Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2009
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 37
Mengingat . . . SALINAN Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN).
Mengesahkan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 89 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan, Bigman T. Simanjuntak PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN) I. UMUM
Dari bahan kimia yang dihasilkan tersebut, ada yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik yang persisten (persistent organic pollutants) atau lebih dikenal dengan POPs. POPs memiliki sifat beracun, sulit terurai, bioakumulasi dan terangkut, melalui udara, air, dan spesies berpindah dan melintasi batas internasional serta tersimpan jauh dari tempat pelepasan, tempat bahan tersebut berakumulasi dalam ekosistem darat dan air. Sifat-sifat tersebut harus diwaspadai mengingat dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui dampak negatif bahan pencemar organik yang persisten terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia khususnya kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Menurut Konvensi Stockholm, POPs terdiri atas tiga kategori yaitu:
Mengingat . . . Mengingat dampak negatif terhadap penggunaan bahan POPs tersebut, banyak negara di dunia terdorong untuk menyepakati Konvensi Stockholm. Menyadari akan risiko bahan POPs bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka pada bulan Februari 1997 United Nations on Environmental Programme (UNEP) memutuskan penyusunan pengaturan mengenai POPs. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dalam Sidang World Health Organization (WHO) yang menerima pengaturan mengenai POPs pada bulan Mei 1997. Selanjutnya, pada bulan Juni 1998 Komisi Antar- Pemerintah memutuskan pengaturan mengenai POPs agar ditingkatkan menjadi suatu konvensi. Pada tanggal 23 Mei 2001, sebanyak 151 negara termasuk Indonesia, menandatangani Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten). Konvensi Stockholm mulai berlaku (entry into force) pada tanggal 17 Mei 2004. Konvensi Stockholm bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan POPs dengan cara melarang, mengurangi, membatasi produksi dan penggunaan, serta mengelola timbunan bahan POPs yang berwawasan lingkungan.
dan
Konvensi Stockholm terdiri atas 30 (tiga puluh) pasal dan 6 (enam) lampiran. Materi pokok Konvensi Stockholm mengatur hal-hal sebagai berikut:
1) menghentikan produksi dan penggunaan bahan POPs sebagaimana tercantum dalam Lampiran A; 2) membatasi produksi dan penggunaan bahan POPs sebagaimana tercantum dalam Lampiran B; 3) menjamin bahan POPs dalam Lampiran A atau Lampiran B hanya diimpor untuk pembuangan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d, atau untuk penggunaan dengan tujuan yang diizinkan berdasarkan Lampiran A atau Lampiran B; 4) menjamin bahan POPs dalam Lampiran A yang produksi atau penggunaannya mendapat pengecualian khusus atau bahan POPs dalam Lampiran B yang produksi atau penggunaannya mendapat pengecualian khusus atau untuk tujuan yang dapat diterima dengan memperhatikan ketentuan terkait dengan instrumen internasional mengenai pemberitahuan dini (prior informed consent), hanya diekspor: a) untuk . . . a) untuk pembuangan yang berwawasan lingkungan; b) ke negara yang diizinkan menggunakan bahan POPs dalam Lampiran A atau Lampiran B; dan c) ke negara bukan Pihak Konvensi yang telah mempunyai sertifikat tahunan untuk mengekspor ke negara Pihak. 5) menjamin bahan POPs dalam Lampiran A yang produksi dan penggunaan khusus tidak berlaku lagi bagi negara Pihak, tidak diekspor kecuali untuk kepentingan pembuangan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Konvensi; 6) mengambil tindakan untuk: a) mengatur pestisida baru atau bahan kimia industri baru dengan tujuan untuk mencegah produksi dan penggunaannya dengan memperhatikan kriteria dalam Lampiran D butir 1; dan b) melakukan penilaian atas pestisida atau bahan kimia industri yang sedang digunakan. Tindakan tersebut di atas wajib dilakukan bagi negara Pihak yang telah memiliki peraturan dan skema kajian untuk bahan POPs; 7) menjamin bahwa produksi atau penggunaan berdasarkan pengecualian khusus dilaksanakan dengan cara mencegah atau meminimalisasi paparan terhadap manusia dan pelepasan ke lingkungan.
1) mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi (Action Plan) dalam waktu dua tahun setelah Konvensi berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan NIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Konvensi. Rencana Aksi ini mencakup antara lain evaluasi pelepasan bahan POPs dari sumber-sumber yang tercantum dalam Lampiran C, strategi untuk memenuhi kewajiban Pasal 5 Konvensi dan langkah-langkah untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan; 2) mempromosikan . . . 2) mempromosikan penerapan tindakan yang tersedia, layak dan praktis untuk mengurangi pelepasan atau penghentian pelepasan dari sumber POPs; 3) mempromosikan pengembangan dan penggunaan bahan pengganti atau modifikasi bahan, produk dan proses untuk mencegah pembentukan dan pelepasan bahan POPs yang tercantum dalam Lampiran C; 4) mempromosikan penggunaan Teknik Tersedia yang Terbaik (Best Available Techniques atau BAT) untuk sumber-sumber dalam Lampiran C Bagian II. Negara Pihak wajib mempromosikan pemakaian Praktik-praktik Lingkungan Hidup Terbaik (Best Environmental Practices atau BEP); 5) mempromosikan penggunaan BAT dan BEP untuk sumber yang ada dalam Lampiran C Bagian II dan sumber baru dalam Lampiran C Bagian III. Dalam melaksanakan BAT dan BEP tersebut, negara Pihak harus mempertimbangkan pedoman umum mengenai pencegahan dan tindakan pengurangan pelepasan bahan POPs dalam Lampiran C.
1) mengembangkan dan melaksanakan strategi identifikasi; 2) mengidentifikasi timbunan bahan yang terdiri atas atau yang mengandung bahan POPs yang tercantum baik dalam Lampiran A atau Lampiran B; 3) mengelola timbunan bahan POPs dengan cara yang aman, efisien, dan berwawasan lingkungan; 4) mengambil tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan guna menghentikan pelepasan dan timbunan bahan POPs serta limbah dengan menangani, mengumpulkan, mengangkut, dan menyimpan dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan 5) mengembangkan strategi yang sesuai untuk mengidentifikasi lokasi yang terkontaminasi oleh bahan POPs dalam Lampiran A, Lampiran B, atau Lampiran C.
