Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1955
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil. Pasal 1.
dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal II.
Pasal III. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO. Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO. PENJELASAN Sampai sekarang Pengadilan Tinggi, selaku Pengadilan-Banding, baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata, harus memutus dengan tiga Hakim. Ternyata, bahwa, terutama di Pengadilan Tinggi Surabaya, ada banyak tunggakan (achterstand) dalam peradilan-banding, kesulitan mana hanya dapat diatasi, apabila dibuka kemungkinan pemeriksaan perkara-perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim Pengadilan Tinggi. Dalam pada itu bukanlah maksudnya supaya semua perkara-bandingan diperiksa oleh seorang Hakim, melainkan supaya Pengadilan Tinggi tidak diwajibkan lagi untuk memeriksa semua perkara dengan tiga orang Hakim, juga perkara-perkara yang tidak sulit. Oleh karena itu maka hendaknya Ketua Pengadilan Tinggi diberi kuasa tetapi juga diwajibkan untuk memisah-misahkan perkara-perkara yang dibandingkan dan menentukan perkara-perkara mana yang akan diputus oleh seorang Hakim. Untuk membuka kemungkinan pemeriksaan perkara-bandingan dilakukan oleh seorang Hakim maka bagi perkara-perkara pidana harus diubah pasal 11 dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, sedang bagi perkara-perkara perdata harus diadakan pasal tersendiri yang serupa dengan pasal 11 itu, setelah diubah. Oleh karena keadaan sangat mendesak, maka perlu sekali ditempuh jalan mengadakan Undang-undang Darurat. Menteri Kehakiman, JODY GONDOKUSUMO LN 1955/36; TLN NO. 816
Membuka PDF…
Undang-Undang