DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Langsa No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan, Ruang Lingkup, Majelis Pertimbangan, Informasi Kerugian,Pelaksanaan Pemeriksaan dan laporan Hasil Pemeriksaan, Penyelesaian Kerugian Kota, Keputusan Pembebanan Kerugian Kota, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

19.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 20.Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38): 21.Oanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12):
22.Oanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA MEMUTUSKAN : CGANUN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Kotaadalah Pemerintah Kota Langsa.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5.Pejabat Negara adalah Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa. . Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa. . Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa. . Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa. .Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa.
10.Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa.
11.Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kota pada Pemerintah Kota Langsa.
12.Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kota. Ne Ne “Han DO
13.Pejabat ... 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota (APBK) dan bertindak sebagai Bendahara Kota (BUK). Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Aparat Pengurus Fungsional Pemerintah yang selanjutnya disingkat APFP adalah Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah di Kota Langsa. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugiankota. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan kota. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kota mengalami kerugian. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretaris Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian kota.
26.Keringanan ...
26.Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas pembebanan kepada Walikota setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan. |
27.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan kota atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah. 29. Penghapusan adalah keputusan pembebanan terhadap pegawai/pihak ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan.
30.Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas kerugian daerah kepada pegawai/pihak ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan daerah.
31.Pembebasan adalah keputusan pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada bendahara/ pegawai/pihak ketiga. 32.Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai/pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah. 33.Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Direktorat Jenderal Kekayaan dan Lelang Negara (DJKLN).
34.Wanprestasi adalah pegawai/pihak ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan kerugian kota dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan kota yang berada pada:

a.Satuan Kerja Perangkat Kota(SKPK):
b.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): dan
c.Perusahaan Daerah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk Majelis Pertimbangan.
(2)Majelis ...
(2)Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus- kasus kerugian kota, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

(1)Majelis Pertimbangan seagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) secara ex-officio beranggotakan :
1. a.Sekretaris Daerah, selaku ketua:
2. b.Inspektur selaku wakil ketua:
3. c.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). selaku Sekretaris:
4. d.Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai anggota: dan
5. e.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
(2)Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
(3)Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (S5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan berkedudukan di DPKA, ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas usul Sekretaris.

Pasal 5

(1)Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Walikota menyelesaikan kasus-kasus kerugian kota.
(2)Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
1. a.Ketua l.mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan: dan
  1. 2.memimpin sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
2. b.Wakil Ketua ' l. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan, | Tan ag
  1. 2.mewakili Ketua menjalankan tugas dan fangsi dalam hal Ketua berhalangan: dan
  2. 3.selain ... 3.selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian kota.
3. c.Sekretaris l.melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan: 2.menyiapkan bahan sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan: 3.mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan: dan
  1. 4.memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
4. d.Anggota
5. l.menghadiri setiap sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan: 2.mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan: 3.memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan, dan
  1. 4.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
1. a.memberikan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian kota:
2. b.memanggil pegawai/pihak ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian kota untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya: dan Cc. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian kota yang terjadi.

Pasal 6

(1)Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau sewaktu-waktu setiap ada kasus.
(2)Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Walikota tentang penyelesaian kasus kerugian kotaserta tindak lanjutnya.
(3)Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian kota.

Pasal 7

(1)Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
(3)Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Pasal 8

(1)Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(3)Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
(4)Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

(1)Informasi kerugian kota dapat diketahui dari :
1. a.temuan hasil pemeriksaan/pengawasan dari Pengawasan Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah/SKPK yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
2. b.temuan pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh atasan langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya:
3. c.temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SP j) oleh Pejabat yang berwenang:
4. d.pemberitaan di mass media/pengaduan masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): dan
5. e.laporan dari instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh APFP.
(3)Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian kota Atasan Langsung/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) harus segera melaporkan kepada Walikota dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat. 7
(4)Informasi ...
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e harus segera melaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat untuk SKPK terkait.
(2)Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.
(3)SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian kota, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
(4)format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ganun ini.

Pasal 11

(1)LHP, BAP,SKTJM dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.
(2)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya: b.barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian, dan Cc. suratkuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
(3)Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
(4)Bentuk berita acara serah terima dan pengembalian jaminan sesuai format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ganun ini.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…