Setiap negara Pihak wajib mengembangkan dan mengupayakan pelaksanaan suatu rencana bagi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Konvensi dan menyampaikan rencana pelaksanaan kepada Sidang Para Pihak dalam waktu dua tahun sejak Konvensi berlaku untuk Pihak tersebut. Sebagai pelaksanaan Pasal 7, setiap negara Pihak wajib menyusun rencana pelaksanaan yang dituangkan dalam NIP agar pelaksanaan Konvensi dapat diintegrasikan dengan strategi pembangunan berkelanjutan. Para Pihak wajib mengkaji ulang dan memperbarui NIP secara berkala sesuai yang diperlukan.
10).
Konvensi . . . Konvensi Stockholm terdiri dari 6 (enam) lampiran sebagai berikut: 1) Lampiran A berisi daftar sembilan bahan POPs yang dihentikan dan ketentuan khusus mengenai penghentian penggunaan polychlorinated biphenyls (PCBs); 2) Lampiran B berisi pembatasan penggunaan dichloro-diphenyl- trichloroethane (DDT); 3) Lampiran C berisi pengurangan atau penghentian bahan POPs yang diproduksi tak-disengaja (PCCD/PCDF, HCB, PCB); 4) Lampiran D berisi Persyaratan Informasi dan Penyeleksian Kriteria; 5) Lampiran E berisi Persyaratan Informasi Profil Risiko; 6) Lampiran F berisi Informasi Mengenai Pertimbangan Sosial-Ekonomi.
Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung proses pelaksanaan Konvensi Stockholm. Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain sebagai berikut:
3699);
II. PASAL DEMI PASAL
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah salinan naskah asli Convention dalam bahasa Inggris.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5020 9 STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS The Parties to this Convention, Recognizing that persistent organic pollutants possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are transported, through air, water and migratory species, across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems, Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from local exposure to persistent organic pollutants, in particular impacts upon women and, through them, upon future generations, Acknowledging that the Arctic ecosystems and indigenous communities are particularly at risk because of the biomagnification of persistent organic pollutants and that contamination of their traditional foods is a public health issue, Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants, Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to protect human health and the environment through measures which will reduce and/or eliminate emissions and discharges of persistent organic pollutants, Recalling the pertinent provisions of the relevant international environmental conventions, especially the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal including the regional agreements developed within the framework of its Article 11, Recalling also the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, Acknowledging that precaution underlies the concerns of all the Parties and is embedded within this Convention, Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of trade and the environment are mutually supportive, Reaffirming that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction, Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries, in particular the least developed among them, and countries with economies in transition, especially the need to strengthen their national capabilities for the management of chemicals, including through the transfer of technology, the provision of financial and technical assistance and the promotion of cooperation among the Parties, 10 Taking full account of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States, adopted in Barbados on 6 May 1994, Noting the respective capabilities of developed and developing countries, as well as the common but differentiated responsibilities of States as set forth in Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development, Recognizing the important contribution that the private sector and non-governmental organizations can make to achieving the reduction and/or elimination of emissions and discharges of persistent organic pollutants, Underlining the importance of manufacturers of persistent organic pollutants taking responsibility for reducing adverse effects caused by their products and for providing information to users, Governments and the public on the hazardous properties of those chemicals, Conscious of the need to take measures to prevent adverse effects caused by persistent organic pollutants at all stages of their life cycle, Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and Development which states that national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment, Encouraging Parties not having regulatory and assessment schemes for pesticides and industrial chemicals to develop such schemes, Recognizing the importance of developing and using environmentally sound alternative processes and chemicals, Determined to protect human health and the environment from the harmful impacts of persistent organic pollutants, Have agreed as follows: Article 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants. Article 2 Definitions For the purposes of this Convention: 11 (a) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force; 12 (b) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention; (c) "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Article 3 Measures to reduce or eliminate releases from intentional production and use
(a) Prohibit and/or take the legal and administrative measures necessary to eliminate: (i) Its production and use of the chemicals listed in Annex A subject to the provisions of that Annex; and (ii) Its import and export of the chemicals listed in Annex A in accordance with the provisions of paragraph 2; and (b) Restrict its production and use of the chemicals listed in Annex B in accordance with the provisions of that Annex.
(a) That a chemical listed in Annex A or Annex B is imported only: (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; or (ii) For a use or purpose which is permitted for that Party under Annex A or Annex B; (b) That a chemical listed in Annex A for which any production or use specific exemption is in effect or a chemical listed in Annex B for which any production or use specific exemption or acceptable purpose is in effect, taking into account any relevant provisions in existing international prior informed consent instruments, is exported only: (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; (ii) To a Party which is permitted to use that chemical under Annex A or Annex B; or (iii) To a State not Party to this Convention which has provided an annual certification to the exporting Party. Such certification shall specify the intended use of the chemical and include a statement that, with respect to that chemical, the importing State is committed to: 13
The certification shall also include any appropriate supporting documentation, such as legislation, regulatory instruments, or administrative or policy guidelines. The exporting Party shall transmit the certification to the Secretariat within sixty days of receipt. (c) That a chemical listed in Annex A, for which production and use specific exemptions are no longer in effect for any Party, is not exported from it except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; (d) For the purposes of this paragraph, the term "State not Party to this Convention" shall include, with respect to a particular chemical, a State or regional economic integration organization that has not agreed to be bound by the Convention with respect to that chemical.
14 For exempted uses or acceptable purposes that involve intentional release into the environment under conditions of normal use, such release shall be to the minimum extent necessary, taking into account any applicable standards and guidelines. Article 4 Register of specific exemptions
15
(a) A list of the types of specific exemptions reproduced from Annex A and Annex B; (b) A list of the Parties that have a specific exemption listed under Annex A or Annex B; and (c) A list of the expiry dates for each registered specific exemption.
