/|Program Pendidikan Kedi di a Kualit: 65 Orang 6S Orang 114.881.533 - - - - - - 65 Orang 114.881.533 |Sekrctariat Dacrah SDM Aparatur O1 20 28Program Pendidikan Kedinasan |Dulkungan Tugas Belajar 35 Orang 35 Orang 937.000.000 32 Orang 825.000.000 27 Orang 795.100.000 56 Orang 2.809.325.000 150 Orang 5.367.425.000 |Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan O1 20 29/Program Peningkatan Kapasitas (Jumlah Peserta Diklat 108 Orang 108 Orang 243.585.000 7 - - t - - 1O6 Orang 243.585.000 |Badan Kepegawaian, Sumberdaya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan O1 20 30|Program Pembinaan dan Evaluasi Jabaran dan 2 Dok 2 Dok 235.471.652 5 Dok 433.807.132 5 Dok 398.929.700 6 Dok 574.615.002 18 Dok 1.642.823.484 |Sekrctariat Daerah F bangan As o: innaKi Perangkat Daerah O1 20 30|Program Pembi: dan i: ya Karir 1.000 Orang 1.009 Orang 1.076.050.000 1.160 Orang 881.214.200 1.100 Orang 412.500.527 1.200 Orang 688.428.948 1.100 Orang 3.058.493.675 |Badan Kepegawaian, P bangan Aj Pendidikan Dan Pelatihan O1 20 31 |Sosialisasi, Penyuluban dan Penyelenggaraan - - - 12 Bulan 260.000.000 - - - - 12 Bulan 260.000.000 (Badan Kesatuan Veris j Pemilu Pe intah gi Bangsa, Politik Dan Daerah Umum Linmas O1 20 31 Sosialisasi, Penyuluhan dan Seleksi Anggota KIP dan - 10 Orang 249.000.000 - - - - S Orang 152.647.500 15 Orang 401.647.500 |Sekrcteriat Dewan Verifikasi Pemilu Pemerintah Panwas PEMILU Daerah 01 20 33! Program Penataan dan Lamanya Proses - - - 7 Hari 18.600.000 - - - - 7 Hari 18.600.000 |Kantor Pelayanan Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Perijinan Terpadu Sistem dan Prosedur Perizinan O1 20 O |Progrem Penguatan Alountabilitas|“ Program Yang Tidak - - - - - - ps ya - : - |Sekretariat Daerah Kinerja has 01 20 O (Program Unit Layanan # Program Yang Tidak - - - - - - - - - - - ISekretariat Dacrah Pengadaan (ULP) Di 01 20 O |Program Pembinaan Syariat “ Program Yang Tidak - - - - - - - - - - - JDinas Syariat Islam Islam D 01 20 O |Program Percbinaan dakwah dan | Program Yang Tidak - - - - - - - : - - - |Dinas Syariat Islam syiar idam Di 01 20 O |Program Penivrkatan " Program Yang Tidak - - - - - - - - : “Dinas Syariat Isiam Pe h: Islam Di 1 01 22 BIDANG PEMBERDAYAAN 2.874.002.500 4.376.989.065 4.846.774.600 3.661.148.000 15.358.914.165 MASYARAKAT BAB VIII - 17 £ 4, « & CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 KODE | DAN PROGRAM PRIORITAS Keep ana PADA AWAL 2013" 2014”... 2015: Ka | 2016 .5. SKPD PENANGGUNGPENDANGURAH RPJMD (2012) REALISASI (Rp4 REALISASI (Rp4 REALISASI (Rp3 REALISASI (Rp3 TARGET Rp.) 1 z2 3 4 s 6 7 8 » 10 1 12 13 54719111 14 618110412 15 OT 22 Oi Progam Pelayanan Administrasi (Kebutuhan Dan 100.00 72 TOO.00 F6 273.501500 100.00 16 B67.125.000 100,00 86 565.324.000 100,00 6 605.517.500 100,00 26 511.466.000 |Badan Pemberdayaan Perkantoran Operasional Unit Kerja Masyarakat Satuan Perangkat . Daerah OT 22 02 ProgramPeningkatan Sarana dan |K, Sarana Dan 100,00 52 106.00 72 67.675.000 100,00 Ye 1.827.200.000 100,076 T372-300.000 100,00 Ye 1.679.800.000 100,00 26 2568:575.000 (Badan Pemberdayaan Pr p Yang Masyarakat Representatif Di 22 03|Program Peningkatan Disiplin |Stimulan Bagi 100,on Te 109,00 86 71.583.125 : 7 1 1 : ni 1OO,00 16 11953125 |Badan Pemberdayaan Aparatur Peningkotan Kinerja Masyarakat Aparatur 0. - CT 15'Progr ingk Meni y 5 Kecamatan : 7 S Kecamatan 251.475.000 : : : : Z Kecamatan 281.475.000 | Sekretariat Daerah Keberdayaan Masyarakat Kemandirian Masyarakat Perdesaan Perdesaan Oi 22 15 (Program P x 5 Kecamatan 5 Kecamatan 1.188.300.000 5 Kecamatan 601.500.000 5 Kecamatan Ia50.200000| —5 Kecamatan 500.000.000 5 Kecamatan 3640.500.000 (Dinas Syariat Islam Keberdayaan Masyarakat Kemandirian Masyarakat Perdesaan Perdesaan D1 22 15|Program Peni g5 Kecamatan 5 Kecamatan 167.259.000 5 Kecamatan 305.408800) ——$ Kecamatan 2065162001 5 Kecamatan 138.347.000 5 Kecamatan 818.111.000 (Badan FemberdayaanKeberdi Ke ir yarakat Musyarakat Perdesaan Perdesaan OI 22 15 Program Pengembangan Pembinman Lembaga GG Dasa 66 Desa 64.815.550 65 Desa T1E.936.00 GE Desa 28.770.000 €8 Desa E0.202.500 66 Desa 292.725.550 (Badan PemberdayaanLembaga Ekonomi P Masyarakat OI 22 17 Program Peni Partisipasi |Meni Partisipasi 66 Dasa 66 Dean 288.111.250 6£ Desa 105.345.765 66 Desa 1.080.284.400 66 Desa 59.852.500 66 Desa 1.833.753.015 (Badan Pemberdayaan: Dalam M Masyarakat Dalam Masyarakat Desa Membangun Desa Oi 22 18|Progam Peni Kapasi Kuati 66 Dasa 65 Desa 2111303075 - : 66 Desa 146.009.000 G6 Desa 183.920.000 G5 Desa 591.223.075 |Seksetariat Daerah Aparatur Pemerintah Desa SDM Aparatur Pemerintah Desa O1 22 18 |Prozram Peningkatan K. : a Kuatit 66 Dasa - : : : 56 Desa 75.180.000 66 Desa 43.508.500 65 Desa 518.682.300 |Badan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa SDM Aparatur Masyarakat Pemerintah Desa O1 27 U |Peningkatan Penerapan “ Program Yang Tidak : : : 7 7 : 7 : : “(Badan Pemberdayaan Temotogi Dilaksanakan Masyarakat Di 25” (DIDANG KEARSIPAN 27.000.000 37.850.600 22.253.000 20.692.500 107.550.500 OI 29 18|Program PeniKuadi Arsip Secara 25638 236 27.000.000 pa ST-Bs0.bo0 2,5E 36 22-305-000 2,563 20.692.500 PE 107.850.500 | Kantor Perpustakaan, Pelayanan Informasi Baku /Arsip Dan Dokumentasi Oi 25 JEmANG KOMUNIKASI DAN 2121.0258.0060 1.265.150.000 21052-520.600 38.620.000 6.522.428.600 INFORMATIKA Oi 25 1S|Frogram Pengembangan Informasi Berita, Iklan 12 Bulan 12 Bulan 751.128.000 12 Bulan 286.000.000 12 Bulan 374.651.200 7 : 36 Bulan T991.7591200 | Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Gan Parlementaria Media Masan O1 25 15|Program Pengembangan Informasi Berita, Iidan 12 Bulan 12 Bulan T-585-900-000 12 Bulan 1.582.150.000 12 Bulan 1.060.300.000 12 Bulan 200.730.000 18 Bulan 1,235.080.000 | Sekretariat Daerah Komunikasi, Informasi dan dan Parlementaria Media Massa O1 25 15|Program Pengembangan Informasi Berita, dan : : 7 : : 12 Bulan 655.709.400 17 Bulan ST bontot Z4 Bulan 657.605.400 (Badan Kepegawaian, Komunikasi, Informasi dan dan Parlementaria Pendidikan Dan Media Massa Pelatihan DI 26 —(BIDANG PERPUSTAKAAN 623A19.i2E GisTir.opa Tanesaern 555.158.005 Ho0 BRP 2.050.545.704 O1 26 OI Program Felayanan Adminiswasi (Kebutuhan Dan Tod.oo "2 100,00 4 512378500 100,00 35 SLTA 72A Tondose 320.654.650 ToG,00 56 511.158.005 100,00 56 1795.508.079 (Kantor Perpustakaan, Perkantoran Operasional Unit Kerja Arsip Dan Satuan Perangkat Dekumentasi Daerah Oi 26 02 |Frogram Peningkatan Sarana dan (Kebutuhan Sarana Dan 100,00 52 100,00 Se 1o1.000.000 100,00 Ye 28.000.600 160,00 26 45.000.000 Too,oos6 18:000.000 Toa.oo 6 245.000.006 |Kantor Perpustakaan, Prasarana Aparatur Prasarana Yang Arsip Dan Representasf Dokumentasi BAB VIII - 18 SUMBERDAYA MINERAL , # VJ JF CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH KINERJA KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 Kop» | DAN PROGRAM PRIORITAS BebanKINERJA PADA AWAL 2013" 20142 0.15 2016 SKPD PENANGGURG PEMBANGUNAN PROGRAM (OUTCOMEL) Rp3mp 12012) “1 Haa Pan REALISASI (Rp4 REALISASI (Rp4 REALISASI (Rp3) REALISASI (Rp3 TARGET Rp) 1 2 3 3 s 6s 7 3 9 10 11 12 13 54749411 14 5618210412 15 Oi 26 US (Program Peningkatan Disiplin — |Stimulan Bagi 100.005 1O0,00 95 100401625 7 : 7 : : : TOO,00 36 10.640.625 |Kantor Perpustakaan, Aparatur Peningkatan Kinerja Arsip Dan Aparatur Dokumentasi OT 36 “GD (Program Peningkatan Sarana dan |"Program Yang Tidak : : : : : 7 7 : 5 "Kantor Perpusrakaan, Prasarana Per D Arsip Dan Dokumentasi 02 URURAN PILUIAN 10.871.050.313 25:615.952.642 50.101.502.557 27.205.860.269 TiS.955. 267.051 021” |DIDANG PERTANIAN 2:283.696.150 F1050.283.000 5.0501512.500 2.801.007.200 TTr2es.515.550 02 Oi 1S (Program Peningkatan Nai Tukar Petani “TOT Poin : : 103 Poin 220.000.000 : : : : 103 Foin 220.200.000 |Dinas Kelautan, Kesejahteraan Petani Perikanan Dan Pertanian 02 01 1G (Program Peningkatan Ketaban | Produktilitas Padi/Bahan 0135 3 03636 268.216.150 : : : : 3 : 0,36 Ta 268.216.150 (Dinas Kelautan, Pangan (Pertaninn/Perkebunan) |Pangan Utama Lokal Perikanan Dan Lainnya Per Hektar Pertanian 02 01 17 Program Peningkatan Pemasaran | Promosi Hasil TKak : : T Kali T.363.533:000 1 Kai 110.700.000 T Kai 12.305.000 3 Kat 1.486.538.000 (Dinas Kelautan, Hasil Produksi Pengolahan Pertanian Perikanan Dan Pertanian/Perkebunan dan Perkebunan Pertanian 02 O1 18 Program Peni Penerapan | Meni:B Unit : : B Unit 360.000.600 ZUni 670.750.000 10 Unit 246.680.000 20 Unit T.277.490.000 (Dinas Kelautan, T j Pertanian)! 1 i Perikanan Dan Pertanian/Perkebunan Pertanian 02 DI 19 Program Peningkatan Produksi (Kontribusi sektor 5,056 5.43 650.480.000 5,18 96 1.458.660.000 5,19 90 B1E.300.000 520 2.825.527.500 52036 5.753.767.500 (Dinas Kelautan, Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan Perikanan Dan terhedap PDRB (ADHB) Pertanian 02 OI 20|Frogram Pemberdayaan Temu Tekhnis Tenaga 24 Kali 22 Kali 75.000.000 23 Kali 58.200.000 23 Kali 45.006.000 23 Kali 20.820.600 68 Kali 259.020.000 (Dinas Kelautan, yuluh Pertanian/P iyalah Perikanan Dan Lapangan Pertanian OZ 01 Zi |Frogram Pencegahan dan Penyediaan Sarana Medis : : - - : : 7 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 (Dinas Kelantan, Pes yakit Ternat IK Ternak Perikanen Dan Pertanian 02 OI 22 |Frogram Feningkatan Produksi “| Kontribusi sektor 5,500 53 11090.000.000 2189 7.490.740.000 5,1 9e 1.527.600.500 5.20 88 T-469:516.000 52075 557.765.500 |Dimas Keinutan, Hasil Peii Perikanan Dan terhadap PDRB (ADHB) Pertanian 02 OI Z3 Program Peningkatan Pemasaran | Kontribusi sektor 5,50 : : 5,18 96 135.700.000 5,19 96 22-D00.000 5.20 76 23.258-800 520 204.958.200 |Dinas Kelantan, Hasil Produksi Petemakan pertanian /perkebunan Perikanan Dan terhadap PDRB (ADHB) Pertanian 02 OT 28 Program peningkatan penerapan | Kontribusi Selor 50 96 : : : : 5,13 Ya 1.378.554.000 3,2076 35.700.600 5,200 1.518.254.000 | Dinas Kelautan, teknologi peternakan pertanian/perkebunan Perikanan Dan terhadap PDRB (ADHB) Pertanian 02 02 BIDANG KEMUTANAN 1.872.258.000 219.200.000 ILs22.n2a.000 2.377.855.520 12:112.755.525 02 02 15|Program Pemanlantan Potensi |” Program Yang Tidak : : : 7 7 7 7 : T TIbinas Kelautan, Sumber Daya Hutan Dilaksanakan Perikanan Dan Pertanian 02 02 16 |Frogram Rehabiitas Hutan dan |Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 1.572.156.000 12 Bulan 176.300.000 12 Bulan 1.282.828.000 TE Bulan 9.377.855.529 18 Bulan 12500197529 (Dinas Kelautan, Lahan Rehabilitasi Kawasan Perikanan Dan Hutan Dan Lahan Pertanian 02 02 i7iPeriindungan dan Konservasi — | Meningkatnya 12 Bulan 12 Bulan 27.500.000 12 Bulan 143.000.000 12 Bulan 259.500.606 : 1 7 38 Bulan 430.000.000 |Dinas Kelautan, Sumber Daya Hutan Pengawasan Hutan Dan Perikunan Dan Lahan Pertanian 02 02 20| Program Perencanaan dan Kontribusi sektor 025 0,25 3e 174 61.000 7 - : : : : Oi 174.618.000 | Dinas Kelautan, Pengembangan Hutan kehutanan terhadap Perikanan Dan PDRB (ADHB) Pertanian 02 93” JEIDANG EKERCI DAN 41.420.000 Gi220.000 T10.273.C00 220.85s.00G 1.203.478.000 BAB VIII - 19 1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA TAHUN 2013-2016 BIDANG URUSAN PEMERINTAH KONDISI KINERJA KInEi s Koe | DANPROGRAMPRIORITAS | INDIKATOR KINERJA | PADA AWAL 2013» 2014" Ian2015: 2016 KPD PENANGGUNG "PEMBANGUNAN STA) RPJMD (2012) TT 2 sila : REALISASI Rp4 REALISASI (Rp3 REALISASI Rp3 REALISASI (Rp3 TARGET Rp.) 1 2 3 & s 6 7 8 9 10 1 12 13 - 5729011 14 - 648110112 1s 02 03 15|Program Pembinaan dan Kontribusi sektor 055 7 O,sa 31.330.000 083 Ye S5 13.000 0,53 35 20.355.000 0,52 To $7.508:000 (Dinas Perindustrian, Pengawasan Bidang pertambangan terhadap Perdagangan, Koperasi Pertambangan PDRB (ADHB) Dan Usaha Kecil Menengah OF 03 17 (Program Pembinaan dan Kontribusi Sektor Liatric Ole Ore 3 41270.000 : : 0,16 92 704.460.000 one 160.000.000 One se T-145-880.000 (Dinas Perindustrian, Pengembangan Bidang Dan Gas Terhadap PDRB Perdagangan, Koperasi Ketenagalistrikan Dan Usaha Kecil Menengah 02 Da” —BIDANG PATUWISATA 14.600.000 4.414.370.000 5.789.603.000 GTE.248.000 To.250-521.000 OZ 04 15 |Prorram Pengembangan Kontribusi Selaor 2005 2,00 7e 14.600.000 203 Ya Ta1-520.000 2,50 92 190.500.000 Ba 3 152.848.000 5.49 To 459.788.000 (Dinas Pemuda, Olah Persasaran Pariwisata Akomodasi Dan Makan Raga, Kebudayaan Minum Terhadap PDRB . Dan Pariwisata (ADHB) 07 D4 16 ProgramPengembi Kontribusi Sektor png : 203 To 1.277.830.000 3,5096 2458 160.000 San 35 519.500.000 SAS 9.250.490.000 |Dines Pemuda, Olah Destinasi Pariwisata Akomodasi Dan Makan Raga, Kebudayaan Minum Terhadap PDRB Dan Pariwisata (aDHB) OZ 0 1G (Program Pengembangar Kontribual Sektor 2,00 Te : - : 30 90 640.643.000 : Sate 640.643.000 (Dinas Kelautan, Destinasi Fariwi:dasi Dan Makan Perikanan Dan Minum Terhadap PDRB | “ Pertanian (ADHB) 02 C5” |DIDANG KELAUTAN DAN 5.254.851.023 15.064.425 CA2 5.506.265.476 TE33636.775 25:200.256,921 PERIKANAN 02 CS OifFrogr ini P3 Dan 1Co,bo 5 1OD,00 Fe 1.162.723.153 100,00 56 1.149.622.252 100,00 84 1.507.860.097 100,00 F6 1.280.030.325 1000072 5.102.256.457 (Dinas Kelantan, Perkantoran Operasional Unit Kerja Perikanan Dan Satuen Perangkat Pertanian Daerah 02 D5 02 Program Peningkatan Sarana dan | Keburuhen Sarana Dan Too,00 26 Tonoo re 636.250.000 100,00 95 7.483.265.860 IO0,on Ta 1.857.740.379 100,00 56 769.280.000 To0,00 26 5.752.240.259 (Dinas Kelautan, Prasarane Aparatur Prararana Yang Perikanan Dn Representatif Pertanian 02 05 03 |Program Peningkatan Disiplin —|Stimulan Bagi 109,00 3 100,00 S6 01.596.875 - - 1 : - TOO,00 30 41.396.275 |Dinas Kelautan, Aparatur Peningkatan Kinerja Perikanan Dan Aparatur Pertanian OZ 05 18 (Program Pengembangan Ekonomi|" Program Yang Tidak 7 : 7 7 : 7 : "Dinas Kelautan, Masyarakat Pesisir Dilaksanakan Perikanan Dan Pertanian OZ 05 20 Program Pengembangan Kontribusi Sektar 367 : 3A2 Ya 1.384.804.000 351 2.123.450.000 3,57 96 B16:208950 357 te 7324567950 | Dinas Kelautan, Gi 1 Perikanan Dan PDRB (ADHB) Pertanian OZ 05 Zi Program Pengembangan Kontribusi Sektor 32 2,555 3.107.316.000 Ega 6.595.546.000 351 3 Z017.210.000 287 3c 1,635.560.000 387 oo 18:663.232.000 (Dinas Kelautan, Perikanan Tangkap Perikanan terhadap Perikanan Dan PDRB (ADHB) Pertanian G2 05 23 (Program Optimalisasi Kontribusi Sektor RE Ea 634.585.000 342 96 1:442.325-900 : : 357 3 25.057.506 3573 71106-368:400 (Dinas Kelautan, Pengelolnan das. Pemasaran Perikanan terhadap Perikenen Dan Produksi Perikanan PDRB (ADHB) Pertanian 07 os 0 JP bangan, Pem “Program Yang Tidak z 1 : : 7 7 7 “IDinas Kelautan, dan Pengolah Perikanan Dan Perikanan - Pertanian 02 06 BIDANG PERDAGANGAN 22.735.385 773.240.800 — 26.188.125.145 2.084.229.405 29.068,331.735 02 06 1S| Program Perind F3 Per 72 Bulan 12 Bulan 22.736.385 12 Bulan 25.450.600 12 Bulan 124.770.024 12 Bulan 126.875.500 18 Bulan 297.220.909 (Dinas Perindustrian, dan Pengemanan Perdagangan (Barang Dan Jasa Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Keci Menengah BAB VIII - 20 L KETERANGAN : “ Setelah Perubahan 2014 2 x016 BARGADTT PEMBANGUNAN "| PROGRAM (ONTCOMEL | RPJMD (2012) i I bebuad REALISASI Rp. REALISASI Rp3 REALISASI (Rp3) REALISASI (Rp3 TARGET IRp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 n 12 132 51749411 142 618410412 15 02 06 18 (Program Peningkatan Elisi 2 Kali 7 - 2 Kali 71.590.800 2 Kali 26.063.355.121 3 Kali 1.957.355.905 7 Kati 28.498.301.826 |Dinas Perindustrian, Perdngangan Dalam Negeri Pameran Hasi) UKM Dan " Perdagangan, Koperasi . IKM Dan Usaha Kecil Menengah 02 06 19|Program Pembinaan Ped Jumlah Ke 590 Pedagang : : 550 Pedagang 272.200.020 - - 590 Pedagang 272.200.000 |Dinas Poindustrian, Kakilima dan Asongan Pedagang/Usaha Perdagangan, Koperasi Informal Dan Usaha Kecil Menengah 02 07 IBIDANG INDUSTRI 749.433.750 1-522.910.500 773.500.435 2.506.424.260 6.052.673.546 02 07 Oi (Program Pelayanan Adminisyasi |Kebutuhan Dan 100,00 75 100,60 Fo 574.820.000 100,00 X 738.360.000 100,06 "5 929.650.436 100,00 325.612.760 100,00 36 3.068.483.196 (Dinas Perindustrian, Perkantoran Operasionel Unit Kerja Perdagangan, Koperasi Satuan Perangkat Dan Usaha Kecil Daerah Menengah 02 07 O2|Program Peningkatan Sarana dan |Kebutuhan Sarana Dan 100,00 4 100,00 Ye 148.800.000 100,00 He 106.000.000 100,00 4 491.000.000 100,00 96 268.000.000 100,00 26 1.013.800.000 (Dinas Perinduatian, Prasarana Aparatur Prasarana Yang Perdagangan, Koperasi Representatif Dan Usaha Kecil Menengah 02 07 03|Program Peningkatan Disiplin (Stimulan Bagi 100,00 86 100,00 5 25.818.750 - : : - 100,00 36 25.818.750 |Dinas Perindustrian, Aparatur Peningkatan Kinerja Perdagangan, Koperasi Aparatur Dan Usaha Keci Menengah D2 07 18 |Program Pengembangan Ind Jumlah 5 Ke 301 IKM - - 301 IKM 1.078.550.500 330 IKM 153.210.000 3B0 IKM 1.322.811.500 1.011 IKM 2.554.572.000 (Dinas Perindustian, Kecil dan Menengah Dan Menengah Perdagangan, Koperasi Dan Usahe Kecil Menengah 02 07 19 |Frogram Pengembangan Sentra- (Pertumbuhan Indusoi 23,27 Ya : - - - 23,47 Fo 200.000.000 37,32 90.000.000 392196 290.000.000 |Dinas Perindustrian, Sentra Industri Potensial . Perdagangan, Koperasi Dan Uraha Kecil Menengah 456.371.905.654 400.936.593.677 1514.396.369.443 T 3 & TABEL 8.2 TT vPAGU DANA INDIKATIF MENTDTiT SAN DAN BIDKAS ARA DONVEIT DAT Bed KO Do Ia Id Sad LA GGARAA49 Lk AT. DIET DIN28DAEI! TAHUN 2013-2016 JUMLAH ALOKASI PAGUTAHUN DANA INDIKATIF TAHUN 2013- NO SKPK 2013 20141 20154 2016 2013-2016 BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK | 6g ANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 3454749 12 - 41618110
