Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1956
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Menimbang … Menimbang Selanjutnya : a. bahwa pada Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia - Nederland yang kedua, yang diadakan dari tanggal 20 sampai 29 Nopember 1950 di 's Gravenhage, sebagai pendirian Pemerintah Indonesia diberitahukan, bahwa Pemerintah bermaksud menghapuskan dana- dana pensiun untuk pegawai-negeri dan bahwa itu adalah soal intern Indonesia;
Mengingat : 1. Putusan-putusan Komisaris-Komisaris-Jenderal Hindia Belanda tanggal 10 Juni dan 15 Oktober 1817 No. 25 dan 20 (Staatsblad No. 37 dan.49);
Staatsblad 480, Ind. Staatsblad 1918 No. 846) dan tanggal 28 Desember 1934 (Ned. Staatsblad No. 703, Ind. Staatsblad 1934 No. 748); lagipula tanggal 7 Desember 1894, 2 Juli 1923 dan 22 Maret 1924 (berturut-turut Ind. Staatsblad 1895 No. 31, 1923 No. 398 dan 1924 No. 184).
199, 200 dan 201) dan tanggal 4 Agustus 1920 No. 58 (Ned. Staatsblad 684, Ind. Staatsblad No. 836):
I (Staatsblad No. 462);
sebagaimana undang-undang dan putusan-putusan itu telah diubah dan ditambah;
M.C. II/CII/4; MC. 11/cII/12 dan MC. II/cII/12a; MC. II/CII/ 15 dan MC. II/CII/ 15a; MC. II/cII/17 dan MC. II/cII/ 17a; MC./cII/21 dan MC. II/cII/21 a; dan MC/IIe/II/26;
419 dan 543, 1926 No. 550 dan 551, 1927 No. 265 dan 269, 1932 No. 254, 1935 No. 599 dan 600, sebagaimana peraturan-peraturan itu telah diubah dan ditambah; 10.Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta, No. 34 dan 35 tahun 1949; 11.Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta, tanggal 26 Juli 1950 No. 1/DPP. 12.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952; Mengingat … Mengingat pula : pasal 89 dan pasal 119. ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembelanjaan Pensiun. Pasal 1. Menurut undang-undang ini, lain daripada pegawai Negeri, termasuk juga pegawai Negeri, para peserta Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropa di Hindia-Belanda dan peserta Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda. Pasal 2.
Staatsblad 1895 No. 31) dan tanggal 2 Juli 1923 (Ind. Staatsblad 1923 No. 398);
Staatsblad 1924 No. 184); Pasal 3.
A. Dana-dana dan rekening-rekening Pemerintah Hindia-Belanda dahulu tersebut di bawah ini:
10.Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Janda dan Piatu Pegawai Negeri Sipil bukan bangsa Eropa; 11.Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Janda dan Piatu Militer K.N.I.L. bukan bangsa Eropa dan Anak-anak Kapal Bumiputera dari Angkatan Laut Belanda; 12.Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda. B. Dana yang dibentuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Yogyakarta dengan surat keputusannya tanggal 26 Juli 1950 No. I/DPP untuk melaksanakan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 34 dan 35 tahun 1949.
Pasal 4.
Pasal 5. Terhadap pegawai-negeri atau bekas pegawai-negeri serta keluarganya, yang dahulu menjadi peserta atau pemilik hak atas salah satu dari dana- dana dan rekening-rekening Pemerintah yang dihapuskan menurut pasal 1, tetap dilakukan peraturan-peraturan yang berlaku baginya pada saat peralihan, sepanjang peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan keadaan-keadaan yang berlainan sebagai akibat penyerahan kedaulatan dan sepanjang peraturan-peraturan itu tidak diubah. Pasal 6. Kekayaan aktif dan pasif yang ada:
menjadi milik Republik Indonesia. Pasal 7… Pasal 7.
28.090.361,- dan f. 4.087.078,-, sementara akan diurus tersendiri oleh Menteri Keuangan sebagai cadangan istimewa untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan pada Negara menurut Pasal 4.
Pasal 8. Terhadap janda atau piatu yang berhak menerima pensiun atau onderstan menurut peraturan pensiun salah satu dari dana tersebut dalam pasal 3 ayat 1 sub A di bawah 6, 7, 8 dan 9, ataupun menurut peraturan pensiun yang menggantikannya, kewajiban yang dibebankan pada Negara menurut pasal 4 ayat 2 dihentikan, apabila yang bersangkutan berpindah ke luar Indonesia, tetapi dijalankan lagi, apabila yang bersangkutan berpindah ke Indonesia. Pasal 9.
Dana Pensiun Janda dan Piatu Pegawai-negeri Sipil bangsa Eropa di Hindia Belanda; Dana... Dana Pensiun Janda dan Piatu Opsir-opsir bangsa Eropa dari Tentara Hindia-Belanda; Dana Pensiun Janda dan Piatu Militer bangsa Eropa di bawah pangkat Opsir dari Tentara Kolonial; dan Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropa di Hindia-Belanda; Lagipula bagian-bagian dari kekayaan aktif yang ada di Nederland dari: Dana Pensiun Pegawai-negeri Bumiputera di Hindia-Belanda, dan Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropa di bawah pangkat opsir di Hindia-Belanda; kedua dana tersebut terakhir merupakan jumlah tiga puluh lima juta rupiah Ned. Courant, dihitung menurut kurs pada tanggal 1 Desember 1950, diserahkan oleh Indonesia kepada Nederland.
Dana Pensiun Pegawai Negeri Bumiputera di Hindia-Belanda; Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropa di bawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda; Lagipula kekayaan aktif dan pasif yang masih ada di Nederland dari dana-dana yang dihapuskan, yaitu: Dana Pensiun Pegawai-negeri-Sipil bangsa Eropa di Hindia- Belanda; Dana Pensiun Opsir-opsir Angkatan Darat di Hindia-Belanda; Dana Pensiun Militer bangsa Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka di bawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda; menjadi milik Pasal 10… Pasal 10.
Pasal 11. Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang perlu guna melaksanakan undang-undang ini, serta mengambil keputusan dalam hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam undang-undang ini. Pasal 12. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang pembelanjaan pensiun pegawai-negeri 1956". Pasal 13… Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951 ; Di sahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Maret 1956 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEKARNO MENTERI KEUANGAN, ttd SUMITRO DJOJO HADIKUSUMO Diundangkan tanggal 26 Maret 1956 MENTERI KEHAKIMAN ttd LOEKMAN WIRIADINATA. LEMBARAN NEGARA NOMOR 23 TAHUN 1956
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)