DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 56 Tahun 1999

Nomor: 56
Tahun: 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu wujud keikutsertaan warga negara Republik Indonesia dalam usaha pembelaan negara dilaksanakan melalui keanggotaan Rakyat Terlatih;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, ketentuan tentang Rakyat Terlatih diatur dengan Undang-undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rakyat Terlatih; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), seba-gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAKYAT TERLATIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
2.Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
3.Wajib Prabakti adalah kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan Rakyat Terlatih.
4.Wajib Bakti adalah pelaksanaan kewajiban pengabdian anggota Rakyat Terlatih dalam susunan kesatuan Rakyat Terlatih setelah menyelesaikan Wajib Prabakti.
5.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6.Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
7.Penyelenggara adalah Menteri, Komisi Pengerahan, pelaksana pendidikan dan pelatihan, dan pejabat lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti.
8.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negara.

Pasal 2

Rakyat Terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pasal 3

Rakyat Terlatih merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Presiden menetapkan kebijakan umum pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan.
(2)Untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga negara;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
5. e.berkelakuan baik;
6. f.sehat jasmani dan rohani; dan
7. g.tidak dalam keadaan kehilangan haknya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pembentukan anggota Rakyat Terlatih sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pendataan terhadap warga negara.
(2)Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Menteri berkoordinasi dengan pimpinan departemen dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipanggil secara bergilir untuk melaksanakan Wajib Prabakti.
(2)Warga negara yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan Wajib Prabakti dapat ditangguhkan bagi warga negara yang:

a.sedang menjalani penahanan;
b.sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;
c.kesehatannya tidak mengizinkan;
d.keberadaannya diperlukan masyarakat;
e.sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan;
f.sedang menunaikan ibadah haji; atau
g.sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Komisi Pengerahan calon peserta Wajib Prabakti.
(2)Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur instansi atau lembaga terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu wujud keikutsertaan warga negara Republik Indonesia dalam usaha pembelaan negara dilaksanakan melalui keanggotaan Rakyat Terlatih;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, ketentuan tentang Rakyat Terlatih diatur dengan Undang-undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rakyat Terlatih; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), seba-gaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAKYAT TERLATIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
2.Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
3.Wajib Prabakti adalah kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan Rakyat Terlatih.
4.Wajib Bakti adalah pelaksanaan kewajiban pengabdian anggota Rakyat Terlatih dalam susunan kesatuan Rakyat Terlatih setelah menyelesaikan Wajib Prabakti.
5.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
6.Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
7.Penyelenggara adalah Menteri, Komisi Pengerahan, pelaksana pendidikan dan pelatihan, dan pejabat lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti.
8.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negara.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Presiden menetapkan kebijakan umum pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Penetapan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan.
(2)Untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga negara;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
5. e.berkelakuan baik;
6. f.sehat jasmani dan rohani; dan
7. g.tidak dalam keadaan kehilangan haknya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pembentukan anggota Rakyat Terlatih sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pendataan terhadap warga negara.
(2)Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Menteri berkoordinasi dengan pimpinan departemen dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipanggil secara bergilir untuk melaksanakan Wajib Prabakti.
(2)Warga negara yang dipanggil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)wajib memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan Wajib Prabakti dapat ditangguhkan bagi warga negara yang:

a.sedang menjalani penahanan;
b.sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;
c.kesehatannya tidak mengizinkan;
d.keberadaannya diperlukan masyarakat;
e.sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan;
f.sedang menunaikan ibadah haji; atau
g.sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Komisi Pengerahan calon peserta Wajib Prabakti.
(2)Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur instansi atau lembaga terkait.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.