DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor -

Nomor: -
Tahun: 1945
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB IV Dewan Pertimbangan Agung BAB V Kementerian Negara BAB VI Pemerintah Daerah BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah BAB VIIB Pemilihan Umum BAB VIII Hal Keuangan BAB VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan BAB IX Kekuasaan Kehakiman BAB IXA Wilayah Negara BAB X Warga Negara Dan Penduduk BAB XA Hak Asasi Manusia BAB XI Agama BAB XII Pertahanan Dan Keamanan Negara BAB XIII Pendidikan Dan Kebudayaan BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial BAB XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Aturan Peralihan Aturan Tambahan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1)Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
(2)Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1)Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1)Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2)Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang- undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1)Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2)Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…