21. 1.jUrusan Wajib 315.628.335.364| 242486.563.553| 366.191.159.474| 378.114303.304| 406.108.253.851 | 406:270.402.097 | 453.568.714.704| 373.539.733.408 1.541.496.163.393 1.400.411.002.362 138.853.200.392 - Bidang Pendidikan 24.955.898.186 200.093.561.642 37.937.764.256 220.561.316.074 39.109.654.797 209.477.828.390 36.849.883.153 799.080.693.562168.947.987.456 220.186.396.376 38.048.175.141 208.881.946.400 36.275.753.253 798.109.891.874 134.803.947.420- Dinas Pendidikan Kota Langsa 1683.947.987.456 24.118.872.186 200.093.561.642 36.361.146.840 - Sekretariat Majelis Pendidikan - - - - 374.919.698 413.524.656 595.881.990 481.553.300 970.801.688 895.077.956 Daerah (MPD) Kota Langsa - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 605.226.000 - 217.156.416 - - - - - 822.382.416 - Dinas Syariat Islam Kota Langsa - - - 1.270.000.000 - 628.350.000 - - bni 1.898.350.000 - Sekretariat Majelis - - - 56.461.000 - - - 78.120.000 - 134.581.000 Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa - Kantor Perpustakaan, Arsip dan - 231.800.000 - 33.000.000 - 19.605.000 - 14.456.600 - 298.861.600 Dokumentasi - Bidang Kesehatan 52.360.499.505 73.229.287.360 56797260.365 | 113:360.107083 57.456.079.706 | 120.228.355.120 62.920.793.437 |) 125.229.508.932 229.534.642.013 432.047.258.495 - Dinas Kesehatan Kota Langsa 25.929.600.159 13.300.760.454 27.756.395.683 18.660.028.508 28.375.885.412 23.493.284.618 29.691.176.791 24.568.205.232 111.753.058.045 80.022.278.812 - RSUD Kota Langsa 26.430.899.346 $2.928.526.506 29.040.873.682 94.700.078.575 29.080.194.294 96.735.070.502 33.229.616.646 160.661.303.700 117.781.583.968 352.024.979.683 - Bidang Pekerjaan Umum 4.224.814.649 27.051.424.445 4.757.859.903 81.957.772.911 4.668.962.457 88.510.609.987 5.144.945.105 80.011.606.639 18.796.582.114 277.531.413.982 277.396.413.982 - Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 4.224.814.649 26.916.424.445 4.757.859.903 81.957.772.911 4.668.962.457 88.510.609.987 5.144.945.105 80.011.606.639 18.796.582.114 - Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 135.000.000 135.000.000 15.056.408.288 5.987.245.368 52.009.283.351 - Bidang Perumahan 1.549.506.268 5.156.038.375 1.710.367.956 13.621.747.680 1.652.610.444 18.175.089.008 2.074.760.700 - Dinas Pekerjaan Umum Kota - 489.950.000 - 8.420.000.600 - 13.487.372.000 - 10.946.804.000 - 33.344.126.000 Langsa - Badan Penanggulangan Bencana 1.549.506.268 4.666.088.375 1.710.367.956 5.201.747.680 1.652.610.444 4.687.717.008 2.074.760.700 4.109.604.288 6.987.245.368 18.665.157.351 Daerah Kota Langsa - Bidang Penataan Ruang - 332.050.000 - 783.395.000 - 352.730.000 - 2.226.290.000 - 3.694.465.000 - Dinas Fekerjaan Umum Kota - 192.050.000 - 783.395.000 - 352.730.000 - 1.226.290.000 - 2.560.465.000 Langsa BAB VIII - 22 # 2 P TAHUN JUMLAH ALOKSI PAGU DANA INDIKATIF am " — Ta9i3r To " Yi " ig 016” TAHUN 2013-2016 No SKPK 2013" 2014" 20158 2016 BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 3454719 12 5 446148110 - Badan Perencanaan - 134.000.000 - - - - - 1.000.000.000 - 1.134.000.000 Pembangunan Daerah Kota Langsa - Bidang Perencanaan Pembangunan 2.140.011.443 3.324.436.181 2.045.613.035 5.333.901.400 2.179.408.191 4.871.995.000 3.365.746.193 “4.412.850.000 9.721.778.862 17.973.182.581 - Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 175.000.000 237.950.000 - 143.500.000 93.655.000 - 650.105.000 15.393.868.500 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 2.140.011.443 2.683.737.100 2.045.613.035 4.462.191.400 2.170.408.191 4.207.945.000 3.365.746.193 4.039.995.000 9.721.778.862 Langsa “ - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 465.699.081 - 633.760.000 - 520.550.000 - 309.200.000 - 1.929.209.081 - Bidang Perhubungan 2.333.193.140 4.624.538.859 2.477.860.945 5.010.029.028 2.609.323.154 6.443.725.114 3.125.227.482 3.503.498.587 10.545.604.721 19.581.791.588 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 2.333.193.140 4.624.538.359 2.477.860.945 5.010.029.028 2.609.323.154 6.443.725.114 3.125.227.482 3.503.498.587 10.545.604.721 19.581.791.588 - Bidang Lingkungan Hidup 1.599.005.830 12.958.969.125 1.761.753.883 15.370.025.500 6.057.976.876 19.841.010.800 18.196.006.958 16.020.690.218 66.366.012.383 15.370.025.500 6.057.976.876 19.841.010.800 6.601.953.629 18.196.0065.958 16.020.690.218 66.366.012.383 - Badan Lingkungan Hidup, 1.599.005.830 12.958.969.125 1.761.753.883 Kebersihan dan Pertamanan Kota s Langsa - Bidang Pertanahan - 1.821.350.000 - 1.673.800.000 - 6.858.140.080 - 646.414.231 - 10.999.704.311 - Dinas Pendidikan Kota Langsa - Dinas Kesehatan Kota Langsa - RSUD Kota Langsa - Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa - Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa - Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa BAB VIII -23 4 JUMLAH ALOKASI PAGUTAHUN DANA INDIKATIF No sxpK 20137 20198 atise asis TAHUN 2012-2018 BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK .BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG 1 2 3 4 Ss 6 7 8 9 10 11 5 364749 12 - 44618110 - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 1.821.350.000 - 1.673.800.000 - 6.858.140.030 - 646.414.231 - 10.999.704.311 - Badan Pemberdayaan Masyarakat - - - - - - - - - - Kota Langsa - Dinas Kelautan, Perikanan Dan - - - - - 1. - - - 7 Pertanian Kota Langsa - Dinas Perindustrian, - - - - - - - £ - : Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa - Bidang Kependudukan Dan Catatan 1.802.508.795 1.478.731.750 1.908.573.433 1.293.879.250 2.591.892.429 999.617.000 2.943.418.393 767.708.200 9.246.393.050 4.539.936.200 Sipil 1.293.879.250 2.591.892.429 999.617.000 2.943.418.393 767.708.200 9.246.393.050 4.539.936.200 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa 1.802.508.795 1.478.731.750 1.908.573.433 7.448.330.999 - Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.833.587.450 2.3n8690.117 2.114.141.790 2.377.343.423 1.941.076.434 2.829.869.895 1.559.525.285 9.672.950.422 2.117.046.987 - Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 2.117.046.987 1.833.587.490 2.348.690.117 2.114.141.790 2.377.343.423 1.941.076.434 2.829.869.895 1.559.525.285 9.672.950.422 7.448.330.999 - Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 879.850.000 988.406.000 1.313.988.000 1.129.593.500 4.310.937.500 - Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 879.850.000 988.406.000 1.313.088.000 1.129.593.500 4.310.937.500 - Bidang Sosial 2.532.213.486 3.210.892.547 2.896.037.515 7.891.283.941 2.877.834.045 9.109.048.315 3.442.684.406 7.349.995.790 11.698.769.452 27.561.220.593 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 2.532.213.486 3.096.492.547 2.846.037.515 6.300.311.941 2.877.834.045 6.078.697.000 3.442.684.406 4.681.729.790 11.698.769.452 20.157.231.278 - SekretariatDaerah Kota Langsa - 114.400.000 - 103.900.000 - 99.500.000 - 70.320.000 - 388.120.000 - Sekretariat Baitul Mal Kota - - - 1.487.072.000 - 2.930.851.315 - 2.597.946.000 - 7.015.869.315 - “Bidang Ketenagakerjaan - 379.823.940 - 96.370.000 - 65.811.600 - 111.355.600 - 653.361.140 - “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan - 379.823.940 - 96.370.000 - 65.511.600 - 111.355.600 - 653.361.140 Mobilitas Penduduk Kota Langsa - Bidang Koperasi - 291.855.000 - - - 509.093.000 - 22.500.000 - 823.448.000 - Djnas Perindustrian, - 291.855.000 - - - 509.093.000 - 22.500.000 - 823.448.000 Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa BAB VIII - 24 &IL JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF 1 No " SKPK " 2015” "2vidi 20915: “5zv18 BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG 1 2 3 4 s c 7 8 9 10 11 5 3454719 12 - 44648110 - Bidang Penanaman Modal - 140.200.000 - 151.940.000 - 209.534.000 - 81.902.500 z 583.576.500 - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 140.200.000 - 151.940.000 - 209.524.000 - 81.902.500 - 583.576.500 - Kantor Pelayanan Perijinan - - - - - Snp Spa 5 1 z z z Ni Terpadu (KP2T) Kota Langsa - Bidang Kebudayaan - 3.263.200.000 476.397.364 3.899.444.700 221.238.558 3.017.130.155 497.581.061 2.139.253.500 1.295.226.981 12.319.028.355 - Dinas Pendidikan Kota Langsa - - - 54.143.750 - 7.260.000 - - - 61.403.750 - Sekretariat Majelis Adat Aceh - - 476.397.364 206.119.000 321.248.556 502.264.155 497.581.061 789.563.500 1.295.226.981 1.497.946.655 (MAA) Kota Langsa - Dinas Pemuda, Olahraga, - 1.357.100.000 - 1.664.937.000 - 1.036.528.000 - 340.894.500 - 4.399.459.500 Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 1.766.600.000 - 1.974.244.950 - 1.372.288.000 - 914.805.000 - 6.027.937.950 - Sekretariat Majelis - - - - - 98.790.000 - 93.990.500 - 192.780.500 Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa - Dinas Perindustrian, - 139.500.000 - - - - - - - 139.500.000 Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa - Bidang Kepemudaan Dar Olahraga 2.050.522.260 4.493.967.875 2.256.457.799 4.231.092.800 2.265.202.777 3.436.740.128 2.589.097.588 5.012.801.046 9.261.280.524 17.174.601.849 - Dinas Pemuda, Olahraga, 2.650.522.260 4.493.967.875 2.256.457.799 4.231.092.800 2.265.202.777 3.436.740.128 2.689.097.688 5.012.801.046 9.261.280.524 17.174.601.849 Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa - Sekretariat Daerah Kota Langsa - - - - - - - - - - - Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 2.845.711.749 10.050.274.986 3.018.277.974 11.146.959.842 3.361.739.736 12.596.750.001 3.891.036.401 10.694.198.919 13.116.765.860 44.488.183.748 Dalam Negeri - Badan Kesatuan Bangsa, Politik 1.685.006.837 1.261.529.200 1.754.782.323 2.298.383.705 1.955.371.649 1.556.399.207 2.337.727.106 1.021.544.338 7.732.887.915 6.137.856.450 dan Linmas (Kesbang Linmas) - Kantor Satpol PP dan WH Kota 1.160.704.912 6.082.088.875 1.263.495.651 6.252.849.861 1.406.368.087 8.325.380.794 1.553.309.295 7.049.389.581 5.383.877.945 27.709.709.111 Langsa : - Sekretarjat Daerah Kota Langsa - 2.606.656.911 - 2.595.726.276 - 2.714.970.000 - 2.623.265.000 - 10.540.618.187 - Sekretariat DPR Kota Langsa - - - - - - - - - - - Dinas Syariat Islam Kota Langsa - 100.000.000 - - - - - - - 100.000.000 BAB VIII - 25 &M JUMLAH ALOKASI PSUTIAHUN DANA INDIKATIF . -. & 2utae 2015: 2018 ... TAHUN 2012-2014 La. No SKPK 2013: 2014 2015 2016 , BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK | pp ANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG. 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1115 3154719 12 - 41648110 - Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 57.764.737.809 80.991.264.334 64.489.535.134 94.251.886.276 61.328.825.708 141.151.779.387 53.428.803.775 385.264.017.644 237.011.902.426 68.869.087.647 - Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 67.150.000 52.680.000 63.098.000 182.928.000 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa - Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 260.000.000 260.000.000 - Dewan Perwakilan Rakyat Kota 3.807.163.408 - 4.665.765.208 - 4.425.105.208 - 4.637.605.208 - 17.535.639.032 - Langsa - Walikota dan Wakil Walikota 494.116.390 - 594.116.390 - 594.116.390 - 600.316.290 - 2.232.665.560 - Langsa 11.093.798.195 25.422.501.390 13.922.087.0365 19.872.085.500 43.168.292.029 97.344.734.-496 - Sekretariat Daerah Kota Langsa 8.745.214.851 23.672.348.983 10.307.191.947 28.377.798.623 10.248.950.890 38.094.797.827 - Sekretariat DPR Kota Langsa 2.279.195.413 9.371.044.287 2.534.640.162 7.963.715.810 2.591.849.451 10.598.626.880 2.843.275.864 10.161.410.350 - Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 31.621.593.813 12.965.676.350 35.074.267.048 13.909.114.986 50.788.581.806 13.462.289.450 92.803.159.412 9.904.764.740 210.287.602.079 50.241.845.535 3.310.032.157 2.639.501.259 3.792.765.950 3.222.875.025 3.952.056.576 2.657.828.797 3.975.117.261 1.552.732.500 15,029.971.944 10.072.937.581 - Inspektorat Kota Langsa “Dinas Syariat Islam Kota Langsa 1.974.927.375 1.844.086.200 2.122.204.760 1.617.187.055 2.183.455.888 1.818.620.220 2.587.009.721 1.680.978.000 8.867.507.744 7.160.871.475 “Sekgetariat KIP/KPU Kota Langsa 822.387.187 269.506.910 - - : - : - 822.387.187 269.506.910 7 Kecamatan Langsa Kota 1.402.207.204 575.444.375 1.625.638.351 555.247.625 11642.284.024 526.906.446 2.088.178.330 798.325.000 6.848.308.809 2.455.923.446 ! Kecamatan Langsa Barat 1.482.525.066 550.956.875 1.603.627.220 804.783.220 1.403.749.275 658.725.707 1.783.492.183 693.890.000 6.453.393. 7A4 2.708.355.802 - Kecamatan Langsa Timur 1.425.498.476 598.000.275 1.651.952.555 576.497.000 1.636.845.755 602.774.407 1.861.638.232 751.019.500 6.575.933.118 2.438.381.182 ! “Kecamatan Langsa Lama 1.238.158.758 495.172.500 1.437.826.269 588.468.000 T EGA aan Sna BAR Yok 707 T 012 282729 GBE 782 DOO 6178 767 AA 2.418.529.207| Kecamatan Langsa Baro 1.136.228.468 531.763.125 1.417.215.449 574.539.000 1.686.809.607 5072067071” 1.980.403.385 |” 681.332.000 6.210.655.962 2.385.040.832 853.961.909 857.646.840 1.153-886.627 557.219.000 1.115.985.312 636.485.000 1.085.916.762 694.808.953 4.209.750.610 2.726.159.793 - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 14.572.618.099 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 8.185.877.172 3.503.499.830 12.814.526.405 3.856.986.790 7.865.330.416 2.709.954.747 4.502.176.732 36.613.639.534 Fr BAB VIII - 26 JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF 'NG sKPK 20138 2012 2015" - 2016 " TAHUN 2013-2016 BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK. BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 2 3151719 12 - 41618410 - Sekretariat Baitul Mal Kota - - 64.300.000 606.067.000 498.148.518 494.376.240 719.506.577 660.653.000 1.281.955.095 1.761.096.240 Langsa - Sekrctariat Majelis - - 41.340.000 951.886.000 1.093.340.692 443.543.000 1.503.814.653 522.747.000 2.638.495.345 1.918.176.000 Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa - Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1.479.800.916 2.474.002.500 1.812.988.038 4.376.989.065 2.008.614.871 4.846.774.600 2.418.199.741 3.661.148.000 7.719.603.566 15.358.914.165 n - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 211.303.075 - 231.475.000 - 146.000.000 - 183.920.000 - 772.698.075 - Dinas Syariat Islam Kota Langsa - 1.188.800.000 - 601.500.000 - 1.350.200.000 - 500.000.000 - 3.640.500.000 - Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.479.800.916 1.073.899.425 1.812.988.038 f 3.544.014.065 2.008.614.871 3.350.574.600 2.418.199.741 2.977.228.000 7.719.603.566 10.945.716.090 Kota Langsa - Bidang Kearsipan - 27.006.000 - 37.850.000 - 22.308.000 - 20.692.500 - 107.850.500 - Sekretariat DPR Kota Langsa - - - - - - - - - : - Kantor Perpustakaan, Arsip dan - 27.000.000 - 37.850.000 - 22.308.000 - 20.692.500 - 107.850.500 Dokumentasi - Bidang Komunikasi Dan Informatika - 2.121.028.000 - 1.868.150.000 - 2.094.640.600 - 838.630.000 - 6.922.448.600 - Dinas Perhubungan, Komunikasi - 731.128.000 - 286.060.000 - 374.631.200 - - - 1.391.759.200 dan Informatika Kota Langsa - Sekretariat Daerah Kota Langsa - 1.389.900.000 - 1.582.150.000 - 1.066.300.000 - 800.730.000 - 4.833.080.000 - Sekcctariat DPR Kota Langsa - - - - - - - - - - - Badan Kepegawaian, Pendidikan - - - - - 659.709.400 - 37.900.000 - 697.609.400 dan Pelatihan Kota Langsa - Bidang Perpustakaan 776.425.233 623.419.125 888.186.171 479.717.924 875.814.836 388.654.650 993.792.796 559.158.005 3.534.219.036 2.050.949.704 - Kantor Perpustakaan, Arsip dan 776.425.233 623.419.125 888.186.171 479.717.924 875.814.836 388.654.650 993.792.796 559.158.005 3.534.219.036 2.050.949.704 Dokumentasi
22. 2.J|Urusan Pilihan 7.555.207.767 10.871.050.313 7.874.326.351 25.615.952.942 7.861.333.703 50.101.503.557 8.871.025.761 27.396.860.269 32.161.393.582 113.985.367.081 - 4.801.007.300 - 17.265.949.950 - Bidang Pertanian 2.283.696.150 5.090.333.000 5.090.913.500 - Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 2.283.696.150 5.090.333.000 5.090.913.500 4.801.007.300 17.265.949.950 BAB VIII - 27 TAHUN 3 Pertanian Kota Langsa TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF “no | SKPK 2013" “2019 20152 2016 TAHUN 2015-2016 - BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG 1 2 3 4 Ss 6 7 8 9 10 11 5 3454749 12 2 44648110 - Bidang Kehutanan - 1.874.268.000 - 319.300.000 - 1.542.328.000 - 9.377.859.529 - 13.113.755.529 - Dinas Kelautan, Perikanan Dan - 1.874.268.000 - 319.300.000 - 1.542.328.000 - 9.377.859.529 - 13.113.755.529 Pertanian Kota Langsa - Bidang Energi Dan Sumber Daya - 41.426.000 - 31.330.000 - 710.373.000 - 420.355.000 - 1.203.478.000 Mineral - Dinas Perindustrian, - 41.420.000 - 31.330.000 - 710.373.000 - 420.355.000 - 1.203.478.000 Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa - - Bidang Pariwisata - 14.600.000 - 4.414.370.000 - 5.289.603.000 - 672.348.000 - 10.390.921.000 - Dinas Pemuda, Olahraga, - 14.600.000 - 4.414.370.000 - 4.648.960.000 - 672.348.000 - 9.750.278.000 Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa - Dinas Kelautan, Perikanan Dan - - - - - 640.643.000 - - - 640.643.000 Pertanian Kota Langsa - Bidang Kelautan Dan Perikanan 4.716.036.287 5.884.891.028 4.989.050.644 13.064.468.642 5.190.862.263 9.506.260.476 5.806.389.385 7.534.636.775 20.702.338.579 35.990.256.921 - Dinas Kelautan, Perikanan Dan 4.716.036.287 5.884.891.028 4.989.050.644 13.064.468.642 5.190.862.263 9.506.260.476 5.806.389.385 7.534.636.775 20.702.338.579 35.990.2565.921 Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa - Bidang Perdagangan - 22.736.385 - 773.240.800 - 26.188.125.145 - 2.084.229.405 - 29.068.331.735 - Dinas Perindustrian, - 22.736.385 - 773.240.800 - 26.188.125.145 - 2.084.229.405 - 29.068.331.735 Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa - Bidang Industri 2.839.171.480 749.438.750 2.885.275.707 1.922.910.500 2.670.471.440 1.773.900.436 3.064.636.376 2.506.424.260 13.459.555.003 6.952.673.946 - Dinas Perindustrian, 2.839.171.480 749.438.750 2.885.275.707 1.922.910.500 2.670.471.440 1.773.900.436 3.064.636.376 2.506.424.260 11.459.555.003 6.952.673.946 - Bidang Transmigrasi - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa JUMLAH 923.183.543.131 253.357.613.866 374.065.485.825 403.730.256.246 413.969.587.554 456.371.905.654 462.439.740.465 400.936.593.677 1.573.658.356.975 1.514.396.369.443 TOTAL 576.541.156.997 777.795.742.071 870.341.493.209 863.376.334.142 3.088.054.726.418 KETERANGAN : “ Setelah Perubahan BAB VII - 28 TABEL 8.3 PAGU DANA INDIKATIF MENURUT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2016 -.
