Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :
1.Kota adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Kotaadalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Pejabat Negara adalah Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa.
. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa. . Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa. . Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa. .Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa.
10.Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa.
11.Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kota pada Pemerintah Kota Langsa.
12.Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kota.
Ne Ne “Han DO
13.Pejabat ...
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota (APBK) dan bertindak sebagai Bendahara Kota (BUK). Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Aparat Pengurus Fungsional Pemerintah yang selanjutnya disingkat APFP adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah di Kota Langsa. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugiankota. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan kota. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kota mengalami kerugian. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretaris Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian kota.
26.Keringanan ...
26.Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas pembebanan kepada Walikota setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
|
27.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan kota atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
29. Penghapusan adalah keputusan pembebanan terhadap pegawai/pihak ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan.
30.Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas kerugian daerah kepada pegawai/pihak ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan daerah.
31.Pembebasan adalah keputusan pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada bendahara/ pegawai/pihak ketiga.
32.Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai/pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah. 33.Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan dan Lelang Negara (DJKLN).
34.Wanprestasi adalah pegawai/pihak ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
BAB II RUANG LINGKUP