Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1947
- Nomor
- 16
- Tahun
- 1947
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk seluruh daerah Republik Indonesia, perlu diadakan Undang-undang buat sementara waktu untuk membentuk Haminte-Kota Surakarta; Mengingat : a. pasal 18, 20 dan pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Memutuskan: Menetapkan peraturan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA. Pasal 1.
Pasal 2. Pemerintah Haminte-Kota terdiri dari :
Pasal 3. Dewan Kota terdiri dari:
Pasal 4. Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari:
Pasal 5. Wali Kota diangkat oleh Presiden. Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9. Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Balowarti (kraton), maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Surakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah Haminte-Kota Surakarta. Pasal 10. Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya. Pasal 11. Peraturan-peraturan Pemerintah yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (kelurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta dan desa (kelurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa. Pasal 12. Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie":
ATURAN PERALIHAN. Pasal 13. Mereka yang pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini menjadi Dewan Kota Surakarta tetap menjadi anggauta sampai diadakan pemilihan menurut undang-undang seperti yang dimaksud dalam pasal 3. Pasal 14. Buat pertama kali anggaran belanja Dalam Kota Surakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran undang-undang ini. Pasal 15. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 1947. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Menteri Dalam Negeri, MOH. ROEM. Diumumkan pada tanggal 5 Juni 1947. Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO. PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1947 Pemandangan umum. Terlebih dahulu perlu dikemukakan disini, bahwa Undangundang ini dibuka dengan menimbang, bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah di seluruh daerah-daerah Republik Indonesia perlu diadakan aturan sementara waktu untuk membentuk Haminte-Kota Surakarta. Dalam pembukaan ini ternyata, bahwa (sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar) Undang-undang ini dimaksudkan sekedar untuk melegaliseer Badan Perwakilan Rakyat Kota (selanjutnya disebut Dewan Kota) dan Badan Executief Kota (selanjutnya disebut Dewan Pemerintah Kota) yang sekarang telah ada di Kota Surakarta, suatu bukti, bahwa keadaan daerah Kota Surakarta, teristimewa berhubung dengan keadaan kesehatan, kesosialan dan pemerintahan lokaal umumnya, mendesak supaya pemeliharaan rumah-tangga daerah kota Surakarta ini lebih terjamin apabila diserahkan pada Pemerintah Kota dari pada centraal diatur oleh Pemerintah Karesidenan Surakarta. Dengan lain perkataan, Kota Surakarta dapat dipandang matang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan jalan ini Pemerintah berpengharapan memberi pimpinan kepada rakyat yang berhasrat ikut serta dalam membangun Pemerintah daerah. Dan disini ada pada tempatnya, sekali lagi ditegaskan "politiek beleid Pemerintah" yang diucapkan di hadapan K.N.I.p. di Malang yang baru lalu, yaitu "bahwa soal susunan Pemerintah yang berdasar demokrasi yang praktis dan efficient sehingga dapat memenuhi keperluan Negara kita di dalam perjuangan dan pembangunan ini tetap menjadi soal utama di dalam segala usaha pemerintah, tidak saja di Sumatera, tetapi di seluruh daerah Republik Indonesia". Oleh kantor Perancang Susunan Pemerintah Daerah yang dibentuknya ditetapkan oleh Kabinet pada tanggal 6-2-1947, soal-soal itu di bawah pengawasan Menteri Dalam Negeri terus dipelajari, sedang soal-soal yang mendesak sedapat mungkin dikupas dan dijawab secara sementara dan praktis. PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL Pasal 1. Ayat 1. Batas batas Haminte-Kota : diterangkan disini, bahwa batas-batas Kota Surakarta (Kesunanan dan Mangkunegaran) yang dahulu ditetapkan dengan Gouvernements-besluit termuat dalam Bijblad 13318, sekali-kali tidak membuka kemungkinan untuk memprojecteer pengeluaran kota dan juga ta' memberi kemungkinan supaya kota sendiri sedapat mungkin dapat menyediakan makanan rakyat dari daerahnya sendiri. Pun karena Kota Surakarta dahulu tidak merupakan suatu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tidak difikirkan pula kemungkinan untuk mengadakan kas buat kota itu sendiri. Sekarang kemungkinan-kemungkinan itu diberikannya dengan memasukkan daerah-daerah tersebut sub b, c, dan d, di dalam daerah Haminte-Kota, penghasilan tanah-tanah bengkok, kas desa dsb. dikemudian sudah barang tentu akan dapat menguatkan kaspositie Haminte-Kota. Tentang hak rumah tangga sendiri : Kesulitan-kesulitan yang ditemui oleh Pemerintah daerah dalam menafsirkan arti perkataan itu senantiasa dipelajari oleh Kementerian Dalam Negeri dan sedapat mungkin seperti telah diterangkan di atas dikupas dan dijawab secara sementara dan praktis. Kesulitan-kesulitan ini pada umumnya ditemui dalam menyelenggarakan :
oleh karena seperti telah dimaklumi, hak otonomi tidak disampingi "hak budget" dan "hak untuk membuat undang-undang lokaal" sebetulnya ta' banyak artinya. Oleh sebab "anggaran belanja" itu bukanlah hanya menetapkan "pengeluaran" ataupun menunjukkan "pemasukkan penghasilan" saja, melainkan juga dari anggaran itu kita harus dapat mengetahui "werkplan" atau "beleid" Pemerintah, maka batas-batas hak dan kewajibannya harus ditetapkan, agar kesulitan-kesulitan tersebut di atas dapat dikurangkan atau dihindarkan. Dalam pada itu kita mengetahui bahwa "pembatasan" ini sebetulnya mengurangkan hak otonomi dalam arti kata yang sebenarnya. Akan tetapi buat pertama kali dalam undang-undang pembentukan ada pada tempatnya, jika batas-batas hak dan kewajiban itu diletakkan dalam undang-undang ini (lihat pasal 6, 7, dan 8), sekedar sebagai dasar untuk bekerja. Seterusnya untuk memberi pimpinan yang diperlukan maka begrooting yang pertama ditetapkan juga dengan undang-undang ini, sekedar untuk ancer-ancer. Selanjutnya sebelum hal perimbangan keuangan diantara Pusat Negara dan daerah itu dikupas secara principieel, maka sudah semestinya, bahwa pusat menjamin kekurangannya begrooting dan sementara secara sluitpost. Sebaliknya jaminan ini dapat diberikan, jika kewajiban-kewajiban yang direncanakan dalam begrooting itu serta penghasilan untuk membiayainya, oleh Pemerintah lokaal dijalankan dengan saksama berhubung dengan keadaan keuangan sekarang ini. Dengan lain perkataan : controle atas menjalankan begrooting harus ada. Buat Haminte-Kota controle ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai peralatan lengkap untuk mengerjakannya. Tentang membikin peraturan-peraturan lokal. Seperti diketahui Peraturan ini dapat mengatur berupa-rupa kepentingan misalnya :
Dengan jalan demikian maka hak-hak dan kewajiban Haminte-Kota itu mendapat dasar yang tegas sehingga ada suatu "dienstregeling" buat pekerjaan Pemerintah Haminte-Kota itu. Pasal 2. Dalam usaha untuk menyelenggarakan "bentuk dan susunan pemerintah daerah" maka undang-undang dasar kita antara lain menghendaki, bahwa:
Kedua pokok ini harus mendapat kesetimbangan yang benar dalam segala usaha kita untuk mendirikan dan mempersatukan negara kita. Pun kesetimbangan ini harus ternyata dalam bentuk pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Dengan perkataan lain : kesetimbangan diantara "decentralisatie dan centralisatie" harus tercapai. Demikian antara lain dilukiskan : kedudukan "Wali Kota" yang diangkat oleh Pusat dan "Dewan Perwakilan Rakyat" yang dipilih oleh rakyat. Pasal 3. Jumlah anggauta : Meskipun berhubung dengan undang-undang No. 1 tanggal 23 Nopember 1946 Badan Pekerja K.N.I.P. pernah menetapkan banyaknya anggauta untuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah : Karesidenan adalah sebanyak-banyaknya 100 orang, Kabupaten (Kota) sebanyak-banyaknya 60 orang, oleh sebab Dewan Kota Surakarta de factonya sekarang mempunyai 50 orang anggauta, maka buat sementara kami pandang cukup, bahwa jumlah itu dilanjutkan saja dan jika dikemudian hari perobahan jumlah diperlukan, hal ini dapat ditinjau kembali. Pasal 4. Dewan Pemerintah Kota inilah yang bersama-sama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjalankan pemerintahan sehari-hari, sehingga jumlah anggautanya : Ketua (Wali Kota) .............. 1 orang Wakil Ketua .................... 1 " Anggauta lainnya ............... 5 " ____________ Jumlah ............... 7 orang. Pasal 5. Pengangkatan ini tergantung dari tingkatan pangkatnya Wali Kota. Pegawai Tinggi tingkat II (setara dengan Residen) diangkat oleh Presiden. Pasal 6. Yang dimaksudkan "Tunjangan" ini "sluitpost" seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 tentang hak rumah tangga sendiri.
dan 8 Lihat penjelasan pasal 1 tentang hak rumah tangga sendiri. Pasal 9. Di daerah Baluwarti ada peraturan hak tanah dan peraturan berdiam bagi orang asing, aturan-aturan mana berhubung rapat dengan adanya Kraton S.P. Susuhunan dan S.P. Mangkunegoro. Sebelum bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Surakarta secara principeel ditetapkan dalam undang-undang baiklah peraturan-peraturan ini dilangsungkan dahulu.
dan 11. Sebelum bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah Surakarta secara principeel ditetapkan dalam undang-undang perlu dijelaskan tentang berlaku atau tidaknya undang-undang dan peraturan Negara Republik Indonesia buat Haminte-Kota Surakarta. Pasal 12. Sudah jelas. Pasal 13. Lihatlah penjelasan pasal 3. Pasal 14. Lihatlah penjelasan pasal 1 tentang hak rumah tangga sendiri. ANGGARAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM TAHUN BERJALAN 1947. ___________ JUMLAH BAGIAN-BAGIAN DARI SEGENAP ANGGARAN KEUANGAN UANG KELUAR/MASUK TAHUN 1947 ___________________________________________________________________ Bagian ! Nama Jawatan ! Rencana tahun 1947 ! Keterangan ! ! Uang keluar ! Uang masuk ! ! ! ! ! I !Pusat Pemerin- ! ! !() Penerimaan !tah Kota Sura- ! ! !kembali dari !karta dan Ba - ! ! !Kementerian Da- !dan Perwakilan ! ! !lam Negeri !Rakyat. ! 30.300,- !()11.280,- !(Verrekenpost). ! ! ! ! II !Jawatan Umum ! 595.690,- ! 52.860,- ! idem ! ! ! ! III !Keuangan ! 57.730 !2.801.880,- !Penerimaan dari ! ! ! !Jaw. Keuangan ! ! ! ! 132.200,- ! ! ! !Kementerian ! ! ! !Dalam Negeri ! ! ! ! 2.669.680,- ! ! ! !( termasuk pos ! ! ! !perhitungan) ! ! ! !guna menutup ! ! ! !kekurangan da - ! ! ! !lam Anggaran ! ! ! !Keuangan 1947. ! ! ! ! IV !Pemeriksaan ! 26.570,- ! -.- ! !Keuangan ! ! ! ! ! ! ! V !Pendidikan,pe- ! 786.730,- ! 29.700,- ! !ngajaran dan ! ! ! !Kebudayaan. ! ! ! ! ! ! ! VI !Agama ! 13.880,- !) 13.880,- !) Penerimaan ! ! ! !kembali dari ! ! ! !Kementerian ! ! ! !Dalam Negeri ! ! ! !(Verrekenpost). ! ! ! ! VII !Kesehatan ! 208.410,- ! p.m. ! ! ! ! ! VIII !Sosial ! 316.770,- ! p.m. ! ! ! ! ! IX !Kemakmuran ! 136.750,- ! 100.000,- ! ! ! ! ! X !Pekerjaan Umum ! 1.161.450,- ! p.m. ! ! ! ! ! XI !Panggaotan ! 490.610,- ! 815.290,- !Uang Keluar ! ! ! ! 3.824.690,- ! ! ! ! ! ! 3.824.890,- !3.824.690,- !Uang masuk ! ! ! ! 