23. 1.Dinas Pendidikan Kota Langsa 168.947.987.456 24.118.872.186 200.093.561.642 36.415.290.590 220.186.396.376 38.055.435.141 208.881.946.400 36.275.753.253 798.109.801.874 134.865.351.170 - Urusan Wajib 16B.947.987.456 Za1is.872186 | -200.003.561.642 36.415.290.590 220.186.396.376 38.055.435.141 208881.946.400 36.275.753.253 795.109.891.874 134.865.351.170 Bidang Pendidikan 168.947.087.456 24.118.872.186 200.023:561.642 36.361.146.840 220.186.396.376 38.048.175.141 208.881.946.400 6.275.753.253 798.109.801.874 134.803.947.420 - Bidang Pertanahan - - - z . - - - - - - 7 “Bidang Kebudayaan : - : 54.143.750 - 7.260.000 : : - 61.403.750
24. 2.ISekretariat Majelis Pendidikan - : - : 374019.698 413.524.656 505.881.950 481.553.300 970.801.688 BOE.077.956 Daerah (MPD) Kota Langsa 1 “Yrusan Wajib : : : : 374.919.608 413.522.656 595.581.990 281.553.300 970.801.688 895.077.956 1 Bidang Pendidikan : : : : 374.010.693 412.524656 595.881.990 481.553.300 70.301.688 295.077.956
25. 5.IDinas Kesehatan Kota Langsa 25.929.600.159 18:300:760.454 27.756.395.683 18.660.028.508 28.375.825.412 23.493.284.618 29601176701 24:568.205.232 111.753.058.045 B0.022275.812 Urusan Wajib 25.030.6001501.— 13:300.760.454 27.756.395.683 18.660.028.508 28.375.885.412 23493284618 25.591.176.701 24:568.205.232 111.753.058.045 80.022 278.812 £ Bidang Kesehatan 25.929.600.159 13.300.760.454 27.756.395.683 1I8.680.028.508 23.375.885.412 23.493.284.618 25.601176.701 24.568.205.232 11 1.753.058.045 80022272.512 - Bidang Pertanahan - - - - - - - - - T
26. 4.IRSUD Kota Langsa 26.430.599.346 59.928:526.906 29:040.873.682 94.700.078.575 29.080.194-294 96.735.070.502 33.229”616.646 1060.661.303.700 117.781.583.968 352.024 970.683 1 Urusan Wajib 26.430.809.246 59.928:526.905 29.040.873.682 94700.078.575 29.080.194.294 96.735.070.502 33259.616.626 160.661.303.700 117.781.583.968 352.024 979.683 T “Bidang Kesehatan 26.430.899.346 59.928.526.906 29:040.873.682 94 700.078.575 29.080.194.294 96.735.070.502 33:229.616.646 100.661.303.700 T17.781.583.968 352.024.979.683 - Bidang Pertanahan - - - - - - - - - -
27. 5.(Dinas Pekerjaan Umum Kota 4224814649 27. TTOA2A- A95 4.757.859.903 91.305.1i7.911 4668.562457 | 102.494211.687 5.144.945.105 92-275.355.639 18.796.582.114 313.251.109.982 Langsa 4.757.859.903 ———91.399.117.911 4.668.962.457 102.494.211.987 5.144.945.105 92.278.355.639 18.796.582.114 313.951.109.982 - Bidang Perencanaan Pembangunan - Urusan Wajib 4.224.814.649 27.779.424.445 - Bidang Pekerjaan Umum 4.224.814.649 26.916.424.445 4.757.859.903 81.957.772.911 4.668.962.457 88.510.609.987 5.144.945.105 80.011.606.639 18.796.582.114 277.396.413.982 - Bidang Perumahan - 489.950.000 - 8.420.000.000 - 13.487.372.000 - 10.946.804.000 - 33.344.126.000 - Bidang Penataan Ruang - 198.050.000 - 783.395.000 - 352.730.000 - 1.226.290.000 - 2.560.465.000 - 175.000.000 - 237.950.000 - 143.500.000 - 93.655.000 - 650.105.000 - Bidang Pertanahan 38 JUMLAH ALOKASI PAGU Pemerintahan Umum, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian - Bidang Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan, TAHUN "DANA INDIKATIF Nana “T 1 2 « . no SATUAN KERJA PE) GKAT 2013! 2014 2015: 2016 TAHUN 2013-2016 DAERAH . BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 345171419 12 — 41618410 - Bidang Otonomi Daerah, - - - - - - - - - - Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
28. 6.Badan Penanggulangan 1.549.506.268 4.666.088.375 1.710.367.956 5.201.747.680 1.652.610.444 4.687.717.008 2.074.760.700 4.109.604.288 6.987.245.368 " 18.665.157.351 Bencana Daerah Kota Langsa - Urusan Wajib 1.549.506.268 4.666.088.375 1.710.367.956 5.201.747.680 1.652.610.444 4.687.717.008 2.074.760.700 4.109.604.288 6.987.245.368 18.665.157.351 - Bidang Perumahan 1.549.506.268 4.666.088.375 1.710.367.956 5.201.747.680 1.652.610.444 4.687.717.008 2.074.760.700 4.109.604.288 6.987.245.368 18.665.157.351
29. 7.Badan Perencanaan 2.140.011.443 2.817.737.100 2.045.613.035 4.529.341.400 2.170.408.191 4.260.625.000 3.365.746.193 5.103.093.000 9.721.778.862 16.710.796.500 Pembangunan Daerah Kota Langsa - Urusan Wajib 2.140.011.443 2.817.737.100 2.045.613.035 4.529.341.400 2.170.408.191 4.260.625.000 3.365.746.193 5.103.093.000 9.721.778.862 16.710.796.569 - Bidang Penataan Ruang - 134.000.000 - - - - - 1.000.000.000 - 1.134.000.000 - Bidang Perencanaan 2.140.011.443 2.683.737.100 2.045,613.035 4.462.191.400 2.170.408.191 4.207.945.000 3.365.746.193 4.039.995.000 9.721.778.862 15.393.868.500 Pembangunan - 67.150.000 - 52.680.000 - 63.098.006 “ 182.922.000 10.545.604.721 20.973.550.788
30. 8.|Dinas Perhubungan, Kota Langsa Tag - Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2.333.193.140 5.355.666.859 2.477.860.945 5.296.029.028 2.609.323.154 6.818.356.314 4.538.859 | 5.010.029.028) 2.609.323.154 3.125.227.482 3.503.498.587 504.721 20.973.550.788 10.545.604.721 19.581.791.588 - Bidang Komunikasi Dan 731.128.000 - 286.000.000 374.631.200 - 1.391.759.200 - Bidang Pertanahan jup,|Badan Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan — 13.093.969.125 | 1.761.753.883 15.370.025.500 6.057.970.876 | 15.891.010.800 6.601.453.624 18.156.000.958 Kota Langsa - Urusan Wajib 1.599.005.830 13.093.969.125 1.761.753.883 15.370.025.500 6.057.976.876 19.841.010.800 6.601.953.629 18.196.006.958 16.020.696.218 66.501.012.383 | : - - - - 135.000.000- Bidang Pekerjaan Umum 135.000.000 BAB VIII - 30 Lt (MAA) Kota Langsa $x 3, , !« Pa TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF 0137 memanaa " 2014” x O16 TAHUN 4 no SATUAN KERJA PERANGKAT 2013: 2015 2 2013-2016 DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 5s s 7 8 -1 10 11 5 345419 125 44618410 - Bidang Lingkungan 1.599.005.830 12.958.969.125 1.761.753.883 15.370.025.500 6.057.976.876 19.841.010.800 6.601.953.629 18.196.006.958 16.020.690.215 66.366.012.383 Hidup - Bidang Pertanahan - - - - - - - - - :
31. 10.Ibinas Kependudukan dan 1.802.508.795 1.478.731.750 1.008.572.433 1.293.879.250 2.591.892.429 999.617.000 2.943.418.393 767.708.200 9.246.393.050 4.530.536.200 Pencatatan Sipil Kota Langsa 1 Urusan Wajib 1: jedinteta 17 kate IK SIA pak aosd | 2 sai san apa |. “aoi OT ar us — — 216.206 1 “Bidang Kependudukan 1.802.508.795 1.478.731.750 1.908.573.433 1.293.870.250 2.591.892.429 999.617.000 2.943.418.393 767.708.200 — — .936.200 Dan Catatan Sipil hd
32. 11.|Badan Kependudukan Keluarga 2.117.046.987 2.713.437.490 2.348.690.117 3.102.547.790 2.377.343.423 3.254.164.434 2.829.869.895 2.689.118.785 9.672.950.422 11.759.268.499 Berencana dan Pemberdayaan Perempuan - Urusan Wajib 2.117.046.987 2713437490 2.348 690.117 3.102.547.790 2.377.343.423 3.254.164.434 2.829.869.895 2.689.118.785 9.672.950.422 —-— 759.268.499 - Bidang Pertanahan - - - - - - - - - - - Bidang Pemberdayaan 2.117.046.987 1.833.587.490 2.348.690.117 2.114.141.790 2.377.343.423 1.941.076.434 2.829.869.895 1.559.525.285 9.672.950.422 7.448.330.999 Perempuan Dan Perlindungan Anak - Bidang Keluarga - 879.850.000 - 938.406.000 - 1.313.088.000 - 1.129.593.500 - 4.310.937.500 Berencana Dan Keluarga Sejahtera
33. 12.|Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 2.532.213.486 3.476.316.487 2.845.037.515 6.396.681.941 2.877.834.045 6.144.508.600 3.442.684.406 4.793.085.390 11.698.769.452 20.810.592.418 Mobilitas Penduduk Kota Langsa - Urusan Wajib 2.532.213.486 3.476.316.487 2.846.037.515 6.396.681.941 2.877.834.045 6.144.508.600 3.442.684.406 4.793.085.390 11.698.769.452 20.810.592.418 - Bidang Sosial 2.532.213.486 3.096.492.547 2.846.037.515 6.300.311.941 2.877.834.045 6.078.697.000 3.442.684.406 4.681.729.790 11.698.769.452 20.157.231.278 - Bidang Ketenagakerjaan - 379.823.940 - 96.370.000 - 65.811.600 - 111.355.600 - 653.361.140 - Bidang Otonomi Daerah, - - - - - - - - - - Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian . - PAnina Woo Yono Lama Ya ma mama mmm Po - —— ——— — - - La — — - -— —— - £ Bwtang Transmigrasi - - . | | | -
34. 13.|Sekretariat Majehs Adat Acen ——— - - 410.347.304 200.115-0UV Iei 245.050 Su2204105 | H3 SShbA | S9 Is HLU Lan Oh 355 BAB VIII - 31 SATUAN KERJA PERANGKAT TAHUN 20158»ke1wa« JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF TAHUN 2013-2016 Langsa - NO DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG — | PELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG — "| BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 — 3451719 12 - 44618110 ! Urusan Wajib - - 476.397.364 206.119.000 321.248.556 502 264.155 497.581.061 789.563.500 1.295.226.981 Tdorgag.e53 - Bidang Kebudayaan - - 476.397.364 206.119.000 321.248.556 502.264.155 497.581.061 729.563.500 1.295.226.981 1.497.946.655 - Bidang Otonomi Daerah, - - - - - - - - - T Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, . Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
35. 14.|Dinas Pemuda, Olahraga, 2.050.522.260 5.865.667.875 2.256.457.799 16.310.399.800 2.265.202.777, 9.122.228.128 2.689.097.688 6.026.043.546 9.261.280.524 31.324.339.349 Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Langsa - Urusan Wajib 2.050.522.260 5.851.067.875 2.256.457.799 5.896.029.800 2.265.202.777 4.473.268.128 2.689.097.688 5.353.695.516 9.261.280.524 21.574.061.349 - Bidang Pertanahan - - - - - - : Z - z - Bidang Kebudayaan - 1.357.100.000 - 1.664.937.000 - 1.036.528.000 - 340.894.500 - 4.399.459.500 - Bidang Kepemudaan Dan 2.050.522.260 4.493.967.875 2.256.457.799 4.231.092.800 2.265.202.777 3.436.740.128 2.689.097.688 5.012.801.046 9.261.280.524 17.174.601.849 Olahraga - Yrusan Pilihan - 14.600.000 - 4.414.376.000 - 4.648.960.000 - 672.348.000 z 9.750.278.000 - Bidang Pariwisata - 14.600.000 - 4.414.370.000 - 4.648.960.000 - 672.348.000 - 9.750.278.000
36. 15.|Badan Kesatuan Bangsa, 1.685.006.837 1.261.529.200 1.754.782.323 2.558.383.705 1.955.371.649 1.556.399.207 2.337 727.106 1.021.544.338 7.132.887.915 6.397.856.450 Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) - Urusan Wajib 1.685.006.837 1.261.529.200 1.754.782.323 2.558.383.705 1.955.371.649 1.556.399.207 2.337.727.106 1.021.544.338 7722887.915 |. 6.397.856.450 - Bidang Kesatuan Bangsa 1.685.006.837 1.261.529.200 1.754.782.323 2.298.383.705 1.955.371.649 1.556.399.207 2.337.727.106 1.021.544.338 7.732.887.915 6.137.856.450 Dan Politik Dalam Negeri - Bidang Otonomi Daerah, - - - 260.000.000 - - - - - 260.000.000 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian io. |Kantor Satpol PP dan WH Kota “11601704.912 | 0.082.088.875 | Iizos.4y5.0Si | 0.252 BA9.D01 i-sUo.sob.uo7 5505556134 obb th : 3 pp agan YUI - Urusan Wajib 1.160.704.912 6.082.088.875 1.263.495.651 6.252.849.861 1.406.368.087 8.325.380.794 1.553.309.295 7.049.389.581 5.383.877.945 27.709.709.111 - Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 1.160.704.912 6.082.088.875 1.263.495.651 6.252.849.861 1.406.368.087 8.325.380.794 1.553.309.295 7.049.389.581 5.383.877.945 27.709.709.111 BAB VIII - 32 Et JUMLAH ALOKASI PAGUTAHUN DANA INDIKATIF Ng | SATUAN KERJA PERANGKAT 2013x 01an 2015 2016 TARUR 2013-2016 : DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 Ss 6 7 8 9 10 11 - 34547419 12 5 41618110
37. 17.(Dewan Perwakilan Rakyat Kota 3.807.163.408 - 4.665.765.208 - 4.425.105.208 - 4.637.605.208 - 17.535,639.032 - Langsa - Urusan Wajib 3.807.163.408 - 4.665.765.203 - 4.425.105.208 - 4.637.605.208 - 17,535.639.032 - - Bidang Otonomi Daerah, 3.807.163.408 - 4.665.765.208 - 4.425.105.208 - 4.637.605.208 - 17.535.639.032 - Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
38. 18.|Walikota dar Wakil Walikota 494.116.390 - 594.116.390 - 594.116.390 - 600.316.390 - 2.282.665.560 - Langsa ,- Urusan Wajib 494.116.390 - 594.116.390 - 594.116.390 - 600.316.390 - 2.282.665.560 - - Bidang Otonomi Daerah, 494.116.390 - 594.116.390 - 594.116.390 - 600.316.390 - 2.282.665.560 - | Pemerintahan Umum, ' Administrasi Keuangan, : Daerah, Perangkat : Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
39. 17.|Sekretariat Daerah Kota Langsa| 8.745.214.851 32.793.684.050 10.307.191.947 37.541.951.265 11.093.798.195 38.403.783.470 13.022.087.036 25.502.642.231 43.168.292.029 134.242.061.016 - Urusan Wajib 8.745.214.851 32.793.684.050 10.307.191.947 37.541.951.265 11.093.798.195 38.403.783.470 13.022.087.036 25.502.642.231 43.168.292.029 134.242.061.016 7 “Bidang Pendidikan - 605.226.000 - 217.156.416 - - : : : Aa - Bidang Perencanaan z 465.699.081 ka 633.760.000 - 520.550.000 z 309.200.000 z 1.929.209.081 Pembangunan - Bidang Pertanahan z 1.821.350.000 - 1.673.800.000 - 6.858.140.080 - 646.414.231 - 10.999.704.311 - Bidang Sosial z 114.400.000 - 103.900.000 - 99.500.000 - 70.320.000 - 388.120.009 - Bidang Penanaman - 140.200.000 - 151.940.000 - 209.534.000 - 81.902.500 - 583.576.500 Modal - Bidang Kebudayaar, z 1.766.600.000 - 1.974.244.950 z 1.372.288.000 - 914.805.000 - 6.027.937.950 - Bidang Kepemudaan Dan - - - - - - - - - - Olahraga - Bidang Kesatuan Bangsa ——- 2.606.656.911). — LP 2.505.726.270 - 2.714.970.000 | - - — 1 023-205.0UU 10.540.015.157| BAB VIII - 33 - - Urusan Wajib 3.310.032.157 2.639.501.259 3.792.765.950 3.952.056.576 2.657.828.707 3.975.117.261 TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF . 20134 20141 20150 : 201 - TAHUN 2013-2016 - ' No | SATUAN KERJA PERANGKAT a1 2 ki O13-2016 DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 5 3154749 12 5 41618110 / “Bidang Otonomi Daerah, 8.745.214.851 23.672.348.983 10.207.191.947 28.377 798.623 TLoo37osios!l —25.422501.890| —13.022.087.036 19.872.085.500 43.168.292.029 07. BAAT7SAAG6 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian . - Bidang Pemberdayaan - 211.303.075 - 231.475.000 - 146.000.000 - 183.920.000 - 772.698.075 Masyarakat Desa - Bidang Komunikasi Dan - 1.289.900.600 - 1.582.150.000 - 1.060.300.000 - 800.730.000 - 4.833.080.000 Informatika
40. 18.(Sekretariat DPR Kota Langsa 2.279.195.413 9.371.044.287 2.534.640.162 7.963.715.810 2.591.849.451 10.598.626.880 2.843.275.864 10.161.410.850 10.248.960.890 38.094.707.827 - Urusan Wajib 2.279.195.413 9.371.044.287 2.534.640.162 7.963.715.810 2.591.849.451 10.598.626.880 2.843.275.864 10.161.410.850 10.248.960.890 38.094.797.827 - Bidang Kesatuan Bangsa - - - - - - - - - - - Bidang Otonomi Daerah, 2.279.195.413 9.371.044.287 2.534.640.162 7.963.715.810 2.591.849.451 10.598.626.880 2.843.275.864 10.161.410.850 10.248.960.890 38.094.797.827 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian - Bidang Kearsipan - - - - - - - - - - - Bidang Komunikasi Dan - - - - - - - - - Informatika
41. 19.|Dinas Pengelola Keuangan dan 31.621.593.813 12.965.676.350 35.074.267.048 13.909.114.986 50.788.581.806 13.462.289.460 92.803.159.412 9.904.764.740 210.287.602.079 50.241.845.536 Asset (DPKA) Kota Langsa - Urusan Wajib 31.621.593.813 12.965.676.350 25.074.267.048 13.909.114.986 | 50.788.581.806 13.462.289.460 92.803.159.412 9.904.764.740 210.287.602.079 50.241.845.536 - “Bidang Otonomi Daerah, 31.621.593.813 12.965.676.350 35.074.267.048 13.909.114.986 50.788.581.806 13.462.280.460 92.803.150.412 9.904.764.740 210.287.602.079 50.241.845.536 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
42. 20.Jinspektorat Kota Langsa 3.310.032.157 2.639.591.259 | 3.792.765.950 3.222.875.025 3.952.056.576 2.657.828.797 1d.029.07i.9a | ioth 233i obi 10.072.937.58115.029.971.944 BAB VII - 34 4& TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF . : . 20134 . g014x 2015 2016 TAHUN 2 NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG Langsung — | BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 " 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 3454719 12 5 44648110 - Bidang Otonomi Daerah, 3.310.032.157 2.639.501.259 3.792.765.950 3.222.875.025 3.952.056.576 2.657.828.797 3.975.117.261 1.552.732.500 15.029.971.944 10.072.937.581 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Ant Ih, 1
43. 21.(Dinas Syariat Isfam Kota 1.974.927.375 3.132.886.200 2.122.204.760 3.488.687.055 2.183.455.888 3.797.170.220 2.587.009.721 2.380.978.000 8.867.597.744 12.799.721.475 Langsa - Urusan Wajib 1.974.927.375 3.132.886.200 2.122.204.760 3.488.687.055 2.183.455.888 3.797.170.220 2.587.009.721 2.389.978.000 8.867.597.744 12,799.721.475 - Bidang Pendidikan - - - 1.270.000.000 - 628.350.000 - - - 1.898.350.000 - Bidang Kesatuan Bangsa - 160.000.000 - - - - - - - 100.000.000 Dan Politik Dalam Negeri - Bidang Otonomi Daerah, 1.974.927.375 1.844.086.200 2.122.204.760 1.617.187.055 2.183.455.888 1.818.620.220 2.587.009.721 1.880.978.000 8.867.597.744 7.160.871.475 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian - Bidang Pemberdayaan - 1.188.800.000 - 601.500.000 - 1.350.200.000 - 500.000.000 - 3.640.500.000 Masyarakat Dcsa -
44. 22.|Sekretariat KIP/KPU Kota 822.387.187 269.506.910 - “ - - - - 822.387.187 269.565.919 Langsa - Urusan Wajib 822.387.187 269.506.910 - - - - - - 822.387.187 269.506.910 - Bidang Otonomi Daerah, 822.387.187 269.506.910 - - - - - - 822.387.197 269.506.910 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
45. 23.Kecamatan Langsa Kota” “1299207002 | 575.212.375 |. 1.625.638.351 555.247.625 1.642.284.944 520.5U6.440 798.525.000 . BRI AG - Urusan Wajib 1.492.207.204 575.444.375 1.625.638.351 555.247.625 1.642.284.924 526.906.446 2.088.178.330 798.325.000 6.848.308.809 2.455.923.446 BAB VIII - 35 « TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF “.. -. -.ao1s - 20141 - . 2015" - 20 TAHU 2 ana no | SATUAN KERJA PERANGKAT $ 1 16 UN 2013-2016 DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 s . 6 7 8 9 10 11 5 3454749 12 - 446418410 - Bidang Otonomi Daerah, 1.492.207.204 575.444.375 1.625.638.351 555.247.625 1.642.284.924 526.906.446 2.088.178.330 798.325.000 6.848.308.809 2.455.923.446 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Dacrah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian .
46. 24.|Kecamatan Langsa Barat 1.482.525.066 550.956.875 1.693.627.220 804.783.220 1.493.749.275 658.725.707 1.783.492.183 693.890.000 6.453.393.744 2.708.355.802 - Urusan Wajib 1.482.525.066 550.956.875 1.693.627.220 804.783.220 1.493.749.275 658.725.707 1.783.492.183 693.890.000 6.453.393.744 2.708.355.802 - Bidang Otonomi Daerah, 1.482.525.066 550.956.875 1.693.627.220 804.783.220 1.493.749.275 658.725.707 1.783.492.183 693.890.000 6.453.393.744 2.708.355.802 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
47. 25.(Kecamatan Langsa Timur 1.425.498.476 508.090.275 1.651.952.555 576.497.000 1.636.843.755 602.774.407 1.861.638.332 751.019.500 6.575.933.118 2.438.981.182 - Urusan Wajib 1.425.498.476 508.090.275 | 1.651.952.555 576.497.000 1.636.843.755 602.774.407 1.861.638.332 751.019.500 6.575.933.118 2.438.331.182 - Bidang Otonomi Daerah, 1.425.498.476 508.090.275 1.651.952.555 576.497.000 1.636.843.755 602.774.407 1.861.638.332 751.019.500 6.575.933.118 2.438.381.182 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
48. 26.IKecamatan Langsa Lama 1.238.158.758 495.172.500 1.487.826.269 588.468.000 1.590.430.203 646.106.707 1.912.352.732 688.782.000 6.178.767.962 2.418.520.207 - Urusan Wajib 1.238.158.758 495.172.500 1.437.826.269 588.468.000 1.590.430.203 646.106.707 1.912.352.732 688.782.000 6.178.767.962 2.418.529.207 - Bidang Otonomi Daerah, 1.238.158.758 495.172.500 1.437.826.269 588.468.000 1.590.430.203 646.106.707 1.912.352.732 688.782.000 6.178.767.962 2.418.529.207 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepeyawaian Dan Persandian
49. 27.|Kecamatan Langsa Baro 1.136.228.468 531.763.125 1.417.215.442 574.539.000 1.686.809.667 597.406.707 1.980.403.385 681.332.000 6.220.656.962 2.385.040.832 - Urusan Wajib 1.136.228.468 531.763.125 1.417.215.442 574.539.000 1.686.809.667 597.406.707 1.980.403.385 681.332.000 6.220.656.962 2.385.040.832 BAB VIII - 36 4 NO "SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019” 20144 2015" JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF Arena AND MDA,TAMUN 201L-2C1G BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 — 3454749 12 5 44648110 1.980.403.385 681.332.000 6.220.656.962 2.385.040.832: - Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.136.228.468 531.763.125 574.539.000 1.686.809.667 597.406.707 694.303.953 4.209.750.610 2.726.159.793
50. 28.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 853.961.909 837.646.840 1.153.886.627 557.219.000 1.115.985.312 636.485.000 1.085.916.762 2.726.159.793 - Urusan Wajib 853.961.909 837.646.840 1.153.886.627 557.219.000 1.115.985.312 TT ensna5.0o0 1.085.916.762 694.808.953 4.209.750.610 - Bidang Penanaman Modal 694.808.953 4.209.750.610 2.726.159.793 - Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 253.961.909 837.646.840 1.153.886.627 557.219.000 1.115.985.312 636.485.000 1.085.916.762 3.369.664.147 7.747.905.541 4.540.076.752 36.613.639.534 15.270.227.499
51. 29.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 12.814.526.405 3.856.986.790 7.865.330.4168.185.877.172 3.503.499.830 15.270.227.499 - Urusan Wajib 12.814.526.405 3.856.986.790 7.865.330.416 3.369.664.147 7.747.905.541 4.540.076.732 36.613.639.534 8.185.877.172 3.503.499.830 36.613.639.534 14.572.618.099- Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 8.185.877.172 - Bidang Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 3.503.499.830 12.814.526.405 64.300.000 3.856.986.790 2.093.139.000 7.865.330.416 Tagg.ras.bi8 | 2.709.954.747 059.704.200 | 7.747 905.541 4.502.176.732 SE SUU.OUU | 8.776.965.555- Urusan Wajib - “Bidang Sosial 64 300 000 "2 093 139 000 1.487.072.000 492.148.518 3.425.227.555 3.253.599.009 1.281.955.095 299U.851-315 | Ll 719.506.577 F K1D oLY 315 BAB VIII - 37 - Bidang Pertanahan : hai 4 TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF sel -2013x 201. 2015x 201 . TAHITN 2012.R01 nm no SATUAN KERJA PERANGKAT 3 8 s 012.2016 DAERAH BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 Ss 6 7 3 9 10 11 5 3454719 12 — 44618110 - Bidang Otonomi Daerah, - - 64.300.000 606.067.000 498.148.518 494.376.240 719.506.577 660.653.000 1.281.955.095 1.761.096.240 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
52. 31.|Sekretariat Majelis - - 41.340.000 1.008.347.000 1.093.340.692 542.333.000 1.503.814.653 694.857.500 2.638.495.345 2.245,537.500 Permusyawaratan Ulama (MPU) Koia Langsa - Urusan Wajib : - 41.340.000 1.008.347.000 1.093.340.692 542.333.000 1.503.814.653 694.857.500 2.638.405.345 2.245.537.500 - “Bidang Pendidikan - - - 56.461.000 - : - 78.120.000 - 134.581.000 - Bidang Kebudayaan - - - - - 98.790.000 - 93.990.500 - 192.780.500 - Bidang Otonomi Daerah, - - 41.340.000 951.886.000 1.093.340.692 443.543.000 1.503.814.653 522.747.000 2.638.495.345 1.918.176.000 Pemerintahan Umum, - Administrasi Keuangan, Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
53. 32.|Badan Pemberdayaan 1.479.800.916 1.073.899.425 1.812.988.038 3.544.014.065 2.008.614.271 3.350.574.600 2.418.199.741 2.977.228.000 7.719.603.566 10.945.716.090 Masyarakat Kota Langsa - Urusan Wajib 1.479.800.916 1.073.899.425 1.812.988.038 3.544.014.065 2.008.614.871 3.350.574.600 2.418.199.741 2.977.228.000 7.719.603.566 10.945.716.090 - Bidang Pertanahan - - - - - - - - - - - Bidang Pemberdayaan 1.479.800.916 1.073.899.425 1.812.988.033 3.544.014.065 2.008.614.871 3.350.574.600 2.418.199.741 2.977.228.000 7.719.603.566 10.945.716.090 Masyarekat Desa
54. 33.(Kantor Perpustakaan, Arsip “70. 882.219.125 | 888.186.171 | 550.567.924 “875.814.830 430.567.650 — 9u3 I92, yo 3d3d.21Y.030 1.001.805| dan Dokumentasi - Urusan Wajib 776.425.233 882.219.125 888.186.171 550.567.924 875.814.836 430.567.650 993.792.796 504.307.105 3.534.219.036 2.457.661.804 - Bidang Pendidikan - 231.800.000 - 33.000.000 - 19.605.000 - 14.456.600 - 298.861.600 - Bidang Kearsipan - 27.000.000 - 37.850.000 - 22.308.000 - 20.692.500 - 107.850.500 - Bidang Perpustakaan . 776.425.233 623.419.125 888.186.171 479.717.924 875.814.836 388.654.650 993.792.796 559.158.005 3.534.219.036 2.050.949.704
55. 34.(Dinas Kelautan, Perikanan Dan 4,716.036.287 10.042.855.178 4.989.050.644 18.27a.101.642 5.190.862.263 | 16.780.142.976 | 5.806.389.385 | 21.713.503.004 “201702335519 | @IAILUUUS.HUU Pertaniar, Kota Langsa - Urusan Wajib - - - - - - - - - 5 1 BAB VIII - 38 - Bidang Industri TAHUN JUMLAH ALOKASI PAGU DANA INDIKATIF . . " DG1aa 2915: zuis - Pt B0LI 01 . v0 SATUAN KERJA PE: GKAT 2013 Pa, 2Y1D ZUlOo TAHUN 2013-2016 DAERAH - BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK BELANJA BELANJA TIDAK BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 3454719 12 » 41648110 !“Yrusan Pilihan 4.716.036.287 10.042.855.178 a,y8y.uSU.044 18.414.101.042| 2.196.862.203 16.78u.144.97o |. 5-bU0.305.355 21413.503.005 216 358 579 “67 DIGLUS HUU Bidang Pertanian : 2.283.696.150 : 5.090.333.000 : 5.090.913.500 : 4.801.007.300 : 17.265:949.950 1 “Bidang Kehutanan : 1.874.268.000 : 319.300.000 : 1.542.328.000 : 9.377.859.529 - 18.113.755.529 I “Bidang Pariwisata - - : : : 640.643.000 : : : 640.643.000 - “Bidang Kelautan Dan 4.716.036.287 5.884.891.028 4.989.050.644 13.064.468.642 5.190.862.263 9.506.260.476 5.806.389.385 7.534.636.775 20.762.338.579 35.990.256.921 Perikanan
56. 35.(Dinas Perindustian, 2.830.171.480 1.244.050.135 2.885.275.707 2.727.481.300 2.670.471.440 29.181491.581 3.064.636.376 5.033.508.665 11.450.555.003 38.187.431.681| Perdagangan, Koperasi dan . UKM Kota Langsa T Urusan Wajib - 431.355.000 - - - 509.093.000 : 22.500.000 - 062.948.000 - Bidang Pertanahan - - - - - - - - - - £ Bidang Koperasi - 291.855.000 : z : 509.093.000 |: 22.500.000 - 825.428.000 - Bidang Kebudayaan - 139.500.000 - - - - - - - 139.500.000 - Urusan Pilihan 2.839.171.480 813.595.135 2.885.275.707 2.727.481.300 2.670.471.440 28:672.398.581 3.064.636.376 5.011.008.665 11.459.555.003 37.254.483.681 7 “Bidang Energi Dan - 71.420.000 - 31.330.000 : 710.373.000 - 220.355.000 - 1.203.478.000 Sumber Daya Mineral 7 “Bidang Perdagangan : - 22.736.385 : 773.240.800 : 26.188.125.145 : 2.084.229.405 - 79.068.321.735 2.839.171.480 740.438.750 2.885.275.707 1.922.910.500 2.670.471.445 1.773.900.436 3.064.636.376 2.506.424.260 11.459.555.003 6.952.673.946 JUMLAH 323,183.543.131 253.357.613.866 374.065.485.825 403.730.256.246 413.969.587.554 456.371.905.654 462.439.740.465 400.936.593.677 1.573.658.356.975 1.514.396.369.443 TOTAL 576.541.156.997 777.795.742.071 870.341.493.209 863.376.334.142 3.088.054.726.418 KETERANGAN : “Setelah Perubahan BAB VIII - 39 ! " TABEL 8.4 | | $ INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA LNGA T | “ TAHUN 201 “ Ta " BA VII - 40 P CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN . BIDANG URUSAN PEERINTH DAN PROGRAM INDKTOR KIERJA OGRAM KODE PRIORITAS PEMBANGUNAN (OUTCOME! KERANGKA PENDANA SKPK PENGGUNG. JAWA TAGET Rp. 1 2 3 6 o1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkata engan 361.287395875 lyanan dasr 00000000 hn joi oi Bidang Pendidikan ig engan nan NG ME 34.132.147.512| (oi 01 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ——————— (Kebutuhan Dan OperasionalUnit |” 1006 ”—— | 2.826.575.000 |” Dinas Pendidikan Dan” Kerja Satuan Perangkat Daerah Kebudayaan (01 01 02 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1004 —— |” 13.801.8462741Dinas Pendidikan Dan” Yang Representatif Kebudayaan (OI OI 03 (ProgramPeningkatan DisipiinAparatur” (StimulanBagi Peningkatan Kinerja |” 100Y6 MN 1.099.862.500” Dinas Pendidikan Dan” . Oi JAparatur Kebudayaan "Oi Oi 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM — |” 1008 | 70.000.000|Dinas Pendidikan Dan ”—— anann an bon —on—--.—.— AAPATALUr eh na Kebudayaan (oi 01 15 (ProgramPendidikan Anak Usia Dini Cakupan Pelaksanaan Pendidikan| 57,954 1.361.948.292 Dinas Pendidikan Dan Anak Usia Dini Kebudayaan (O1 O1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun |Angka Kelulusan (AL) SD/MIdan |” 1006 | 12.288.257.906|Dinas Pendidikan Dan” SMP/MTs Kebudayaan jo1 Oi 18 ProgramPendidikan Non Formal ————————————————— |AngkaMelekHuruf To 99,56W0——”427.516.750 |. Dinas Pendidikan Dan” Ba TeaKebudayaan |O1 O1 19 (ProgramPendidikan Luar Biasa MeningkatnyaPelayanan en Kanan Ber” 1.550.000.000 |” Dinas Pendidikan Dan” en —--—e-—--—--— Pendidikan Luar Biasa |” |. noah Kebudayaan. |O1 O1 “20 Program |Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik Yang Memenuhi | 90,79Y9 1 “167.774.000 | — Dinas Pendidikan Dan Kependidikan Kualifikasi 81/D4 Kebudayaan 'O1 O1 Zi (Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ———————— (MeningkatnyaKerjasama ”————— T——— 95” 588.366.7901 Dinas Pendidikan Dan” Kelembagaan Bidang Pendidikan Kebudayaan joi 02” (BidangKesehatan 0 iga DANG Naa naa T— 214-705.509.125 | Ne ho... Pon. 22an an 2 D2 D2 Hn an Dn Dn nh Hoa an Dn nan An —-n anna Bidang 13D Si 1 BAB VIII - 41 / “ H4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN S 3x BIDANG URSAN PEMRINTH DAN PROGRAM IDIKATOR INERA PROGRAM KERNGKA PENDANAAN PK AN KODE PRIORAS PEMBGNN (OUTCOME) SKPK PENANGGUG JWAB : : TAGET Rp 1 2 3 4 5 6 of GS vi IbrogamPeayana Adinistesi Perkantoran” (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1004 o 4979.000.000 | Dinas Keshata ——— Kerja Satuan Perangkat Daerah f 02 02 erogramPeningkatan Sranadan Prasarana Aparatur” (Kebutuhn Saana Dan Prasarana |” 10049 1 Nagan 2500.000.000| ——— Dinas Kesehatan kanan an oa an mna Dn ban mn. mon on—an—..—.iYangRepresentatif |)... | hh Tonmnnnnmnn ne an donn an an Lan on Ol 02 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 256.753.125 Dinas Kesehatan nona anna an anna anna non JAPTALAT 0 oom Aeon on mann Bennnn nana nahan Ho Dan Han — en — 01 02 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnva Kapasitas SDM 10040 70.000.000 Dinas Kesehatan —onmonb on ana nnmamX onon aa —en nan. JAPAratAT nana aman Han.» Lo na nan 01 02 15 (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan Buffer Stock Obat 306 1.166.000.000 ! Dinas Kesehatan Ioi 02 Te Terogramupaya Kesehatan Masyarakat” (Perbaikan Gizi Balita Dan Bumil |» 300 Orang” |” iSiI:600.000 | ——— Dinas Kesehatan —— KEK (01 02 17 Irogam Pengawasan Obat dan Makanan ||. (Pengawasan Jajanan Sekolah || $ Kecamatan ||. 25:000.000| | Dinas Kesehatan O1 02 19 IProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Meningkatnya Pengetahuan 5 Kecamatan 100.006.000 Dinas Kesehatan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat |O1 02 20 (Program Perbaikan Gizi Masyarakat” ””........! (Pembinaan gizimasyarakat .. |..$ 5Kecamatan || ......50.000.000| Dinas Kesehatan |o1 02 21 (Program Pengembangan Lingkungan Sehat —.|Sadar Hidup Sehat... |.$ 5 Kecamatan |... 200.000.000 |. Dinas Kesehatan|... Oi 02 22 (Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Cakupan Pelaksanaan Pencegahan | 5 Puskesmas 621.000.000 Dinas Kesehatan Menular Gan Penanggulangan Penyakit Menular oi 0S 23 ProgramSisndarisasi Pelayanan Kesehatan” (Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 5Puskesmas |” $ 345.000.000 | ——— Dinas Kesehatan oi 02 25 erogramPengadasnPeningkatandanPerbaikan Sarana” (MeningkatnyaSaranadan | 5Puskesmass8 |» 3.050.000.000 |” Dinas Kesehatan dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas | Pustu, 52 Polindes Jaringannya Pembantu Dan Jaringannya TOT 02 26 TProgramPengadaan,PeningkatanSarana dan Prasarana ”— (Meningkatnya Sarana dan ”— NG Den IRSub |” 3.196:433.750 |” Dinas Kesehatan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ |Prasarana Rumah Sakit 0 Rumah Sakit Mata 01 02 27 (Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ |Optimalisasi Pernanfaatn Sarana 1 RSUD 3.196.433.750 Dinas Kesehatan ' Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit |Dan Prasarana Rumah Sakit Naa Mata . . 01 02 28 (Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Jaminan 5 Kecamatan 10.392.238.500 | Dinas Kesehatan Kesehatan kantoran Apara Masyarakat M S darisa : " v4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN 4 & BIDANG URUSAN PEMERINTAH DA PRORAM INDIKATOR KINRJA PRGRAM KERANGKA PENDANAAN Pp NAN KODE PRIORITAS PEMBANGNA OUTCOME) SKPK PENANGGUNG JAWAB : To : AGT R. 1 2 4 5 6 ho 2 9 rogramPeningkata Pelayanan Kesehatan Anak Balita (Menurunya gka Kematian Bayi |” SBa 15.0000| ——— DinasKesehatan ”— TOT OS 30 IProgramPeningkatan Pelyann esehaanLasa ———— (Meningkatnya |Angka aapan “|” 68 Tahun |” 40.000.000 ——— in Kesehatan ”—— Hidup roti o2 3| roa | Pengkatan Kualitas Pelayaa Ketan Menigkatnya Kualitas Pelaann | Puksmas, 8 90.000.000.000 Dinas Kesehata Rukan Kesehatan Rujukan Pustu, 52 Polindes To1 02 33 IProgramPeningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Meningkatnya Kualitas Pelayanan |” IRSuD |” 92251.650.000 | BLUD RSUD anang. Rujukan ana an ne bana un—n.— IrESEhatan Rujukan 0 Lo Ramadan nan ane an — O1 02 34 (Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita |Menurunnya Angka Kematian Ibu 1 Orang 300.000.000 Dinas Kesehatan aa ea Melahirkan DE KA NN NN Nana . PE PEN 2. (oi os” Bidang pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ”————— | 3 Kn II NE 85.114.003.000|”——————————— — roi 03 Vi Programbeinyanan Administrasi Perkantoran (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1006 — |” 1769.250.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Kerja Satuan Perangkat Daerah Perumahan Rakyat Gi 0S G3ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ——”—” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10096 PT 9.225.000.000 | Dinas FPekerjaan Umum Dan Pn anna... 18 Representatif” |. Pool... Perumahan Rakyat 01 03 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja 1006 80.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan nona mna ana aman anna an JAPATAMUT | 0 nanah nan a-o--o.mo—--—-- 1... —. Perumahan Rakyat O1 03 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 100Yo 30.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Pn nano. Aparatur oom an menanam. se—o-h--—- PerAmahan Rakyat O1 03 15 (Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi 89Y6 49.476.753.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Oo oo—o-—-l anna anna aan Dana mnn anon an man —n-—BAK —a- anna an na an 5 Al... —- Ain 00000 Lean Perumahan Rakyat O1 03 16 (Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong (Panjang Seluruh Drainase Primer 75Yo 7.000.000.000| Dinas Pekerjaan Umum Dan Pn nana ana nana ah aa na na mn aa an an Menmoamnabnn Bennnnmonm omah) Perumahan Rakyat O1 03 171FProgram Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pelaksanaan Pembangunan 1 Unit 200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Poo—on—onhono na nana man naa. —.-----..—..— Talud/Turap/Bronjong |... Menman onani. —. PerAmAhan Rakyat O1 03 18 (Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan Persentase Panjang Jalan Kota 89Y6 1.350.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Pono a anna an nan Donna naa eno —--—-.— IPM Kondisi Baik |”. Aeabnnbanbo—e-—e-h..—. Peramahan Rakyat O1 03 19 (Program Rehabilitasi Pemeliharaan Talud/ Bronjong Persentase Talud/Bronjong Dalam | 90Y6 150.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Ono an nano ono. Kondisi Baik”. Nono onani onmnnn ono o— on en hen nh Perumahan Rakyat 01 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketersediaan Sarana Dan 10 Unit 1.168.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Po. |Kebinamargaan anon anon -on ben neo—.-—..— (prasarana Kebinamargaan Aeon omonmon don. a—..h... Peraimahan Rakyat 01 03 24 (Program Pengembangan dan Pengelolaan Jarigan Irigasi, Banyaknya Pelanggan Air Bersih 12.796 Pelanggan 6.000.000.000| Dinas Pekerjaan Umum Dan bon — ana.(Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya '—.....ooil anna nan nan mn aa —.-— —- |... Perumahan Rakyat BAB VII - 42 5K R ng) R B Rakya 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM INDIKATR KINERJA PROGRAM CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPK PENANGGUNG JAWAB Tubuh wilayah strtegis enkatnya Lingkungan Permukiman Sea.. Pemberdayaan pemukm — berbais masyarakat “Dok 1.825.000.000 | 5 Kecamatan1 — 85.000.000 | SKecamatan 1 116.000.000| Nemkka — (PT 11.837.430.000 | 115Unif”” 1” 11.562.430.000| (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAB VIII - 43 KODE PRIORITAS PEMBANGUNAN (OUTCOME) : : : TARGET kp. 1 2 3 5 6 Gi “D3 25 Terogrampenyediaandan Pengolahan Air Baku ”— — TT ketersedian Sarana Dan Prasarana LUnt 750.000.000| Dinas Pekerjaan Umum Dan Pengolahan Air Baku Perumahan Rakyat Hai 03 DE ThrogramPengembagan, Pengelolaan dan Kdrversi Sungai, “MeningkatnyaKetersediaan —TT 096” TT 500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan L..— Ipanau dan Sumber Daya Air lainnya |... —.....(CadanganAir Bagi Petani |. Neonan name» daan, .— ko. Perumahan Rakyat OI 03 28 (Program Pengendalian Banjir Meningkatnya Kualitas DAS 3 Keg 1.045.000.000 .|. Dinas Pekerjaan Umum Dan pn anna an an man nana Haa an Dee Ha — anna - 1 |... Perumahan Rakyat Jumlah dokumen pengembangan 1 Dok 150.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Dan 5 Kecamatan 200.000.000 1Kegiatan |” “75.000.000 Na T— 0.064.234.500| "Igo 6.567.646.000| “oo” Yo 461.954.000| — £ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN Ce . BIDANG URUSAN PEMERINAH DAN PROGRM NIKATOR KINERJA PROGRAM KRAKA PENDANAAN KODE PRIORITAS PEMBANGUNAN (OUTCOME) SKPK PENANGUNG JAWB ng " po ' TARGET Rp. 1 2 3 5 6 (oi 0s 03 ProgramPeningkatan isiplinApratur” Itmulan BagiPeninkatanKieja ” 0046 1 N an 85.213.000 | Satuan Polsi Pmog Praja .—.- —--5-.—.—..- Aaatur on o Dh Dan Wilayatul Hisbah 'O1 05 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10076 23.400.000 Satun ol Pamn Pra “an--—oo—.. -JAParatar oo an Deo -onb ohh»... Pan Wilayaatul Hisbah 'O1 05 15 (Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Jumlah Pelanggaran K3 500 Pelanggaran 738.021.500 | Satuan Polisi Pamong Praja Lingkungan INN (Ketertiban, Ketentraman dan Dan Wilayatul Hisbah Keindahan) 'O1 05 16 (Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Pengamanan Dan Penanganan 36 Kali 200.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Tindak Kriminal oo oo—u-—..— (KASUS Pelanggaran Oanun | Aoa 2. mann dan an nan nama nan han Dan Wilayatul Hisbah |”. 01 05 17 (Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketersediaan Masyarakat Peduli 5 Kecamatan 188.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja Ketertiban dan Keamanan Ketertiban Dan Keamanan Dan Wilayatul Hisbah Lingkungan . . 'O1 06” |BidangSosiei Ng nan nn anna Tana 071.738)” 'O1 06 Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1009 ”— | 1.037.500.000 |” Dinas Sosial Kerja Satuan Perangkat Daerah 'O1 06 02 IProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” |Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 100 —— |: 315.000.000) 1 Dinas Sosial ”——— Poo nx5onbenn an no nn mon nenen naa mnn ena —-.—.-—|NANg Representatif |. |) | ho. 01 06 03 |Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja 10046 34.185.938 Dinas Sosiai Pn on ono an anna Aparatur |. an na Dab an (101 06 OS jProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 45.000.000 Dinas Sosial Pon. onmonho on nan nan an nano... JAPATALUT oo un Aan 22an an Lan an na na Hn ane na Hn Hn O1 06 15 |Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Penyediaan Sarana Prasarana 5 Kecamatan 300.000.600 Dinas Sosial Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Pendukung Bagi Keluarga Kurang Sosial (PMKS) Lainnya Mampu . Ol 06 16 (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial JPMKS Yang memperoleh Bantuan | 41,83Y6 1.852.830.000 Dinas Sosial Sosial |O1 06 17 (Program!Pembinaan Anak Terlantar ——————————————(penyediaan Sarana SosialSeperti |” 4Unt”— | 184.555.800 |” 1 Dinas Sosiad: Panti Asuhan, Panti Jompo Dan . ' ' Panti Rehabilitasi . Tan Ol 06 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Jumlah Penyandang Cacat 221 Orang 250.000.000 Dinas Sosial 'O1 06 19 (Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo MeningkatnyaKualitas Pelayanan |” 12Bulan |” 1.870.000.000 |” Dinas Sosial ”————— banana Pan non nana anna nenen en bana. — Panti Asuhan
