Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1964
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 33 ayat 2 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :.. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1963 NO. 63) MENJADI UNDANG-UNDANG, DENGAN BEBERAPA PERUBAHAN HINGGA BERBUNYI: Pasal 1.
1.000,- (seribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menurut cara yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Agraria (selanjutnya di dalam Undang-undang ini disebut Menteri). Pasal 2… Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5. Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan Badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang akan ditetapkan olehnya. Pasal 6.
Pasal 7. Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad tahun 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah - terakhir dengan Undang-undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No. 16 Prp tahun 1959 - maka:
Pasal 8.
Pasal 9… Pasal 9. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan Surat Hutang Landreform, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, dibebankan pada Anggaran Yayasan Dana Landreform dengan jaminan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pasal 10. Segala surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Undang-undang ini bebas dari materai. Pasal 11. Untuk Surat Hutang Landreform dan kupon bunga yang hilang atau musnah dapat dibeli gantinya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 12. Hal-hal yang belum diatur guna pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1963. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1964. Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. J. LEIMENA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1964. WAKIL SEKRETARIS NEGARA, ttd SANTOSO S.H. Brig. Jend. T.N.I. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 61 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 63).MENJADI UNDANG-UNDANG. PENJELASAN UMUM. Di dalam Undang-undang Pokok Agraria (Pasal 17) ditentukan, bahwa kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan landreform akan diberikan ganti-kerugian. Ganti-kerugian itu akan diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan Bank Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisanya berupa Surat Hutang Landreform (pasal 7 Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961) Berhubung dengan itu maka perlu diadakan suatu peraturan yang memberi ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform tersebut, karena pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform itu merupakan suatu cara pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya biaya yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan suatu cara pembayaran ganti kerugian oleh Pemerintah, maka biaya-biaya yang bersangkutan, termasuk pembayaran bunga dan pelunasannya, merupakan beban pemerintah yang didalam hal itu mempergunakan Yayasan Dana Landreform, yang merupakan badan yang bertugas melaksanakan pembiayaan Landreform (pasal 9). Maka peraturan yang dimaksudkan itu haruslah berbentuk undang-undang. Oleh karena tanah-tanah yang terkena peraturan Landreform itu sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 dan sebagian bahkan sudah dibagi-bagikan kepada para petani yang berhak menerimanya, maka sudah selayaknya kiranya jika ganti kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemiliknya diberikan secepat mungkin, yaitu dimulai pada tanggal 24 September 1963 (pasal 1 ayat 3). PENJELASAN… PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
s/d 4.
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang Landreform tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.
Pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform "atas nama' akan lebih mempermudah penyelengggaran pengawasan itu. Tetapi didalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Berhubung dengan itu maka surat-surat Landreform dikeluarkan "atas unjuk" ("aan toonder") dengan disertai ketentuan, nahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat-Hutang Landreformnya dengan barang-barang modal tersebut. Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang Landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang Landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan. Jika… Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun. Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan diatas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform ketangan orang lain secara besar- besaran sudah akan dapat dibatasi.
Dalam pada itu Surat-surat Hutang Landreform tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang Landreform oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun. Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat- Surat Hutang Landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang Landreform kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain. Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang Landreform berhak atas bunga sebesar 5%, setahun. Bagi mereka yang menerima Surat Hutang Landerform pada tanggal 24 September 1963; bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.
Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknyalah pelunasan Surat-surat Hutang Landreform dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan Landreform dapat dipercepat pula. Pasal 5. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 6. Mengingat sifat Surat Hutang Landreform itu sebagai suatu tanda pemberian ganti- kerugian, maka sesuailah kiranya dengan keinginan orang-orang yang bersangkutan, jika mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menyimpannya sendiri menurut cara yang dikehendakinya. Memperkenankan Surat-surat Hutang Landerform itu dijadikan jaminan untuk mendapat kredit dari bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnya Volume uang yang beredar, hal mana justru akan dicegah dengan cara pemberian ganti-kerugian berupa Surat Hutang Landreform, yang pelunasannya dilakukan dalam waktu 12 tahun itu. Di dalam memberikan izin sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini Menteri Pertanian dan Agraria perlu mendengar pendapat menteri Perindustrian Rakyat.
s/d 13. Tidak memerlukan penjelasan. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2659
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)