DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Langsa No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 180

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Fungsi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Prasarana Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan, SLF Bangunan Gedung, Pembinaan dan Pengawasan, Pelayanan Adminsitrasi IMB, Pembongkaran, Peran serta Masyarakat, Kompensasi, Pemutihan IMB, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : OANUN KOTA LANGSA TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaran Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3.Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.
5.Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota yang terdirp dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6.Dinas... 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. 17 Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Zonasi gempa adalah Zona gempa suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kekuatan getaran gempa. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Bangunan Gedung selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Langsa adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Langsa yang telah ditetapkan dengan Oanun. Bangunan Gedung Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai usia layanan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Bangunan Gedung Sementara adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun. Bangunan Gedung Tradisional Aceh adalah rumah tradisional Aceh (rumoh Aceh), yaitu rumah panggung yang berdiri pada sejumlah tiang, minimal sebanyak 16 tiang yang berbaris empat dengan tinggi kolong bangunan m4 2,5 (dua koma lima) meter sampai 3,0 (tiga koma nol) meter. 6. 7. 8. A 9. .Bangunan Gedung Non Tradisional adalah bangunan selain rumah tradisional Aceh (meunasah dan balee).
18.Tim Ahli ... ? 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut. Mendirikan. Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah dan atau memperbaiki bangunan yang ada termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. Merobohkan Bangunan Gedung adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian gedung ditinjau dari segi bangunan dan/atau konstruksi. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan atau berdiri sendiri. Garis Sempadan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas minimum dari bidang bidang terluar bangunan gedung yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap :

a.batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kota:
b.batas persil yang dikuasai:
c.batas tepi sungai/saluran pengairan/pantai: dan d. saluran/jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan sebagainya. Jarak Bebas Bangunan Gedung adalah jarak antara bangunan dengan batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau batas persil. Koefisien Dasar Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan dokumen perencanaan kota. Koefisien Lantai Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan dokumen perencanaan kota. Tinggi Bangunan Gedung adalah Jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian“ Yuar dan permukaan lantai denah bawah atau lantai 26. dasar. " Kedalaman bangunan gedung di bawah tanah (basemeni adalah jarak antara permukaan lantai denah bawah/lantai dasar sampai lantai paling bawah.
1. 27.Persil ...
2. 27.Persil adalah identitas sebidang tanah yang terdaftar dalam register tanah.
3. 28.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
4. 29.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai: sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan. 30. Advice Planning adalah Informasi Rencana Kota berupa Surat Keterangan.
5. 31.Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Kota. 32.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 33.Bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana adalah rumah tinggal tidak bertingkat”dengan total luas lantai maksimal 36 m? (tigapuluh enam meter persegi) dan total luas tanah maksimal 72 m? (tujuh puluh dua meter persegi). 35.Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 36.Sertifikasi Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan kalaikan fungsi bangunan gedung baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan. 37.Kelompok berkebutuhan khusus adalah Sekelompok individu atau masyarakat yang karena keadaan fisik, mental, maupun sosialnya, budaya dan ekonominya perlu mendapatkan bantuan, bimbingan dan pelayanan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka dalam memelihara kesehatan terhadap dirinya sendiri. 38.Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaiann masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 4 ra a

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Oanun ini meliputi ketentuan Fungsi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pembongkaran, Administrasi IMB dan Ketentuan Insentif serta Disinsentif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya ganun ini sebagai pedoman dalam menjaga keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
(2)Tujuan disusunnya ganun ini agar :
1. a.mewujudkan. bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan:
2. b.mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB IV

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalan bangunan gedung.

Pasal 5

(1)Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi :
1. a.fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal,” rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara:
2. b.fungsi... b.fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah
3. c.fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan, d.fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum,
4. e.fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh Menteri: dan
5. f.fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.
(2)Prasarana dan Sarana bangunan gedung berfungsi sebagai berikut : a.fungsi sebagai pembatas/penahan/pengaman yang meliputi pagar, tanggul/talud, dan Turap batas kavling/persil: b.fungsi sebagai penanda masuk lokasi yang meliputi gapura, dan gerbang:
1. c.fungsi sebagai perkerasan yang meliputi jalan, lapangan upacara, dan lapangan olah raga terbuka, d.fungsi sebagai penghubung yang meliputi jembatan, dan box culvert,
2. e.fungsi sebagai kolam bawah tanah yang meliputi kolam renang, kolam pengolahan air , bak air di bawah tanah, sumur peresapan air hujan, sumur peresapan air limbah, dan septic tank:
3. f.fungsi sebagai menara yang meliputi menara antena, menara bak air dan cerobong.
4. g.fungsi sebagai monumen yang meliputi tugu, dan patung, h. fungsi sebagai instalasi / gardu yang meliputi instalasi listrik, instalasi telepon/ komunikasi, dan instalasi pengolahan,
5. i.fungsi reklame/papan nama yang meliputi billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar): dan J-. fungsi fasilitas umum.

Pasal 6

(1)Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan dan status kepemilikan.
(2)Klasifikas ... - ..
(2)Klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur sebagai berikut :
1. a.klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi : 1) bangunan sederhana, 2) bangunan tidak sederhana: dan 3) bangunan khusus. b.klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi : 1) bangunan permanen, 2) bangunan semi permanen, dan 3) bangunan darurat atau sementara. c.klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi : 1) bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi: 2) bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang: dan 3) bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah. d.klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e.klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi meliputi : 1) bangunan gedung di lokasi padat, 2) bangunan gedung di lokasi sedang: dan 3) bangunan gedung di lokasi renggang.
2. f.klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian meliputi : l)bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) lantai atau sesuai dengan ketentuan dalam dokumen RTRW, 2)bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai: dan 3)bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai. g.klasifikasi bangunan gedung berdasarkan status kepemilikan meliputi: l)bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik badan sosial, dan bangunan gedung milik yayasan, 2) bangunan gedung milik badan usaha, dan 3)bangunan gedung milik perorangan, bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya dikategorikan sebagai bangunan gedung milik perorangan.
(3)Penjabaran detail tentang klasifikasi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 7

(1)Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah" melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan.
(2)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan ... bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam dokumen RTRW.
(3)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung wajib diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(4)Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

BAB V

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 8

(1)Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
(2)Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
1. a.Status hak atas tanah, dan / atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
2. b.status kepemilikan bangunan gedung: dan
3. c.izin mendirikan bangunan gedung.
(3)Persyaratar teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
(4)Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk Bangunan Gedung adat, Bangunan Gedung semi permanen, Bangunan Gedung Darurat atau sementara, dan Bangunan Gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
(5)Persyaratan tata bangunan dan Keandalan Bangunan Gedung lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
(2)Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan persetujuan/izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik/yang menguasai tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik/yang menguasai tanah dengan pemilik bangunan gedung atau pernyataan kerelaan/persetujuan dari pemilik tanah.
(3)Pernyataan kerelaan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para... 3 para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dengan jangka waktu pemanfaatan tanah maupun tidak.
(4)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

Pasal 10

(1)Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, persyaratan arsitektur bangunan dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
(2)Penggunaan bahan diprioritaskan pada aspek struktur utama (pondasi, kolom dan balok), dimana harus tah gempa.
(3)Untuk bangunan non struktural pemakaian bahan diarahkan pada bahan yang mudah didapat, mudah dirawat, dan cukup tersedia di pasaran untuk perbaikan bila terjadi kerusakan. an

Pasal 11

Setiap mendirikan bangunan, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam dokumen RTRW.

Isi peraturan

Teks180PDFHirarki

Memuat teks peraturan…