57. 0.Hermnomnnannn Bennnn nano nan Kena naa anna anna BAB VIII - 44 10046 | 885.213.000 P P Aparat D 4 Unit E ! :6 F H H “ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN - BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN RGRAM INDIKATOR KINERJA PORM ERANGKA PNDANAN PNNG KODE PRORTS PMANGUAN UTCOME) SKPK GUNG JAWAB - TAGET Rp. 1 2 3 4 5 6 OT 06 20 IProgamPembinaan EksPenyandangenyakit Sosiai (Eks (MengkatnyaKualitasHiduEks | 12Bulan — |” 100.000.000 | 1 Dinas Sosial” Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Penyandang Penyakit Sosial of 0E Bi IbrogramPemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Menurunnya Angka Kemiskinan | 106206” | 85:000.000 | Dinas Sosial” TO1 06 22 IProgramPerbaikan Perumahan Akibat Dampak Sosial” (Menurunnya Angka Kemiskinan | 10,626” 1 300.000.000 | 1 Dinas Sosial” fog” jurusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Ne nnn KI NA NN MONNNNI 47.463.239.689 | ”——————————— — noh Ipelayanan dasar” na an Hanan nan Benan nano Han an — 02 Oi Bidang Tenaga Kerja 555.375.695 "0S OT TS IBrogramPeningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga ”— (MeningkatnyaProduktivitas Tenagal “50 Orang” |”. 150.000.000 | Dinas Penanaman Modai Dan Kerja Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (o2 OI 16 (ProgramPeningkatan Kesempatan Kerja” Jumlah Pengangguran” “1 51350rang | 160.502.610 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (02 Oi 17 ProgramPerlindungandan Pengembangan Lembaga ”———” (Meningkatnya Penyelesaian —TT 12Buan |” 244.873.085 | Dinas Penanaman Modal Dan Ketenagakerjaan Perselisihan Hubungan Industrial Pelayanan Terpadu Satu Pintu (02 02” (Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan” |” Yo 1.277.760.500 | — Anak 02 02 Di ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran” “(Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1006 —— | 0 824.623.000” 1 Dinas Pemberdayaan Kerja Satuan Perangkat Daerah Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (03 02 02 (ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ”——” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |!” 10046 Tn 139.000.000“ Dinas Pemberdayaan Yang Representatif Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk | Dan Keluarga Berencana So SoSo K P Dan P BAB VII - 45 in I: BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM INDIKATOR KIEJA PROGRAM CAPAIAN KINERJA PRGAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPK PNANGGUNG JAWAB KODE PRIORITAS PEMBANGUAN (OUTCOME) ' ' : TARGET Rp. 2 3 4 5 6 02 02 0S IkroramPeningkatan DsiplinAparatur” Stimulan Bagi Peningktan.Kinerja|” 10076” TT 36.037.5007 1 Dinas Pemberdayaan Aparatur Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana His 2 “US TprogramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur —” (MeningkatnyaKapasitasSM 1 1008 To “as000.000| 1 Dinas Pemberdayaan ”—— Aparatur Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Fog 02 15 IBrogramkeserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak (Sosialisasidan Pelatihan Terhadap|” 66Desa |”. 315.000.000 | 1 Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Anak Putus Sekolah Perempuan, Perlindungan f Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ros OS TE TerogramPenguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender (Pelaksanaan Forum Anak 53 Orang | 150.000.000 71 Dinas Pemberdayaan dan Anak Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "68 OS 17 TeromarPeningkatan kusiitas Hidup danPerlindungan” Jumlah Kasus KDRT” TT” SKDRr oo | 273.900.000 | 1 Dinas Pemberdayaar Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana "08 0S 18 IprogramPeningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender (Partisipasi Perempuan Didalam To 63,389” 194.200.000 | 1 Dinas Pemberdayaan ”— Dalam Pembangunan ' Lembaga Pemerintahan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pb Os etaaag Pangan ap — 468216.150| — 02 DS NE ProgramPeningkatan Ketahanan Pangan” (Produktifitas Padi/Bahan Pangan "TT o3ew 468.216.150 | Dinas Pangan, Pertanian, Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kelautan Dan Perikanan BAB VIII - 45 KDRT P 150 Pangan K| . 4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN - IDANG URUSAN PEERINTAH DA PROGRA IDIKATOR KINERJA PROGRAM KRAGKA PNDANAAN PENANGUNKOD PRIORITAS PEMBANGUNAN (OUOME) EPK JWB na NN TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 02 04 — Bdan ertaahn PTT 1833.876.231 | 02 04 Oi (ProgramPelaynan Adiisrasi Pranor ————————— (ebutuhan Dan Operasionalnit |” 106 ”— | 78.462.00 ” ina Pertanahan ”——— Kerja Satan Pranga arah 02:04 02 (ProgrPennktan Sarana da Prasarana Aparatur ——— (Kebtun Sarana Dan Prasarana |” 1006” |” 205.000.000 | .... Dinas Pertanahan ”—— on nn ne feno a o ma n nan Ln — ame n no non —an—an— IN ANg Representatif ||) Do Pan on aman maa Han en 02 04 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 100Y6 80.000.000 Dinas Pertanahan an an —nnhoon nan na an an an nan na JAPATALUT | on an mann mna mann an na mna nana Dan Lan an Han na an 02 04 05 |Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10076 45.000.000 Dinas Pertanahan Pon nan amdonn nan an nana naa anna an na an JAPATAPAT ee nnmnna leo nana mann dan na an na manah an an Hn Han en an 02 04 15 (Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Proses Dokumentasi Kepemilikan | 12 Bulan 75.000.000 Dinas Pertanahan Tanah 53 “04 16 (Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaandan (Sertifikasi Tanah Kepemilikan — | 8Sertifikat | 646.414.231 |” Dinas Pertanahan L..—..—.. Pemanfaatan Tanah 0... (Pemerintah Daerah | Aeonnnmnn ne |o2 05 (Bidang Lingkungan Hidup MT — 18.421.060.928 | 02 05 Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ————————— (KebutuhanDan OperasionaiUnit |” 1006” |” 11778.501.500 | Dinas LingkunganHidup Kerja Satuan Perangkat Daerah '02 05 02 |ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” |Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10096 — | 596.248.000 | Dinas LingkunganHidup anna anon nan an na an an na ang Representatif” |. ho anon na an an nan nan 02 05 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10096 60.000.000 Dinas Lingkungan Hidup an 222 antena nana mann on mon an nana nana mnn man APATATUT honor Ta Pa Da PA BA 02 05 05 |Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 1006 45.000.000 Dinas Lingkungan Hidup Pon —onbn nan an na ana an aa. jAParaturl an Hen nn Damn nn mna hn an no an na man henna an mn Haa Hn an 02 05 15 (Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |Meningkatnya Penanganan 5 Kecamatan 2.595.807.000 Dinas Lingkungan Hidup Pono nmenho on nan naa. JPerSamMpahan 0 alan an anna aa ana na mn maan 02 0S 16 (Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Meningkatnya Kualitas Lingkungan! 5 Kecamatan 1.255.700.000 Dinas Lingkungan Hidup Lanal Lingkungan Hidup ana mna anna enam n ana mnn nama anna ena nn mn man ben anna anna bana man mna man men 02 OS 24 IProgram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya Pengendalian 12 Bulan 2.089.804.428 Dinas Lingkungan Hidup Pa n—..h Pon nana an na an na nan nana... Pengawasan RTH” Hoon an anon Kn nnn nana nan Linn an aa |o2 06 (Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan ”— |” ig Daan To “i4a4864.oo0ol Pono SIPIL Oon mona en nn an anna men aa an BAB VIII - 47 Sertifikasi Bidang Aparat RTH 1 ka“ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN BIDANG URUSAN PEMERNTAH DA PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGR KERANKA PEDANAA ENAGGU. KODE PRIORITAS PEMBANGUNA (UTOME) SKPK P GG NG JAWAB i " TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 |o2 0 Oi rogramPeyanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 004 ”— Nang Nnn 81082.000 | DinasKependuduknDn Kerja Satuan Perangat aer encta Sipil 02 06 02 (Programeningkata Saana dan Prasarana Aparr — (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10096” To 5500.00 DinsKeenduduknDan ono an 522 he» on a nn Hn na pam no mena —--—--—|X 218 Representatif |. Lomba om oooo mn —2n—eeh.—.. Pencatatan Sipil 02 06 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja 10096 30.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pono 5m ba an Hn Aparatur —..|..... Pencatatan Sipil|” 02 06 OS (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 45.000.000 Dinas.Kependudukan Dan 252» —-n hoon nan Aparatur |... Pencatatan Sipl 02 06 15 jProgram Penataan Administrasi Kependudukan Kepemilikan KTP 95,23Y6 503.512.000 Dinas Kependudukan Dan Pan. nan nan han na an aa —..L..—.. Pencatatan Sipil '02 07 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa” PTT 191.680.000) —--—--—-2- d2 D2 —-n— 5D» D2. — 2. De» Aa Dn — aa» — aa — ea — 5 — aa» ma»... ma. — aa — 2» aa 2» »» ma». —--—-- A--—-- — 02 07 O1 iProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kebutuhar Dan Operasional Unit | 1006 755.883.000 Dinas Pemberdayaan Kerja Satuan Perangkat Daerah Masyarakat Dan Gampong (02 07 02 (ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur ”——”(Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 1” TO0K”—” 2.458.623.000” 1 Dinas Pemberdayaan ”—— |. In Oo... WYang Representatif” | NI MN | Masyarakat Dan Gampong 02 07 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10045 13.148.000 Dinas Pemberdayaan Ba aa Aparatur 00an Ih Masyarakat Dan Gampong 02 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10045 45.000.000 Dinas Pemberdayaan O.. an —anfonn anna na mna nh non nenen nenen mn nee JAPBTAUT, enam Aom an Konon aon nh Masyarakat Dan02 07 15 (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan |Meningkatnya Kemandirian 5 Kecamatan 365.370.000 Dinas Pemberdayaan Ona m5n2 andonn nan an na Dan nona on —onex—n—--—..— Masyarakat Perdesaan |” | 000 dana Masyarakat Dan Gampong. 02 07 16 (Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pembinaan Lembaga Masyarakat 66 Desa 108.856.000 Dinas Pemberdayaan Ba aa Pa PD na MAA APA NA Masyarakat Dan Gampong |02 07 17 (Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatnya Partisipasi 66 Desa 257.500.000 Dinas Pemberdayaan Membangun Desa Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Dan Gampong Desa 02 07 18 (Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (MeningkatnyaKualitas SDM” 5 66 Desa” 187.300.600 |”? Dinas Pemberdayaan mn. banana nan an —nnnnn Dan an an Dean —..— Aparatur Pemerintah Desa || 0.00 0 nh Masyarakat Dan Gampong | |o2 08 (Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana| Ng Dngan gn aanannnnNan TO “344180001” bn—. Pen an An Tenan Konon BAB VIII - 48 1 100? DPp IK butuhan D SDMP D 13 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN E - BIDANG URUSAN PEERINTAH DAN PROGRAM INDIKATOR KIERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAN s ENAG ODE PRIORITAS PEMBANGUNAN (OUTCOE) KPK P 'GUNG JAWA . . ARGET Kp. 1 2 4 6 (02 08 15 (ProgramKeluarga Berencana” “(Cakuan Peerta KB Aktif” Kg nga annG 880” 1.419.11.000| 1 Dns emberdaya ”— . Pempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana To 08 16 IProgramKesehatan Reproduksi Remaja” (Desiminasi Kesehatan Reproduksi |”: bsa “TT 150.000.000 | 1 Dinas Pemberdayaan ”—— Remaja Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (02 08 17 ProgramPelayanan Kontrasepsi” “(Penyelenggaraan Konsultasi ”—— |” 12Bulan jo” 75.000.000 |” 1 Dinas Pemberdayaan pelayanan kontrasepsi Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (02 og 18 (Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Cakupan Peserta KB Aktif 8396 T 50.000.0007T 1 Dinas Pemberdayaan Pelayanan KB/KR yang Mandiri Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Poonam bni a n nnmnn m aman An na an aa Ha an — Lo monan nan naa Pon on 02 08 19 (Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Konsultasi Kesehatan 12 Bulan 75.000.000 Dinas Pemberdayaan Konseling KRR Reproduksi Remaja Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana To OS 20 ProgramPenyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina” “(Peningkatan kapasitastenaga |” ”IKai — |” 75.000.060) 1 Dinas Pemberdayaan | Keluarga pendamping kelompok bina Perempuan, Perlindungan keluarga Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 02 09” IBidang Perhubungan” To To “asa2osa0os51”———— — 02 09 Oi lProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 10040” 3 Neng 2.870.657.750 1” Dinas Perhubungan” Kerja Satuan Perangkat Daerah on. —-- 5. Mona an na na aa ala Hn Hn HH An Hen na Be K 1Ko psi gkatan Perhubungan BAB VIHI - 49 ' 2 4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN $ « BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM INDKAOR KIJA PROGRAM KERANGKA PEANAANKODE PRIORITAS PEMBANGUNA (OUTCOME) SKPK ENANGGUNG JAWAB To “ Naa ' VAKGK Rp. 1 2 3 4 5 6 02 09 2 Pora Pennkatan Sarana dan Prasarana Aparatur —— (Kebutuhan Sarana Dan Prasra |” 96 791.32.10”. Dinas Perhubungan on on anfn Dn na an nan nan an maan .-1—..— (ng Representatif | o Bnnmananmnnmamaden ana 02 9 0 Program Peningkatan Disilin Aparatur Simula Bagi Peningkatan Kinrja | 1000 24.00000 Dinas Perhubungan 22 — an —antann anna Lan a ana Ha a n mn mn nna NA PATAKUT mb... 02 09 OS (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 1006 45.000.000 Dinas Perhubungan Pan. na nan Pone ana LA Dn na nan nan nan nan an man an. JAPAAKUT | mh 02 09 15 (Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Cakupan Pelaksanaan Pelayarian 1 Pelabuhan Laut, 316.022.200 Dinas Perhubungan Perhubungan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal 1 Terminal Bis Bis (02 09 16 (ProgramRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan ”—— (Menurunnya Angka Kecelakaan 1” 48 Laka” T—————— 110.000.000 |” Dinas Perhubungan oo —5x raSilitas LLAJ| nano oemen mom. PAMM Lintas) Panda un02 09 17 (Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah Kenderaan Yang Telah 1.080 Unit 62.800.000 Dinas Perhubungan Diuji 02 09 18 (Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan |Cakupan Pelaksanaan Pelayanan 1 Pelabuhan Laut, 15.830.550 Dinas Perhubungan Pelabuhan Laut/Udara/Terminal 1 Terminal Bis Bis |o2 09 19 (ProgramPengendaliandan Pengamanan Lalulintas” (Menurunnya Angka Kecelakaan 1”. 48 Laka” |” 866.421.455 | Dinas Perhubungan” nona nana mna oo anna oa na non. Lanny men —-n—..— (BA Lintas | ada Woman02 09 20 (Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan |Jumlah Kenderaan Yang Telah 1.080 Unit 100.000.000 | Dinas Perhubungan nan. NB EBOOKaa nana a anna aan Dini Hanna nana —an Henna Anna — (o2 io (Bidang Komunikasi Dan Informatika ———————— NN Tana TI. 1.116.603.100 | (02 10 Oi (ProgramPelayanan Adm inistrasi Perkantoran” (Kebutuhan Dan Operasional unit 7” Too” 560.100.000 | 1 Dinas Komunikasi Dan Kerja Satuan Perangkat Daerah Informatika |o2 10 02 |ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarma |” 1006” 137.000.000 | 1 Dinas Komunikasi Dan Ooo na ag fene nana nn on mag na an Demen ms. —--—.-—-.—.|S218 Representatif |)” | 000 Pl ..— Informatika 02 10 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 | 18.647.000 Dinas Komunikasi Dan Ono an Santan na nnan na nan Dan Dan Dana n ban — nama... Aparaturon Aa —nn nan Dan 5 nana Informatika 02 10 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 45.000.000 Dinas Komunikasi Dan Dona —nomnndonn nan Lan man mn man an an magma n man enno —nn— JAPAFAKUT an . - Koannn—. Informatika .- 02 10 15 |Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media |Pengembangan dan Pengelolaan 12 Bulan 146.856.100 Dinas Komunikasi Dan Massa Aplikasi Berbasis E-Government Informatika (02 10 16 (ProgramPengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan (Perumusan AplikasiPerangkat 1” Buana “TT TSO00.OOO TT Dinas Komunikasi Dan an IKomunikasi 00an enam IPAR oo. Aeon nnnnn mann Bennannnnnna na, ban.Informatika|... 4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN $| « BIDANG URUSAN PEMERINTA DAN PROGRAM INDIATOR KINERJA PROGRAM KRANGK PENDNANKODE PRORTAS PEMBANGUNAN (OUTCOME) SKPK PENANGGUNG JAWAB n " f : ia TARGET Rp. : “ 1 2 3 4 5 6 (02 10 17 (Progamfasilitasi Peningkaan SM idang komunikai dn enngkatnyaKapasits SDM | 12Buan |” 54:000.00| Dinas omunikasi Dan informasi Apartur Komunikasi dan . Informatika . | . Informasi IN 02 10 18 (Program kerjasama informasi dengan mas media Informasi Berita, Iklan dan 12 Bulan 80.000.000 Dinas Komunikasi Dan hn — man bon nnnnn anna Hpamementaria Henna nan nan ama Informatika|... |o2 11 (Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah” 1 Nemsntmnnnn To 1.341.303.0007 ————————————— — |o2 Ti 15 (Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah — (Dukungan Pengembangan Usaha 1” “3G Kelompok 620.000.000”Dinas Perindustrian, Yang Konduksif Kecil Menengah Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 02 11 16 Program |Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Rekomendasi Dukungan Nana IT a00o”—”——”—Y————— So0ooooo| Dinas Perindustrian, Kompetitif Usaha Kecil Menengah Usaha/Industri Kecil Menengah Rekomendasi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 02 11 17 (ProgramPengembanganSistem Pendukung UsahaBagi” (Dukungan Industri Kecil Menengah” “S Kecamatan "1 450.000.000”Dinas Perindustrian, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (02 11 18 (ProgramPeningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi” (Persentase Koperasi Akif ag 55,346” | 221303.000 | Das Perindustan, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah |o2 12 (Bidang Penanaman Modal” TT NI DGN Io “1.177.513.000| ——————————— — (02 12 OI (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (KebutuhanDan Operasional unt 1” Too” 3 Ken: 567.015.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Kerja Satuan Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (02 12 02 (ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” IKebutukian Sarana Dan Prasarana 1” 1006 Y”—-— 99.498.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Yang Representatif Pelayanan Terpadu Satu Pintu (02 12 03 (ProgramPeningkatan DisiplinAparatur” StimulanBagi Pentugkatan Kineia Il” TO00A To “10.000.000 | Dinas PenanamanModal Dan | Aparatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yi D U'M Kope M Aparat ' " 4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN 2 « BIDANG URUSAN PEMERINTAH DN PROGRAM INDIKATOR KIERJA PRGRAM KERANGKA PENDANAAN KODE PRIORITAS PEMBANGUNAN (OCUTCOME) n KPK PENANGGUNG JAWAB ” ' in TAKUKT K: ' 1 2 3 4 5 6 To2 19 os (ProgramPenngkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatu —— |Menngkatnyaapasit DM Too TI “45.000.000 | Dinas nman odal Dan Aparatur Pelayanan epadu Sat Pntu Fog 19 TS ProgramPeningkatan Promosi Dn Kerjasama Investasi” (MeninkatnyPenebitan SIUPDan| ””—” “55lzm |” 5600.009 | Dinas Penanaman Modal Dan TDP Pelaynn Terpadu Satu Pintu |o2 12 16 (ProgrmPeninktn Iklim InvestasiDan Realisasi” MeningkatnyaSistem Infomasi 12 Bulan 206.000.000 1 Dinas Penanaman Modal Dan Investasi Investasi Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu "09 12 17 IProgramPenyiapan Potensi SumberDaya, Sarana Dan ”——” (Datadan Informasi PotensiSumber| —— 1Dok — |”. 100.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan Prasarana Daerah Daya Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu jo2 12 18 (Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dukungan Pelaksanaan Kebijakan |” ”12Bulan — |”. 100.000.000 | Dinas Penanaman Modal Dan dan Prosedur Perizinan Sistem dan Prosedur Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu n Daerah (02 18” IBidang Kepemudaan Dan Olah Raga” PTT Ee30.2530001 — 'o2 13 o1fProgramPelayanan Administrasi Perkantoran” (Kebutuhan Dan Operasional Unit | 10016 1.055.740.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Kerja Satuan Perangkat Daerah Pariwisata Tod 13 02 ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparat” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10096 |” 329.166.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan . nano man—on—an—on— no. |Yang Representatif”... |) 0... Pa na maba man —— Pariwisata... 02 13 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 18.647.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan | Panam mann Dananmanmnn onani PBNAKUT non anan Deennn nano non an man nada na Pariwisata. 02 13 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 100Y6 45.000.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pena ambon anna anna an an man man an JAPATAHAT an Tenan anna aan hn na Pariwisata. 02 13 15 (Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda |Koordinasi Pembangunan 12 Bulan 200.000.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Panahan on amen ms. —... Kepemudaan 0.000 Io na an na mna mann an an Pariwisata 02 13 16 |Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Diklat Dan Pemberdayaan Pemuda | 200 Orang 607.000.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan nana aan aman na anna an an ana na aa na na Domani bon Pariwisata 02 13 17 (Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan |Upaya Peningkatan Pendapatan 66 Desa 100.000.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan L —..|Pan Kecakapan Hidup Pemuda .--o-—-.—..— Pemudaon Teonan5an mna nan nan mna Pariwisata... 02 13 19 (Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Peningkatan Kualitas Managemen 12 Bulan 150.000.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan 2 —.. (Raga aan mna man men namaa Keolahragaan”... Henna anna ana anna nana na Pariwisata... 02 13 20 (Program n Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan Pembinaan Cabang 32 Cabor 2.379.900.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan bo nan an Ponnannn an anna na anna Oh Raga oo 0 ln Benmonnn nh Pariwisata |... 5) - BIDANG URUSAN PEMERINTH DAN PRGRAM INDAOR INEJA PROGRM ERANGKA PENDANAA f KODE .. PRIOITS PEMBNUA (OUTCOME) SKPK PENAGG AWA - ' TAGET . 1 2 3 4 5 6 (02 18 2i Programenigkatan Saranadan PrsaranaOlah ag Pnyedisan Sarang dan Prasan 1” 3 Cabor T 94.800.000 | Dina Pemuda, OlahRaga Dan NN non nn nan oo. |Olahraga PEN FN PAN NA SEN Pariwsaa 02 4 (Bdag Statistik Ii Kenakan N MANA 200.00.600| — (02 14 15 |Programengenan Dt/Informasi/ Statistik Daerah (Pengelolaan dari Pengembangan | 2Buan |” 200.000.000 | 1 Dinas Komunikasi Dan Data dan Informasi Statistik Informatika pa... Daerah oil Ao (02 15 Bidang Persandian — Na In Nenen NG TANGAN 200.000.000 |” — 02 15 15 (Program penyelenggaraan komunikasipersandian (Dukungan Penyelenggaraan” IT ””12Bulan 1 200.600.000Dinas Komunikasi Dan panah pan anna anna anna an aman... —..— Komunikasi Persandian |” Aeonannnaman Aennnnnnnnnnn Ln Informatika '(02 16 (Bidang Kebudayaan” Baan 1 Degan no 915.712000| — |o2 ic 15 ProgramPengembanganNilai Budaya” Teelestarian Budaya Dacah TT” i2Buan |” 150.000.000 |” — Dinas Pendidikan Dan Poonam nm — id PA PEN Il Kebudayaan 02 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dukungan Pengelolaan 1 Kali 237.500.000 Dinas Pendidikan Dan nan ng fona mna an no ——2n0n Den —an en ben --.—..—..—..— Kebudayaan Daerah | 000000. ARonmnnnnn— 0 Lena Kebudayaan 02 16 17 (Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Festival Seni Dan| 1 Kali 528.212.000| Dinas Pendidikan Dan Kenaan pan nana nnnmnnamna an anna no JBUGEYA Moman Anna Kebudayaan 'o2 17 (Bidang Perpustakaan 1 engan BI NON 942.100.000| — |o2 17 Oi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (KebutuhanDan Operasional Unit TT Too P———— 560.100.000 | Dinas Perpustakaan Dan Kerja Satuan Perangkat Daerah Kearsipan (02 17 02 (ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 1” Too Naga 137.000.000 | Dinas Perpustakaan Dan noni antena an gn—22 na —an en nan —en—n-—--—i.—.....— jang Representatif | 000 Pn Kearsipan 02 17 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja| 10046 15.000.000 Dinas Perpustakaan Dan On —5a —andonn anon mnn anna Dn an one men —oa—.—...JAPATALUr oo” ba — 000000 Koo Kearsipan02 17 OS jProgram Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 40.000.000 | Dinas Perpustakaan Dan pon nga anda naa an na anna an Lan mon ana yo... JAPArAtUr on. Kearsipan02 17 15 |Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan | 16.721 Kunjungan | 190.000.000 Dinas Perpustakaan Dan hn. Perpustakaan anna... jPertahun Anna anna Aoa Parman Kearsipan |... LoL mamanh Me 1 ANN — Pen — pe yedia P 1 Kebudaya Aparatu BAB VIII - 53 w . 4 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN 5) - BIDANG URUSAN PEMENTAH DAN PRORAM INDIKATOR KIRJA PROGRAM KERGKA PENDANAAN KODE |. PRIRITAS PEMBANGUN OUTCOME) SKPK PENANGGUG JWAB " ' | ARGET Rp. 0 Naa 1 2 3 4 5 6 02 1 BingKearsian” IN NN NN T 270.320.000| — 02 18 15 lErogramPerbaikan Sise Adminitrasi ipan —————— (Pengelolan Aip Scara u” |” 2,564 | 83.320.00 Dias Perustakaan Dan” saman nah aa n an n aan mn mn Hn Dn Hn Dn a Dn ee Hn Dno ooh... Kearsipan 0 18 16 (Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Pengelolaan Arsip Secara Baku 2,56 Yo 75.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Po... —-5| Daerah - Hanana na nan nama nanah in an nana nama Aeon Lo anna Demondon an Kearsipan 02 18 17 (Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Pengelolaan Arsip Secara Baku 2,56 Yo 65.000.000 Dinas Perpustakaan Dan Poo.o—u2l Prasarana Kearsipan 00 anna aa annamnnnnahe nama na ama abnn 2Kearsipan... 02 18 18 (Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pengelolaan Arsip Secara Baku 2,56 Yo 47.000.000 Dinas Perpustakaan Dan NA aa KA NA PAN . HAN Kearsipan jo3s Urusan Pemerintahan Pilihan in ena — | 24.688.746.897|”——————— — (08 01” (Bidang Kelautan Dan Perikanan — — | 8.629.462.650 | (03 O1 15 (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Upaya Peningkatan Pendapatan 12 Bulan 150.000.000 | Dinas Pangan, Pertanian, Perekonomian Masyarakat Pesisir Kelautan Dan Perikanan (og OT 1S erozramPeningkatan Kegiatan Budaya Kelautandan (Ketahanan Budaya Kelautan 1” 12Bulan |” 75.000.000 | Dinas Pangan, Pertanian, Poo an—aal (Wawasan Maritim Kepada Masyarakat”... lo maan Nonna mnnman—— enno —ao—s-—-.h Kelautan Dan Perikanan | 03 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kontribusi Sektor Perikanan 4,02Yo 3.538.200.100 Dinas Pangan, Pertanian, Pon on nan henna nana nona men mne ne —n-—.-— |erPAGAp PDRB (ADHB) Aeon mon5annL ono. me... Kelautan Dan Perikanan 03 01 21 (Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kontribusi Sektor Perikanan 4,02Y9 3.819.637.550 Dinas Pangan, Pertanian, Penahanan an an na an anna .—)eTNAdap PDRB (ADHB) Deo onmon an Ilo-onbio—on--—..
