UU ini mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: I. Mencabut : Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960. II. Menetapkan : Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BAB I
Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. TENTANG PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
…
Penyidik wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk penyidikan, segera setelah ia menerima laporan- laporan atau timbul dugaan yang beralasan dari penyidik tentang adanya tindak pidana korupsi.
Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta- bendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.
Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang- undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.
…
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Undang-Undang