Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1964
- Nomor
- 28
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN- PENGELUARAN DARI LABA PERUSAHAAN. Pasal 1… Pasal 1.
A. penyusutan atas pengeluaran/jumlah pembelian bagi alat-alat:
B. pengeluaran biaya untuk pemakaian dan pemeliharaan bagi alat- alat tersebut di bawah huruf A.
Pasal 2. Pelaksanaan ketentuan tercantum dalam pasal 1 ayat 2 diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pasal 3… Pasal 3. Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali diberlakukan terhadap:
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 119 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 1964 TENTANG PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN PENYUSUTAN DAN PENGELUARAN-PENGELUARAN TERTENTU DARI LABA PERUSAHAAN. Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengadakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 maka pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian, pemakaian dan pemeliharaan alat-alat :
kini dari sudut fisikal teknis ditetapkan sebagai penggunaan laba perusahaan dan atau pendapatan perseorangan yang telah dikenakan pajak dan karenanya secara fiskal tidak boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan. Ketentuan dalam pasal 1 dengan demikian mewujudkan pula suatu penambahan efficiency baik yang mengenai pemakaian alat-alat pembayaran luar negeri maupun yang mengenai organisasi perusahaan Indonesia, berhubung akhir-akhir ini ternyata bahwa pada banyak perusahaan jumlah kendaraan bermotor sedan dan alat-alat lux lainnya tidak seimbang lagi dengan kebutuhan komersiil perusahaan tersebut. Adapun wewenang Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan untuk memberi pengecualian-pengecualian atas dasar keperluan mutlak dari perusahaan, seperti disebut dalam pasal 1 ayat (2), dilakukan dengan mengindahkan kondisi dan luas aktivitas dari berbagai jenis perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Dalam… Dalam pada itu perlu ditegaskan bahwa karena pembelian alat-alat termaksud dilakukan dengan keuangan perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh dengan penjualan alat-alat itu dikemudian hari tetap termasuk keuntungan perusahaan dan dikenakan pajak perseroan/pajak pendapatan. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2709
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)