1.151.210,- XII !Perhitungan ! ! ! !dengan Pihak ! p.m. ! p.m. !Kurang !ketiga (Reke- ! ! ! 2.669.680,- !ning Derden) ! ! ! =========== ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jumlah ! 3.824.890,- !3.824,890,- ! ! !=========== !=========== ! ! ! ! ! PERHITUNGAN RINGKAS DARI UANG KELUAR KEPERLUAN PEGAWAI, BAHAN DARI ANGGARAN KEUANGAN UANG KELUAR ___________________________________________________________________________ ! Rencana : ! ! ! ! ! ! ! ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! ! ! ! ! ! A. Buat keperluan pegawai. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
TAHUN 1947. ___________________________________________________________________________ Rencana ! Jumlah ! ! ! ! ! ! ! ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! Bagian ! rencana ! Keterangan VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 1947 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 19.020.-! 100.270.- ! 11.950.- ! 23.670.- ! 119.040.- !206.670.- ! -.- !1.235.050.-! 150.140.- ! 5.980.- ! 11.840.- ! 59.510.- !105.850.- ! -.- ! 602.210.-! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! ! ! ! ! ! ! ! 250.410.- ! 17.930.- ! 35.510.- ! 178.550.- !310.520.- ! -.- !1.856.280.-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! 21.800.- ! 3.000.- ! -.- ! 24.800.-! -.- ! -.- ! -.- ! 523.050.- ! -.- ! -.- ! 523.050.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! 248.140.- ! -.- ! -.- ! 248.140.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! 10.350.- ! 26.700.- ! -.- ! 37.700.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! 104.650.- ! -.- ! -.- ! 104.650.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! 298.600.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 298.600.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! p.m. ! p.m. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.200.- ! 240.- ! 240.- ! 960.- ! 240.- ! -.- ! 4.340.-! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 81.940.-!) keperluan ! ! ! ! ! ! ! tersebut ini -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 30.020.-! guna semua -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 6.000.-! Jawatan Pe- ! ! ! ! ! ! ! rintah Dae- ! ! ! ! ! ! ! rah Kota -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 15.560.-! Surakarta. -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 150.- ! -.- ! 2.550.-! -.- ! -.- ! -.- ! 14.400.- ! 2.260.- ! -.- ! 20.160.-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 37.400.-! ! ! ! ! ! ! ! 56.800.- ! -.- ! 1.000.- ! 8.800.- ! 80.740.- ! -.- ! 181.810.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! ! -.- ! -.- ! 50.000.-! ! ! ! ! ! ! ! 58.000.- ! 298.840.- ! 1.240.- ! 932.150.- !113.090.- ! p.m. !1.666.720.-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! 17.750.- ! 67.000.- ! -.- ! 84.750.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! 28.000.- ! -.- ! -.- ! 28.000.-! -.- ! -.- ! -.- ! 5.000.- ! -.- ! -.- ! 5.000.-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- !100.000.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 100.000.-! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! p.m. ! p.m. ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- !100.000.- ! 50.750.- ! 67.000.- ! p.m. ! 217.750.-! ========================================================== ================= 208.410.- ! 316.770.- !136.750.- !1.161.450.- !490.610.- ! p.m. !3.740.750.-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! -.- ! 84.140.-! ! ! ! ! ! ! ! 208.410.- !316.770.- !136.750.- !1.161.450.- !490.610.- ! p.m. !3.824.890.-! ========================================================== =================
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang