Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No 6 Tahun 1958 dan Undang-Undang No 65 Tahun 1958 ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan perubahan.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Mengingat:
Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam Bab III sesudah pasal 8 diadakan pasal baru, yaitu pasal Sa yang berbunyi-sebagai berikut: Kepada mereka yang menurut keterangan dalam pasal 7 dan 7a berhak menerima Bintang Danna dan yang meninggal dunia sebelum bintang itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah termaksud secara anumerta".
Dalarn Bab Ill sesudah pasal 7 diadakan pasal baru, yaitu pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut: Bintang Darrna dianugerahkan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kernajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia". Pasal I Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1958 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehorrnatan Bintang Sakti dan Bintang Danna (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 153) ditetapkan sebagai Undang-undang dcngan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut: TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 153) SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Disctujui D.P.R. dalam rapat plcno terbuka kc-54 tanggal 20 Mei 1959 pada hari Rabu, P. 404/1959 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1959 MENTER! PERT/\HANAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DJUANDA Diundangkan, Pada Tanggal 4 Juli 1959 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. G.A. MAENGKOM Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Juni 1959 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SARTO NO Undang-undang ini rnulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mcngetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalarn Lernbaran Negara Republik Indonesia. Pasal II
BAB X lama rnenjadi Bab XI baru dan pasal-pasal 23 dan 24 berturut-turut menjadi pasal-pasal 24 dan 25.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)