Memutuskan: Menetapkan : Undang-Undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera- Utara. Peraturan Umum. Pasal 1. Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini, nomor 1 sampai dengan nomor 17, masing-masing dibentuk menjadi Kabupaten-Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
1.Aceh Besar, dengan nama Kabupaten Aceh Besar, dengan batas- batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Kotaraja, Seulimeum dan Sabang sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Kotaraja,
2.Pidie, dengan nama Kabupaten Pidie, dengan batas-batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Sigli, Kota Bakti dan Meureudu, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera- Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/OE/49;
3.Aceh-…
3.Aceh-Utara, dengan nama Kabupaten Aceh Utara, dengan batas- batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Lho'Seumawe, Bireuen dan Lho 'Sukon, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949/No. 5/ GSO/OE/49;
4.Aceh Temur, dengan nama Kabupaten Aceh Timur, dengan batas- batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Temieng, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1 949 No. 5/GSO/OE/49;
5.Aceh Tengah, dengan nama Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas- batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januai 1949 No. 51/GSO/OE/49;
6.Aceh Barat, dengan nama Kabupaten Aceh Barat, dengan batas- batas yang meliputi kewedanaan-kewedanan Meulaboh, Calang dan Simeulue, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera- Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49:
7.Aceh Selatan, dengan nama Kabupaten Aceh Selatan, dengan batas- batas yang meliputi kewedanaan-kewedanan Tapa'tuan, Bakongan dan Singkel, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/ OE/49;
8.Tapanuli Tengah, dengan nama Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Sibolga dulu (Staatsblad 1937 No. 563) ditambah dengan wilayah Negeri- negeri Aek Raisan dan Tuka Holbung, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur… Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSU/ jo. Keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Sibolga,
9.Tapanuli Utara, dengan nama Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Tanah Batak dulu (Staatsblad 1937 No. 563), terkecuali wilayah Negeri-negeri Aek Raisan dan Tuka Holbung dimaksud dalam sub 8 di atas, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/ dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Mei 1915 No. 20/I/PSU/jo keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor:
10.Tapanuli Selatan, dengan nama Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Padang Sidompuan dulu(Staatsblad 1937 No. 563),sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSU jo. keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
11.Nias…
11.Nias dengan nama Kabupaten Nias, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Nias dulu (Staatsblad 1937 No. 563) sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/ dpdta/50, sejak telah ditambah menurut ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Mei 1951 No. 20/I/PSU jo. keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera- Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 4/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
12.Langkat, dengan nama Kabupaten Langkat, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Langkat dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera-Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
13.Karo, dengan nama Kabupaten Karo, dengan batas-batas yang meliputi wilayah onderafdeling Karo dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491) sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketentuan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
14.Deli-…
14.Deli-Serdang, dengan nama Kabupaten Deli-Serdang, dengan batas- batas yang meliputi wilayah afdeling Deli-Serdang dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera- Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Medan;
15.Simelungun, dengan nama Kabupaten Simelungun, dengan batas- batas yang meliputi wilayah onderafdeling Simelungun dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor, kecuali wilayah Kota Besar Pematang Siantar;
16.Asahan, dengan nama Kabupaten Asahan, dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Asahan dulu dikurangi dengan wilayah onderafeling Labuhan Batu dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor;
17.Labuhan…
17.Labuhan Batu, dengan nama Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas yang meliputi onderafdeling Labuhan Batu dulu (Staatsblad 1900 No. 64 sejak telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan, terakhir dengan Bijblad No. 14491), sebagai dimaksud dalam keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 1950 No. 5/D yang diperbaiki dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor. Pasal 2.
1.Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kutaraja,
2.Kabupaten Pidie berkedudukan di Sigli
3.Kabupaten Aceh Utara berkedudukan di Lho'Seumawe
4.Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Langsa,
5.Kabupaten Aceh Tengah berkedudukan di Takengon,
6.Kabupaten Aceh Barat berkedudukan di Meulaboh,
7.Kabupaten Aceh Selatan berkedudukan di Tapa'tuan,
8.Kabupaten Tapanuli Tengah berkedudukan di Sibolga,
9.Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung,
10.Kabupaten Tapanuli Selatan berkedudukan di Padang Sidempuan,
11.Kabupaten Nias berkedudukan di Gunung Sitoli,
12.Kabupaten…
12.Kabupaten Langkat berkedudukan di Binjai,
13.Kabupaten Karo berkedudukan di Kabanjahe,
14.Kabupaten Deli-Serdang berkedudukan di Pematang- Medan,
15.Kabupaten Simelungan berkedudukan di Pematang- Siantar,
16.Kabupaten Asahan berkedudukan di Tanjung Balai,
17.Kabupaten Labuhan Batu berkedudukan di Rantau Prapat.
1.Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 20 orang,
2.Kabupaten Pidie terdiri dari 20 orang,
3.Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 20 orang,
4.Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 20 orang,
5.Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 20 orang,
6.Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 20 orang,
7.Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 20 orang,
8.Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 orang,
9.Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 30 orang,
10.Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 27 orang,
11.Kabupaten Nias terdiri dari 20 orang,
12.Kabupaten Langkat terdiri dari 20 orang,
13.Kabupaten Karo terdiri dari 20 orang,
14.Kabupaten Deli-Serdang terdiri dari 30 orang,
15.Kabupaten Simelungun terdiri dari 30 orang,
16.Kabupaten Asahan terdiri dari 20 orang,
17.Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari 20 orang, Pasal 3a. Menteri Keuangan, setelah mendengar panitia ahli untuk cukai tembakau yang dimaksud dalam pasal 38 Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) dan semufakat dengan Menteri Perekonomian, menetapkan: