Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1997
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks15PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1996/1997
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Statsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 27 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperlukan beberapa perubahan. Dalam Tahun Anggaran 1996/1997, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya. Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya pengeluaran rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Semantara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih sebesar %p 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran negara Nomor 3642), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu diatur dengan Undang-undang. PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a dan b Cukup jelas
Ayat (1) Huruf a (dalam rupiah) PENERIMAAN PERPAJAKAN berkurang dengan 153.969.000.000,00 0110 Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan 1.788.138.000.000,00 0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkurang dengan 1.395.220.000.000,00 0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertambah dengan 2.732.000.000,00 0210 Penerimaan bea masuk berkurang dengan 643.436.000.000,00 0220 Penerimaan cukai bertambah dengan 183.734.000.000,00 0230 Penerimaan pajak ekspor/ pungutan ekspor berkurang dengan 90.136.000.000,00 0240 Bea meterai bertambah dengan 211.000.000,00 0250 Bea lelang bertambah dengan 8.000.000,00 Huruf b PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM bertambah dengan 4.924.194.000.000,00 0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan 5.751.994.000.000,00 0320 Penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM) berkurang dengan 827.800.000.000,00 Huruf c PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK bertambah dengan 1.819.123.000.000,00 0410 Penerimaan pendidikan bertambah dengan 11.026.000.000,00 0411 Uang pendidikan bertambah dengan 4.355.000.000,00 0412 Uang ujian masuk,kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan bertambah dengan 5.411.000.000,00 0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan 10.000.000,00 0419 Penerimaan pendidilan lainnya bertambah dengan 1.250.000.000,00 0480 Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan 765.100.000,00 0481 Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan 765.100.000,00 0510 Penjualan hasil produksi,sitaan bertambah dengan 10.575.200.000,00 0511 Penjualan hasil pertanian, bertambah dengan 286.800.000,00 0512 Penjualan hasil peternakan bertambah dengan 84.800.000,00 0513 Penjualan hasil perikanan bertambah dengan 16.200.000,00 0514 Penjualan hasil sitaan bertambah dengan 1.355.500.000,00 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan 2.979.800.000,00 0519 Penjualan lainnya bertambah dengan 5.852.100.000,00 0520 Penjualan aset tetap bertambah dengan 8.499.000.000,00 0521 Penjualan rumah,gedung, bangunan,dan tanah bertambah dengan 6.484.500.000,00 0522 Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan 162.600.000,00 0523 Penjualan sewa beli bertambah dengan 1.500.000.000,00 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan 351.900.000,00 0530 Penerimaan sewa bertambah dengan 2.508.500.000,00 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri bertambah dengan 651.300.000,00 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang bertambah dengan 901.100.000,00 0533 Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan 456.100.000,00 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan 500.000.000,00 0540 Penerimaan jasa I bertambah dengan 167.949.300.000,00 0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan 5.872.500.000,00 0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum bertambah dengan 502.400.000,00 0543 Penerimaan surat keterangan, Visa, Paspor dan SIM, STNK, BPKB bertambah dengan 6.100.000.000,00 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan 73.000.000.000,00 0545 Penerimaan hak dan perijinan bertambah dengan 81.469.200.000,00 0546 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan 83.100.000,00 0547 Penerimaan jasa tenaga,jasa pekerjaan bertambah dengan 5.700.000,00 0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan 558.000.000,00 0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan 358.400.000,00 0550 Penerimaan jasa II bertambah dengan 124.539.700.000,00 0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan 1.451.700.000,00 0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan 53.999.500.000,00 0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan 825.000.000,00 0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan 7.067.500.000,00 0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan 500.000.000,00 0556 Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan 1.425.000.000,00 0559 Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan 59.271.000.000,00 0560 Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan 23.200.000.000,00 0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan 23.200.000.000,00 0580 Penerimaan penjualan,sewa dan jasa swadana bertambah dengan 533.617.600.000,00 0581 Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan 120.100.000,00 0582 Penerimaan sewa swadana bertambah dengan 12.600.000,00 0583 Penerimaan jasa swadana bertambah dengan 533.484.900.000,00 0610 Penerimaan kejaksaaan dan peradilan bertambah dengan 12.636.000.000,00 0611 Legalisasi tanda tangan bertambah dengan 2.000.000,00 0612 Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan 1.000.000,00 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan 2.000.000,00 0614 Hasil denda,denda tilang dan sebagainya bertambah dengan 9.754.000.000,00 0615 Ongkos perkara bertambah dengan 83.000.000,00 0619 penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan 2.794.000.000,00 0710 Penerimaan dari investasi bertambah dengan 400.000.000.000,00 0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) bertambah dengan 400.000.000.000,00 0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan bertambah dengan 21.871.200.000,00 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan 3.606.200.000,00 0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan 1.000.000.000,00 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan 9.000.000.000,00 0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan 8.248.000.000,00 0816 Pembetulan pembukuan PPN, Pph tahun anggaran berjalan bertambah dengan 15.000.000,00 0817 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi bea masuk bertambah dengan 2.000.000,00 0820 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan 16.242.000.000,00 0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan 4.856.800.000,00 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan 2.610.000.000,00 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan 2.650.000.000,00 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan 1.609.600.000,00 0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan 4.502.600.000,00 0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu bertambah dengan 13.000.000,00 0880 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan 1.500.000.000,00 0881 Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan 1.500.000.000,00 0890 Penerimaan lain-lain bertambah dengan 484.193.400.000,00 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan 458.500.000,00 0892 Penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan bertambah dengan 4.083.500.000,00 0893 Penerimaan kembali ganti rugi bertambah dengan 3.156.400.000,00 0899 Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan 476.495.000.000,00 Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) (dalam rupiah) PENGELUARAN RUTIN bertambah dengan 5.454.259.000.000,00 01 SEKTOR INDUSTRI 1.626.000.000,00 01.1 Subsektor Industri bertambah dengan 1.626.000.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 549.904.000.000,00 02.1 Subsektor Pertanian 471.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan 549.433.000.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan 2.295.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan 2.295.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan 4.542.144.000.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan 1.264.000.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 4.331.000.000,00 05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 4.547.739.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan 831.000.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan 400.000.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan 1.231.000.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan 18.397.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan bertambah dengan 18.397.000.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 9.954.000.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan 2.046.000.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan 7.908.000.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 171.421.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan 171.421.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 1.817.000.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan 1.817.000.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan 232.799.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan 227.698.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan 5.070.000.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertambah dengan 31.000.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 4.653.000.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan 1.300.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan 3.353.000.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 225.000.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan 225.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA bertambah dengan 30.272.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan 10.343.000.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan 19.929.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 6.830.000.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan dasar berkurang dengan 6.908.000.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi berkurang dengan 105.000.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 376.