DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1954

Nomor: 30
Tahun: 1954
Ditetapkan: 14 September 1954
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

Ketentuan-ketentuan umum

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dengan:

a.Presiden, ialah Presiden Republik Indonesia;
b.Menteri Pertahanan, ialah Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
c.masa satu windu ialah masa delapan tahun yang pertama dalam usia Angkatan Perang Republik Indonesia ialah waktu antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai tanggal 5 Oktober 1953;
d.anggota Angkatan Perang, ialah anggota militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan tidak memandang pangkat dan kedudukannya.

BAB II

Nama

Pasal 2

Tanda kehormatan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini diberi nama: "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia".

BAB III

Syarat-syarat untuk menerima

Pasal 3

Yang dapat menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" ialah anggota-anggota Angkatan Perang yang pada tanggal 5 Oktober 1953 masih berada dalam dinas aktip dan yang selama masa satu windu sejak diresmikan berdirinya Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 hingga tanggal 5 Oktober 1953, terus menerus sebagai anggota Angkatan Perang menunjukkan kesetiaan, kesungguhan dan kelakuan serta budi pekerti yang baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk Nusa dan Bangsa.

Pasal 4

Anggota-anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat seperti tercantum pada pasal 3 diatas, dan telah gugur pada waktu melakukan tugasnya dalam operasi militer atau meninggal karena sebab-sebab lain, sesudah tanggal 5 Oktober 1953, menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" secara posthuum. Dalam hal yang demikian itu tanda kehormatan ini diterimakan kepada anggota keluarga atau ahli waris yang terdekat. Pasal 5…

Pasal 5

Presiden. menyimpang dari ketentuan yang mutlak tentang waktu masa dinas, yang menjadi syarat untuk menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", ialah waktu delapan tahun antara tanggal 5 Oktober 1945 dan tanggal 5 Oktober 1953, dapat menetapkan pemberian tanda kehormatan itu kepada mereka, yang dalam masa delapan tahun itu, telah memenuhi masa dinas terus menerus untuk waktu paling sedikit tujuh tahun.

BAB IV

Bentuk

Pasal 6

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" berbentuk: Sebuah medali bersudut delapan beraturan yang dibuat dari perunggu sepuh emas dengan ukuran lebar tiga puluh empat milimeter; ditengah- tengah, dalam lingkaran pita dengan kata-kata "Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", dilukiskan seekor burung Garuda, dengan lukisan sebuah bintang bersudut lima diatas kepalanya, delapan bintang kecil bersudut lima dalam lingkaran pada dadanya, dan sebuah rantai, yang terdiri dari tiga mata rantai dalam cengkeramannya.

BAB V

Cara memakai

Pasal 7

Anggota-anggota Angkatan Perang yang dimaksudkan dalam pasal 3 memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia", lengkap pada pakaian upacara, pada upacara-upacara resmi peringatan Hari Nasional dan Hari Angkatan Perang, pada sebuah pita, yang dibuat dari sutera berukuran lebar tiga puluh empat milimeter, panjang tiga puluh delapan milimeter, berwarna dasar putih, dengan delapan garis- garis merah tegak lurus dan berukuran lebar dua milimeter, pada dada sebelah kiri, diatas saku baju.

Pasal 8

Para bekas anggota Angkatan Perang yang telah menerima "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" memakai tanda kehormatan ini hanya pada waktu menghadiri upacara-upacara resmi peringatan Hari Nasional dan Hari Angkatan Perang dalam bentuk dan pada tempat yang sama pada pakaiannya, seperti ditentukan dalam pasal 7 untuk anggota Angkatan Perang.

Pasal 9

Anggota-anggota Angkatan Perang diperkenankan memakai medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"sehari-hari pada pakaian seragam, bukan pakaian upacara, dalam bentuk sebuah pita kecil, yang dibuat dari sutera berukuran panjang tiga puluh empat milimeter, lebar sepuluh milimeter, dengan warna dasar serta jumlah dan ukuran lebar garis-garis merah yang sama seperti pada pita seperti dimaksud dalam Pasal 7 diatas, pada dada kiri membujur diatas saku baju. Pasal 10…

Pasal 10

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" tidak boleh dipakai oleh anggota Angkatan Perang pada waktu menjalankan: hukuman penjara pidana, hukuman penjara tata tertib tentara, penahanan atau selam menjalankan pekerjaan lain sebagai pengganti penahanan.

BAB VI

Pasal 11 dan Pasal 12 Setiap orang yang menerima sesuatu tanda kehormatan dan penghargaan dari Negara, wajib mengerti akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menjunjung tinggi tanda kehormatan itu. Ia harus menjadi tauladan yang baik dalam kelakuan dan perbuatannya dan dengan demikian menjaga supaya nama baiknya tidak dicemarkan, yang mana akan berakibat hilangnya atau berkurangnya penghargaan yang diberikan pada tanda kehormatan yang pernah diterima olehnya. Oleh karena itu, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pencabutan hak untuk memakai tanda kehormatan, bilamana seseorang yang pernah menerimanya, menjalankan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan namanya.

Pasal 11

Hak untuk memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" hilang, apabila anggota Angkatan Perang yang dimaksud dalam pasal 3 :

1.dijatuhi hukuman penjara lamanya 2 (dua) tahun atau lebih;
2.dijatuhi hukuman tambahan berupa dikeluarkan dari Angkatan Perang oleh Pengadilan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk menjadi anggota alat perlengkapan bersenjata;
3.dikeluarkan dari Angkatan Perang berhubung kelakuannya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Tata tertib Tentara, atau berdasarkan hukum administratip;
4.masuk dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

Ketentuan-ketentuan umum

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dengan:

a.Presiden, ialah Presiden Republik Indonesia;
b.Menteri Pertahanan, ialah Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
c.masa satu windu ialah masa delapan tahun yang pertama dalam usia Angkatan Perang Republik Indonesia ialah waktu antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai tanggal 5 Oktober 1953;
d.anggota Angkatan Perang, ialah anggota militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan tidak memandang pangkat dan kedudukannya.

BAB II

Nama

Pasal 2

Tanda kehormatan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini diberi nama: "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia".

BAB III

Syarat-syarat untuk menerima

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Bentuk

Pasal 6

BAB V

Cara memakai

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11 dan Pasal 12 Setiap orang yang menerima sesuatu tanda kehormatan dan penghargaan dari Negara, wajib mengerti akan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menjunjung tinggi tanda kehormatan itu. Ia harus menjadi tauladan yang baik dalam kelakuan dan perbuatannya dan dengan demikian menjaga supaya nama baiknya tidak dicemarkan, yang mana akan berakibat hilangnya atau berkurangnya penghargaan yang diberikan pada tanda kehormatan yang pernah diterima olehnya. Oleh karena itu, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pencabutan hak untuk memakai tanda kehormatan, bilamana seseorang yang pernah menerimanya, menjalankan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan namanya.

Pasal 11

Hak untuk memakai "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" hilang, apabila anggota Angkatan Perang yang dimaksud dalam pasal 3 :

1.dijatuhi hukuman penjara lamanya 2 (dua) tahun atau lebih;
2.dijatuhi hukuman tambahan berupa dikeluarkan dari Angkatan Perang oleh Pengadilan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk menjadi anggota alat perlengkapan bersenjata;
3.dikeluarkan dari Angkatan Perang berhubung kelakuannya, berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Tata tertib Tentara, atau berdasarkan hukum administratip;
4.masuk dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1964