Article 5 Measures to reduce or eliminate releases from unintentional production Each Party shall at a minimum take the following measures to reduce the total releases derived from anthropogenic sources of each of the chemicals listed in Annex C, with the goal of their continuing minimization and, where feasible, ultimate elimination: (a) Develop an action plan or, where appropriate, a regional or subregional action plan within two years of the date of entry into force of this Convention for it, and subsequently implement it as part of its implementation plan specified in Article 7, designed to identify, characterize and address the release of the chemicals listed in Annex C and to 16 facilitate implementation of subparagraphs (b) to (e). The action plan shall include the following elements: (i) An evaluation of current and projected releases, including the development and maintenance of source inventories and release estimates, taking into consideration the source categories identified in Annex C; (ii) An evaluation of the efficacy of the laws and policies of the Party relating to the management of such releases; (iii) Strategies to meet the obligations of this paragraph, taking into account the evaluations in (i) and (ii); (iv) Steps to promote education and training with regard to, and awareness of, those strategies; (v) A review every five years of those strategies and of their success in meeting the obligations of this paragraph; such reviews shall be included in reports submitted pursuant to Article 15; (vi) A schedule for implementation of the action plan, including for the strategies and measures identified therein; (b) Promote the application of available, feasible and practical measures that can expeditiously achieve a realistic and meaningful level of release reduction or source elimination; (c) Promote the development and, where it deems appropriate, require the use of substitute or modified materials, products and processes to prevent the formation and release of the chemicals listed in Annex C, taking into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines to be adopted by decision of the Conference of the Parties; (d) Promote and, in accordance with the implementation schedule of its action plan, require the use of best available techniques for new sources within source categories which a Party has identified as warranting such action in its action plan, with a particular initial focus on source categories identified in Part II of Annex C. In any case, the requirement to use best available techniques for new sources in the categories listed in Part II of that Annex shall be phased in as soon as practicable but no later than four years after the entry into force of the Convention for that Party. For the identified categories, Parties shall promote the use of best environmental practices. When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in that Annex and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties; (e) Promote, in accordance with its action plan, the use of best available techniques and best environmental practices: (i) For existing sources, within the source categories listed in Part II of Annex C and within source categories such as those in Part III of that Annex; and 17 (ii) For new sources, within source categories such as those listed in Part III of Annex C which a Party has not addressed under subparagraph (d). When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties; (f) For the purposes of this paragraph and Annex C: (i) "Best available techniques" means the most effective and advanced stage in the development of activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for release limitations designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce releases of chemicals listed in Part I of Annex C and their impact on the environment as a whole. In this regard: (ii) "Techniques" includes both the technology used and the way in which the installation is designed, built, maintained, operated and decommissioned; (iii) "Available" techniques means those techniques that are accessible to the operator and that are developed on a scale that allows implementation in the relevant industrial sector, under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages; and (iv) "Best" means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole; (v) "Best environmental practices" means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies; (vi) "New source" means any source of which the construction or substantial modification is commenced at least one year after the date of:
(g) Release limit values or performance standards may be used by a Party to fulfill its commitments for best available techniques under this paragraph. Article 6 Measures to reduce or eliminate releases from stockpiles and wastes
18 (a) Develop appropriate strategies for identifying: (i) Stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B; and (ii) Products and articles in use and wastes consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C; (b) Identify, to the extent practicable, stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B on the basis of the strategies referred to in subparagraph (a); (c) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe, efficient and environmentally sound manner. Stockpiles of chemicals listed either in Annex A or Annex B, after they are no longer allowed to be used according to any specific exemption specified in Annex A or any specific exemption or acceptable purpose specified in Annex B, except stockpiles which are allowed to be exported according to paragraph 2 of Article 3, shall be deemed to be waste and shall be managed in accordance with subparagraph (d); (d) Take appropriate measures so that such wastes, including products and articles upon becoming wastes, are: (i) Handled, collected, transported and stored in an environmentally sound manner; (ii) Disposed of in such a way that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that they do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants or otherwise disposed of in an environmentally sound manner when destruction or irreversible transformation does not represent the environmentally preferable option or the persistent organic pollutant content is low, taking into account international rules, standards, and guidelines, including those that may be developed pursuant to paragraph 2, and relevant global and regional regimes governing the management of hazardous wastes; (iii) Not permitted to be subjected to disposal operations that may lead to recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses of persistent organic pollutants; and (iv) Not transported across international boundaries without taking into account relevant international rules, standards and guidelines; (e) Endeavour to develop appropriate strategies for identifying sites contaminated by chemicals listed in Annex A, B or C; if remediation of those sites is undertaken it shall be performed in an environmentally sound manner. 19
(a) Establish levels of destruction and irreversible transformation necessary to ensure that the characteristics of persistent organic pollutants as specified in paragraph 1 of Annex D are not exhibited; (b) Determine what they consider to be the methods that constitute environmentally sound disposal referred to above; and (c) Work to establish, as appropriate, the concentration levels of the chemicals listed in Annexes A, B and C in order to define the low persistent organic pollutant content referred to in paragraph 1 (d) (ii). Article 7 Implementation plans
(a) Develop and endeavour to implement a plan for the implementation of its obligations under this Convention; (b) Transmit its implementation plan to the Conference of the Parties within two years of the date on which this Convention enters into force for it; and (c) Review and update, as appropriate, its implementation plan on a periodic basis and in a manner to be specified by a decision of the Conference of the Parties.
Article 8 Listing of chemicals in Annexes A, B and C
20
(a) It is satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and observers and invite them to submit the information specified in Annex E; or (b) It is not satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, inform all Parties and observers and make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and the proposal shall be set aside.
(a) That the chemical is likely as a result of its long-range environmental transport to lead to significant adverse human health and/or environmental effects such that global action is warranted, the proposal shall proceed. Lack of full scientific certainty shall not prevent the proposal from proceeding. The Committee shall, through the Secretariat, invite information from all Parties and observers relating to the considerations specified in Annex F. It shall then prepare a risk management evaluation that includes an analysis of possible control measures for the chemical in accordance with that Annex; or (b) That the proposal should not proceed, it shall, through the Secretariat, make the risk profile available to all Parties and observers and set the proposal aside.
Article 9 Information exchange
(a) The reduction or elimination of the production, use and release of persistent organic pollutants; and (b) Alternatives to persistent organic pollutants, including information relating to their risks as well as to their economic and social costs.
Article 10 Public information, awareness and education
(a) Awareness among its policy and decision makers with regard to persistent organic pollutants; (b) Provision to the public of all available information on persistent organic pollutants, taking into account paragraph 5 of Article 9; 22 (c) Development and implementation, especially for women, children and the least educated, of educational and public awareness programmes on persistent organic pollutants, as well as on their health and environmental effects and on their alternatives; (d) Public participation in addressing persistent organic pollutants and their health and environmental effects and in developing adequate responses, including opportunities for providing input at the national level regarding implementation of this Convention; (e) Training of workers, scientists, educators and technical and managerial personnel; (f) Development and exchange of educational and public awareness materials at the national and international levels; and (g) Development and implementation of education and training programmes at the national and international levels.
Article 11 Research, development and monitoring
(a) Sources and releases into the environment; (b) Presence, levels and trends in humans and the environment; (c) Environmental transport, fate and transformation; (d) Effects on human health and the environment; (e) Socio-economic and cultural impacts; (f) Release reduction and/or elimination; and 23 (g) Harmonized methodologies for making inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.
