Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1956
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : … Mengingat : a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 tanggal 4 Oktober 1956;
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara. BAB I. Ketentuan Umum. Pasal 1. Daerah-daerah yang tersebut d.i bawah ini No. 1 sampai dengan 3 masing-masing dibentuk sebagai Kota-Kecil dengan nama dan batas- batas seperti berikut:
333. Pasal 2… Pasal 2. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Kota Kecil tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara. Pasal 3.
BAB II… BAB II. Tentang Urusan Rumah-Tangga dan Kewajiban Kota Kecil. Pasal 4. Pemerintah Kota Kecil dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain:
Pasal 5.
Pasal 6. Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 diatas, kepada Kota Kecil akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah urusan-urusan seperti:
Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh gemeente- gemeente Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi baik yang kemudian sudah ditambah dan diubah atau yang belum beserta peraturan-peraturan dan keputusan Kota B. Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kota-Kota Kecil Tanjung Balai, Binjai atau Tebing Tinggi dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kota Kecil itu. Pasal 8… Pasal 8. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Kecil berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Utara atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota-Kota Kecil yang bersangkutan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Pasal 9. Peraturan-peraturan daerah Kota Kecil yang mengandung penetapan pemungutan pajak dan retribusi daerah, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota Kecil yang bersangkutan, terkecuali apabila Undang- undang tentang peraturan-umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948 menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya. Pasal 10. Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama yang lainnya kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-kota Kecil ada kewenangan, hak tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "gedecentraliseerde gebiedsdelen" misalnya "stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas dan kewajiban itu bagi Kota-Kota Kecil yang dibentuk dengan Undang- Undang Darurat ini dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Kecil dimaksud atau alat-alat perlengkapannya dengan ketentuan, bahwa dimana disebut:
BAB III. Tentang Hal-hal yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur Tangan dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Diserahkan Kepada Kota Kecil. Pasal 11. Tentang Pegawai Kota Kecil.
Pasal 12… Pasal 12. Tentang Tanah, Bangunan, Gedung Dan Lain-lain Sebagainya.
BAB IV… BAB IV. Ketentuan Peralihan. Pasal 13. Semua pegawai daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai dari kota Kecil Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi. Pasal 14. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan- perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kota-Kota B. Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, menjadi milik dan tanggungan dari Kota-Kota Kecil Tanjung Balai, Binjai dari TebingTinggi. BAB V. Ketentuan Penutup. Pasal 15. Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat ini, tidak berlaku lagi. Pasal 16. Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Kota-Kota Kecil di Propinsi Sumatera-Utara". Pasal 17… Pasal 17. Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO. Menteri Dalam Negeri, ttd SOENARJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956 Menteri Kehakiman, ttd MOELJATNO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 60 TAHUN 1956
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Undang-Undang