58. 4.Kelautan Dan Perikanan 03 01 23 (Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi |Kontribusi Sektor Perikanan 4,02Y2 1.046.625.000 Dinas Pangan, Pertanian, Donna. Perikanan oo ono o non —.-— | rerhadap PDRB (ADHB) | Aeemnnmnnmnannn Hi Ha — L., Kelautan Dan Perikanan (os 02 (Bidang pariwisata” MY 1.430.520.000) — 'o3 02 15 IerogramPengembangan Pemasaran Pariwisata” (Kontribusi Sektor AkomodasiDan |” 6,769”. 230.520.000| Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Makan Minum Terhadap PDRB Pariwisata De (ADHB)— nh nahan 03 02 16 (Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kontribusi Sektor Akomodasi Dan 6,76Yo 700.000.000 | Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Makan Minum Terhadap PDRB Pariwisata . | 0 (ADHB) 00 BAB VIII - 54 D B. 1333 F— A CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN 1 « BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN PROGRAM INDIKATOR KINERJ PRRM KERANGKA PENDNAAN KODE . PRIORITAS PEMBANGUNN (OUOME) SKPK PENANGGUN JAWAB | ARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 108 02 7 (ProgamPengembangn Eowisaa Dan Jasa Lingkungan i|Ktribusi Sektor Akomdai Dan |” 6,766 ”— |”. 500.000.000 Dinas Pemuda, Olah Rag Da Kawsn-Kawasan Konservas Laut Dn Hutan Makan Minum erhadp PDRB Pariwisata | — (ADHB) . (03 03 Bidangertanian 0 Ini Tenan anna TAN 10.026.262.747 |” 03 DI Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran” Kebutuhan Dan Operasional Unit (” “Ioog” TT 1.4701500.000 |” Dinas Pangan, Pertanian, Kerja Satuan Perangkat Daerah Kelautan Dan Perikanan 03 O1 02 (ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10096” |” 1.574.269.200 | Dinas Pangan, Pertanian,” bo... Yang Representatif Kelautan Dan Perikanan 03 O1 03|Program Peningkatan DisiplinAparatur” iStimulanBagi Peningkatan Kinerja|” 1006” Y-- 66.000.000| Dinas Pangan, Pertanian, Ona —nngana Don Aparatur Kelautan Dan Perikanan 03 Oi 05 (ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ”—” (MeningkatnyaKapasitas SDM” |” “1008” |” 45.000.000 | Dinas Pangan, Pertanian, Ma Pe Aparatur Kelautan Dan Perikanan 03 03 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani” (NilaiTukarPetani TI 104Poin |” 220.000.000| Dinas Pangan, Pertanian, Ph. Kelautan Dan Perikanan 03 03 16 (ProgramPeningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ (PromosiHasil Pengolahan To 2Kai” Y--—— 75.000.000) Dinas Pangan, Pertanian,” Pl (Perkebunan Pertanian dan Perkebunan Kelautan Dan Perikanan 03 03 17 (Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ (MeningkatnyaPenerapan Teknologil —— 1OUnit” |”. 500.000.000 | Dinas Pangan, Pertanian, Perkebunan Pertanian/Perkebunan Kelautan Dan Perikanan 03 03 18 (ProgramPeningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan — |Kontribusisektor TT” 2.000.000.000 | Dinas Pangan, Pertanian,” pertanian/perkebunan terhadap Kelautan Dan Perikanan PDRB (ADHB) 03 03 19 (Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan |Temu Tekhnis Tenaga Penyuluh | 24Kali ”—— |” 1074930477 Dinas Pangan, Pertanian,” Oo .—--—Lapangan Kelautan Dan Perikanan 03 03 20 (ProgramPencegahandan Penanggulangan Penyakit ternak (Penyediaan Sarana Medis” TT“ 12Bulan | 434.897.100 | Dinas Pangan,Pertanian, Pa Kesehatan Ternak Kelautan Dan Perikanan | 03 03 21 (ProgramPeningkatan Produksi Hasil Peternakan —————— |Kontribusisektor ————————— INN BENERAN 230 TC: NINA MENONNN 2.006.103.400 | Dinas Pangan, Pertanian, pertanian/perkebunan terhadap Kelautan Dan Perikanan po PDRB (ADHB) 03 03 22 (ProgramPeningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan|Kontribusi sektor 3216” 233.000.000 | Dinas Pangan, Pertanian, pertanian/perkebunan terhadap Kelautan Dan Perikanan Pn Ia PDRB (ADHB) . Pe... | . 3 4 5 6 03 03 23 (ProgamPeningkatan Penerapan eknoloi eternakan” (Kontribusi Setor TT Ii Don ana -30 E MN 1.00.000.000 | inas Paan, Pertanian, - Ipertanian/perkebunan terhadap Kelautan Dan Perikanan NN Pn PDRB (ADHB)
59. 0.No Yo. 03 04 (Bidang Perdagangan” TT TT TT “2.335.000.000 | — (08 04 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan (Pengawasan Peredaran Barang Dan! “12 Ban To” 285.000.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan Jasa Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (03 04 18 (ProgramPeningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriIbenydlenggarsan Paroeran Hasi BK TT 1.700.000.000 | Dinas Perindustrian, UKM Dan IKM Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (03 04 19 (ProgramPembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha| 90Pedagang |” 350.000.000 | DinasPerindustrian, Informal Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (03 07 (Bidang Perindustrian — Nana Mean TI —2267.501.5001 108 07 Oi |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (KebutuhanDan Operasional Unit ””” “TO0W pn ——— 932.250.000 | Dinas Perindustrian, Kerja Satuan Perangkat Daerah Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (03 07 02 (ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan brasarana 1” 100K oo” 272.800.000 | DinasPerindustrian, Yang Representatif Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (03 07 03 (ProgramPeningkatan DisiplinAparatur” IStiulanBagi Penmgkatan Kinerja|”TOOK To So000.000| Dinas Perindustrian, Aparatur Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (08 O1 0S (ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur” (MeningkatnyaKapasitas SDM 10096 ———”P-” “A0000.0001”——.Dinas Perindustrian,” Aparatur Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Poo nan Lon on an an an na... Neon Leon Loan an na BAB VIII - 56 21 P ga Aparat Aparat ni « CAPAIAN KINERJA PROGRAM DA Y . BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN ROGRAM INDIKATOR KNRJA PROGRAM KERANGKA PENDANN KODE PRIORITAS PEMAGNN (OUTCOME) SKPK PENNGGUN JAWAB Naa Na an ' TAGET Rp. 1 2 3 4 5 6 (08 07 16 IProgramPegembangan Industri Kcil dan Mnengah ”— Jmah Industri Kecil Dan OIM 751.500 |”. Dinas Perindustria, Menengah Pedagangan, Koperas Usaha Kecil Dn eegah o8 07 18 (ProgramPnataa ruktuindustri” (Pertumbuhan Industri —————— Kn Den 50,966” 150.000.000 | 1 Dinas Perindustrian,” Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (03 07 19 (Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial “(Pertumbuhan Industri —————— TT 50,960” 235.000.000 | | Dinas Perindustrian,” Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 'o4”———Urusan Pemerintahan FungsiPendukung” |” KI Dengan II NG 32:352.892.155| ”—————————— — jod oi (Bidang Administrasi Pemerintahan T 1 32.352.392.155 1 (04 Oi Oi (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit 10076 To 5.314.988.700 | Sekretariat DPRD Kerja Satuan Perangkat Daerah 'o4 Oi Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran —————————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 10046 T 10.839.183.590 | Sekretariat Daerah Kerja Satuan Perangkat Daerah (04 Oi Vi ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran (KebutuhanDan Operasional Unit |” 10076 — | 560.100.000 | Sekretariat Dewan Pengurus Kerja Satuan Perangkat Daerah KORPRI T04 DI 02 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10096 ”— |” 331.375.000 | Sekretariat DPRD ab. —..—j|Yang Representatif”. |. Po na nan nana ma nana 04 O1 02 IProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana Dan Prasarana | 100Y6 4.503.202.000 Sekretariat Daerah Pono nnaboo nano na mnn no. —..—..—)|Yaang Representatif”. Henna na Dana Bona nan na Aan Han Ha Dn 04 O1 02 (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 10046 137.000.000 | Sekretariat Dewan | Pengurus rmh n anna an nn—on—..—|Yang Representatif |” | 0Penekanan ena KORPRI nan 04 O1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja 10046 525.000.000 Sekretariat DPRD no anna donnnn non an na an Dn an no an an man JAPATALUT nona ng mann an non» Aninna anna an alan Han na 04 Oi 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja 10046 118.522.500 Sekretariat Daerah Pan Penanaman aan an mann PARUT AMemnnmaoan Leon anna Pn nna nan nan Ha aan BAB VIII - 57 D Pertumbuhan P FE DP Apara D Repre tif P — ' CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN : « BIDANG URUSAN PEMERINTA DAN PRGRAM INDIKATOR KINRJA PROGRAM KERANGKA PENDNA E PRIORITAS PEMBAGUNAN (OUOE) SKPK PENANGGUN JAWAB — — | — TARGET Rp. 2 3 4 5 6 (4 O 08 PrramPeningkatan DisiplinAparatur” “timulnBai Pningkaan Kineja |” 1006” 18.647.000 | Sekretariat Dewan Pengurus Pon nn dana nan mna mna an na man pena ne na mna nan anna JAPAYAKUT | ankan AL Ba ANA PR E — KRI 04 O1 05 |Program Peninkata Kapts Sumberaa Aparatur Meningatnya Kpsitas SDM 100 50.000000 Sekretaiat DPR Ta B an aa Pa Dea ANA 04 01 05 |Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 75.000.000 Sekretariat Daerah Pono an nnnn na an an an nan nana Hanan nan... APArALUT on Hun an22n2 an —nn bon an na Dan ana nana Dan Hen an Dan Hn Hn 04 O1 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 1005 40.000.000 | Sekretariat Dewan Pengurus Poo —nn5andene nan nan an mna nan man aman an an nan —--—JAPATALUT oo an aa In “—2.ma. KORPRI. 04 O1 06 jProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan 10046 75.000.000 Sekretariat Daerah Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan (04 O1 15(ProgramPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan —— |Ran-Ganun yangdibahas "T 10ORan-ganun | 2.266.593.000 | Se Sekretariet DPRD” h..—..—..i Rakyat Daerahanna nm ndana am h Hen —nn anna mann henna n nan mna na an dana Han Han an Haa Lan 04 O1 16 |Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ |Meningkatnya Pelayanan 452 Kali 5.410.053.800 Sekretariat Daerah Wakil Kepala Daerah Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 04 01 18 jProgram Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah |Meningkatnya Kerjasama Daerah | 12 Bulan 286.467.500 Sekretariat Daerah Dalam Pelayanan Publik |o4 O1 19 ProgramPenataan Peraturan Perundang-Undangan ——— (Jumlah Pengesahan JudulRan- |” 10OJudul | 29 273.000 |” Sekretariat DPRD” Oanun 04 O1 19 (Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan produk hukum daerah | 858 Produk 901.484.065 Sekretariat Daerah Hukum (04 O1 21 (ProgramSosialisasi, Penyuluhan dan Verifikasi Pemilu (Seleksi Anggota KIPdan Panwas |” 10Orang”— | 400.000.000 | - Sekretariat DPRD” Poo —an Pemerintah Daerah |. oo iii PEMILU an Henna anna AI. L 04 O1 22 (Program Pembinaan Dan Pengembangan Korps Profesi Pengembangan Korps Profesi 12 Bulan 200.000.000 | Sekretariat Dewan Pengurus L..—..—.. Aparatur Sipil Negara | oi... JAparatur Sipil Negara Aennnnmnnn nan enno mon KORPRI... ios” |(UrusanPemerintahanFungsi Penunjang ”——————————— | 31.333.089.165| ———————————————— (05 01 (BidangPerencanaan IN egnannnnn an To 4027.800.000| (05 O1 Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan OperasionalUnit |” 1006 ”— 1 1.484.000.000 |” BadanPerencanaan ”— Kerja Satuan Perangkat Daerah Pembangunan Daerah '05 O1 02 (ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1009” 148.800.000)” BadanPerencanaan ”— Pn. Pan nana nan nan an an Danone an —nn—..—-|YaNg Representatif oo” Aomnomnnmnn Renon Pembangunan Daerah”. 1 2 3 4 5 6 (05 O1 03 ProgramPeningkatan DsiplinAparatur” Stmuanagi Peningkatan Kinejal ”——— “100p” 25.000.00” BaanPerencanaan ”— n 5 fnn na anna nn nnn man mna anna mn anon an APATALUT | onlen oma maneh yaa n ebangunan Daerah 05 01 5 |Progr Pningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 100Y6 50.000.000 Badan Perencanaan anna mn Pena na anna nan ana naa an mn na Aparatur |... Pembangunan Dacrah |” 05 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi Pemenuhan Data Dan Informasi 1 Dok 85.000.000 Badan Perencanaan Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah '05 O1 17 (ProgramPengembanganWilayah Perbatasan —————————— |Penyusunanperencanaan ”—— TT IDok | ”-— “75000.000|”— BadanPerencanaan ”—— Pon —nn no bnn non n nano mong mao Henna Hanan —--—-,—JPengembangan perbatasan | ||... el Pembangunan Dasrah |” 0S 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan jJumlah Dokumen Pengembangan 1 Dok 75.000.000 Badan Perencanaan Cepat Tumbuh Wilayah Strategis Pembangunan Daerah (05 O1 19 (ProgramPerencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah |Persentase Rumah Tangga Yang” |” 38,904” 915.000.000 | BadanPerencanaan ”—— dan Besar Memiliki Akses Air Minum Pembangunan Daerah (05 O1 21 (ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah” (Ketersediaan Dokumen |” Ada” 1.630.000.000 | BadanPerencanaan ”— Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Oanun/ Perwal 05 01. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dokumen Koordinasi Perencanaan “1 Dok 215.060.000 Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Pembangunan Daerah '05 O1 23 (ProgramPerencanaan Sosial Budaya” (Dokumen KoordinasiPerencamaan |” “1Dok |” 225.000.000” BadanPerencanaan ”— Pembangunan Bidang sosial dan Pembangunan Daerah budaya INN los 02 fBidangKeuangan In TAN nnn aan TENUN 10.246.584.371| (05 02 Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— |KebutuhanDan OperasionalUnit |” 1008” 2.889.446.350 | Badan Pengelolaan Keuangan Kerja Satuan Perangkat Daerah Daerah 05 02 02 (ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1006” 2.284.592.000 | Badan Pengelolaan Keuangan D2. —no mon fenn Hnn on an nan mn man naa an en—an— ana. —..— Yang Representatif | ||. Padan Daerah |... 05 02 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 78.890.625 | Badan Pengelolaan Keuangan han, Pan nana non aan na MAParatur | oh home Daerah |... D Y.RV daya P Aparat IK butuhan KCB Pa . - CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN Ki . BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRA NIKTOR KINERJA PROGRAM KERANGA ENDNAN . K | | PRIORITA PEMBANUNAN (OUTCOME) SKPK PENANGGUNG JAWAB Na f | | no TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 (OS 02 05 (ogramPeningkatan KapastsSumberdaya Aparatur ——” (MeningkatnyKaastas SDM” 1005 7.000.000 | Badan Pengelolaan Keuangan Da Dea E Apaaur N PAN DN il... Daerah 0 02 15 (Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Meningkatnya |Penilaian Keuangan WTP 4.918.655.396 | Badan Pengelolaan Keuangan ..—-.—.. (Keuangan Daerah |” ........oiioijDaeah hn Aonnnnn man mn Ann Daerah |... (05 03 (Bidang Kepegawaian ————————————————— AA PT 3264.0752041 ”—————————————— — 05 03 OI (Program!Pelayanan Administrasi Perkantoran CT “IKebutuhan Dan Operasional Unit |” 1004” | 1.029.576.110 | Badan Kepegawaian Dan Kerja Satuan Perangkat Daerah Pengembangan Sumber Daya . NNManusia 05 03 02 (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 10046 92.258.236 Badan Kepegawaian Dan “ Yang Representatif Pengembangan Sumber Daya Daan Manusia 05 03 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 92.500.000 Badan Kepegawaian Dan Aparatur Pengembangan Sumber Daya an PA Manusia 05 03 OS (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 100Y6 1.327.500.000 Badan Kepegawaian Dan Aparatur Pengembangan Sumber Daya aa Da TE Manusia 05 03 15 (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Karir Aparatur 1.100 Orang 722.240.948 | — Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya . 0. Manusia (os 04 — (BidangPendidikandan Pelatihan ”——————————————— | 1 Nagnan NN To “2287.5800.0007 ”———————— — (os @ 15 ProgramPendidikan Kedinasan ”—————————————————— (DukunganTugas Belajar” TT a00rang 1” 2? 275-000. 000 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya : Manusia : 05 04 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah Peserta Diklat 380 Orang 1.262.500.000 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya ' . Manusia : (05 Os (Bidang Penelitian Dan Pengembangan Kg NG G NI ANN GE O00 Ooo '05 0S 15 (ProgramKajian Penelitian Dan PengembanganDaerah —— 'Fasilitasi Penelitian, TT “12Buan | 278.000.000 |” BadanPerencanaan ”— Pengembangan, Inovasi dan Pembangunan Daerah Tekhnologi K K4 BAB VIII - 60 D BAB VIII - 61 — “ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN " - BIDANG URUSA PEMRNTAH DAN PROGRAM DIKATOR KNERJA PRGAM KERANGKA PENANAAN KODE PRIOIAS PEMBANGUNAN (OUTCOME) KPK PEANGUNG JAAB Tn Ba 0 i TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 'os 0 6 PogramPeningkatan Analss Peeian Dan (Fasilitasi Penelitan, TT“ 12Bula | 75.000.000 ” Badanenanaan Penembann Daerah Pengemangan, Inovasi dan Pembangunan Daerah Tekhnologi 'os 06” (BidagPengawasan IN TN IT. “2228.015.000| "05 06 Oi ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran —————————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 100 ”—— | 1.033.000.000 | Inspektorat Kerja Satuan Perangkat Daerah (05 D6 02 (ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Banana “Too” 75.000.000” Inspektorat B Dn onn man Dan enno aomun—-—..—..—.|Yang Representatif | Hn an na nana An Ha nan 05 06 03 (Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 100x 48.165.000 Inspektorat aan ana an an —an an anna JAPATAWT 0 nona naa Anam mann n mn mane Dn 05 06 OS (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 1006 150.000.000 Inspektorat anna an anna naa an an an an an mna an APATAKUT | aan Henna na nanah PP Pe 05 06 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Meningkatnya Penilaian Keuangan WTP 660.000.000 Inspektorat |... Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0 (Daerah|. Ao an nan Han. IN Pa PA AN 05 06 16 |Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Meningkatnya Profesionalisme 8 Kali 95.000.000 Inspektorat dan Aparatur Pengawasan Tenaga Pemeriksa Dan Pengawasan (05 06 17 (ProgramPenataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Penyempurnaan Kebijakan Sistem |” 12Bulan ”— | 161.850.000 |” Inspektorat dan Prosedur Pengawasan dan Prosedur Pengawasan '0S 07 — (Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri” |” — Nan TU “2.504.564.500| ”—————————— — '05 07 Odi ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1004” PT 645.456.500 | Badan Kesatuan Bangsa, Kerja Satuan Perangkat Daerah Politik dan Linmas (Kesbang PA PAN Linmas) 05 07 02 (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana Dan Prasarana 10046 246.598.000 Badan Kesatuan Bangsa, Yang Representatif Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 0S 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 16.830.000 Badan Kesatuan Bangsa, Aparatur Politik dan Linmas (Kesbang M.. amanda. -— —.. Hamas)0. ilitasiD: Aparat K 55 1009P aa : xp » CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN . - BIDANG URUSAN PEMERNTAH DAN PROGR INDIKATOR KINERJA PROGRAM KERANGA PENDANAAN KODE | PRIORITAS PEBAGN oromE) SKPK PENANGGUNG JAWAB TARGT Rp. 1 2 3 4 5 6 (GS 07 OS IEoranPeningkatan Kapasitas Sumberaya Aparat ”—” (MeningkatnyaKapss SD | 006 ”— | 32.702.000| Badan Katuan Bangsa, Aparatur Politik dan Linmas (Kesbang a B a n AN Linma 5 07 15 (Prgam engembngan Waasan Kbangsaan Forum Kerukunan Umat Beragama | 12 Bulan 165.997.000 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang L n aa Ba Pa Me DAA Linmas) 05 07 16 IProgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penyelenggaraan Kemitraan 12 Bulan 773.577.000 Badan Kesatuan Bangsa, Pengembangan Wawasan Politik dan Linmas (Kesbang Poonam nnhonn nana nanah na mena nenen nenen»... |KOpaNgSAAN |... Aennnnmnnm ohh MA |... 05 O7 17 |Program Pendidikan Politik Masyarakat Pembinaan Terhada LSM, Ormas, 12 Bulan 623.404.000 Badan Kesatuan Bangsa, Dan OKP Politik dan Linmas (Kesbang .. Linmas) (os 08 — (Bidang Penanggulangan Bencana” — T 5.276.550.000| — (os 08 UilProgramPelayanan Administrasi Perkantoran” (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1004 1 Nanga 3.839.375.000 | E Badan Penanggulangan Kerja Satuan Perangkat Daerah Bencana Daerah Ts 08 02 IProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 100” 611.000.000 |” I Badan Penanggulangan nanah aman an anna an an ban man—an—.nu..—) Yang Representatif oo” ||... Ao anan—an—-—..h..—., Bencana Daerah 05 08 03 IProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 100Y6 120.175.000 Badan Penanggulangan Onnaman ha nana nana nana an APBTATUT 0nan Doo o—oooo-h oo. —..h..5.. Bencana Daerah || 05 08 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 250.000.000 Badan Penanggulangan Me Me . Iparatur 000 aa Me... 0... Bencana Daerah 05 08 15 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Cakupan Pelaksanaan Rehabilitasi | 70Yo 75.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Alam Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah Bencana 05 08 16 (Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya |Cakupan Pelayanan Bencana 0,0037Yo 381.000.000 Badan Penanggulangan Pan Kebakaran | 00. ocoooo..—..—|Kebakaran 0. Henna. — Tenboo-on-on-en—h, Bencana Daerah log” (Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan ——————— | PT 308.870.257” lo6 oi — (Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan” |” ig anna To asoss7o25 |” (06 OT Oi ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran” (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 100” | 742.500.000 | — Kecamatan Langsa Kota” Kerja Satuan Perangkat Daerah BAB VIII - 62 Bidang B kantoran P . CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN “ . BIDANG URUSAN PEMERINTA DAN PROGRAM INDIKATOR KINERA PROGRAM KODE PRIORITAS PEBANGUNAN (OUTCOM) KERANGA PENDANAAN SKPK PENANGGUNG JAWAB “ : TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 To oi Vi IProgramPelayanan Adinistrasi Perkantoran” |Kebutuhan Dan Operasiona nit |” 1004” 3 Inna 598.0.000 | Kecamatan Langa Barat Kerja Satuan Perangkat Daerah 'G6 OI Vi IProgramPeiyanan Administrasi Pkantoran” Kebutuhan Dan Operasional Unit | ”—— 106” N NGN n 49.9.00 Kecamatan Langsa Timur Kerja Satuan Perangkat Daerah TG Oi o1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 100” Ng Manna: 593:000.000 | Kecamatan Langsa Lama” Kerja Satuan Perangkat Daerah (og Ot Vi IbrorramPelayanan Administrasi Perkantoran” |Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1006” 1 anna 609.300.000) Kecamatan Langsa Baro Kerja Satuan Perangkat Daerah "G6 O1 D2 ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur ——” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10046 T 78.000.000) Kecamatan Langsa Kota Yang Representatif To DI G2 IBrogramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur ——” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1006” TT 39.800.000 | Kecamatan Langsa Barat” Yang Representatif G6 D1 OS TErogramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur ——” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 10006” To 100.726.000 | Kecamatan Langsa Timur Yang Representatif G6 Di 02TProgram Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 100#6 T 105.500.000 | Kecamatan Langsa Lama Yang Representatif Toe 01 02 ErogramPeningkatan SaranadanPrasarana Aparatur —”— |Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1006” To 30.600.000 | Kecamatan Langsa Baro Yang Representatif (og OI 03 PerogramPeningkatan DisiplinAparatur” IStimulan Bagi Peningkatan Kinerja |” 1006” ToT 20.000.0001 — Kecamatan Langsa Kota” Aparatur IGe O1 US ProgramPeningkatan DisiplinAparatur” Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja |” 1006” To“ 17.158.500) Kecamatan Langsa Barat —nnnnamon—an— JAPANATUT oma anne nana ana an Bon nn an nan man an Hn an 'o6 01 03 ProgramPeningkatan DisiplinAparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja| 10096 25.000.000 | Kecamatan Langsa Timur Aparatur 'OG Oi OS TErogramPeningkatan DisiplinAparatur” StimulanBagi Peningkatan Kinerja |” 100K6 -— 13:387.500|— Kecamatan Langsa Lama Aparatur Toe OI OS PerogramPeningkatan DisiplinAparatur” Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja |” 1006” ToT 11.953.125) Kecamatan Langsa Baro Aparatur KN "O6 Oi TS (Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah —— (Koordinasi Penyelenggaraan ”— Te i2Bulan | 75.000.000 Kecamatan Langsa Kota Kecamatan Pemerintahan Kecamatan KN To6 Oi 15 (ProgramPelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah —— (Koordinasi Penyelenggaraan ”— TT -i2Buan |” 75.000.000 | — Kecamatan Langsa Barat Pon... (Kecamatan 0... 