(a) Support and further develop, as appropriate, international programmes, networks and organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and monitoring, taking into account the need to minimize duplication of effort; (b) Support national and international efforts to strengthen national scientific and technical research capabilities, particularly in developing countries and countries with economies in transition, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses; (c) Take into account the concerns and needs, particularly in the field of financial and technical resources, of developing countries and countries with economies in transition and cooperate in improving their capability to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b); (d) Undertake research work geared towards alleviating the effects of persistent organic pollutants on reproductive health; (e) Make the results of their research, development and monitoring activities referred to in this paragraph accessible to the public on a timely and regular basis; and (f) Encourage and/or undertake cooperation with regard to storage and maintenance of information generated from research, development and monitoring. Article 12 Technical assistance
These arrangements shall include regional and subregional centres for capacity-building and transfer of technology to assist developing country Parties and Parties with economies in transition to fulfil their obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.
24 Article 13 Financial resources and mechanisms
(a) The determination of the policy, strategy and programme priorities, as well as clear and detailed criteria and guidelines regarding eligibility for access to and utilization of financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization; (b) The provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on adequacy and sustainability of funding for activities relevant to the implementation of this Convention; (c) The promotion of multiple-source funding approaches, mechanisms and 25 arrangements; (d) The modalities for the determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention, keeping in mind that the phasing out of persistent organic pollutants might require sustained funding, and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed; and (e) The modalities for the provision to interested Parties of assistance with needs assessment, information on available sources of funds and on funding patterns in order to facilitate coordination among them.
Article 14 Interim financial arrangements The institutional structure of the Global Environment Facility, operated in accordance with the Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, shall, on an interim basis, be the principal entity entrusted with the operations of the financial mechanism referred to in Article 13, for the period between the date of entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties, or until such time as the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 13. The institutional structure of the Global Environment Facility should fulfill this function through operational measures related specifically to persistent organic pollutants taking into account that new arrangements for this area may be needed. 26 Article 15 Reporting
(a) Statistical data on its total quantities of production, import and export of each of the chemicals listed in Annex A and Annex B or a reasonable estimate of such data; and (b) To the extent practicable, a list of the States from which it has imported each such substance and the States to which it has exported each such substance.
Article 16 Effectiveness evaluation
(a) Should be implemented by the Parties on a regional basis when appropriate, in accordance with their technical and financial capabilities, using existing monitoring programmes and mechanisms to the extent possible and promoting harmonization of approaches; (b) May be supplemented where necessary, taking into account the differences between regions and their capabilities to implement monitoring activities; and (c) Shall include reports to the Conference of the Parties on the results of the monitoring activities on a regional and global basis at intervals to be specified by the Conference of the Parties.
(a) Reports and other monitoring information provided pursuant to paragraph 2; (b) National reports submitted pursuant to Article 15; and 27 (c) Non-compliance information provided pursuant to the procedures established under Article 17. Article 17 Non-compliance The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for the treatment of Parties found to be in non-compliance. Article 18 Settlement of disputes
(a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable; (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.
28 Article 19 Conference of the Parties
(a) Establish, further to the requirements of paragraph 6, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention; (b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and (c) Regularly review all information made available to the Parties pursuant to Article 15, including consideration of the effectiveness of paragraph 2 (b) (iii) of Article 3; (d) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.
(a) The members of the Persistent Organic Pollutants Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of government-designated experts in chemical assessment or management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution; (b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee; and (c) The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting. 29
Article 20 Secretariat
(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required; (b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention; (c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies; (d) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Article 15 and other available information; (e) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and (f) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.
Article 21 Amendments to the Convention
30
Article 22 Adoption and amendment of annexes
(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21; (b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the depositary, in writing, within one year from the date of communication by the depositary of the adoption of the additional annex. The depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of any additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and (c) On the expiry of one year from the date of the communication by the depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b).
31 (a) Amendments shall be proposed according to the procedure in paragraphs 1 and 2 of Article 21; (b) The Parties shall take decisions on an amendment to Annex D, E or F by consensus; and (c) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith be communicated to the Parties by the depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.
Article 23 Right to vote
Article 24 Signature This Convention shall be open for signature at Stockholm by all States and regional economic integration organizations on 23 May 2001, and at the United Nations Headquarters in New York from 24 May 2001 to 22 May 2002. Article 25 Ratification, acceptance, approval or accession
Article 26 Entry into force
Article 27 Reservations No reservations may be made to this Convention. Article 28 Withdrawal
Article 29 Depositary The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Convention. 33 Article 30 Authentic texts The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention. Done at Stockholm on this twenty-second day of May, two thousand and one. 34 Annex A ELIMINATION Part I Chemical Activity Specific exemption Production NoneAldrin* CAS No: 309-00-2 Use Local ectoparasiticide Insecticide Production As allowed for the Parties listed in the Register Chlordane* CAS No: 57-74-9 Use Local ectoparasiticide Insecticide Termiticide Termiticide in buildings and dams Termiticide in roads Production NoneDieldrin* CAS No: 60-57-1 Use In agricultural operations Production NoneEndrin* CAS No: 72-20-8 Use None Production NoneHeptachlor* CAS No: 76-44-8 Use Termiticide Termiticide in structures of houses Termiticide (subterranean) Wood treatment In use Production As allowed for the Parties listed in the Register Hexachlorobenzene CAS No: 118-74-1 Use Intermediate Solvent in pesticide Closed system site limited intermediate Production As allowed for the Parties listed in the Register Mirex* CAS No: 2385-85-5 Use Termiticide Production NoneToxaphene* CAS No: 8001-35-2 Use None Production NonePolychlorinated Biphenyls (PCB)* Use Articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex 35 Notes: (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex; (ii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available; (iii) This note, which does not apply to a chemical that has an asterisk following its name in the Chemical column in Part I of this Annex, shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed- system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated; (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered exemptions in respect of them in accordance with Article 4 with the exception of the use of polychlorinated biphenyls in articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex, which may be exercised by all Parties. 