Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1957
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : a. Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 April 1957;
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SEBAGAI BERIKUT:
Undang-undang No. 14 tahun 1956 diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO. MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANUSI HARDJADINATA. Diundangkan pada tanggal 11 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd GA.MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA NOMOR 51 TAHUN 1957 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN UMUM Pembatasan masakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan termaktub dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 dimaksudkan untuk menjamin supaya pemilihan umum tidak diperlambat pelaksanaannya. Dalam kenyataan, harapan supaya paling lambat pada tanggal 17 Juli 1957 semua daerah swatantra di seluruh Indonesia sudah dapat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru yang tersusun atas dasar pemilihan umum menurut Undang- undang No. 19 tahun 1956 belum dapat terlaksana. Kelambatan pelaksanaan pemilihan umum itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
Sedangkan dalam pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan itu, terutama bagi daerah-daerah swatantra di luar Jawa, timbul banyak kesulitan danapabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sudah terbentuk harus diangkat lagi Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih yang tidak selalu dapat berjalan lancar hingga banyak sekali daerah yang tidak dapat memulai pekerjaan pemilihan pada waktunya. Mengingat… Mengingat bahwa masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 akan berakhir pada tanggal 17 Juli 1957, maka dianggap perlu sekali memperpanjang jangka waktu masakerja tersebut, supaya dengan demikian kekosongan demokrasi dan hidupnya kembali pemerintahan tunggal dapat dihindarkan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1275
Membuka PDF…
Undang-Undang