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan 559.000.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.365.000.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan 1.365.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan 228.921.000.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan 226.394.000.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan 2.527.000.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan 2.763.000.000,00 19.1 Subsektor Politik bertambah dengan 2.763.000.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 40.572.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan 40.572.000.000,00 Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) (dalam rupiah) PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH bertambah dengan 317.118.000.000,00 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan 210.782.500.000,00 01.1 Subsektor Industri bertambah dengan 210.782.500.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan 146.092.500.000,00 02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan 146.674.000.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan 581.500.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan 61.391.900.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan 18.658.900.000,00 03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan 42.733.000.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan 9.616.000.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan 9.616.000.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan 522.905.700.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan 5.696.700.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 2.809.000.000,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan 494.522.500.000,00 05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan 3.328.600.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan 22.166.900.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan 395.831.500.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan 354.475.500.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan 17.063.900.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan 12.417.800.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan 10.915.900.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan 958.400.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan 49.904.000.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan 2.252.500.000,00 07.2 Subsektor Energi berkurang dengan 47.651.500.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 4.735.900.000,00 08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan 2.590.000.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan 2.145.900.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan 284.682.800.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan 290.738.800.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan 6.056.000.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 16.119.500.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan 11.984.700.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan 4.134.800.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 232.942.500.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan 221.548.000.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan 6.702.600.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan 3.432.300.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan 2.259.600.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 13.896.200.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan 13.896.200.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 60.605.800.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan 4.542.300.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan 52.181.400.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan 3.882.100.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 117.776.000.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan 116.548.800.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan 1.227.200.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.896.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan 1.202.500.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan 7.693.500.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 40.339.000.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan 9.074.200.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan dasar berkurang dengan 4.646.200.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan 15.297.000.000,00 16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan 3.502.500.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 1.596.000.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan 6.223.100.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 18.040.000.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan 750.800.000,00 17.2 Subsektor Pembinaan Apartur Hukum berkurang dengan 2.117.200.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan 15.172.000.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 36.213.500.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan 33.571.400.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan 2.642.100.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 7.536.700.000,00 19.1 Subsektor Politik berkurang dengan 1.336.400.000,00 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan 298.500.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan 5.901.800.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan 227.499.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI bertambah dengan 227.499.000.000,00 Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) (dalam rupiah) PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan 1.365.469.800.000,00 01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan 32.968.900.000,00 01.1 Subsektor Industri berkurang dengan 32.968.900.000,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan 49.749.100.000,00 02.1 Subsektor Pertanian berkurang dengan 46.312.700.000,00 02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan 3.436.400.000,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan 137.305 100.000,00 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan 63.966.200.000,00 03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan 73.338.900.000,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan 2.952.600.000,00 04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan 2.952.600.000,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI berkurang dengan 22.134.000.000,00 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan 23.000.000,00 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan 1.788.000.000,00 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan 3.664.000.000,00 05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan 12.970.000.000,00 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan 3.689.000.000,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan 314.673.900.000,00 06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan 84.010.300.000,00 06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan 98.900.300.000,00 06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan 54.629.300.000,00 06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan 75.258.000.000,00 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan 1.876.000.000,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan 147.905.100.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan 6.600.000.000,00 07.2 Subsektor Energi berkurang dengan 141.305.100.000,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan 254.340.300.000,00 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan 254.340.300.000,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan 31.670.000.000,00 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan 26.333.500.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan 5.336.500.000,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan 32.248.100.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan 25.350.200.000,00 10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan 6.897.900.000,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan 100.474.000.000,00 11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan 95.371.800.000,00 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan 4.992.200.000,00 11.4 Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan 110.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan 5.514.300.000,00 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan 5.514.300.000,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan 30.146.100.000,00 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan 10.499.000.000,00 13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan 18.705.600.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan 941.500.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan 80.214.300.000,00 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan 74.164.600.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan 6.049.700.000,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 8.331.500.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan 8.331.500.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan 21.898.800.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan 6.108.300.000,00 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan 3.554.100.000,00 16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan 1.780.100.000,00 16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan 9.093.700.000,00 16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 954.200.000,00 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan 408.400.000,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 1.435.500.000,00 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan 1.386.000.000,00 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan 49.500.000,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan 17.109.700.000,00 18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan 16.983.400.000,00 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan 126.300.000,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 4.754.500.000,00 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan 4.754.500.000,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan 69.644.000.000,00 20.2 Subsektor ABRI berkurang dengan 69.644.000.000,00
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)