36 Part II Polychlorinated biphenyls Each Party shall: (a) With regard to the elimination of the use of polychlorinated biphenyls in equipment (e.g. transformers, capacitors or other receptacles containing liquid stocks) by 2025, subject to review by the Conference of the Parties, take action in accordance with the following priorities: (i) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 10 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres; (ii) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 0.05 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres; (iii) Endeavour to identify and remove from use equipment containing greater than 0.005 percent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 0.05 litres; (b) Consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls: (i) Use only in intact and non-leaking equipment and only in areas where the risk from environmental release can be minimised and quickly remedied; (ii) Not use in equipment in areas associated with the production or processing of food or feed; (iii) When used in populated areas, including schools and hospitals, all reasonable measures to protect from electrical failure which could result in a fire, and regular inspection of equipment for leaks; (c) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that equipment containing polychlorinated biphenyls, as described in subparagraph (a), shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management; (d) Except for maintenance and servicing operations, not allow recovery for the purpose of reuse in other equipment of liquids with polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent; (e) Make determined efforts designed to lead to environmentally sound waste management of liquids containing polychlorinated biphenyls and equipment contaminated with polychlorinated biphenyls having a polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible but no later than 2028, subject to review by the Conference of the Parties; 37 (f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour to identify other articles containing more than 0.005 per cent polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured caulk and painted objects) and manage them in accordance with paragraph 1 of Article 6; (g) Provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15; (h) The reports described in subparagraph (g) shall, as appropriate, be considered by the Conference of the Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports. 38 Annex B RESTRICTION Part I Chemical Activity Acceptable purpose or specific exemption Production Acceptable purpose: Disease vector control use in accordance with Part II of this Annex Specific exemption: Intermediate in production of dicofol Intermediate DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3 Use Acceptable purpose: Disease vector control in accordance with Part II of this Annex Specific exemption: Production of dicofol Intermediate Notes: (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex; (ii) This note shall not be considered as a production and use acceptable purpose or specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available; (iii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, 39 in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated; (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered in respect of them in accordance with Article 4. Part II DDT (1,1,1 -trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)
(a) Each Party using DDT to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7. That action plan shall include: (i) Development of regulatory and other mechanisms to ensure that DDT use is restricted to disease vector control; (ii) Implementation of suitable alternative products, methods and strategies, including resistance management strategies to ensure the continuing effectiveness of these alternatives; (iii) Measures to strengthen health care and to reduce the incidence of the disease. (b) The Parties, within their capabilities, to promote research and development of safe alternative chemical and non-chemical products, methods and strategies for Parties using DDT, relevant to the conditions of those countries and with the goal of decreasing the human and economic burden of disease. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives. Viable alternatives to DDT shall pose less risk to human health and the environment, be suitable for disease control based on conditions in the Parties in question and be supported with monitoring data. 40
(a) The production and use of DDT and the conditions set out in paragraph 2; (b) The availability, suitability and implementation of the alternatives to DDT; and (c) Progress in strengthening the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives.
41 Annex C UNINTENTIONAL PRODUCTION Part I: Persistent organic pollutants subject to the requirements of Article 5 This Annex applies to the following persistent organic pollutants when formed and released unintentionally from anthropogenic sources: Chemical Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1) Polychlorinated biphenyls (PCB) Part II: Source categories Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls are unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions. The following industrial source categories have the potential for comparatively high formation and release of these chemicals to the environment: (a) Waste incinerators, including co-incinerators of municipal, hazardous or medical waste or of sewage sludge; (b) Cement kilns firing hazardous waste; (c) Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching; (d) The following thermal processes in the metallurgical industry: (i) Secondary copper production; (ii) Sinter plants in the iron and steel industry; (iii) Secondary aluminium production; (iv) Secondary zinc production. Part III: Source categories Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls may also be unintentionally formed and released from the following source categories, including: (a) Open burning of waste, including burning of landfill sites; (b) Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in Part II; 42 (c) Residential combustion sources; (d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers; (e) Firing installations for wood and other biomass fuels; (f) Specific chemical production processes releasing unintentionally formed persistent organic pollutants, especially production of chlorophenols and chloranil; (g) Crematoria; (h) Motor vehicles, particularly those burning leaded gasoline; (i) Destruction of animal carcasses; (j) Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction); (k) Shredder plants for the treatment of end of life vehicles; (l) Smouldering of copper cables; (m) Waste oil refineries. Part IV: Definitions
(a) "Polychlorinated biphenyls" means aromatic compounds formed in such a manner that the hydrogen atoms on the biphenyl molecule (two benzene rings bonded together by a single carbon-carbon bond) may be replaced by up to ten chlorine atoms; and (b) "Polychlorinated dibenzo-p-dioxins" and "polychlorinated dibenzofurans" are tricyclic, aromatic compounds formed by two benzene rings connected by two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-p-dioxins and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of which may be replaced by up to eight chlorine atoms.
