Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat : 1. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
Mendengar :… Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 29 April 1957;
MEMUTUSKAN: I. Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, yang juga II. Mengubah : Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
"2. Propinsi Kalimantan Selatan, yang wilayahnya meliputi "daerah-daerah otonoom Kabupaten Banjar, Hulusungai Selatan, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam Pasal 1 Ad I No. 1 s/d 3, 7 dan 8 Undang-undang Darurat tersebut ad 1 di atas." Pasal 2…
Pasal 4…
Semua ketentuan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang termuat dalam Bab II sampai dengan IV (Pasal-pasal 4 s/d 9 1) yaitu:
Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah".
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar... Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SUKARNO) MENTERI DALAM NEGERI, ttd (SANOESI HARJADINATA) Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM) LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1957 PENEJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH A. Penjelasan Umum Undang-undang No.25 tahun 1956 yang mengatur pemecahan Propinsi Kalimantan lama menjadi tiga Propinsi otonom menerangkan dalam penjelasannya (T.L.N. no.1106/1956), bahwa pembentukan Propinsi otonom yang ke empat, yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, yang akan meliputi daerah-daerah swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin ditangguhkan untuk masa selama- lamanya tiga tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa pembentukan tempat Propinsi otonom sekaligus di Kalimantan akan terlalu memberatkan keuangan Negara, mengingat pula kekurangan akan tenaga-tenaga teknis yang cakap. Sebagai langkah pertama ke arah pembentukan daerah swatantra tingkat I yang ke empat itu maka Propinsi Kalimantan Selatan menurut penjelasan Undang-undang itu akan segera dibagi secara administratif dalam dua Karesidenan, di antaranya sebuah Karesidenan Kalimantan Tengah. Di dalam kenyataan pun usaha pemisahan administrasi itu sudah berada dalam taraf yang jauh dan dilaksanakan oleh suatu Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah yang memelihara hubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Kini Pemerintah memandang perlu untuk menyegarkan pembentukan daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah yang telah direncanakan itu. Pengaturan hal ini harus segera dilaksanakan, karena itu dipergunakan bentuk Undang-undang Darurat ini. B. Penjelasan… B. Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 1. Cukup jelas. ayat (3)Ayat (3). Daerah swatantra Propinsi tersebut dalam pasal 1 dan no. 2 Undang-undang No.25 tahun 1956 setelah wilayahnya dikurangi dengan ketiga daerah swatantra kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin itu, tetap disebut Propinsi Kalimantan Selatan. Pasal 2. Ayat (1) Pahandut dipilih sebagai ibu kota tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah karena, dipandang dari segi pemerintahan letaknya menguntungkan: dibandingkan dengan tempat-tempat lain di daerah itu, dari Pahandut dapat dipelihara perhubungan dengan bagian- bagian lainnya dari Propinsi dengan lebih cepat. Selain itu Pahandut dilihat dari sudut kepentingan pembangunan dan perluasan kota dan ditinjau dari sudut kesehatan rakyat pun lebih menguntungkan. Oleh karena pembangunan gedung-gedung untuk kantor-kantor dan perumahan pegawai di Pahandut dan lain-lain persiapan yang perlu untuk membuat tempat tersebut dapat dipakai sebagai Ibukota Propinsi membutuhkan waktu yang agak lama, maka untuk sementara waktu tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan di Banjarmasin dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan bentuk baru. Ayat-… Ayat-ayat (2) dan (3) Cukup jelas. Pasal 3. Ayat (1) dan (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam masa permulaan setelah terbentuknya daerah swatantra Propinsi Kalimantan Tengah menjelang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan jalan pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956, maka atas pertimbangan penghematan dan agar segala usaha permulaan bagi Propinsi baru itu dapat diselesaikan dengan cepat, tidak diadakan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Untuk mengatasi kekosongan dalam pemerintahan daerah Propinsi, sementara itu perlu ditunjuk seorang petugas Pemerintah Pusat yang akan menjalankan segala tugas pemerintah daerah Propinsi Kalimantan-Tengah itu. Pasal 4.
Pasal 5. (Tidak memerlukan penjelasan). Pasal 6. (Tidak memerlukan penjelasan). TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1284
Membuka PDF…
Dokumen