0. 2.ocooooooo—ee—--—--— Pemerintahan Kecamatan || Anam. — Naa . mann. -— Perkantoran1 D D 100?75 100? CIZ 100? BAB VIII - 63 BAB VIII - 64 & $ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ks) BIDANG URUSAN PMERINTA DA PRRAM IDIKATOR KINERJA PROGRA KERNGA PENDNAAN KODE | —PRIORITAS PEMBNNAN OUTCOM) KPK PENANGGUNG JAWAB : TAGE Rp. 1 2 4 5 6 (06 O1 15 (ProgramPelaksanaan Unsur Kilaahan Pemerintah —— (Koordinasi Penlegaaan —— "12uan |” 75.000.000| Kecamatan Lnga Tmur (Kecamatan 0000 oo oooony—- Peithan Kecat | onon—nn—nn 2 Dna mann man man hana a Hanan ma 06 O1 15 'Program Pelakanaan Usr Kewilayahan Pemrintah Kordinasi Penyelengaraan 1 Bulan 75.000.000 Keamatan Lngsa Lama .. (Kecamatan |. oo aman —nn ny —-»—--— Pemrntahan Kecamatan |. Hoon ono mnn mane nan naa ban aa an 06 Ol 15 (Program Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Pemerintah Koordinasi Penyelenggaraan 12 Bulan 75.000.000 Kecamatan Langsa Baro . . (Kecamatan | naa one anna —-—--— 4 AngTintahan Kecamatan |. Non an na nmnnn mna bna anna na nana na na Lan na an 06 01 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 100465 40.000.000 Kecamatan Langsa Kota ahaha na an nana nn nana JAPATALUT | 0 an Ann anon —ann ban Han Dan Hn Hn an ha an Hn na 06 01 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10056 40.000.000 Kecamatan Langsa Barat nbnn nan an nan na anna nana nana man na JAPATALUT nona Aeon nan menahan Dn an an Han mn nhann Hn Hn na an 06 O1 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 40.000.000 Kecamatan Langsa Timur Pon nahan nan an nan nana Hanan an JAPATALAT oo un Aoa no nana ne an na nan Dandan Hn Hn na 06 O1 05 |Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 40.000.000 Kecamatan Langsa Lama Dana mnma an an an Dan anon men non on nana JAPATALUT oo aan Dono onman nahan on an na anda na Hn nan Hn 06 01 05 (Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 40.000.000 r Kecamatan Langsa Baro a—a-—ual anna nana anna an anna anna na JAPATALUT nana anna mann de an jo7 | (Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan ”———— | MI 14.828.578.148 | ”———————————————— pn. Kekhususan nana nana ne fana na mana na nan anna an Ao an—an anna Da Ha Pan — 07 Ol Bidang Penegakan Pelaksanaan Ganun Dan Syariat Islam 14.828.578.143 "07 Oi OilProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ————————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 10096 |” 1.358.235.000 | Dinas Syariat Islam Dan : Kerja Satuan Perangkat Daerah Pendidikan Dayah (07 01 Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— IKebutuhan Dan OperasionalUnit |” 1006 —— | 542.000.000 | 5 Sekretariat Majelis Kerja Satuan Perangkat Daerah Permusyawaratan Ulama |o7 OI OilProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ———————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 10096 — |. 409.917.530 | SekretariatMajelis Adat Aceh Kerja Satuan Perangkat Daerah (07 OI O1lProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ————————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1006 — | 332.561.548 | SekretariatMajelis Pendidikan Kerja Satuan Perangkat Daerah Daerah (07 O1 Oi (ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran ——————— (Kebutuhan Dan Operasional Unit |” 1006 — | 6572182501” Sekretariat Baitul Mal” Kerja Satuan Perangkat Daerah Lo.» —-- m2. Lk KL — LL LL LL LL. LL — LL. — 2. 2 AH aa—. 5 — A2 — 7-0 2 MX 00 X2 X0 aa. laa — 2 — 2. momomb»... ana.» — 5-5 — Ad -- — 0 A 2 An» — 2 — 2 — — P P Pp P “3 : $ CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN . BIDANG URUSAN PEMRINTAH DAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PORAM | KODE PRIORITAS PEMBNGUNAN (OUTCOME) KERANKA PENDANAAN SKPK PENANGUNG JAWB : ' TARGET Rp. 1 2 4 5 6 |o7 01 02 IProgaPennkatan Sarana dan Prsana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan raaana | Te Too” 125.000.000 | Dns ariat Islam Dan Yang Representatif Pendiikan Dayh 7 02 IProgramPeningkata Saranadan Prasarana Aparatur ”——” (Kebthan Sarana Dan Prasarana |” 1006” ToT “SiMO0.00o| 5 Sketariat Majelis Yang Rpesentati Persyawaratan Ulama (o7 o1 0 Prm Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kebutuhan Sarana DanPrasarana |” 1008” 3 Wana 159.200.000| Sekretariat Majelis Adat Aceh . Yang Representatif 'o7 01 02 (ProgramPeningkatan Sarana «dan Prasarana Aparatur "““ IKebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1008” 19.000.000 | SekretariatMajelis Pendidikan Yang Representatif Daerah og 01 02 (ProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur” (Kebutuhan Sarana Dan Prasarana |” 1006” To “isg76.ooo| Sekretariat Baitul Mal” KanYang Representatif (o7 01 03 (ProgramPeningkatan DisiplinAparatur OTT “IstimulanBagi Peningkatan Kinerja |” 1008” TT 39.000.000 |— Dinas Syariat Islam Dan” Ann ana —nn—..—JAParatar ha Anam man nee HnPendidikan Dayah: Yo7 Oi 63 (ProgramPeningkatan DisiplinAparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja| 10096 40.000.000 Sekretariat Majelis anon munmnn—-on—-.-—-. JAPAKAKUT no Ali...) Permusyawaratan Ulama | 07 Oi 03 Program |PeningkatanDisiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja | 10046 30.000.000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh anna Dan mna mon nan Hn Len La — Aparatur mna an Reina na nh aa |07 01 03 (ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kinerja 10096 25.000.000 | Sekretariat Majelis Pendidikan aon oom man —--—-.—JAPArAtUr anaAe amanah nama Daerah (07 O1 03 (ProgramPeningkatan DisiplinAparatur Stimulan Bagi Peningkatan Kineja| 10075 35.000.000 Sekretariat Baitul Mal Aparatur (o7 O1 0s (ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur —” |MeningkatnyaKapasitas SDM” |” 1006” IN MN nana 100.000.000 | — Dinas Syariat Islam Dan —a-—--—.-—.-—..— Aparatur oo. Mena Aon--n- menanam mah Pendidikan Dayah 07 O1 05 (Program |Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10046 75.000.000 Sekretariat Majelis an---—on—-.—..—jAparatur Nemon5on—.m—A oo... Permusyawaratan Ulama (07 01 05 (ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SDM 10074 37.250.000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh Aparatur 'o7 O1 0S (ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur —” (MeningkatnyaKapasitas SDM ”— | 100” T——— 45.000.000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Aparatur Daerah (o7 Oi 05 IProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ”—” (MeningkatnyaKapasitas SDM ”—— |” 1004 1 Megan tnn 50.000.000 |” Sekretariat Baitul Mal Aparatur 00000000 Pa (07 O1 15 (ProgramPenyediaan Sarana Dan Prasarana Ibadah (MeningkatnyaSyiarislam —— Ig TN 804” 150.000.000 |” Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah (07 O1 16 (ProgramPengawasan, Pencegahan Dan Penertiban (MeningkatnyaSyiarIslam ——— Tn” PT 135.000.000 Dinas Syariat Islam Dan Pelaksanaan SyariatIslam 0000000 Nan KA TAN NNAN Ie... Nan Pendidikan Dayah Na (07 O1 17 IProgramPembinaanDan Pengembangan Syiar Islam Meningkatnya Syiar Islam 8046 126.000.000 Dinas Syariat Islam Dan Pn Penanaman aan nah Aennnnnnan Ben nl Pendidikan Dayah |... BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PGRA DIKATOR KINERJA PROGRM KEANGKA PENAAAN KODE PRIORITAS EMBANGUNAN (OUTCOME) SKPK PENANGGUNG JAWAB Ti 1 . ni | TARGET Kp 1 2 3 4 5 6 (07 01 18 (ProgramPembinaan Dan Pengembangan Pendidikan TIsiami (MeningkatnyaSyiarislam ———— To — 80K” Yo 5.000.000 | — Dinas Syariat Islam Dan nana aan en en an nan ho anna an an an an na Ka PEN 1 | Pendidikan Dayah 07 O1 19 "Program Peningkatan Peran Serta Majelis Pendidikan Kemitraan Majelis Pendidikan 12 Bulan 140.000.000 | Sekretariat Majelis Pendidikan ....(Paerah oo na momen mna JPAGTAh | 0 oa Penmnnmon—onmnnden noona nhen nan DATA 07 O1 20 (Program Peningkatan Peran Serta Ulama Meningkatnya Syiar Islam 80Y6 302.750.000 Sekretariat Majelis Ph na aan aman Dn nana nan nah an nona ne an HA KA DAN IN PN Ha Permusyawaratan Ulama |o7 Oi 21 |Program Peningkatan Peran Serta Baitul Mal |. .......|Kemitraan Baitul Mal |. Ti Bulan | 5.405.869.315 | Sekretariat Baitul Mal 07 O1 22 (Program Peningkatan Peran Serta Majelis Adat Aceh Kemitraan Majelis Adat Aceh 12 Bulan 257.300.500 | Sekretariat Majelis Adat Aceh JUMLAH 516.262.321.019 KETERANGAN : h TABEL 8.5 PERKIRAAN PAGU DANA INDIKATIF MENURUT URUSAN DAN BIDNG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 21 BA VIII - 67 KERAA PENDANAAN KODE URAIAN BELANJA TIDK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLH 1 2 3 4 5 o1 Urusan Pemerintahn Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasr 199.525.794.224 561.287.9.35 6.813.190.099 |o1 02 o1 Dinas Kesehatan IT E:550001371) "1. 122.513.850125 | 186.063.860.496 |O1 02O2JBLUD RSUD an nana na na na Dan na Hanan Sa PANEN 92.251.650.000 | 92.251.650.000 oi G3” IBidang pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 5.196.394.556| 85.114.003.000 90.310.397.556 jo1 03 o1Dihas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. ..oooooooooo do nnnnn 2196 3OAS5O LL 85.114.003.000 | 90.310.397.556 oi da” IBidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman —————————————————— | TT “1.837.430.000 1 11.837.430.000 (01 04 O1/|Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat”... oo oooooodoo OT 1 31-887.430.000|. 11.837.430.000 roi 08” Ikidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat” | 0. L5es.3a23883 |” 9.064.234.500:10.633.076.888 (D1 05 Oi (Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah | naa Ti Tsessag ass) 9-064254.500| | 10.633.076.888 G1 d6” “Bidang Sosial” — Nenen Mena Sagriil25s01 “6.374.071.788 | —— 9.851.182.988 Peres ibis Sesat SI 230 | 6.374.071.738 | 9.851.182.988 Gg Tunagan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar |. 26.774.342.604| TT 37.463.239.650 |” 74.237.582.263 02 di (Bidang Tenaga Kerja - N 555.375.695 | 555.375.695 02 To1. 01 binas PenahamAn Modal Dan Pelayanan Terpadu SataPintu Ta SSS75605 |... 855.375.695 02 02” IBidang pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak ”—”———————— | 2.858.168.594| 1.977.760.500“4.835.929.094 02 G2 Oi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 2.858.168.594 | " 1.977.760.500 | 4.835.929.094 Keluarga Berencana” nman na nana an Da PN | nama DA PEN . 125.733.444.658 | 34.132.147.512 159.865.592.171 O1 Ol Bidang Pendidikan O1 O1 01 Pendidikan Dan Kebudayaan 125.733.444.658 | 34.132.147.512 159.865.592.171 278.315.510.496 o1 02 (Bidang Ke 63.550.001.371 | 214.765.509.125 R u DP Rakvat v HP1 4 P h 2 KERANGKA . Kn mana 0 URAIAN BELANA IDAK LANGSUG BELANJA LANGSUNG JUMLAH "4 5 0203” IBidangPngan 0 TP NS AT “IT - 468.216.5) — —468.216.10 |o2 03 oi|Dinas Pangan, Pertanian, Keautan Dan Perikanan - 468.26.150 468.216.150 ro2oa” TEidangpertanahan TT TP PI. 836.20.7) o .833.76.231 | ”— 3 70.116.053 (0204 O1Dias Prtanahan 0 5 5 hn 5 dl —- “Lasemo7a7| ———— 1833876231| — 3.720.116.958 — — bn — — 0 — — — — —- — —x 5 — — An. — — — —Ad — — — 22 HK “DAH - —& — —--— -.—. —k —. —..&. -— 02 05 Bidang Lingkungan Hidup 6.667.973.165 18.421.060.928 25.089.034.093 (0205 o1fDinas Lingkungan Hidup 2 5 5-2 5 hd 5 5... 6661973, 1653| ——— 18.421.060.928| — 25.089.034.093 TBida: ninist Spy” TT 2.972.852.577 1.444.364.000 | 4.417.216.577 |o2 o6 Bidang “Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipu | |o2 “06 “01 (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”... oo ol. — 5. 29128525 577| 1444364000 | — 4.417.216.577 TBida: nberdayaan Desa 2.442.381.738 | 4.191.680.000 | 6.634.061.738 (02 07” Bidang P"Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |o2 07 01 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong”... .. |... 2442381, 7838| ——— 4.191.680.000 —— 6.634.061.738 — — — 4A--— —-- —- — —-- DD — 2D — — 5d — —- HL -— 02 08 Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - 1.844.118.000 1.844.118.000 o2 os “01 IDirias Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendahan Penduduk Dan | - 1.844.118.000 | 1.844.118.000 po (Keluarga Berencana” na 5» Io 5 nh DN PN No .. . jo2 09” IeidangPerhubungan IT TT 3.is6.479o.757| “4.282.984.055 | — 8.030.463 812 (02 09 o1/Dinas Perhubungan 0... 5 5 -a 2 bd “——— 3156479.757| ——— 4.882.984.055 | 8.030.463 812 'o2 10 Bidang Komunikasi Dan Informatika MA AA AA PP AT 1.973.750.727 | 1.116.603.100 "3.090.353.827 (02 10 01 |Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.973.750.727 | 1.116.603.100| — 3.090.353.827 LV — — L..— —-- --— 2 —anD »— DD HD 5 5 A5 — mn —an— -— 02 11 Bidang “Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah - 1.341.303.000 | 1.341.303.000 |o2 11 o1| Dinas Perindustrian, , Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan "Menengah PN PN TN PN NN Te pi 1.303. 000 | 1 34i 303.000 (o2 12” (Bidang Penanaman Modal TA AA PP AT “1.096.775.930 | — TT YAg7.513.000| — 2:274.288.930 02 12 011Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 1.096.775.930 | 1.177.513.000 | — 2.274.288.930 102 12 O1 Dinas Penanaryan Modal 2 nh 5 —n HERLAN Kon NT) Oo, .. 227428893 'o2 13 (Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga ega 715.983.665 | So 5.680.2 255.000 oo 3.396. 241. 665 BAB VIII 68 3 2 1 Oo 8 B K BAB VIII 69 h KERANGKA "URAIAN ———— BELANJA TIDAK ANGSUN BELANJA LANGSUN JUMLAH 1 2 4 5 |o3 13 0 Ibins Pemuda, ah Raga Dan Pariwisata T T Tamimsossees — 56802530001 8 396241665 02 14 (pidang Statiik TSI SEP I TI TiTapo.oco.ooo| — “00.000.000 (02 14 o1 (Dinas Komukas Dan Informatika”. STT NT 1200.6000.6000”. 200.000.000 o2 1 IBidangPersandian TSS TP IA II Tiapo.ood-oooj — “ 200.000.000 (o2 15 01 Dinas Komumikas Dan Informatika”... — TT TKI 360.000.000 200.000.000 |o2 16 (Bidang Kebudayaan SS AA IP TO 015.712.000 “ 915.712.000 (02 16 O1 |Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. TT TI 1915 712.000| 915.712.000 'o2 17 (Bidang Perpustakaan Ne Ma 4. 003730724 942.100.000 1.945.830.724 (0217 o1Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan ToT OT To03730722| — 942.100.000) 1.945.830.724 (02 18” (Bidang Kearsipan Naa ann DT ALI IT 270.320.000 | “ 270.320.000 (02 18 01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan TT TN 070.320.000 270.320.000 (os — Tuvrusan Pemerintahan Pilihan 0 5.059 73736.019 | — 24. 688.746.897 |” 33.648.482.916 og 01 JI Bidang "Kelautan Dan Perikanan - “8.620.462.050 — 8.629.462.650 (03 “01 “01 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan TI UT TOT OT “8629462650 | 8.620.462.650 os 02 TpidangPariwisata TS STS IL T1.a30.520.000| 1.430.520.000 (03 “02 01 (Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata”. DT To 11480.520.000| — 1.430.520.000 |o8 03 (Bidang “Pertanian Nana 0 5. 854453279 | ”10.026.2 262.747 | 15.890.716.026 (03 03 o1|Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan — TOT “Besaasa279| ———— 10.026.262.7a7| — 15.890.716-026 |o3 04” (Bidang Perdagangan TSS TT SIT TEB3s.oooooo| — 2.335.000.000 | 03 04 O1jI IDinas Perindustrian, |Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil DDan "Menengah — Ao “2 .335.C 000.C 000 | KA 2. 335. 000.000 los 07 (Pidang Perindustrian | 0 “3.095 282. Ta0o|l ——“2.267.501.5001”— 5.362.784.240 03 07 O1JI (Dinas Perindustrian, |Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil DDan “Menengah 2. INN 3. 095.24 282. 1900|. “2 .267.5 501.2 1.500 AGAN 5. 362. 784.240 9 0 uvUu T & h KERANGKA URAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELAJ LANGSUNG JUMLAH 2 3 4 5 |od” — Jran Pemerinthan Fungsi Pendukn ”— — AI 0 22.466625.249 | — — ”32.352.392.155| — 4.819.01704 (04 01 — (Bidang Adinistrasi Pemerinaan 22.466.625 249 | 32.352. 3.155 | — 54.810.0404 (04 01 Oi|bewa erwakilan Rakya Daerah”. — NN N ”483.98126| —————— -) “4083.981260 |04 01 02 Walikota da Wail Walikot... — 55 uh — 2.606.19.554 | - 606.319.554 (04 o1 0 Sekretariat DPRD” aan — Dl Na “2.871.708.623| ——— 9.187.731.700 | 12.059.440.323 |04 o1 04 Sekretariat Daerah Na — '13.152307.906| —— — — 22.208.913455 | 35.361.221.361 (04 01 05 (Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI '”—”—”—” — NAN Na “1.152307906| — 955.747.600” 2.108.054.906: 'os Jurusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ”— — AT 113.427.460.375| — — 31.333-089.165| 144 760.549.540 "os 01 — (Bidang Perencanaan | 3.399.403.655 | — 4.927.800.000” 8 327.203.655 (0S 01 Gi|Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |. — Do IN 1 75309208655| —.. 4927800.000| 8.327 203.655 jos 02 (Bidang Keuangan” Tn — Mo 9s.78i.i9i.006| ———— 10.246.584371| 103.977 775.377 (05 02 Oi (Badan Pengeio aan Keuangan Daerah — Do II 5 2 Sem31a9i0oe| 0. 10246584371) | 103.977.770,877 (05 03 — (Bidang Kepegawaian —— Mn — MA AT 17.825.384.596| —”—”— 3.264.075.294|- 11.080.459.890 |05 03 Oi (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia On “7.825384596| — ————— 3264.075294|— 11.089.459.890 "05 04 (Bidang Pendidikan dan — MA PAS MN NT “e257.500.000| — 2.237.500.000 (05 04 Oi (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nan Inn Nana IT LT 2237.500.0001 — 2.237.500.000 (os 0s — (Bidang Penelitian Dan Pengembangan Naa — MA ATA Kana TT TT G53.000.0001 — —653.000.000 |08 05 O1 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” — 2 1 ol LL es3oooood| — — 653.000.000 05 06 (Bidang Pengawasann ”——— Nenen — MA PS “4.014.868. 2384| ”2.225.015.000| — 6.237.883.434 05 06 Oilfnspektorat —........ 2 nan — Do INI 5 Thorssesasa| oo. 2225015000) 6.237.883.494 |05 07 (Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri — Mn PP 2.361.104.377) — — — 2.504.564.500| — 4.865. -668.877 (05 07 01 (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) Do INI 5 A8orloas77| oo. 2.504.564.500) 4.865.668.877 (05 os” (Bidang Penanggulangan Bencana” — MA PAT ”2.095.508.307| — — — 5.276.550.000| 7.372.058.307 (05 08 01 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah — Do ESL 72005508307| — — ..5276.550.000| — 7.372.058.307 BAB VIII - 70 9 Da D P 2 h KERANGKA PENDANAAN KOE BELANJA TIDAK LANGSUN | BELANJA LANGSUNG JUMLAH 1 3 4 5 (og TUrusan Pemerintahan Ungur Kewilayahan TT — O.n2o.s25.6121 4.308.870.125” 114.031.204.737 os oi (Bidang Adrainistrasi Pemerintah Kecamatan 9.722.325.612| ————— 4.308.870.1251”— »14.031.204.737106 O1 oi . pad 1801327105 Demak, 3. 064-300. 113 07 01 05 |Sekretariat Baitul Mal 726. 701, A3” 1. 163.402. 358 10.163.9 "963. 565 10.890.665.208 386.839.116.024 516.262.321.019 903.101.437.043 KETERANGAN : - RSUD MERUPAKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS KESEHATAN BAB VIII - 71 BAB VIII - 72 # : AI —.TABEL 8.6 PERKIRAAN PAGU DANA INDIKATIF MENURUT SUAN KERJA PERANGKAT DAERAH AHUN 2017 : KRANGKA PENDANAAN KODE URAIAN BELANJA TAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG JUMLAH 1 2 3 4 5 O Dinas Pendidikan Dan Kebdayaan . 125.733.44.658 35.047.859.5 12 160.781.304.71 01 O1- JUrusan Pemeritahan Wajib an braitan dengan pelayanan dasar TT TOT 125733.444.658 |”. 35.047.859.512 160.781.304.171 oi 010i Bidang Pendidikan Na nasa gan OI e4as2ta7si2| 159.86s.s02.171)01 01 02 Bidang Kebudayaan : 915.712.000 915.712.000 1 PD DE Da DL — 05 — 25 2x D2 ai PAT AS — — lan Telataatalatanatat tata — . ian Intel ata S- 02” IbinasKesehatan TN — 63.550.001.371 | 122.513.859.125 | - 186.063:860.496 | 02 Oi” |Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitandengan pelayanan dasar Mn TT 63.550.001.371 | — 122.513.850.1251 186.063.360.496” 02 Oi O1 (Bidang Kesehatan. neng gn nga SSOoiB717 1 messi smsnnas TT EEOES.BGO.7561 og” BLUDRSUD nana maaa — IS. 92.251.650.000| 92.251.650.000 lo3 01 — JurusanPemerintahanWajib yang berkaitandengan pelayanan dasar” TT -— 92.251.650.000 | 92.251.650.000 0301 di Bidang Kesehatan | na -)..102251650.000| 92.251.650.000 | 04” (Dinas Pekerjaan Umum Dam PerumahanRakyat” Mn 5.196.304.556) — 96.951.433.000| — 102.147.827.556 04 01 Jurusan Pemerintahan Wajib yang berkaitandengan pelayanan dasar” Dena 5.196.304.556| — 96.951.433.000| — 102.147.827.556| 04 01 Oi (Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang” TT TOT JONI T5196.304.556) 1.85114003.000 |”90.310.397.556 |04 01 01 (Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 0 aa “4..-..11:887.430.000|” 11.837.430.000 (os Oo aan Polisi Pamong Praja DanWilayatui Hibah” Mo eng 1.568.842.388 |” 9.004.234.500| ——— 10.633.076.888| —-..—u- os ib.- Hanna nanah 2-2 — NN 2» D2 an Damn Han Hn.» A5 An —--—-- Dn H-5. H 1 1 0. 2 Uu P Uu1 BAB VIII - 73 ? N KERANGKA PENDANAAN KODE URIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG| BELNJA LANGSUNG JLH 1 2 3 4 5 fog or” TUusan pemerintahan Wajib yan beraitan dengan pelayanan asr” | Gn nnnnG 1.568.842.388 |” .064234.500 | 10633.076.883| 05 01 ViJEiliang Kelenicraman Dan Ketrban Umum Seria elindungan Masyaraa || 15683423881 0:06234:500| . 10.639.07o.888 | e Tps Ssi “A.A 3477.111250|——6.374.071.738 |—— 9.851.132.083| og 01” Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | MT 3.477.111.250| ”——— 6.374.071.7381——9.851.182.988 06 01 Oi BidangBosiAT, iii 250 6374071738 |. 9.851.182.988 | OF TU Ibinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu “1.096.775.930|———— 1.732.883.695 | 2.829.664.625 | OF OI” TUrusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar” | Keenan 1-096.775.930| 1.732.383.695 | ”——— : 2.820.664.625| G7 DI Di Bidang Tenaga Kerja NN oom 555975605| oo 555-875:6051 107 01 02 (Bidang Penanaman Modal|”... - Daan nana mna nan na mna an mna an Dan anna 1.096.775.9301.... 1.177.513.000 |. 2.274.288.930| los Tbinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan j 2.858.168.594 | 3.821.878.500 | € 6.680.047.094 (Keluarga Berencana” aan ana an Dan an nana na an anna ia aa Doo 08 O1 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 2.858.168.594 3.821.878.500 6.680.047.094 | 08 D1. 01 Jiikimng Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak UN 2858168594 | LL 1.077.760.500 |... 4:835.029.004” (68 O1 02 (Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana... .............| nan an na na hal ANN 1.844.118.000 | ....1.844.118.000 | og 7 Ibinas Pangan, Pertanian, Kelautan DanPerikanan | SnGOnn Ne 5.864.453270| —— 19.123.9041.547| 24.088.394.826 | 09 Di” Turusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar” | Pn etaanaannnk 468.216.1501 468.216.150| os 01 Oi BidangPangan (NS 63216.150|1 468.216.150 | loo o2 | Urusan Pemerintahan Pilihan” Kanaan 5.864.453.270 | 18.655.725.397| 24.520.178.676| 09 02 Vi (Bidang Keisutan ban Perikanan NA aa UT 8.629.462.650) 8.629.462.650 | (09 02 02 (Bidang Pertanian... oo ooo.. — man an ana maan Hanana nan 5864453279 |... 10.026.262.747 |... 