Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1992
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1992
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
23);
23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan
10.Agen Asuransi adalah sescorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 11.Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan. 12.Perusahaan Konsultan Akturia adalah perusahaan yang memberikan jasa akturia kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun. 13.Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II BIDANG USAHA PERASURANSIAN
BAB II
Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:
BAB III JENIS USAHA PERASURANSIAN
BAB III
Jenis usaha perasuransian meliputi:
BAB IV RUANG LINGKUP USAHA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
BAB IV
Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:
BAB V PENUTUPAN OBYEK ASURANSI
BAB V
BAB VI BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN
BAB VI
BAB VII KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN
BAB VII
BAB VIII PERIZINAN USAHA
BAB VIII
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)