Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1954
- Nomor
- 33
- Tahun
- 1954
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
Mengingat : pasal-pasal 89, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN : PERTAMA : Mencabut pasal 2 ayat 3, pasal-pasal 62, 62a dan 63 Reglemen tentang jabatan Notaris di Indonesia (Staatsblad No. 3 seperti yang telah diubah, terakhir dengan Staatsblad 1945 No. 94); KEDUA : Menetapkan : UNDANG-UNDANG WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA. Pasal 1…
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam undang-undang ini, bagi Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara berlaku ketentuan- ketentuan yang berlaku bagi Notaris. Pasal 4…
Dalam semua akta-akta Wakil Notaris (sementara) harus dinyatakan keputusan penunjukannya sebagai Wakil Notaris (sementara).
Pasal 7…
KETENTUAN PERALIHAN.
Mereka yang sebelum berlakunya undang-undang ini telah diserahi kewajiban menjalankan jabatan Notaris untuk sementara ditempat-tempat kedudukan Notaris yang lowong dianggap sebagai Wakil Notaris. KETENTUAN PENUTUP.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1954. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMAD HATTA. Diundangkan pada tanggal 20 Nopember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 101 TAHUN 1954 MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1954 TENTANG WAKIL NOTARIS DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA A. UMUM
Oleh karena ketika berakhirnya perang, lantaran berbagai-bagai hal, tidak ada cukup banyak orang dari kedua golongan tersebut, maka dengan ordonansi yang termuat dalam Staatsblad 1945 No. 94, pasal 2 ditambah sedemikian rupa, sehingga Residen diberi hak mencukupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan menunjuk penjabat- penjabat sementara apabila seseorang yang ditunjuk menurut pasal 2 tak hadir, berhalangan atau tidak ada. (Bandingkanlah pasal 2 ayat (3). Hak itu sejak berlakunya tambahan itu (10 April 1945) telah berulang-ulang dipergunakan oleh Residen-residen untuk menunjuk orang-orang penjabat sementara yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris seperti tercantum dalam pasal 13 ayat 1 Reglemen, oleh sebab mereka tidak berhasil dalam ujian-ujian yang diwajibkan itu, atau tidak memperoleh kedudukan kandidat Notaris, terutama ditempat-tempat dimana seharusnya ada seorang Notaris jabatan ("beroepsnotaris"). Oleh… Oleh karena kekurangan akan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris jabatan, sudah beberapa tahun lamanya menjadi kronis, maka hak penunjukan itu kini praktis dipergunakan dalam tiap-tiap pengangkatan di luar ibukota-ibukota yang besar. Akan tetapi masih adanya kekuasaan itu dalam tangan residen, sedangkan segenap kebijaksanaan kepegawaian (personeelsbeleid) dalam lapangan Notariat telah dipusatkan di Kementerian Kehakiman, menimbulkan kesukaran- kesukaran, oleh karena residen itu, dengan kemungkinan menunjuk semau-maunya, ataupun karena tidak suka mengindahkan sesuatu usul pengangkatan yang dianggap perlu oleh Menteri Kehakiman, dapat mengambil keputusan bertentangan dengan kebijaksanaan itu.
Pada bagian pasal demi pasal dari Penjelasan ini (di bawah B) akan diterangkan dengan cara bagaimana Pemerintah hendak mengadakan peraturan yang termaksud itu. B…. B. PASAL DEMI PASAL Ad. Pertama: Oleh karena sebagaimana nyata pada penjelasan di atas (A) soal-soal yang hendak diatur itu mengenai materi yang bulat, maka agaknya tepat untuk mencabut pasal-pasal Reglemen tentang jabatan Notaris yang bersangkutan (pasal 62a yang rapat hubungannya dengan pasal 63 termasuk pula dalam pencabutan itu) dan mengatur soal itu tersendiri. Demikianlah diaturnya pada "Kedua" dalam rancangan. Ad. Kedua:
Dalam ketentuan istilah di bawah b tentang pengertian "Notaris" hanya dimasukkan Notaris-notaris-jabatan. Pasal 2 ayat 3 yang dibatalkan itu sesungguhnya mengatur juga tentang hal ketidak-hadiran, berhalangannya atau ketiadaan "fungerend notaris", akan tetapi dalam pada itu hampir tak pernah residen-residen mempergunakan kekuasaannya itu. Di tempat-tempat kedudukan "fungerend notaris" di mana terdapat seorang pegawai pemerintahan yang berpangkat cukup tinggi dan dipandang cakap, pegawai itulah yang bertindak sebagai "fungerend notaris". Di tempat yang tidak ada seorang pegawai pemerintahan yang sedemikian, pada umumnya akan tidak dapat juga ditugaskan jabatan "fungerend notaris" itu, dan pada lazimnya akan tidak diperlukan pula jabatan sededemikian itu. Dalam hubungan ini diterangkan, bahwa peninjauan kembali peraturan tentang tempat-tempat kedudukan, sebagaimana yang kini masih tercantum dalam Staatsblad 1925 No. 616 yang berulang-ulang telah diubah (bandingkanlah Engelbrecht Wetboeken, halaman 1959) tidak termasuk lapangan rancangan ini, akan tetapi penyelesaiannya akan harus dilaksanakan manakala Reglemen itu ditinjau kembali secara luas kelak, sebagaimana disebut di atas. Yang… Yang tercantum pada a dalam pasal ini tidak memerlukan penjelasan. Mengenai yang tercantum pada c dan d dipersilahkan melihat penjelasan atas pasal 2.
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang