DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1961

Nomor: 10
Tahun: 1961
Ditetapkan: 10 Mei 1961
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat (1) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Barang;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ; Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 2 Undang- Undang Dasar;
b.Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955, sebagai diubah dengan Undang-undangan Darurat Nomor 8 tahun 1958 yang telah menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961, (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 3).
c.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
d.Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31); Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1.Mencabut : "Verpakkingsordonnantie" (Staatsblad 1953 Nomor 161).
2.Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG.

BAB V

Ketentuan Hukuman.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini dan dianggap perlu untuk memperlancar pelaksanaan Undang-undang ini, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Barang" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disyahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1961. Pejabat Presiden Republik Indonesia DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1961 Pejabat Sekretaris Negara. SANTOSO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 215 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1O TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG. Dipasar Indonesia diedarkan bermacam-macam barang dagangan antara mana ada yang bermutu kurang baik atau tidak baik, keadaan yang demikian dapat membahayakan kesehatan rakyat dan lain-lain hal yang merugikan. Jika barang-barang yang demikian itu diekspor keluar negeri dapat juga merugikan nama Indonesia dalam dunia perdagangan. Berhubung dengan keadaan yang demikian itu, maka dirasakan sangat perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur mutu maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan. Sebelum Perang Dunia ke-II kita mengenal beberapa peraturan antara lain:

a."Pharmaceutisches stoffen Keuringsordonnantie" (Staatsblad 1936 No. 660) dan "Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie"(Staatsblad 1937 No. 641) yang khusus menjaga kesehatan;
b."Ordonnatie op de Slactbelasting 1936" (Staatsblad 1936 No. 671) sebagai sejak telah dirubah dan ditambah ordonnantie mana antara lain menetapkan kewajiban untuk meminta izin memotong sapi, kuda, babi dan sebagainya yang secara tidak langsung juga menjaga kesehatan rakyat;
c."Verpakkingsordonnantie" (Staatsblad 1935 No. 161) yang mengatur pembungkusan barang dagangan pada umumnya. Peraturan tersebut dalam sub a dan b tidak dapat digunakan untuk barang dagangan dalam arti kata yang luas. "Verpakkingsordonantie" meliputi barang dagangan pada umumnya, tapi pelaksakaannya adalah terbatas, karena ordonantie tersebut hanya memungkinkan penjagaan mutu barang dengan mengadakan peraturan-peraturan mengenai catatan-catatan/tanda-tanda yang diadakan pada bungkusan atau tempat- tempat dimana barang itu ditawarkan atau pada bahan reklame yang digunakan. Tapi kenyataannya ialah banyak barang yang dipergunakan tidak dengan bungkusan atau catatan/tanda apapun, sehingga barang itu tidak dapat dikuasai oleh "Verpakkingsordonnantie". Berhubungan dengan itu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Barang yang menguasai barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia, yang bersifat sebagai Undang-undang pokok tentang barang. Pelaksanaannya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan akan pengawasan barang- barang tertentu dan juga dengan kesanggupan aparat yang bertugas menjalankan penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan barang. Dengan Undang-undang ini dicabut kembali "Verpakkingsordonnantie" akan tetapi peraturan pelaksanannya tetap dipakai sampai waktu diganti dengan Peraturan berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan baru dari "Verpakkingsordonnantie" tidak dimungkinkan lagi. Berhubung sifat yang sangat khusus dari peratuan-peraturan tersebut dalam sub a dan b di atas, maka peraturan-peraturan itu tak perlu dicabut. Lagi pula peraturan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Undang-undang ini. PASAL DEMI PASAL

BAB VII

Penutup.

Pasal 1

Yang dikuasai oleh Undang-undang ini ialah barang-barang yang diperdagangkan/ditujukan untuk diperdagangkan, hingga tidak meliputi barang yang dibuat untuk dipergunakan sendiri. Pun hanya mengenai barang-barang yang ditunjuk, berhubung dengan masih terbatasnya alat penyelidikan/pemeriksaan pengawasan yang ada. Perluasan penunjukan barang sejalan dengan perluasan aparat yang bertugas menyelidiki/memeriksa/mengawasi barang. Pasal 1 ayat 2. Sub b : Yang dimaksud dengan kata "memelihara" dalam pasal ini, termasuk pula penyimpanan barang-barang dagangan pada tempat-tempat/ruangan-ruangan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3. Mengenai barang yang sifatnya sangat khusus dapat diadakan Undang-undang tersendiri. Hal ini dilakukan jika dianggap perlu jadi bukan keharusan. Pasal ini hanya membuka kemungkinan dimana dipandang perlu. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh :

1.Balai/Badan Penyelidikan Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2.Balai/Badan Penyelidikan Partikulir yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 6

dan 7 Yang dimaksud dengan pemungutan disini bukan ganti jasa, tetapi semacam biaya administrasi yang pelaksanaannya merupakan kebijaksanaan Pemerintah. Hal ini dianggap perlu untuk mengatasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dari pada Undang-undang ini. Pasal 8. Guna "ketentuan" dalam menentukan peraturan tentang barang perlu didengar nasehat dari akhli dan golongan yang faham tentang seluk-beluk barang termasuk pengusaha Nasional, maka perlu adanya Panitia Barang yang merupakan Panitia Penasehat. Pasal 9. Berhubung perbuatan yang bertentangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan ini berkisar dalam lapangan perekonomian, maka sudah sepatutnya dimasukkan tindak pidana ekonomi. Tindakan yang dengan sengaja dilakukan dianggap kejahatan. Tindakan yang tidak dengan sengaja dilakukan dianggap pelanggaran. Pasal 10. Peraturan pelaksanaan dari "Verpakkingsordonnantie" masih dianggap berlaku, sebelum diganti untuk menjaga "kekosongan".

Pasal 11

dan 12 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2210

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ayat (1) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Barang;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ; Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 dan pasal 22 ayat 2 Undang- Undang Dasar;
b.Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955, sebagai diubah dengan Undang-undangan Darurat Nomor 8 tahun 1958 yang telah menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961, (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 3).
c.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
d.Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31); Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1.Mencabut : "Verpakkingsordonnantie" (Staatsblad 1953 Nomor 161).
2.Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG.

BAB V

Ketentuan Hukuman.

Pasal 11

a."Pharmaceutisches stoffen Keuringsordonnantie" (Staatsblad 1936 No. 660) dan "Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie"(Staatsblad 1937 No. 641) yang khusus menjaga kesehatan;
b."Ordonnatie op de Slactbelasting 1936" (Staatsblad 1936 No. 671) sebagai sejak telah dirubah dan ditambah ordonnantie mana antara lain menetapkan kewajiban untuk meminta izin memotong sapi, kuda, babi dan sebagainya yang secara tidak langsung juga menjaga kesehatan rakyat;
c."Verpakkingsordonnantie" (Staatsblad 1935 No. 161) yang mengatur pembungkusan barang dagangan pada umumnya. Peraturan tersebut dalam sub a dan b tidak dapat digunakan untuk barang dagangan dalam arti kata yang luas. "Verpakkingsordonantie" meliputi barang dagangan pada umumnya, tapi pelaksakaannya adalah terbatas, karena ordonantie tersebut hanya memungkinkan penjagaan mutu barang dengan mengadakan peraturan-peraturan mengenai catatan-catatan/tanda-tanda yang diadakan pada bungkusan atau tempat- tempat dimana barang itu ditawarkan atau pada bahan reklame yang digunakan. Tapi kenyataannya ialah banyak barang yang dipergunakan tidak dengan bungkusan atau catatan/tanda apapun, sehingga barang itu tidak dapat dikuasai oleh "Verpakkingsordonnantie". Berhubungan dengan itu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Barang yang menguasai barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia, yang bersifat sebagai Undang-undang pokok tentang barang. Pelaksanaannya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan akan pengawasan barang- barang tertentu dan juga dengan kesanggupan aparat yang bertugas menjalankan penyelidikan/pemeriksaan/pengawasan barang. Dengan Undang-undang ini dicabut kembali "Verpakkingsordonnantie" akan tetapi peraturan pelaksanannya tetap dipakai sampai waktu diganti dengan Peraturan berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan baru dari "Verpakkingsordonnantie" tidak dimungkinkan lagi. Berhubung sifat yang sangat khusus dari peratuan-peraturan tersebut dalam sub a dan b di atas, maka peraturan-peraturan itu tak perlu dicabut. Lagi pula peraturan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan Undang-undang ini. PASAL DEMI PASAL

BAB VII

Penutup.

Pasal 1

Pasal 2

1.Balai/Badan Penyelidikan Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2.Balai/Badan Penyelidikan Partikulir yang diakui oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pasal 11

dan 12 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2210

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1961

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Ketentuan Hukuman.

Pasal 11

Penutup.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1961

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Ketentuan Hukuman.

Pasal 11

Penutup.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1961

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000