Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1950
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1950
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 17, TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL Presiden Republik Indonesia Serikat, Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Sementara telah menetapkan "Undang- undang darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 Tahun 1950); Menimbang : bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; Mengingat : Pasal 159, Pasal 140 ayat (4) jo. Pasal 127 sub b Konstitusi Sementara; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MENETAPKAN "UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL. Pasal I. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut BAB I. UMUM. Pasal 1. Segala peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1950 dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan ini. Pasal 2. Bagi Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman : "Het Herziene Inlandsch Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat REPUBLIK INDONESIA SERIKAT dalam Undang-undang ini. BAB II. PEMERIKSAAN-PERMULAAN. Pasal 3.
Pasal 4. Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang :
Pasal 5. Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada pemimpin ketentaraan tertinggi di daerah kekuasaan kejaksaannya. Pasal 6. Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan- peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, Kejaksaan Tentara metakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh peradilan ketentaraan, dengan berpedoman pada acara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. BAB III. PEMERIKSAAN PENGADILAN KETENTARAAN DALAM TINGKAT PERTAMA. Pasal 7. REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan- peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, maka pengadilan ketentaraan melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara-perkara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. Pasal 8.
BAB IV. PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN PENGADILAN TENTARA TINGGI DALAM TINGKAT KEDUA. Pasal 9. Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan- peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain maka Mahkamah Tentara Agung dan Pengadilan Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan perkara- perkara dalam tingkat kedua dengan pedoman : titel 15 "Straf-vordering", jika perkara itu pada tingkat pertama diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi atau Pengadilan Tentara. BAB V. CARA MENJALANKAN KEPUTUSAN. Pasal 10. Keputusan pengadilan ketentaraan dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman : titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlandsch Reglement". Pasal II. Undang-undang ini dapat disebut : "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan" dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1950 REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SUKARNO. MENTERI PERTAHANAN, HAMENGKU BUWONO IX. MENTERI KEHAKIMAN, SUPOMO. Diumumkan pada tanggal 4 Agustus 1950 MENTERI KEHAKIMAN, SUPOMO. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang