… Pasal 8. Barangsiapa yang didalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan undang-undang ini mengetahui sesuatu yang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannya, kecuali jika dalam menjalankan tugas kewajiban itu. ia perlu memberitahukannya. Pasal 9.
(1)Madjikan yang melanggar pasal 2 ayat 1 atau tidak memenuhi syarat- syarat termaksud pada pasal 3 ayat 4 atau tidak memenuhi kewajiban termaksud pada pasal 2 ayat 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(2)Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajiban termaksud pada pasal 7, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
Pasal 10.
(1)Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya menurut pasal 8, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh ribu rupiah.
(2)Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(3)Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal pada ayat 1 dan 2 kecuali jika ada pengaduan dari yang berkepentingan.
Pasal 11. … Pasal 11. Hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 9 dan 10 ayat 2 dianggap sebagai pelanggaran dan yang diancam dengan hukuman pada Pasal 10 ayat 1 dianggap sebagai kejahatan. Pasal 12.
(1)Apabila ketika diperbuat pelanggaran termaksud pada pasal 9 belum lewat waktu dua tahun semenjak yang melanggar dikenakan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka hukuman setinggi-tingginya yang tersebut pada pasal itu dapat ditambah sepertiga.
(2)Terhadap pelanggaran yang terulang untuk kedua kalinya atau seterusnya, tiap-tiap kali terjadi dalam waktu lima tahun, setelah hukuman yang terakhir tidak dapat diubah lagi, hanya dijatuhkan hukuman kurungan.
Pasal 13.
(1)Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang- undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan itu.
(2)Jika pemimpin badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ayat 1 berlaku lagi bagi pengurus badan hukum atau perserikatan yang memegang pimpinan itu.
Pasal 14. … Pasal 14.
(1)Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini, Pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Pegawai-pegawai termaksud pada ayat 1 berkuasa untuk minta lihat semua surat-surat yang dipandangnya perlu untuk menjalankan tugasnya dan mereka berhak memasuki semua tempat, dimana dijalankan atau dapat diduga dijalankan hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini.
(3)Jikalau pegawai-pegawai termaksud pada ayat 1 ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud pada ayat 2, walaupun telah menunjukkan surat keterangan atau surat perintah yang berkenaan dengan tugasnya, maka mereka dapat minta bantuan polisi, agar dapat memasuki tempat-tempat tersebut.
Pasal 15. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pegawai diplomatik dan konsuler dari perwakilan Negara Asing. Pasal 16. Undang-undang ini disebut' "undang-undang tentang penempatan tenaga asing" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SUKARNO MENTERI PERBURUHAN, ttd. SAMJONO MENTERI KEHAKIMAN, ttd. G. A. MAENGKOM Diundangkan Sesuai dengan yang asli pada tanggal 19 Januari 1958 SEKRETARIS PRESIDEN, Cap/ttd. Mr. SANTOSO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 8 Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke- 100 pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 1957, P. 222/1957