The toxic equivalent factor values to be used for the purposes of this Convention shall be consistent with accepted international standards, commencing with the World Health Organization 1998 mammalian toxic equivalent factor values for polychlorinated dibenzo-p- dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls. Concentrations are expressed in toxic equivalents. 43 Part V The: General guidance on best available techniques and best environmental practices This Part provides general guidance to Parties on preventing or reducing releases of the chemicals listed in Part I. A. General prevention measures relating to both best available techniques and best environmental practices Priority should be given to the consideration of approaches to prevent the formation and release of the chemicals listed in Part I. Useful measures could include: (a) The use if low-waste technology; (b) The use of less hazardous substances; (c) The promotion of the recovery and recycling of waste and of substances generation and used in a process; (d) Replacement of feed materials which are persistent organic pollutants or where there is a direct link between the materials and releases of persistent organic pollutants from the source; (e) Good housekeeping and preventive maintenance programmes; (f) Improvements in waste management with the aim of the cessation of open and other uncontrolled burning of wastes, including the burning of landfill sites. When considering proposals to construct new waste disposal facilities, consideration should be given to alternatives such as activities to minimize the generation of municipal and medical waste, including resource recovery, reuse, recycling, waste separation and promoting products that generate less waste. Under this approach, public health concerns should be carefully considered; (g) Minimization of these chemicals as contaminants in products; (h) Avoiding elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching. B. Best available techniques The concept of best available techniques is not aimed at the prescription of any specific technique or technology, but at taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. Appropriate control techniques to reduce releases of the chemicals listed in Part I are in general the same. In determining best available techniques, special consideration should be given, generally or in specific cases, to the following factors, bearing in mind the likely costs and benefits of a measure and consideration of precaution and prevention: (a) General considerations: (i) The nature, effects and mass of the releases concerned: techniques may vary depending on source size; 44 (ii) The commissioning dates for new or existing installations; (iii) The time needed to introduce the best available technique; (iv) The consumption and nature of raw materials used in the process and its energy efficiency; (v) The need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the releases to the environment and the risks to it; (vi) The need to prevent accidents and to minimize their consequences for the environment; (vii) The need to ensure occupational health and safety at workplaces; (viii) Comparable processes, facilities or methods of operation which have been tried with success on an industrial scale; (ix) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding. (b) General release reduction measures: When considering proposals to construct new facilities or significantly modify existing facilities using processes that release chemicals listed in this Annex, priority consideration should be given to alternative processes, techniques or practices that have similar usefulness but which avoid the formation and release of such chemicals. In cases where such facilities will be constructed or significantly modified, in addition to the prevention measures outlined in section A of Part V the following reduction measures could also be considered in determining best available techniques: (i) Use of improved methods for flue-gas cleaning such as thermal or catalytic oxidation, dust precipitation, or adsorption; (ii) Treatment of residuals, wastewater, wastes and sewage sludge by, for example, thermal treatment or rendering them inert or chemical processes that detoxify them; (iii) Process changes that lead to the reduction or elimination of releases, such as moving to closed systems; (iv) Modification of process designs to improve combustion and prevent formation of the chemicals listed in this Annex, through the control of parameters such as incineration temperature or residence time. C. Best environmental practices The Conference of the Parties may develop guidance with regard to best environmental practices. 45 Annex D INFORMATION REQUIREMENTS AND SCREENING CRITERIA
(a) Chemical identity: (i) Names, including trade name or names, commercial name or names and synonyms, Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name; and (ii) Structure, including specification of isomers, where applicable, and the structure of the chemical class; (b) Persistence: (i) Evidence that the half-life of the chemical in water is greater than two months, or that its half-life in soil is greater than six months, or that its half- life in sediment is greater than six months; or (ii) Evidence that the chemical is otherwise sufficiently persistent to justify its consideration within the scope of this Convention; (c) Bio-accumulation: (i) Evidence that the bio-concentration factor or bio-accumulation factor in aquatic species for the chemical is greater than 5,000 or, in the absence of such data, that the log Kow is greater than 5; (ii) Evidence that a chemical presents other reasons for concern, such as high bio-accumulation in other species, high toxicity or ecotoxicity; or (iii) Monitoring data in biota indicating that the bio-accumulation potential of the chemical is sufficient to justify its consideration within the scope of this Convention; (d) Potential for long-range environmental transport: (i) Measured levels of the chemical in locations distant from the sources of its release that are of potential concern; (ii) Monitoring data showing that long-range environmental transport of the chemical, with the potential for transfer to a receiving environment, may have occurred via air, water or migratory species; or (iii) Environmental fate properties and/or model results that demonstrate that the chemical has a potential for long-range environmental transport through air, water or migratory species, with the potential for transfer to a receiving environment in locations distant from the sources of its release. For a 46 chemical that migrates significantly through the air, its half-life in air should be greater than two days; and (e) Adverse effects: (i) Evidence of adverse effects to human health or to the environment that justifies consideration of the chemical within the scope of this Convention; or (ii) Toxicity or ecotoxicity data that indicate the potential for damage to human health or to the environment.
47 Annex E INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE RISK PROFILE The purpose of the review is to evaluate whether the chemical is likely, as a result of its long-range environmental transport, to lead to significant adverse human health and/or environmental effects, such that global action is warranted. For this purpose, a risk profile shall be developed that further elaborates on, and evaluates, the information referred to in Annex D and includes, as far as possible, the following types of information: (a) Sources, including as appropriate: (i) Production data, including quantity and location; (ii) Uses; and (iii) Releases, such as discharges, losses and emissions; (b) Hazard assessment for the endpoint or endpoints of concern, including a consideration of toxicological interactions involving multiple chemicals; (c) Environmental fate, including data and information on the chemical and physical properties of a chemical as well as its persistence and how they are linked to its environmental transport, transfer within and between environmental compartments, degradation and transformation to other chemicals. A determination of the bio-concentration factor or bio- accumulation factor, based on measured values, shall be available, except when monitoring data are judged to meet this need; (d) Monitoring data; (e) Exposure in local areas and, in particular, as a result of long-range environmental transport, and including information regarding bio-availability; (f) National and international risk evaluations, assessments or profiles and labelling information and hazard classifications, as available; and (g) Status of the chemical under international conventions. 48 Annex F INFORMATION ON SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS An evaluation should be undertaken regarding possible control measures for chemicals under consideration for inclusion in this Convention, encompassing the full range of options, including management and elimination. For this purpose, relevant information should be provided relating to socio-economic considerations associated with possible control measures to enable a decision to be taken by the Conference of the Parties. Such information should reflect due regard for the differing capabilities and conditions among the Parties and should include consideration of the following indicative list of items: (a) Efficacy and efficiency of possible control measures in meeting risk reduction goals: (i) Technical feasibility; and (ii) Costs, including environmental and health costs; (b) Alternatives (products and processes): (i) Technical feasibility; (ii) Costs, including environmental and health costs; (iii) Efficacy; (iv) Risk; (v) Availability; and (vi) Accessibility; (c) Positive and/or negative impacts on society of implementing possible control measures: (i) Health, including public, environmental and occupational health; (ii) Agriculture, including aquaculture and forestry; (iii) Biota (biodiversity); (iv) Economic aspects; (v) Movement towards sustainable development; and (vi) Social costs; (d) Waste and disposal implications (in particular, obsolete stocks of pesticides and clean-up of contaminated sites): (i) Technical feasibility; and (ii) Cost; 49 (e) Access to information and public education; (f) Status of control and monitoring capacity; and (g) Any national or regional control actions taken, including information on alternatives, and other relevant risk management information. 50 KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN Para Pihak atas Konvensi ini, mengakui bahwa bahan pencemar organik yang persisten memiliki sifat beracun, sulit terurai, bersifat bioakumulasi dan terangkut, melalui udara, air, dan spesies berpindah, melintasi batas internasional dan tersimpan jauh dari tempat pelepasan, tempat bahan tersebut berakumulasi dalam ekosistem darat dan air; menyadari pentingnya kesehatan, khususnya di negara berkembang, yang diakibatkan dari paparan setempat atas bahan pencemar organik yang persisten, terutama dampak terhadap perempuan dan, melalui mereka, terhadap generasi mendatang; mengakui bahwa ekosistem Artik dan masyarakat lokal berada dalam bahaya karena adanya peningkatan secara cepat bahan pencemar organik yang persisten dan bahwa pencemaran tersebut terhadap sumber pangan merupakan masalah kesehatan masyarakat; menyadari perlunya aksi global mengenai bahan pencemar organik yang persisten; menimbang keputusan 19/13 C 7 Februari 1997 Governing Council of the United Nations Environment Programme untuk memprakarsai aksi internasional guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup melalui langkah-langkah untuk menurunkan dan/atau menghentikan emisi dan buangan bahan pencemar organik yang persisten; mengingat ketentuan yang berhubungan dengan konvensi lingkungan hidup internasional, khususnya Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan yang Diinformasikan Dini untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional, dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya yang meliputi perjanjian regional yang dikembangkan di dalam kerangka kerja Pasal 11 Konvensi Basel; mengingat pula ketentuan yang berhubungan dengan Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dan Agenda 21; mengakui bahwa kehati-hatian mendasari kepedulian semua Pihak dan diwujudkan di dalam Konvensi ini; mengakui bahwa Konvensi ini dan perjanjian internasional lain dalam bidang perdagangan dan lingkungan hidup saling mendukung; menegaskan kembali bahwa Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunan, serta memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengendalian tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup Negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasionalnya; menimbang keadaan dan persyaratan khusus bagi negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang, dan negara yang sedang mengalami transisi ekonomi, terutama kebutuhan untuk memperkuat kemampuan nasionalnya untuk pengelolaan bahan kimia, termasuk melalui alih teknologi, ketentuan mengenai bantuan keuangan dan teknis serta peningkatan kerja sama antar Para Pihak; menimbang dengan sunguh-sungguh Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan dari Negara Berkembang Kepulauan Kecil, yang diadopsi di Barbados pada 6 Mei 1994; 51 memperhatikan kemampuan setiap negara maju dan berkembang, serta tanggung jawab bersama yang dibedakan dari negara-negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Prinsip 7 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan; mengakui pentingnya kontribusi dari sektor swasta dan organisasi nonpemerintah untuk dapat mencapai penurunan dan/atau penghentian emisi dan buangan bahan pencemar organik yang persisten; menggarisbawahi pentingnya penghasil bahan pencemar organik yang persisten untuk bertanggung jawab dalam mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh produknya dan untuk menyediakan informasi kepada para pengguna, Pemerintah, dan masyarakat mengenai sifat berbahaya dari bahan kimia tersebut; menyadari kebutuhan untuk mengambil tindakan guna mencegah pengaruh negatif yang disebabkan oleh bahan pencemar organik yang persisten pada semua tingkatan siklus hidupnya; menegaskan kembali Prinsip 16 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang menyatakan bahwa otoritas nasional harus berusaha mempromosikan internalisasi biaya lingkungan hidup dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan menggunakan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan tanpa mengganggu perdagangan dan investasi internasional; mendorong Para Pihak yang tidak memiliki skema pengaturan dan penilaian untuk bahan kimia pestisida dan industri agar mengembangkan skema tersebut; mengakui pentingnya pengembangan dan penggunaan proses dan bahan kimia alternatif yang berwawasan lingkungan; berkeinginan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari dampak berbahaya bahan pencemar organik yang persisten; telah menyetujui sebagai berikut:
Tujuan Memahami pendekatan kehati-hatian sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, tujuan Konvensi ini adalah melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan pencemar organik yang persisten.
Definisi Untuk maksud Konvensi ini: (a) “Pihak” berarti suatu Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini dan untuk itu Konvensi ini berlaku; (b) “Organisasi integrasi ekonomi regional” berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara yang berdaulat dari suatu wilayah tertentu yang kepadanya Negara anggotanya telah mengalihkan kewenangan mengenai masalah yang diatur oleh Konvensi ini dan yang telah dikuasakan secara sah, sesuai prosedur internalnya, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Konvensi ini; (c) “Para Pihak yang hadir dan memberikan suara” berarti Para Pihak yang hadir dan memberikan suara setuju atau menolak. 52
Tindakan untuk mengurangi atau menghentikan pelepasan dari produksi dan penggunaan secara sengaja
(a) Melarang dan/atau mengambil tindakan hukum dan administratif yang diperlukan untuk menghentikan: (i) Produksi dan penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A sesuai dengan ketentuan Lampiran tersebut; (ii) Impor dan ekspor bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A sesuai dengan ketentuan ayat 2; dan (b) Membatasi produksi dan penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran B sesuai dengan ketentuan Lampiran tersebut.
(a) Bahwa suatu bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A atau Lampiran B hanya diimpor: (i) Untuk tujuan pembuangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) huruf d; atau (ii) Untuk penggunaan ataupun tujuan yang diizinkan bagi Pihak tersebut berdasarkan Lampiran A atau Lampiran B; (b) Bahwa suatu bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A yang mendapat pengecualian secara khusus atas produksi atau penggunaannya atau suatu bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran B yang mendapat pengecualian khusus terhadap penggunaan atau produksi atau penggunaan untuk tujuan khusus, dengan menimbang setiap ketentuan terkait dalam instrumen persetujuan dini internasional yang ada, diekspor hanya: (i) Untuk tujuan pembuangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d; (ii) Kepada suatu Pihak yang diizinkan menggunakan bahan kimia tersebut berdasarkan Lampiran A atau Lampiran B; atau (iii) Kepada suatu Negara bukan Pihak atas Konvensi ini yang telah memberikan suatu sertifikasi tahunan kepada Pihak yang mengekspor. Sertifikasi tersebut wajib menyebutkan rencana penggunaan bahan kimia dan memuat suatu pernyataan bahwa, sehubungan dengan bahan kimia dimaksud, Negara yang mengimpor terikat untuk:
Sertifikasi wajib pula menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen pengaturan, atau pedoman administratif atau pedoman kebijakan. Pihak yang mengekspor wajib mengirimkan sertifikasi tersebut kepada Sekretariat dalam waktu enam puluh hari sejak penerimaan. (c) Bahwa suatu bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A, yang pengecualian secara khusus terhadap produksi dan penggunaannya tidak lagi berlaku untuk setiap Pihak, tidak dapat diekspor dari Pihak tersebut kecuali untuk tujuan pembuangan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d; 53 (d) Untuk tujuan ayat ini, istilah “Negara yang bukan Pihak Konvensi ini” meliputi, mengenai suatu bahan kimia tertentu, Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang belum menyetujui untuk terikat dengan Konvensi mengenai bahan kimia tertentu.
Daftar pengecualian khusus
(a) Suatu daftar jenis-jenis pengecualian khusus yang dihasilkan dari Lampiran A dan Lampiran B; (b) Suatu daftar para Pihak yang memperoleh suatu pengecualian khusus yang dicantumkan berdasarkan Lampiran A atau Lampiran B; dan (c) Suatu daftar tanggal batas akhir untuk setiap pengecualian khusus yang didaftarkan.
54
Dalam membuat keputusannya, Konferensi Para Pihak wajib membuat pertimbangan yang saksama dari keadaan khusus Para Pihak negara berkembang dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi.
Tindakan mengurangi atau menghentikan pelepasan dari produk yang tidak disengaja Setiap Pihak wajib sekurang-kurangnya mengambil tindakan berikut di bawah ini untuk mengurangi pelepasan total yang berasal dari sumber antropogenik setiap bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C, dengan tujuan meminimalkannya terus-menerus dan, apabila mungkin, penghentian pada akhirnya: (a) Mengembangkan suatu rencana aksi atau, apabila perlu, suatu rencana aksi regional atau subregional dalam dua tahun sejak tanggal berlakunya Konvensi ini, dan selanjutnya melaksanakan rencana tersebut sebagai bagian dari rencana pelaksanannya yang ditentukan dalam Pasal 7, dirancang untuk diidentifikasi, menggolongkan dan mengatasi pelepasan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C dan untuk memfasilitasi implementasi sub-ayat huruf (b) sampai sub-ayat huruf (e). Rencana aksi tersebut wajib meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (i) Suatu evaluasi atas pelepasan yang berlangsung dan perkiraan pelepasan di masa mendatang, yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan sumber inventarisasi dan perkiraan pelepasan, dengan mempertimbangkan kategori sumber yang ditentukan dalam Lampiran C; (ii) Suatu evaluasi keefektifan hukum dan kebijakan dari Pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pelepasan tersebut; (iii) Strategi untuk memenuhi kewajiban ayat ini, dengan menimbang hasil evaluasi dalam (i) dan (ii); (iv) Langkah untuk mempromosikan pendidikan dan pelatihan, serta kesadaran mengenai strategi tersebut; (v) Suatu peninjauan lima tahun sekali terhadap strategi tersebut dan keberhasilannya dalam memenuhi kewajiban ayat ini; peninjauan tersebut wajib tercakup dalam laporan yang disampaikan menurut Pasal 15; (vi) Suatu jadwal untuk pelaksanaan rencana aksi, yang meliputi strategi dan tindakan yang telah diidentifikasi di dalamnya; (b) Mempromosikan penerapan tindakan yang memungkinkan, layak, dan praktis yang dapat secara cepat mencapai suatu tingkat nyata dan berarti dalam pengurangan pelepasan atau penghentian sumber; (c) Mempromosikan pengembangan dan, apabila dianggap sesuai, mensyaratkan penggunaan bahan pengganti atau bahan yang dimodifikasi, produk dan proses untuk mencegah pembentukan dan pelepasan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C, dengan mempertimbangkan pedoman umum mengenai tindakan pencegahan dan pengurangan pelepasan dalam Lampiran C dan pedoman yang akan diadopsi oleh keputusan Konferensi Para Pihak; 55 (d) Mempromosikan dan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan rencana aksinya, mensyaratkan penggunaan teknik terbaik yang tersedia bagi sumber baru dalam kategori sumber yang telah diidentifikasi oleh suatu Pihak sebagai penjamin aksi tersebut dalam rencana aksinya, dengan fokus awal tertentu pada kategori sumber yang diidentifikasi dalam Lampiran C Bagian II. Dalam setiap keadaan, persyaratan untuk menggunakan teknik terbaik yang tersedia bagi sumber baru dalam kategori yang tercantum dalam Bagian II Lampiran tersebut wajib dimulai secara bertahap sesegera mungkin agar dapat dilaksanakan, tetapi tidak lebih dari empat tahun setelah Konvensi mulai berlaku untuk Pihak tersebut. Bagi kategori yang diidentifikasi, Para Pihak wajib mempromosikan penggunaan praktik lingkungan hidup yang terbaik. Dalam menerapkan teknik terbaik yang tersedia dan praktik lingkungan hidup terbaik, Para Pihak harus mempertimbangkan pula pedoman umum mengenai tindakan pencegahan dan pengurangan pelepasan dalam Lampiran dan pedoman mengenai teknik terbaik yang tersedia dan praktik lingkungan hidup terbaik yang diadopsi melalui keputusan Konferensi Para Pihak; (e) Mempromosikan, sesuai dengan rencana aksinya, penggunaan teknik terbaik yang tersedia dan praktik lingkungan hidup terbaik: (i) Untuk sumber yang ada, dalam kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran C Bagian II dan dalam kategori sumber seperti yang tercantum dalam Bagian III Lampiran tersebut; dan (ii) Untuk sumber baru, dalam kategori sumber seperti yang tercantum dalam Lampiran C Bagian III yang belum ditangani oleh suatu Pihak berdasarkan sub-ayat huruf (d). Dalam menerapkan teknik terbaik yang tersedia dan praktik lingkungan hidup yang terbaik, Para Pihak harus mempertimbangkan pedoman umum mengenai tindakan pencegahan dan pengurangan pelepasan dalam Lampiran C dan pedoman mengenai teknik tersedia yang terbaik dan praktik lingkungan hidup yang terbaik yang diadopsi melalui keputusan Konferensi Para Pihak; (f) Untuk tujuan ayat ini dan Lampiran C: (i) “Teknik terbaik yang tersedia” berarti tahap yang paling efektif dan maju dalam pengembangan aktivitas dan metode pelaksanaan yang menunjukkan kesesuaian dalam praktik dari teknik khusus untuk menyediakan secara prinsip dasar pembatasan pelepasan yang dirancang untuk mencegah dan, apabila tidak dapat dipraktikkan, secara umum untuk mengurangi pelepasan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C Bagian I dan dampaknya terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan. Dalam hal demikian: (ii) “Teknik” meliputi baik teknologi yang digunakan maupun cara bagaimana instalasi tersebut dirancang, dibangun, dipelihara, dioperasikan, dan dihentikan; (iii) Teknik yang “tersedia” berarti teknik yang dapat diakses operator dan yang dikembangkan pada suatu tingkat yang memungkinkan pelaksanaan di sektor industri yang terkait, dalam kondisi yang layak secara ekonomis dan teknis, dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan; dan (iv) “Terbaik” berarti paling efektif dalam mencapai tingkat umum yang tinggi dari perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan; (v) “Praktik lingkungan hidup terbaik” berarti penerapan kombinasi yang paling sesuai dengan tindakan dan strategi pengendalian lingkungan hidup; (vi) ”Sumber baru” berarti setiap sumber yang konstruksi atau modifikasi substansialnya dimulai sekurang- kurangnya satu tahun setelah tanggal dari:
56 (g) Nilai batas pelepasan atau standar pelaksanaan dapat digunakan oleh suatu Pihak untuk memenuhi komitmennya bagi teknik terbaik yang tersedia berdasarkan ayat ini.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)