15.890.716.026 | 8 5 4 4 PilihanP 0 & A KERANGKA PENDANAAN KODE | UIN BELANJA TIDAK LANSNG | BELANJ LAGSUNG JUMLH 2 3 4 s Hi” Ibinas pemberdayaan Msyarakat Dan Gampong Nenen: 2.42.381.738 ” 4.191.680000| 663.01.738 iso — lurusan Pemeritahan Wajib yn tdk berkaitan dengan pelyanan dasar 442.381.78 | —— 4.191.680.000 |” € 6.634.061.738| (1301 Oi (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa”... 0... iii! nama oo 2442381738). 4.191.680.000) 6.634.061.738 | ia “Tbimas Perhubungan” 3.156.479.757 | 4.882.984.055 |” £$ 8.039.463.812| iao1 — TUrusanPemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 3.156.479.757 4.882.984.055 | 8.039.463.812 | jigoi Oi Bidang Perhubungan - | 21118456479757| 5 4.882.984.055 | 8.039.463.812 | His Tpimas Komunikasi Danlaformatika 1073.750.7271————— 1.516.603.100| 3.490.353.827 | is0o1 — lUrusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1.973.750.727 ““Ls1o.6o3.idoo| ”—— « 3.490.353.827| isoiOi (Bidang Komunikasi Dan Informatika.........cooooooooo—o—..—-l nanah 1.973.750.727 |... 1.116:603.100| 3.000.353.827 | 15 01 02 |Bidang Statistik|... — nana na na an nana ana man ada Hn Hn Hn "1..-..-..200-000.000) 200.000.000 | | 1501 03 (Bidang Persandian ono na na na na an Hn na an Hn nda Hn Hn LL 2... 200.000.000 200.000.000 | jie”) Ibinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | SNG aan 3.095.282.740 |” 5.943.804.500 |” & 9.039.087.240 1601 | (Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar — maan Pn Tenan Dnnan 1,341.303-0001 1 1.341.303.000 (1601 Oi (Bidang Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah”... — nana Ma, Pen 1.341.303.000 | 1.341.303.000 iso2 | urusanPemerintahan Pilihan” ( 3.095.282.740| ——— 4.602.501.500 |” 5 7.697.784.240| BAB VIII - 74 D BAB VIII - 75 KERANGKA PENDAAAN KODE URAIAN —. BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG JUMLAH 1 2 3 4 5 |1602 O1BidangPerdagangan 5 Na 2.335.000.000 | —— 2.335.000.000) |1602 02 (Bidang Perindustrian 1 3.095.282.74 | 2.267.501.500| — 5.362.784.240 | (17 IDinas Perpustakaan Dan earsipan | 1 1 003.730.724 | 1212.20.000 | 2.216.150.724 | 117 o1 (Urusan Pemerntahan Wajib yag tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 1.003.730.724 | 1212.420.0001 2. 216.150.724 | (1701 Ok Bidang Perpustakaan | 1.003.730.724 | 942.100.000) — 1.945.830.724 | (1701 02 (Bidang Kearsipan 1 - 270.320.000) — — 270.320.000 | '18 'Ibinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata 1 2 715.988.665 | 7110.773.000| 9.826.761.665 | (1801 Jurusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 2.715.988.665 5680.253.000| — 8.396.241.665 ! | 1801 O1 (Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga | 2.715.988.665 | 5.680.253.000 | — 8.396.241.665 | | 18 02 Jurusan Pemerintahan Pilihan 1 -1 1430.520.000| 1.430.520. 000 | | 1802 O1 (Bidang Pariwisata 1 -| 1.430.520.000| — 1.430.520.000 | 19 'Ibewan Perwakilan Rakyat Daerah ' 4 683.981.260 | -I “4.083.981.200 1 | 19 01 TUrusan Pemerintahan Fungsi Pendukung 4 683.981.260 0 MI 4.683.981.250 | (1901 01 (Bidang Administrasi Pemerintahan | 4.683.981.260 | - | 4.683.981.260 | | 20 Walikota dan Wakil Walikota | 606.319.554 | -' 606 319.554 | |2001 Turusan Pemerintahan Fungsi Pendukung 606.319.554 | - 606 319.554 | | 2001 01 (Bidang Administrasi Pemerintahan | 606.319.554 | -| 606.319.554 | (21 ”— Sekretariat DPRD 1 2.871.708.623 | 9 187.731.700 | 12.059 440.323 | | 21 01 Jurusan Pemerintahan Fungsi Pendukung 2.871.708.623 9187.731.700| — 12.059 440.323 | "2101 01 (Bidang Administrasi Pemenntahan 000 N 2.871.708.623| — 9.187.731.700| —— 12 059.440.323 | | 22 sekretariat Daerah 1 13.152.307.906 | — 22.208.913.455| — 35.361.221.361 | (2201 Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung 13.152.307.906 | — 22.208.913.455 “35.361.221. 361 | | 2201 01 (Bidang Administrasi Pemerintahan K2 1-11 18152307900| — 22208913455| — 35.361.221.361 | (23 (Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI” oo “1.152.307.906 |Ih 955.747.000 | 2.108. 054.906 | Oo4 Oo Sekretariat I & A KERANGKA UAIAN : BELANJA TDA ANGSUNG | BELAJA LANGSUNG JUMLAH 1 2 3 4 5 2301” Urusan Pemerian Fungsi Penduku” PT 1.152.307.906 | TT 955.7470001 — —.ios.o5d. 90s | (230 D1 Bidang Administrasi Pemerintaa “0 LL NT TTL 1 14503070 ... 0557470001 2.108.054.906 | ros — Idan Perencanaan Pembagunan Daerah ST TT “asoo.4oses5| ——” 580.800.000 8.980.203.655 | (2401 Urusan Pemerintahan Fung eunjang TT TT “8.399.403.6 | —— 5580.800.0000| — 8.980.203.655 | (2401 D1 EidangPerencanaan STP “33094036551 ———— 4.927.800.000) —— 8.527.203.655 | | 24 01 “02 (Bidang PePenelitan Dan Pengembangan na il oo 5 “HA 653. .000.0 000 | ...... 653.000.000 | (25 — Badan Pengelolaan KKeuangan Daerah TA Ph 93731.191.0060| — 10246.584.371| — 103.977 715.377 | (2501 Jurusan PPemerintahan Fungsi Penunjang — "S 03731.191.006| — 10246.584.371| — 103.977 775.377 | (2501 01 (Bidang Keuangan 5 5 nan 5 me -nn 5 2 “03.731.191.006| —— 10.246.584.371| — 103.977.775.377 | "26 Thadan K.Kepegawaian n Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA IN ID 7 825.384.5 596 | TT “5501.575.294| 13.326 959.890 | (26 o1 Turusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 7 825.384.596 | “ sso1sm75204| — 13.326 959.890 | (2601 O1 (Bidang Kepegawaian 0.0 in ma 5 5 5 ” 7825384596| —— 3.264.075.294) — 11.089.459.890 | | 2601 O1 (Bidang Pendidikan dan Pelatihan MS TI II III 2.237.500.000) 2.237.500.000 | (27 Jinspektorat MA ah IT pi436e8434| —— 2223.015:000| — 6.237 883.434 | '2701 Urusan Pemer ntahan Fungsi Penunjang 4 014.368.434 | 2 223.015.000 “6.237 883.434 | | 2701 01 (Bidang Pengawasan” nan 5 5 “4014.8683.4341 ——— 2223.015.000| — 6.237. 883.434 | 28 — Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) TS Dn ap TT a361.104.377| ——— 2.504.564.500| — 4.865 668.877 | "2801 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2 361.104.377 | 2.504.564.500 | “4.865 668.877 (asi “01 jEidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 0 2 5 123611043 3877|. 2.504.564.500|. 4.865.668.877 | oo” - Tadanpenanggulangan Bencanabaerah To TT “2.095.508.807| —— 5.276.550.000| “7.872 058.307 | | 29 01 Turusan Pemerintahan Fungsi Penunjang “2.095.508.307 | 5.276.550.000 | “7.372 058.307 | 2901 01 (Bidang Penanggulangan Bencana”... oo 2d an “2005.508.3071 ——— 5.276.550.000| — 7.372. 058.307 | (30 — (Kecamatan ILangsa Kota TT NN AA AD MT “a.t09.oco.ii3| 955.500.0001 3.064 560.113 | (3001 — Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan “2.109.060.113| ———— 955.500:000| 3. 064 560.113 "3001 “01 (Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan” UT OT OT 2 2iogoe0li3| 955500000) — 3.064.560.113 0 D 4 Be Kecamatan BAB VIII 76 & KERANGKA RAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG JUMLAH 1 2 3 4 5 "31 Tkecamatan LangsaBarat SS 18013271051 ————— 819.958.509 | “2.621.285.60 | "31 01 Urusan Pemerintahan Unsur Kewiayahan 11801327.105| 819.958.500 “2.621.285.605 | 311 01 (Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan Naga — TT TT 1801327105| “———— 819.958.500| ——— 2.621.285.605 | "32 Kecamatan Langsa Timur TS TT TS S7 1980254.715| ———— 890.680.000 | “2.770 934.715 | Ts201 ” Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan 18s02s4715| ———— 390.680.000| —— 2.770 934.715 | (3201 01) Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan Nan 00 TT i38025a715| 890.680.000) — 2 770. 934.715 | (33 Kecamatan LangsaLama TT SS TT 31 #ro2s0| ————— 825.887.500 —— 2.757 363.759 | 83301 Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan 1931476259 | ———— 825.887.500| ——— 2.757 363.759 | (3301 “01 (Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan Na ST ST iss1ate2s9| ———— sosss7.s00o| —— 2757.363.750 | Kn Kecamatan Langsa Baro” TT — ST Tr ro9002074191 ———— 816.853.125| — 2.817 060.544 | |a401 ”— Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan . 2.000 207.419 |” 816.853.125 2. 817 060.544 | (3401 “01 (Bidang Administrasi Pemerintah Kecamatan — TS 2000207419) ——— 816.853.125) ——— 2817.060.544 | Kn Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah. — TT 0 “2.612 879.818 | “2168.235.000| “4.781.114.818 | ras01 ” Urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan “2.612 879.818 | 2 168.235.000 | 4.781.114.818 735 01 01 (Bidang Penegakan Pelaksanaan Oanun Dan Syariat islam TT ger2Brosi8| ———— 2.168.235.000| ——”4781.114.818 | 36 f Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama TT oo TT ”.518 352.800 | "“1041.150:0001 — 2.560.002.800 | 3601” urusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan “1.518 8852.800 | ““1041.150.000 | 2.560.002.800 | (3601 “D1 Bidang Penegakan Pelaksanaan Oanun Dan Syariat Islam 1518852800) ——— 1.041.150.000| — 2 560.002.800 | (a37 Isekretariat Majelis Adat Aceh” TT Naa 502556872! 803.668.030 | “1.396 224.902 | 3701” Urusan pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan . 502556.872| 803.668.030 | 1. 396 224.902 | (3701 “01 (Bidang Penegakan Pelaksanaan Oanun Dan Syariat Islam 502.556.872) ——— 893.668.030) ——— 1396.224.902 | (38 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah NN — ST TTS @o1moBiol —— 561.561.548| —— 1.163 402.358 | 3801” Urusan pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan — 601.840.810| 561.561.548 | 4. 163 402.358 (3801 “01 Bidang Penegakan Pelaksanaan Ganun Dan Syariat Islam TOT TT Goisaosio| ——— 561.561.548) 1.163.402.358 | PP 01 8 In 1 BAB VIII 77 & LN KERANGKA PENDANAAN KO URAIAN : BELANJ TIDAK LANGSUNG| BELANJA LANGSUNG JUMLAH 1 2 3 4 5 "890 (Sekretariat Baitul Mal” KENA, meenoigas | O” Tolie35635e5 |” T0.850.665.208 3901 lUrusan Pemerintahan Unsur Keistimewaan Dan Kekhususan ”—————————————————— | 726.701.643 | ”—— 10.163.963.565| —— 10.290.665.208| 3901 O1| Bidang Penegakan Pelaksanaan Oanun Dan Syariat Islam T Nan "726.701.643| 10:163.963.s65| ——— 10.890.665.208| JUMLAH 386.839.116.024 516.262.321.019 903.101.437.043 KETERANGAN : - RSUD MERUPAKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS KESEHATAN BAB VIH - 78 7 3 Penetapan indikator kinerja kota pada dasarnya bertujuan untuk memberi gambaran lengkap tentang tingkat pencapaian hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan hasil pembangunan kota pada setiap akhir periode perencanaan pembangunan kota. Penetapan indikator kinerja tersebut sangat penting agar manfaat (outcome) dari suatu program/kegiatan pembangunan dapat diukur tingkat pencapaian hasil dan manfaatnya. Tingkat capaian target dapat dipantau setiap saat, di samping permasalahan dan kendala yang dihadapai dapat dengan mudah diatasi. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang nantinya akan diukur pada setiap akhir tahun anggaran. Penetapan indikator-indikator tersebut tidak terlepas dengan isu-isu strategis, strategi dan kebijakan yang ditempuh sejak awal dalam menindaklanjuti penanganan isu-isu strategis yang dihadapi. Sejalan dengan itu, penetapan indikator kinerja daerah juga turut memperhatikan isu-isu nasional dan provinsi, sekaligus memperhatikan keadaan dan kondisi di masa depan. Untuk menetapkan indikator kinerja daerah dalam lima tahun ke depan, juga mengacu kepada capaian kinerja akhir perencanaan pembangunan masa lalu, atau kinerja masa lalu, sebagai kondisi awal RPJM ke depan. Dengan cara ini tentu akan memudahkan dalam menilai capaian kinerja setiap tahun atau sampai akhir RPJM, karena adanya batas titik awal pelaksanaan BABIX-1 program/kegiatan pembangunan. Dengan ini pula tingkat capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan mudah dapat di ukur. BABIX - 2 Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemeriutahan BAB IX- 3 BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB (ADHK) Yo 4,75 S7 4,43 4,62 4,76 4,87 PDRB Per Kapita (ADHK) Juta 19,30 20,46 22,00 23,50 25,00 26,50 Persentase penduduk miskin Yo 13,93 12,62 12,12 11,62 11,12 10,62 Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Angka Melek Huruf Yo 99,31 99,36 99,41 99,46 99,51 99,56 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10,43 10,47 10,48 10,82 11,07 11,51 Angka Partisipasi Kasar o SD/MI/PaketA K6 122 124,2 126,2 128,2 130,2 132,2 Angka Partisipasi Kasar o SMP/MTs/Paket B v 110 112,2 114,2 116,2 118,2 120,20 Angka Partisipasi Kasar a SMA/SMK/MA/Paket C t 101 103,2 105,2 107,2 109,2 111,2 Angka Partisipasi Murni 9 P SD/MI/Paket A “ 98,2 100 100 100 100 100 Angka Partisipasi Murni o SMP/MTs/Paket B Yo 85 100 100 100 100 100 Ya 77,4 100 100 100 100 100 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C BIDANG URUSAN INDIKATOR Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kesehatan Om . 0. Na . aa Angka Kematian Bayi 11000 LH 4 11 14 10 7 5 Angka Kelangsungan Hidup Bayi /1000 LH 3.098 3.122 3.387 3.457 3.527 3.597 Angka Harapan Hidup Tahun 68,75 68,78 68,79 - 68,83 68,85 68,88 Persentase Balita Gizi Buruk Ya 0,032 0,043 0,017 0,010 0.008 ke) Ketenagakerjaan . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Ya 58,85 56,51 57,94 58,63 59,12 59,76 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan . Jumlah Grup Kesenian Sanggar 71 84 84 85 86 87 Jumlah Gedung Kesenian Unit 3 3 3 3 3 3 Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah Klub Olahraga Klub 32 32 32 33 34 35 Jumlah Gedung Olahraga Unit 1 1 1 1 1 1 ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Sai Partisipasi Sekolah (APS) 96 98,66 98,88 98,96 99,04 99,19 99,25 Sem hara Spasi Sekolah (APS) v6 94,68 96,11 96,33 96,52 “06,64 96,81 EN Aa Sekolah (APS) ot 78,07 75,51 75,67 75,72 75,78 76,31 Angka Putus Sekolah SD/MI Yo 0,13 O,11 0,1 0,05 ko) ke) Angka Putus Sekolah SMP/MTs Yo 0,03 0,3 0,72 0,5 kel ke) Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Ya 0,19 0,16 0,1 0,5 0,05 fo) Angka Kelulusan SD/MI Yo 99,09 100 100 100 100 100 Angka Kelulusan SMP/MTs Yo 86,17 99,7 100 100 100 100 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Yo 98,4 99,58 99,75 99,75 99,75 99,75 Sean dutan dari SD/MI ke 9 67,39 110,18 100 100 100 100 Sea aa Kan dari SMP/MTs ke 2 83,87 99,63 99,74 99,76 99,78 99,8 SMP/MTs Rasio (per 10.000) 1:27 1:26 1:26 1:26 1:26 1:26 Rasio Ketersediaan Sekolah , . . . , . . SMA/SMK/MA Rasio (per 10.000) 1:24 1:22 1:22 1:22 1:22 1:22 Rasio Guru/Murid SD/MI Rasio (per 10.000) 1:704 1:717 1:720 1:725 1:730 1:735 Rasio Guru/Murid SMP/MTs Rasio (per 10.000) 1:857 1:821 1:831 1:836 1:841 1:846 Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA Rasio (per 10.000) 1:1.182 1:1.177 1:1.182 1:1.187 1:1.192 1:1.197 Guru yang memenuhi kualifikasi 6 71,16 73,35 80,85 80,95 90,35 90,79 S1/D-IV An Kesehatan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Rasio (per 1.000) 1:6 1:6 1:7 1:7 1:7 1:7 Rasio Puskemas, Poliklinik, Pustu dan Polindes Terhadap Satuan Rasio (per 1.000) 1:0,46 1:0,48 1:0,50 1:0,50 1:0,50 1:0,50 Penduduk Rasio Rumah Sakit Terhadap Satuan | pain (per 1.000) 1:0,02 1:0,03 1:0,02 1:0,02 1:0,02 1:0,02 Penduduk Rasio Dokter Terhadap Satuan | Den (per 1.000) 1:0,58 1:0,57 1:0,43 1:0,44 10,45 110,46Penduduk Rasio Tenaga Medis per satuan | sio (per 1.000) 1:5,7 1:4,87 1:2,26 1:3,5 114,6 1:4,9 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ob 100 58,88 89,73 90,41 05,86 08,97 ditangani” Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Yo 89,34 84,85 95,04 96,82 97,68 98,77 potensi kebidanan : Cakupan desa/kelurahan Universal 9 . . Child Immunization (UCI) Ya - 96,97 99,95 99,95 99,95 Cakupan balita gizi buruk yang oo 100 100 100 100 100 100 mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan o penderita penyakit TBC BTA Ya 56,97 14,81 13,92 13,78 13,62 13,22 Cakupan penemuan dan penanganan o penderita penyakit DBD Yo 100 100 100 100 100 100 Cakupan pelayanan kesehatan 96 123,42 168,38 100 100 100 100 rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kujungan bayi Yo 89,67 90,3 99,94 100 100 100 N BABIX - 5 Ad BIDANG URUSAN /INDIKATOR Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pekerjaan Umum Prcporsi Panjang Jaringan Jalan o Dalam Kondisi Baik 4 80 79 82 85 87 89 Perkembangan panjang jalan km 293,17 313,37 315,63 320 325 330 Rasio Tempat Ibadah per Satuan , . . . , . Penduduk . Rasio (per 1.000) 1:1,23 1:2,15 1:2,07 1:3 14 14 - Perumahan Lingkungan Pemukiman Kumuh Ya 15 10 2 2 2 2 Jumlah Pengguna Listrik . Rumah Tangga 31.625 31.474 31.674 31.774 31.874 31.974 Rumah Tangga ber sanitasi Yo 88,42 84,13 84,12 86,75 88,32 90,87 Rumah Layak Huni Yo 85,22 87,09 87,45 88,91 39,62 90,435 Penataan Ruang Ruang terbrika hijau per satuan luas o wilayah ber HPL/HGB v 0,26 5 10 1s 20 25 Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan dok ada ada ada ada ada ada Perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan dok ada ada ada ada ada ada Perda/Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan dok ada ada ada ada ada ada Perkada Perhubungan Jumlah Terminal Bis Unit 1 1 1 1 1 1 Jumlah Pelabuhan Laut Unit 1 1 1 1 1 1 Jumlah Orang Yang Terangkut Oran 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 Angkutan Umum 8 Orang/Kenderaan | Orang/Kenderaan | Orang/Kenderaan | Orang/Kenderaan | Orang/Kenderaan | Orang/Kenderaan Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Sampah Yo 14 15 28 50 65 75 Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP Yo 74,4 87,73 67,7 75,98 85,25 95,23 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 o penduduk Yo 24,63 2,35 49,51 98 99 99 Penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah/ belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah BABIX - 6 BIDANG URUSAN /INDIKATOR Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pemberdayaan Pererapuan dan Perlindungan Anak Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Yo 64,11 64,53 63,38 63,38 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan Peserta KB aktif Yo 73,4 73,4 75,05 75,9 Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Unit Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) Yo 8,79 11,74 11,52 11,34 10,89 10,28 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi aktif8 55,42 34,37 9,88 29,47 47,39 - 68,26 Usaha mikro dan kecil 87,1 100 99,4 99,5 99,6 99,7 Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit Kepemudaan dan Olahraga Lapangan olah raga Rasio (per 1.000) 1:1,58 1:1,14 1:2 1:2 12 Jumlah Organisasi Kepemudaan OKP/Paguyuban 5S 59 61 63 65 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP KegiatanKh Otonomi daerah Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Rasio (per 10.000) 1:22 12 1:2 1:2 1:2 1:2 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Ya 90,18 95 64,81 75 80 85 BABIX - 7 63.38 75.6 76.2 444444 6..66.6 333333 16 57 22222 ( Pai 2 h BIDANG URUSAN/INDIKATOR Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Pembinaan Penegakan Kat sana 617 zag en -nc an Oanun (Syariat Islam) kada dag kadas, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK aktif Yo 100 100 100 100 100 100 Posyandu Yo 100 106 . 160 100 100 100 Statistik Buku "Kota Dalam Angka" Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku "PDRB Kota" Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku op 2,56 2,56 2,56 2,56 2.56 2,56 Komunikasi dan Informatika Website milik pemerintah daerah Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Pameran/expo Kali 3 2 1 i 1 1 Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Daerah Unit 1 1 1 1 1 1 Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang , . , Tersedia di Perpustakaan Daerah Unit Buku 21.344 21.344 24.641 24.641 24.641 24,641 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun Kunjungan 7.728 7.728 13.721 14.721 15.721 16.721 Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perkebunan terhadap » PDRB (ADHB) Yo 5,5 5,43 5,18 5,19 5,20 5,21 Kehutanan Kontribusi sektor kehutanan o terhadap PDRB (ADHB) 4 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 Energi dan Sumber Daya Mineral Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADHB) op 0,55 O,54 o,sa 0,53 0,53 0,52 BABIX - 8 BABIX - 9 —3 BIDANG URUSAN /INDIKATOR Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pariwisata Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB) Yo 2,02 2,04 3,50 5,49 6,76 Kelautan dan Perikanan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (ADHB) Yo 3,62 3,55 3,57 4,02 Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Yo 28,98 29,2 29,62 30,23: - 31,79 32,02 Perindustrian Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (ADHB) Yo 10,24 10,18 9,75 10,11 10,15 10,87 ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga (ADHB) Juta 13,91 14,6 15,54 16,6 17,4 18,6 Pertanian Nilai Tukar Petani Poin 101,14 103,16 95,63 98 102 104 Lingkungan Hidup Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Yo 18,19 96,17 96,19 96,25 96,3 96,35 Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Lama proses perijinan hari 2-P 3.42 10.2 Kaedah Pelaksanaan Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 ini harus benar-benar dapat diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah dalam jajaran Pemerintah Kota. Agar proses implementasi program pembangunan menjadi lebih tepat, relevan, dan terarah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan pula menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra perangkat daerah berpedoman pada RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017. Dalam Renstra perangkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Program dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran dalam Renstra perangkat daerah bersifat indikatif yang merupakan penjabaran dari RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017. Selanjutnya, proses implementasi program pembangunan dalam dokumen RPJM ini harus mengarah kepada pencapaian visi, melalui misi yang diemban oleh semua perangkat daerah dan mengedepankan prinsip- prinsip transparansi, akuntabel, dan prinsip value for money, serta partisipatif. Artinya, selain penggunaan anggaran harus diketahui masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta setiap rupiah yang digunakan harus bernilai dan bermanfaat, proses implimentasinya haruslah mendapat dukungan masyarakat sepenuhnya. Karena itu, BAB X-1 diperlukan koordinasi yang kuat antar perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama periode 2012-2017 dapat menuju kearah satu tujuan yang telah disepakati bersama dalam Mewujudkan Langsa menjadi Kota Berperadaban dan Islami. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2012-2017 merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Program-program pembangunan yang ditetapkan dalam perubahan RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 ini diharapkan agar dapat benar- benar diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah dalam jajaran Pemerintah Kota yang dituangkan dalam bentuk dokumen Renstra perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan selaras dengan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota. RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 yang telah disesuaikan ini juga sebagai koridor dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK), yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota. Hal ini dinilai penting untuk diperhatikan mengingat RKFK merupakan rujukan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK). ' masyarakat dari berbagai lapisan, serta adanya dukungan dana . pembangunan yang cukup memadai. R 3 | h WDIN ANDALAH