Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1951
- Nomor
- 18
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Mengingat : pasal-pasal 89, 131 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara Undang-undang No. 22 tahun 1948; Undang-undang No. 3 dan No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia jo Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENGGABUNGAN DAERAH- DAERAH KABUPATEN KULON-PROGO DAN ADIKARTO DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI SATU KABUPATEN YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH- TANGGANYA SENDIRI DENGAN NAMA KABUPATEN KULON-PROGO. Pasal 1. Undang-undang No. 15 tahun 1950 Republik Indonesia diubah sebagai berikut :
"Daerah-daerah yang meliputi daerah Kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul dan 4. Kulon-Progo serta Adikarto ditetapkan berturut-turut menjadi Kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul dan 4. Kulon-Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri".
"(1) Pemerintahan daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1 di atas berturut-turut berkedudukan di ibu-tempat 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Wonosari dan 4. Wates".
"5. Adikarto terdiri dari 20 orang" dihapuskan. Pasal 2.
Pasal 3. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan pengertian bahwa tindakan-tindakan dari pihak yang berkuasa, yang telah diambil berhubungan dengan dan mendahului penggabungan daerah-daerah Kabupaten itu, dengan Undang-undang ini dinyatakan sah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i., MENTERI DALAM NEGERI, M.A. PELLAUPESSY.ISKAQ TJOKROHADISURJO. LN 1951/101
Membuka PDF…