Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1965
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;
T.O.E. Tahun 1962;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp tahun 1962 No. 31, menjadi Undang-undang, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai di bawah ini: Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2. Semua fihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan:
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi. Pasal 6. Undang-undang ini dinamakan "Peraturan Pergudangan 1962", dan mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dengan mempunyai daya surut sampai tanggal 30 Juni 1962. Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik. Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 54 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1965 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 2 Prp TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 31) MENJADI UNDANG-UNDANG PENJELASAN UMUM
- barang dengan tujuan ekspor supaya lancar mengalir dari gudang didaerah pedalaman kegudang daerah tengah dan selekasnya masuk ke-gudang pelabuhan, siap untuk diekspor. - barang asal impor supaya lancar mengalir dari gudang pelabuhan kegudang di daerah tengah dan selekasnya diteruskan ke gudang daerah pedalaman kegudang-gudang didaerah pedalaman. - terutama supaya dalam gudang-gudang didaerah tengah tidak penuh tertumpuk barang-barang untuk diekspor maupun barang-barang asal impor.
Sudah barang tentu pelaksanaan Peraturan ini harus diamankan dengan perbaikan hal-hal dibidang lain sepertinya transport didaerat dan dilaut. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Gudang yang harus didaftarakan itu ialah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan yang tidak untuk diperuntukkan penyimpanan barang-barang untuk keperluan sendiri, sehingga sebuah ruangan dalam rumah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai gudang, tetapi hanya dipergunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah-tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan, bukanlah gudang menurut undang-undang ini, karena itu tidak perlu didaftarkan.
Pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan : - mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. - mengadakan… - mengadakan administrasi yang teratur dan cukup jelas dari keluar masuknya barang-barang digudangnya sehingga dapat diketahui asal dan harga pembelian serta tujuan dan harga penjualan barang-barang, agar dapat mudah diikuti jalannya peredaran barang-barang tersebut; - memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini. - ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dikenakan/berlaku bagi lumbung- lumbung Desa yang biasa digunakan untuk menyimpan padi.
Ketentuan demikian diperlukan agar dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan waktu dan keadaan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2759
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)